Skandal Bank Bali
Skandal Bank Bali terjadi di Indonesia pada tahun 1999 ketika para pejabat Partai Golkar berkolusi dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk memaksa Direktur Bank Bali Rudy Ramli membayar komisi ilegal sebesar Rp546 miliar (kemudian setara dengan sekitar US $ 80 juta) kepada perusahaan swasta Era Giat Prima dalam rangka mengumpulkan Rp904,6 yang miliar terutang oleh dua bank yang diambil alih oleh BPPN. Sebagian dari dana itu digunakan untuk mendukung upaya pemilihan kembali presiden BJ Habibie saat itu, tetapi pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh badan legislatif utama negara itu setelah skandal itu mencuat. Skandal itu dikenal secara luas sebagai Baligate (setelah Bank Bali dan Watergate). Sebagian besar dari mereka yang terlibat, termasuk pejabat Golkar dan pembantu Habibie, dibebaskan atau bahkan tidak dituntut.[1]
| Tipe | kejahatan kerah putih, penipuan perbankan, korupsi |
|---|---|
| Lokasi | |
Tokoh penting | Rudy Ramli, A. A. Baramuli, Setya Novanto, Djoko Tjandra, Pande Lubis, Syahril Sabirin, B.J. Habibie |
Latar belakang
Krisis finansial Asia 1997-98 mengakibatkan runtuhnya 64 bank di Indonesia.[2] Banyak bank yang bermasalah diambil alih oleh pemerintah, yang merestrukturisasi dan menggabungkan beberapa dari mereka. Sebelum krisis tersebut, Bank Bali adalah bank swasta terbesar keempat di Indonesia dan dianggap dikelola dengan baik. [3]
Bank Bali telah memberikan pinjaman antar bank kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN) dan Bank Tiara Asia (Tiara) sebesar Rp1,477 triliun pokok dan bunga pada tanggal 31 Desember 1998.[4]
Pada tanggal 4 April 1998, BDNI, BUN dan Tiara termasuk di antara tujuh bank Indonesia yang berada di bawah pengawasan pemerintah karena masalah likuiditas yang cukup besar. [5] Kewajiban dan aset mereka dipindahkan ke BPPN, yang telah dibentuk pada Januari 1998, mewakili pemerintah Indonesia.
Keputusan pedoman bersama yang dikeluarkan oleh BPPN dan Bank Indonesia pada bulan Maret 1998 menguraikan persyaratan untuk kelayakan klaim pembayaran berdasarkan jaminan pemerintah untuk pinjaman bank.[6]
Pada 11 Januari 1999, saldo pinjaman antar bank Bank Bali, setelah diimbangi oleh liabilitasnya kepada BDNI dan Tiara, dan penyesuaian kerugian selisih kurs, mencapai Rp1,235 triliun, terdiri dari Rp869,8 miliar untuk BDNI, Rp327,3 miliar untuk BUN dan Rp38 miliar untuk Tiara.
Juga pada tahun 1999, Presiden BJ Habibie sedang mengupayakan pemilihan ulang, yang akan membutuhkan dukungan dari mayoritas 27 kepala cabang provinsi Partai Golkar, dan kemudian dukungan dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan ini, penasihat utama Habibie, AA Baramuli, mengorganisir penggalangan dan distribusi dana.[7][8][9]
- ^ Dirk Tomsa (3 September 2008). Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era. Routledge. hlm. 85–. ISBN 978-1-134-04575-4.
- ^ P. Bongini; S. Chiarlone; G. Ferri (30 January 2009). Emerging Banking Systems. Palgrave Macmillan UK. hlm. 91–. ISBN 978-0-230-58434-1.
- ^ Landler, Mark (29 September 1999). "Baligate, and Why It Matters; Indonesia's Recovery, and Democracy, Tested by Scandal". The New York Times. Diakses tanggal 6 July 2020.
- ^ "2005 Annual Report - Bank Permata" (PDF). Permatabank.com. Bank Permata. Diakses tanggal 6 July 2020.
- ^ "Indonesia closes seven banks". BBC News. 4 April 1998. Diakses tanggal 6 July 2020.
- ^ John Deacon (21 April 2004). Global Securitisation and CDOs. John Wiley & Sons. hlm. 308–. ISBN 978-0-470-87053-2.
- ^ Saludo, Ricardo (3 September 1999). "UNRAVELING BANK BALI The fallout could hobble Indonesia's economy - and its presidency". Asiaweek. Diakses tanggal 8 July 2020.
- ^ Taufik, Ahmad (24 July 2001). "Golkar's Special Session". Tempo. Diakses tanggal 8 July 2020.
- ^ Bektiati, Bina (17 May 1999). "Dana Politik Calon Tunggal". Tempo. Diakses tanggal 8 July 2020.