Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro (Aksara Lampung: ) adalah lembaga legislatif unikameral di Kota Metro, Indonesia. Anggota DPRD Kota Metro yang terpilih untuk masa bakti 2019-2024 melalui Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019 terdiri dari 25 kursi, dan didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro
Jenis
Jenis	Unikameral
Jangka waktu	Tidak Ada
Sejarah
Sesi baru dimulai	5 Agustus 2014
Pimpinan
Ketua DPRD Kota Metro	Tondi Muammar Ghadaffi N., S.T (Partai Golkar) sejak 9 April 2019
Wakil Ketua DPRD Kota Metro	Hj. Anna Morinda, SE,MM (PDIP) sejak 9 April 2019
Wakil Ketua DPRD Kota Metro	Ahmad Kuseini, M.Pd (PKS) sejak 9 April 2019
Komposisi
Anggota	25
Kewenangan	UU No. 27 Th. 2009
Pemilihan
Pemilihan terakhir	9 April 2014
Pemilihan berikutnya	9 April 2024
Tempat bersidang
Gedung DPRD Kota Metro Jalan AH. Nasution No.139 Kota Metro
Situs web
http://dprd.metrokota.go.id
L • B Bantuan penggunaan templat ini

Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD Kota Metro terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di DPRD.

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1	Ketua DPRD	Tondi Muammar Ghadaffi N., S.T	Partai Golkar
2	Wakil Ketua DPRD	Hj. Anna Morinda, SE,MM	PDIP
3	Wakil Ketua DPRD	Ahmad Kuseini, M.Pd	PKS

Alat Kelengkapan DPRD

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi mempunyai tugas dan kewajiban. Alat kelengkapan DPRD Kota Metro terdiri dari:

• Pimpinan
• Komisi
• Badan Musyawarah
• Badan Anggaran
• Badan Pembentukan  Peraturan Daerah
• Badan Kehormatan DPRD
•  Alat kelengkapan lainnya

Pimpinan

Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

• Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk ambil keputusan
• Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua
• Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
• Menjadi juru bicara DPRD
• Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD
• Mewakilli DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya
• Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD
• Mewakili DPRD di pengadilan
• Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna ; dan
• Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Komisi

DPRD kota Bandung terdapat 3 (empat) komisi, yaitu sebagai berikut, yaitu Komisi I yang membidangi Pemerintah, Hukum dan Perundang-undangan, Komisi II: Bidang Pendidikan, Ekonomi, Industri Dan Kesejahteraan Rakyat, Komisi III: Bidang Keuangan Dan Pembangunan.

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1	Ketua Komisi I	Basuki, S.Pd	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	Ketua Komisi II	H. Fahmi Anwar, SE	Partai Demokrat
3	Ketua Komisi III	Subhan, SE	Partai Golkar

Komisi DPRD mempunyai tugas:

• Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
• Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala derah dan/atau masyarakat kepada DPRD
• Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
• Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
• Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD
• Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
• Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
• Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Badan Musyawarah

Badan Musyawarah mempunyai tugas:

• Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu  penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rencana peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya
• Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
• Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
• Menetapkan jadwal acara rapat DPRD
• Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan
• Merekomendasikan pembentukan panitia khusus
• Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat parripurna kepada Badan Musyawarah.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan peraturan Daerah mempunyai tugas:

• Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
• Koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah
• Menyiapkan rancanagan peraturan daerah usul DPRD  berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
• Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rencangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan / atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD
• Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan / atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah
• Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan / atau penitia daerah
• Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
• Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Kehormatan

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

• Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
• Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD
• Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat
• Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud para huruf c  kepada rapat paripurna DPRD

Komposisi partai

PDI Perjuangan	Partai Gerindra	Partai Golkar	Partai Demokrat	PKS	Partai Hanura	Partai NasDem	PAN	PKB
4	3	3	4	3	1	2	3	2
Total:	25 Kursi