Kabupaten Sumbawa Barat
8°22′N 116°42′E / 8.367°N 116.700°E
Kabupaten Sumbawa Barat | |
|---|---|
Daerah tingkat II | |
 Lambang | |
| Motto: Pariri Lema Bariri | |
 Peta | |
  Kabupaten Sumbawa Barat Peta  Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat (Indonesia) | |
| Koordinat: 8°47′S 116°56′E / 8.79°S 116.93°E | |
| Negara |  Indonesia |
| Provinsi | Nusa Tenggara Barat |
| Tanggal berdiri | 18 Desember 2003 |
| Dasar hukum | UU RI No.30 Tahun 2003 |
| Hari jadi | 18 Desember 2003 |
| Ibu kota | Taliwang |
| Jumlah satuan pemerintahan | |
| Pemerintahan | |
| • Bupati | DR. Ir. H. W. Musyafirin, MM |
| • Wakil Bupati | Fud Syaifuddin, ST |
| Luas | |
| • Total | 1,849,02 km²[1] km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) |
| Populasi ((2017)[1]) | |
| • Total | 135,031 jiwa |
| Demografi | |
| • Bahasa | Indonesia |
| • IPM | 69,26 (2016)[2] |
| Zona waktu | UTC+08:00 (WITA) |
| Kode pos | 84452-84459 |
| Kode BPS | 5207  |
| Kode area telepon | (+62)372 |
| Kode Kemendagri | 52.07 |
| APBD | Rp.1.270.037.361.363,-[3] |
| PAD | Rp. 57.174.640.765,- |
| DAU | Rp. 400.284.503.000,- |
| Situs web | http://www.sumbawabaratkab.go.id/ |
Kabupaten Sumbawa Barat, adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kabupaten terletak di bagian barat Pulau Sumbawa, berbatasan dengan Laut Flores di utara, Kabupaten Sumbawa di timur, Samudera Hindia di selatan serta Selat Alas di barat.
Sumbawa Barat merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sejarah
Upaya untuk mengembangkan daerah otonom baru tentu tidak lepas dari ikhtiar yang berlandaskan pada upaya mensejahterakan masyarakat. Terdapat kecenderungan akselerasi pembangunan berpusat di sekitar pusat pemerintahan, yaitu dikonsentrasikannya kegiatan pembangunan, baik fisik, maupun non fisik pada wilayah ibu kota, maupun wilayah-wilayah kecamatan lainnya. Kesenjangan ini oleh masyarakat cukup dipahami, oleh karena disadari bahwa hal ini disebabkan oleh rentang kendali pemerintahan yang luas.
Atas dasar itulah dan seiring dengan arus gelombang reformasi yang melanda republik ini, serta diperkuat oleh telah diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, telah terbuka jalan bagi setiap kelompok masyarakat untuk mengekspresikan diri secara bebas dan terbuka. Salah satu bentuk ekspresi diri tersebut adalah pernyataan kehendak untuk membentuk daerah otonom baru dari berbagai kalangan masyarakat yang sebelumnya telah menyatu dalam satu wilayah kekuasaan daerah otonom tertentu. Di antara segmen masyarakat yang mengekspresikan dalam wujud yang demikian itu adalah masyarakat di bagian barat Kabupaten Sumbawa (masyarakat kecamatan-kecamatan Seteluk, Brang Rea, Taliwang, Jereweh, dan Sekongkang).
Ide Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat berangkat dari kenyataan bahwa rentang kendali antara pusat kabupaten dengan masyarakat Sumbawa Barat teramat jauh, sehingga mengakibatkan lambannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, lambannya pemerataan pembangunan, lambannya upaya peningkatan SDM, dan lain sebagainya. Untuk itu, para tokoh masyarakat di Sumbawa Barat segera mencetuskan ide Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat. Ide itu kemudian disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat di kecamatan-kecamatan Sekongkang, Jereweh, Taliwang, Brang Rea, Seteluk, Alas Barat, Alas, dan Utan Rhee dalam suatu rapat yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari 8 (delapan) kecamatan tersebut pada tanggal 10 Maret 2000. pada pertemuan itulah dideklarasikan Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, dan sekaligus dibentuk Komite Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (KPKSB) yang kepengurusannya mengakomodir perwakilan delapan kecamatan.
Deklarasi Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat 10 Maret 2000 tersebut merupakan ekspresi dari kemauan politik masyarakat di delapan kecamatan yang diwakili oleh beberapa orang tokoh-tokohnya. Aspirasi tersebut rupanya mendapat respon positif dari Bupati dan DPRD Sumbawa dengan keluarnya Rekomendasi Bupati No. 135/060/PEM/2000 dan Rekomendasi DPRD No. 690/17/2001. Kedua lembaga tersebut dalam rekomendasinya memberikan petunjuk kepada KPKSB untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat di delapan kecamatan.
Pembentukan KPKSB Peserta deklarasi tersebut kemudian menunjuk beberapa orang menjadi formatur untuk membentuk tim kerja yang bertugas melakukan berbagai hal yang diperlukan bagi terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat. Tim kerja itu bernama Komite Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (KPKSB) yang diketuai oleh Ustadz Drs. M. Nur Yasin, dan beranggotakan puluhan tokoh dari berbagai komponen masyarakat di delapan kecamatan.
Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut, KPKSB melakukan evaluasi dan konsolidasi internal pada tanggal 23 April 2002 yang menghasilkan refreshing kepengurusan KPKSB Jilid II yang diketuai oleh KH. Zulkifli Muhadli, SH. dan melakukan pengkajian ulang terhadap batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Ternyata soliditas masyarakat di 5 (lima) kecamatan berhasil mencapai kesepakatan bersama dengan menetapkan batas wilayah meliputi Kecamatan-Kecamatan Seteluk, Brang Rea, Taliwang, Jereweh, dan Sekongkang, serta menetapkan pula Taliwang sebagai ibu kota kabupatennya dengan penyebaran kantor dinas/instansi tingkat kabupaten di 4 (empat) kecamatan lainnya. (Aspirasi Politik Masyarakat Sumbawa Barat & Pemerintah Kabupaten Sumbawa terlampir).
Dengan demikian, Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat ini merupakan gagasan murni dari seluruh komponen masyarakat setempat, termasuk juga di dalamnya kemauan politik pemerintah Kabupaten Sumbawa (eksekutif dan legislatif) agar diberikan kesempatan dan kepercayaan penuh untuk lebih dapat mengatur nasibnya sendiri dalam bentuk kabupaten baru yang lepas dari kabupaten induk yang semata-mata hanya bertujuan untuk mempercepat pengembangan pembangunan menuju masyarakat yang bermartabat dan sejahtera merata di seluruh wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan
Daftar Bupati
| No | Bupati | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Prd. | Ket. | Wakil Bupati | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Drs. H.A. Wahab Yasin M.Sc. |
|||||||
|
Dr. K.H. Zulkifli Muhadli S.H., M.M. |
|||||||
|
|
Dr. Ir. H. Abdul Hakim M.M. |
|||||||
|
|
Dr. Ir. H. W. Musyafirin M.M. |
[6] |
S.T. | |||||
|
|
Dr. H. Muhammad Agus Patria S.H., M.H. |
|||||||
|
|
Dr. Ir. H. W. Musyafirin M.M. |
S.T. | ||||||
|
|
H. Abdul Azis S.H., M.H. |
|||||||
|
|
Dr. Ir. H. W. Musyafirin M.M. |
S.T. | ||||||
| ||||||||
Dewan Perwakilan
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam dua periode terakhir.[9][10]
| Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | ||
|---|---|---|---|
| 2014-2019 | 2019-2024 | ||
| PKB | 2 |  2
| |
| Gerindra | 3 |  2
| |
| PDI-P | 3 |  5
| |
| Golkar | 2 | 1
| |
| NasDem | 1 | 2
| |
| PKS | 1 | 3
| |
| PPP | 1 | 2
| |
| PAN | 3 | 2
| |
| Hanura | 2 | 0
| |
| Demokrat | 2 | 2
| |
| PBB | 3 | 2
| |
| PKPI | 2 | 2
| |
| Jumlah Anggota | 25 | 25
| |
| Jumlah Partai | 12 | 11
| |
Kecamatan
Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 8 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 65 Desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 148.606 jiwa dengan luas wilayah 1.849,02 km² dan sebaran penduduk 73 jiwa/km².[11][12]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat, adalah sebagai berikut:
| Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.07.01 | Jereweh | 4 | Desa | ||
| 52.07.02 | Taliwang | 7 | 8 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 52.07.03 | Seteluk | 10 | Desa | ||
| 52.07.04 | Sekongkang | 7 | Desa | ||
| 52.07.05 | Brang Rea | 9 | Desa | ||
| 52.07.06 | Poto Tano | 8 | Desa | ||
| 52.07.07 | Brang Ene | 6 | Desa | ||
| 52.07.08 | Maluk | 5 | Desa | ||
| TOTAL | 7 | 57 |
Industri
Sumbawa Barat sedang membangun Industri, di antaranya :
Referensi
- ^ a b c d e "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 05-12-2018.
- ^ "Indeks Pembangunan Manusia 2016". Diakses tanggal 2018-07-06.
- ^ "APBD 2018 ringkasan update 04 Mei 2018". 2018-05-04. Diakses tanggal 2018-07-06.
- ^ WAHAB YASIN, Plt. BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT, diakses 31 Desember 2020.
- ^ Gubernur NTB lantik Penjabat Bupati Sumbawa Barat, diakses 31 Desember 2020.
- ^ Khafid, Supriyantho (17-02-2016). "Indah Damayanti, Kepala Daerah Perempuan Pertama di NTB". Tempo.co. Diakses tanggal 03-05-2022. [pranala nonaktif permanen]
- ^ Wakil Gubernur Kukuhkan Penjabat Sementara Bupati Sumbawa Barat, diakses 31 Desember 2020.
- ^ Yusuf Riaman, ed. (26-02-2021). "Gubernur NTB Lantik Enam Bupati/Wali Kota Terpilih". Medcom.id. Diakses tanggal 27-02-2021.
- ^ Perolehan Kursi DPRD Sumbawa Barat 2014-2019
- ^ Perolehan Kursi DPRD Sumbawa Barat 2019-2024
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
