Sulawesi Tengah

provinsi di Pulau Sulawesi, Indonesia

Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribukotakan Palu.

Sulawesi Tengah
Peta
Peta
Negara Indonesia
Dasar hukum pendirianUU 13/1964
Tanggal13 April 1964 (hari jadi)
Ibu kotaPalu
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 9
  • Kota: 1
  • Kecamatan: 79
  • Kelurahan: 1.423
Pemerintahan
 • GubernurAminuddin Ponulele
Luas
 • Total68,089,83 km2 km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi)
Populasi
 • Total2,079,201 (sensus 2.000)
Demografi
 • AgamaIslam, Protestan, Katolik, Hindu
 • BahasaBahasa Indonesia
Kode Kemendagri72 Edit nilai pada Wikidata
Kode BPS72 Edit nilai pada Wikidata
Lagu daerahTondok Kadadingku
Situs web[http://www.sulteng.go.id]

Sejarah

Wilayah provinsi Sulawesi Tengah, sebelum jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda, merupakan sebuah Pemerintahan Kerajaan yang terdiri atas 15 kerajaan di bawah kepemimpinan para raja yang selanjutnya dalam sejarah Sulawesi Tengah dikenal dengan julukan Tujuh Kerajaan di Timur dan Delapan Kerajaan di Barat.

Semenjak tahun 1905, wilayah Sulawesi Tengah seluruhnya jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda, dari Tujuh Kerajaan Di Timur dan Delapan Kerajaan Di Barat, kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan Landschap-landschap atau Pusat-pusat Pemerintahan Hindia Belanda yang meliputi, antara lain :

  1. Poso Lage di Poso;
  2. Lore di Wianga;
  3. Tojo di Ampana ;
  4. Pulau Una-una di Una-una;
  5. Bungku di Bungku;
  6. Mori di Kolonodale;
  7. Banggai di Luwuk;
  8. Parigi di Parigi;
  9. Moutong di Tinombo;
  10. Tawaeli di Tawaeli;
  11. Banawa di Donggala;
  12. Palu di Palu;
  13. Sigi/Dolo di Biromaru;
  14. Kulawi di Kulawi
  15. Toli-Toli di Toli-toli;

Dalam perkembangannya, ketika Pemerintahan Hindia Belanda jatuh dan sudah tidak berkuasa lagi di Sulawesi Tengah serta seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat kemudian membagi wilayah Sulawesi Tengah menjadi 3 (tiga) bagian yakni:

  1. Sulawesi Tengah bagian Barat, meliputi wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-Toli. Pembagian wilayah ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
  2. Sulawesi Tengah bagian Tengah (Teluk Tomini), masuk Wilayah Karesidenan Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1919, seluruh Wilayah Sulawesi Tengah masuk Wilayah Karesidenen Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1940, Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 Afdeeling yaitu Afdeeling Donggala yang meliputi Tujuh Onder Afdeeling dan Lima Belas Swapraja.
  3. Sulawesi Tengah bagian Timur (Teluk Tolo) masuk Wilayah Karesedenan Sulawesi Timur Bau-bau.

Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-Toli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingatin sebagai Hari Lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan perkembangan Sistem Pemerintahan dan tutunan Masyarakat dalam era Reformasi yang menginginkan adanya pemekaran Wilayah menjadi Kabupaten, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 oleh Pemerintah Pusat terbentuk lagi 2 Kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tojo Una-Una. Kini berdasarkan pemekaran wilayah kabupaten, provinsi ini terbagi menjadi 10 daerah, yaitu 9 kabupaten dan 1 kota.

Pemerintahan

Kabupaten dan Kota

No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[1] Jumlah penduduk (2022)[1] Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
 
Peta lokasi
1 Kabupaten Banggai Luwuk Amirudin Tamoreka 9.672,70 382.276 23 46/291
 
 
2 Kabupaten Banggai Kepulauan Salakan Ihsan Basir (Pj.) 2.488,79 120.142 12 3/141
 
 
3 Kabupaten Banggai Laut Banggai Sofyan Kaepa 725,67 70.435 7 3/63
 
 
4 Kabupaten Buol Buol Moh. Muchlis Yojodolo (Pj.) 4.043,57 145.254 11 7/108
 
 
5 Kabupaten Donggala Banawa Moh. Rifani (Pj.) 5.275,69 304.110 16 9/158
 
 
6 Kabupaten Morowali Bungku Tengah Rachmansyah Ismail (Pj.) 5.472,00 176.244 9 7/126
 
 
7 Kabupaten Morowali Utara Kolonodale Delis Julkarson Hehi 10.004,28 128.323 10 3/122
 
 
8 Kabupaten Parigi Moutong Parigi Richard Arnaldo Djanggola (Pj.) 6.231,85 499.086 23 5/278
 
 
9 Kabupaten Poso Poso Verna Gladies Merry Inkiriwang 7.112,25 248.345 19 28/141
 
 
10 Kabupaten Sigi Sigi Biromaru Mohamad Irwan Lapatta 5.196,02 259.681 15 -/176
 
 
11 Kabupaten Tojo Una-Una Ampana Kota Mohammad Lahay 5.721,15 165.574 12 12/134
 
 
12 Kabupaten Tolitoli Baolan Amran Hi. Yahya 4.079,77 228.641 10 6/103
 
 
13 Kota Palu - Hadianto Rasyid 395,06 372.113 8 46/-
 
 

Daftar Gubernur

  1. Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning (19641968)
  2. Kol. Mohammad Yasin (1968–1973)
  3. Brigjen A. M. Tambunan (1973–1978)
  4. Brigjen Moenafri, SH (1978–1979)
  5. Kol. R. H. Eddy Djajang Djatmadja (1979–1980)
  6. Mayjen H. Eddy Sabara (1980–1981)
  7. Drs. H. Ghalib Lasahido (1981–1986)
  8. Abdul Aziz Lamadjido, SH (1986–1996)
  9. H.B. Paliudju (1996–2001)
  10. Prof. (Em) H. Aminuddin Ponulele (sejak 2001)

Perwakilan di Jakarta

Anggota DPR dari Provinsi Sulawesi Tengah

1. H Yusuf Rizal Tjokroaminoto (Partai Persatuan Pembangunan) 2. Ir H Rendy Lamadjido (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) 3. Retna Rosmanita Situmorang MBA (Partai Damai Sejahtera) 4. M Sofhian Mile SH (Partai Golongan Karya) 5. Muhidin M Said SE MBA (Partai Golongan Karya) 6. Nurhadi M Musawir SH MM MBA (Partai Amanat Nasional)

Anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Tengah

  • Nurmawati D Bantilan, SE.,
  • Roger Tobigo, Drs.,
  • M. Ichsan Loulembah
  • Faisal Mahmud, Drs., H.,

Senjata Tradisional

Sumpit

  1. ^ a b "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-12.