Pemberitaan palsu mengenai Joko Widodo

Selama menjalani karier politiknya, Joko Widodo menjadi objek atas pemberitaan palsu yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Berita kematian Joko Widodo yang dianggap memiliki nama lain Herbertus Joko Widodo (Oey Hong Liong).

Memesan layanan Stan Greenberg

Pemberitaan palsu ini muncul saat ia masih menjadi Gubernur DKI Jakarta menjelang Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Jokowi dituding memanfaatkan layanan konsultan asing Stan Greenberg untuk memuluskan kemenangannya. Hal ini dibantah Sekjen Barisan Relawan Jokowi (Bara JP), Utje Gustaaf Patty, yang berbalik menuduh survei Stan Greenberg dibiayai Partai Demokrat, dengan menghubungkan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur, Isran Noor, dengan penyelenggara acara pengumuman survei, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Tuduhan silsilah Tionghoa dan penganut komunisme

Tuduhan ini muncul saat proses Pemilihan Presiden 2014 dan diperkuat dengan tulisan Bambang Tri, Jokowi Undercover, yang menyatakan bahwa Sudjiatmi bukanlah ibu sebenarnya dari Jokowi, dan bahwa ibu sebenarnya adalah Sulami, keturunan tionghoa yang juga seorang Gerwani. Selain itu, muncul tudingan bahwa ayah Jokowi adalah pengusaha luar negeri berkebangsaan Tionghoa bernama Oey Hong Liong, yang oleh VOA-Islam ditulis dicetuskan oleh Ridwan Saidi. Bambang Tri saat ini dijatuhi vonis tiga tahun penjara, sementara pernyataan Ridwan Saidi sampai saat ini tidak diproses.

Jokowi meninggal

Senada dengan tudingan keturunan Tionghoa, pemberitaan palsu ini berasal dari sebuah meme yang muncul saat pemilihan presiden 2014 berbentuk sebuah iklan orbituari atas meninggalnya Ir. Herbertus Joko Widodo alias Oey Hong Liong dalam usia 53 tahun. Iklan ini dilaporkan oleh Kepala Divisi Hukum dan Konstitusi Projo Sunggul Hamonangan Sirait, tetapi tidak jelas pemrosesannya lebih lanjut.

Mendampingi Aidit

Pria yang tampak berada di sebelah Aidit dianggap sebagai Jokowi hanya karena berpenampilan mirip.

Beredar kabar bahwa Jokowi mendampingi D.N. Aidit hanya karena penampakan seseorang yang mirip dengan Jokowi pada salah satu foto Aidit. Namun Jokowi menampiknya karena ia belum lahir pada masa foto tersebut diambil.

Penganut kristen

Pemberitaan palsu ini muncul akibat foto Jokowi didoakan oleh Pendeta Max Ebe Ministri, saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Foto ini pertama muncul di akun Leni Ebe.

Makan babi

Pemberitaan palsu ini mulai muncul saat ia berkunjung ke Papua dan disuguhi hidangan bakar batu. Hidangan ini memang biasanya menyajikan babi, tetapi khusus untuk tamu Muslim seperti biasanya disediakan makanan terpisah dari daging ayam. Pemberitaan palsu serupa kemudian muncul lagi pada tahun 2017-2018 dengan gambar hasil editan Jokowi memakan daging babi panggang.

Menantu Jokowi hamil di luar nikah

Tuduhan oleh kader PKS, Muhammad Fadri, ini muncul akibat proses perayaan tujuh bulan yang terjadi pada sekitar enam bulan kehamilan Silvia Ananda, menantu Jokowi dari anak pertamanya, Gibran Rakabuming. Padahal perayaan Mitoni memang dilakukan pada saat kehamilan 6 bulan lebih sedikit untuk menyambut datangnya bulan ketujuh kehamilan. Tidak ada tuntutan hukum yang dikenakan kepada pelakunya.

Jokowi berhubungan badan dengan Megawati

Muhammad Arsyad Assegaf, seorang anak muda tukang tusuk sate, membuat olahan gambar digital berisikan hubungan badan antara Megawati dan Jokowi. Muhammad Arsyad ditangkap dan diproses, tetapi kemudian dimaafkan dan dilepas kembali. Di kemudian hari, ia ditangkap kembali karena mencabuli anak di bawah umur.

Privatisasi 4 BUMN

Isu ini muncul menjelang rencana penyertaan modal negara melalui right issue terhadap empat BUMN, yang dibuat ramai oleh pidato Prabowo Subianto yang menyatakan empat BUMN akan dijual sahamnya sehingga terjadi privatisasi. Padahal right issue adalah penawaran penjualan saham yang diprioritaskan kepada pemilik saham terbesar terlebih dahulu, dalam hal ini pemerintah. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan terhadap Prabowo Subianto.

Korupsi Transjakarta

Setelah peristiwa banyaknya armada Transjakarta yang tidak layak, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyatakan bahwa Jokowi tahu mengenai pengadaan armada Transjakarta. Ia menyatakan siap menggugat Jokowi untuk membuktikan ucapannya, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Udar akhirnya divonis 5 tahun akibat kesalahan administrasi dan menerima hadiah dari pihak penyedia armada.

Pemberitaan palsu lainnya yang sejenis adalah surat permintaan penghentian kasus kepada Kejaksaan Agung dalam korupsi Transjakarta yang seolah ditandatangani oleh Jokowi. Pelakunya, Edgar Jonathan,, Ketua Tidar Jakarta Selatan, sayap dari Gerindra, dilaporkan ke polisi namun tidak berlanjut lebih jauh.

Mendirikan Monumen Pao An Tui

Pemberitaan palsu ini dicetuskan beberapa pihak, antara lain Jonru, yang menuduh pemerintahan Jokowi meresmikan monumen perayaan bagi pasukan Pao An Tui yang merupakan milisi pembela etnis Tionghoa yang dibenci saat masa perang kemerdekaan. Padahal monumen tersebut untuk memperingati perjuangan laskar Tionghoa dan Jawa pada periode 1740 hingga 1743. Saat ini Jonru dipidana 1,5 tahun untuk kasus lainnya yang juga melibatkan penyebaran kebencian berbau SARA.

Mengemis kereta cepat ke Jepang

Berkas:Screenshot hiroshi onan hariadhi.png

Sebuah status yang menampilkan Hiroshi Onan bersujud meminta maaf atas karyanya yang menyinggung Joko Widodo dan pembuatan kereta cepat.

Pemberitaan palsu ini muncul karena karya dari komikus Jepang Hiroshi Onan, yang secara visual menyatakan Jokowi mengemis kepada pemerintah Jepang untuk mau menggarap kembali kereta cepat setelah sebelumnya memenangkan Tiongkok dalam persaingan pembuatan kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal tidak ada rencana peralihan pengelolaan sama sekali dari Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China, dan Jepang sebenarnya masih bersaing kembali dengan Tiongkok dan Korea Selatan untuk pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya.

Karena mendapat kecaman netizen, Hiroshi Onan meminta maaf di akun media sosialnya. Namun tidak dilakukan tuntutan hukum atas pemberitaan palsu ini. Ia kemudian membuat kritik kembali dengan menyatakan bahwa kereta cepat dari Tiongkok berpeluang mendatangkan masalah baru bagi Indonesia, yaitu mendatangkan pekerja Tiongkok dalam jumlah besar.

Mendatangkan 10 juta tenaga kerja Tiongkok

Pesatnya pembangunan infrastruktur dikaitkan dengan kontraktor dari Tiongkok yang kemudian diramaikan dengan isu datangnya jutaan tenaga kerja impor. Hal ini dibantah karena sebenarnya merupakan manipulasi terhadap data target wisatawan mancanegara dari Tiongkok, bukan jumlah pekerja. Tiongkok hanya menyuplai 19.260 tenaga kerja pada tahun 2016. Namun tidak ada tuntutan hukum terhadap pencipta dan penyebar isu ini.

Pidato pascapemilihan umum gubernur DKI 2017

Pemberitaan palsu ini menuding Jokowi telah berpidato yang isinya secara umum menakut-nakuti warga mengenai masalah keamanan setelah Pilkada. Pemberitaan palsu ini dibantah oleh istana, tetapi tidak dilakukan upaya hukum lebih lanjut kepada pelakunya.

Salat

Ada tiga pemberitaan palsu terkait salat kepada Joko Widodo, yaitu salat jenazah dengan duduk tahiyat akhir, salat di klenteng, dan berbohong mengimami salat di Afganistan.

Salat jenazah dengan tahiyat akhir

Tudingan ini muncul paska Pilkada DKI Jakarta 2017, bahwa Joko Widodo melakukan salat jenazah dengan praktik duduk tahiyat akhir. Padahal salat yang dimaksud dalam foto adalah foto Tempo pada tahun 2014, saat melaksanakan salat wajib biasa.

Salat di klenteng

Tudingan ini muncul karena publikasi foto salat presiden di Masjid Niujie Beijing, Tiongkok. Karena interior masjid yang dianggap tidak lazimnya masjid di Indonesia, muncul fitnah bahwa salat tersebut dilakukan di klenteng. Tidak ada pelaku yang diajukan ke hukum terkait hal ini.

Berbohong menjadi imam di Afganistan

Pemberitaan palsu ini muncul akibat dua publikasi foto berbeda saat Jokowi berkunjung dan salat di Afganistan. Publikasi tersebut tidak menjelaskan bahwa sebagai musafir ia melakukan dua salat sekaligus, dan bergantian menjadi imam. Tudingan ini kemudian diklarifikasi sendiri oleh Jokowi.