Manajemen Publik Baru
New Public Management (NPM) adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik/pemerintahan baik pada level pusat maupun daerah, yang menitikberatkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul dari pada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi sehingga perlu diganti. Paradigma baru ini mulai mendapat banyak sorotan pada tahun 1990an setelah Christopher Hood pertama kali menggunakan istilah tersebut dalam tulisannya di tahun 1991[1], meski pada perkembangannya paradigma ini juga kerap disamakan dengan istilah-istilah lain yang berkembang setelahnya seperti Post-bureaucratic Paradigm yang dikenalkan Michael Barzeley pada 1992[2], dan Reinventing Government yang dikenalkan Osborne dan Gaebler pada 1992[3].
Pandangan Umum
NPM beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah cara yang lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen pada birokrasi publik. Karena itu, buruknya sistem manajemen dalam organisasi publik dapat diselesaikan dengan pengadopsian beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor bisnis/swasta seperti mekanisme pasar, kompetisi tender, hingga privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dikelola birokrasi organisasi publik/negara[4][5][6].
Penerapan konsep New Public Management telah menyebabkan terjadi perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat[4].
Aspek
New Public Management telah dikenal sebagai reformasi brilian terhadap pelayanan organisasi publik pada tahun 1990an[7]. Menurut Hood, beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam paradigma baru ini diantaranya[1]:
- Manajemen profesional di sektor publik.
- Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja.
- Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome.
- Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik.
- Menciptakan persaingan di sektor publik.
- Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik.
- Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.
Referensi
- ^ a b Hood, Christopher (1991). "A Public Management for All Seasons?". Public Administration (dalam bahasa Inggris). 69 (1): 3–19. doi:10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x. ISSN 1467-9299.
- ^ Barzelay, Michael. (1992). Breaking through bureaucracy : a new vision for managing in government. University of California Press. ISBN 0-520-07801-2. OCLC 895400340.
- ^ Weiss, Janet A.; Osborne, David; Gaebler, Ted; Review, National Performance (1995-01). "Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector". The Academy of Management Review. 20 (1): 229. doi:10.2307/258896. ISSN 0363-7425.
- ^ a b Hughes, Owen E. (1998). Public Management and Administration. London: Macmillan Education UK. hlm. 52–80. ISBN 978-0-333-74849-7.
- ^ Murlis, Helen (1987-03). "Performance‐related pay in the public sector". Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. Public Money. 6 (4): 29–33. doi:10.1080/09540968709387408. ISSN 0261-1252.
- ^ Broadbent, Jane; Guthrie, James (1992-06). "Changes in the Public Sector: A Review of Recent "Alternative" Accounting Research". Accounting, Auditing & Accountability Journal. 5 (2). doi:10.1108/09513579210011835. ISSN 0951-3574.
- ^ Farazmand, Ali (1999-11). "Globalization and Public Administration". Public Administration Review. 59 (6): 509. doi:10.2307/3110299. ISSN 0033-3352.