Kebijakan penggunaan bahasa di Ukraina

Kebijakan penggunaan bahasa di Ukraina yaitu didasarkan pada Konstitusi, kewajiban internasional, dan sejak 16 Juli 2019 undang-undang "Tentang ketentuan fungsi bahasa Ukraina sebagai bahasa Negara". Dari 2012 hingga Februari 2018, kebijakan bahasa Ukraina juga didasarkan pada undang-undang "Pada prinsip-prinsip kebijakan bahasa Negara" (sebelum 2012, undang-undang 1989 "Tentang bahasa dalam SSR Ukraina" berlaku) . Bahasa Ukraina adalah bahasa Negara Ukraina. Menurut artikel 10 Konstitusi Ukraina, Negara harus memastikan pengembangan komprehensif dan fungsi bahasa Ukraina di semua bidang kehidupan sosial di seluruh wilayah Ukraina. Bahasa lain yang digunakan di Ukraina dijamin perlindungan konstitusional. Bahasa Rusia diakui sebagai bahasa minoritas nasional. Sebuah undang-undang tahun 2012, yang disebut hukum "Pada prinsip-prinsip kebijakan bahasa Negara" memberikan status bahasa regional ke bahasa Rusia dan bahasa minoritas lainnya. Ini memungkinkan penggunaan bahasa minoritas di pengadilan, sekolah dan lembaga pemerintah lainnya di wilayah Ukraina di mana minoritas nasional melebihi 10% dari populasi. Undang-undang tersebut sebagian besar digunakan di wilayah selatan dan timur Ukraina, tempat sebagian besar atau sebagian besar penduduk berbicara bahasa Rusia sebagai bahasa pertama mereka. Tiga pemukiman kecil melakukan hal yang sama untuk Hongaria, Moldova dan Rumania. Ukraina tetap menjadi satu-satunya bahasa resmi di negara teersebut. Pengenalan hukum didukung oleh Partai yang memerintah daerah dan ditentang oleh partai-partai oposisi. Menurut para penentangnya, hukum tersebut merusak dan menggantikan peran bahasa Ukraina, dan melanggar Pasal 10 Konstitusi Ukraina. Pada bulan April 2019, parlemen Ukraina memberikan suara pada undang-undang baru, "Tentang ketentuan fungsi bahasa Ukraina sebagai bahasa Negara" . Pada 16 Juni 2019, hukum mulai berlaku.

Analisa prinsip

V. Kolesnichenko, salah satu penulis undang-undang, merujuk pada dukungannya dari berbagai badan pendidikan tinggi, ilmuwan, dan LSM. Ada yang mengatakan bahwa RUU itu bertentangan dengan Konstitusi Ukraina, melanggar Kode Anggaran, dan bertujuan untuk memusnahkan bahasa Ukraina. Itu menderita kritik dalam kesimpulan otoritas negara dan departemen mereka: Biro Ilmiah-Ahli Utama Parlemen Ukraina (23 Mei 2012), Komite Parlemen Kebudayaan dan Spiritualitas (23 September 2011), Komite Parlemen tentang Anggaran (3 November 2011), Kementerian Keuangan (9 September 2011), Kementerian Kehakiman (27 September 2011). RUU ini juga gagal mendapatkan dukungan dari institusi khusus dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina: Institut Linguistik, Institut Bahasa Ukraina, Institut penelitian politik dan etno-nasional, Institut Literatur Shevchenko, Institut Negara dan Hukum, Dana linguistik-informasi Ukraina, Institut Filologi Universitas Kiev, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Sekolah Tinggi Ukraina.

RUU itu mulai berlaku hanya setelah ditandatangani oleh Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dan Ketua Parlemen. Namun, Ketua Parlemen Volodymyr Lytvyn mengajukan pengunduran dirinya pada 4 Juli 2012. Pada 31 Juli, Lytvyn menandatangani undang-undang. RUU itu ditandatangani oleh Presiden Yanukovych pada 8 Agustus 2012. Hukum mulai berlaku pada 10 Agustus 2012. Sejak itu berbagai kota dan wilayah Ukraina telah mendeklarasikan bahasa Rusia sebagai bahasa daerah dalam yurisdiksi mereka, ini adalah kotamadya Odessa, Kharkiv, Kherson, Mykolaiv, Zaporizhia, Sevastopol, Dnipropetrovsk, Luhansk dan Krasny Luch; dan Oblasts of Odessa, Zaporizhia, Donetsk, Kherson, Mykolaiv, dan Dnipropetrovsk. [4] Bahasa Hungaria telah menjadi bahasa daerah di kota Berehove di Oblast Zakarpattia, Moldovan di desa Tarasivtsi (Oblast Chernivtsi), dan Rumania di desa Bila Tserkva; juga di Oblast Zakarpattia. [4] Bahasa-bahasa ini sekarang akan digunakan dalam pekerjaan dan dokumen kantor administrasi kota / Oblast. Pada September 2012, tidak ada rencana untuk bilingualisme di Kiev. Ketua Dewan Tertinggi Krimea Volodomyr Konstantinov menyatakan pada Maret 2013 bahwa hukum Agustus 2012 tidak mengubah apa pun di Krimea.