Sudi Silalahi
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sudi Silalahi (lahir 13 Juli 1949) adalah Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dari 22 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sudi lulus dari Akabri pada tahun 1972 dan mengakhiri karier militernya dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia adalah sekretaris Susilo Bambang Yudhoyono saat Yudhoyono sedang menjabat sebagai Menko Polkam di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sudi Silalahi | |
|---|---|
 | |
| Menteri Sekretaris Negara Indonesia ke-15 | |
| Masa jabatan 22 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014 | |
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
| Wakil Presiden | Boediono |
| Sekretaris Kabinet Republik Indonesia ke-7 | |
| Masa jabatan 21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009 | |
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
| Wakil Presiden | Muhammad Jusuf Kalla |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 13 Juli 1949 Pematangsiantar, Sumatra Utara, Indonesia |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Almamater | Akabri (1972) |
| Pekerjaan | Tentara |
| Karier militer | |
| Pihak | Indonesia |
| Dinas/cabang |  TNI Angkatan Darat |
| Masa dinas | 1972-2004 |
| Pangkat |  Letnan Jenderal |
  | |
Pendidikan
Karier
- 1996-1997 Wakil Assospol Kasospol ABRI
- 1998 - Kepala Staf Kodam Jaya
- Oktober 1998 - Askomsos Kaster ABRI
- 1999 - Pangdam V Brawijaya, Surabaya
- Oktober 2001-Juli 2004 - Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam Kabinet Gotong Royong
- 2004-2009 - Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Indonesia Bersatu
- 2009-2014 - Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu II
Kasus Renovasi KBRI Seoul
Pada tanggal 20 Januari 2005, dengan mengatasnamakan jabatannya sebagai Seskab, Sudi Silalahi mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri RI, dan meminta Menlu untuk merespons dan menerima presentasi dari manajemen PT Sun Hoo Engineering tentang rencana pembangunan gedung KBRI di Seoul, Korea Selatan. Surat ini kemudian disusul dengan surat kedua pada tanggal 21 Februari 2005, dengan isi yang sama, tetapi diperkuat dengan permintaan untuk 'menindaklanjuti' yang diberi penekanan dengan huruf miring. Surat ini juga melampirkan 4 berkas proposal dan dua maket.[1]
Surat-surat ini kemudian bocor ke tangan wartawan, dan dimuat di berbagai surat kabar setahun kemudian. Banyak pihak, antara lain mantan presiden RI Abdurrahman Wahid, koordinator ICW Teten Masduki serta kalangan anggota DPR menganggap apa yang dilakukan Sudi ini di luar batas-batas kepatutan sebagai pejabat negara.
Untuk meredam kasus ini, Sudi melaporkan anak buahnya, Aziz Ahmadi, sebagai orang yang dianggap telah memalsukan surat-surat tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, Aziz diberitakan pula telah mengaku menerima imbalan atas keluarnya surat tersebut.
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) Direktori Tokoh Indonesia
- (Indonesia) Profil di Tokoh Indonesia
- (Inggris) Biodata di pwhce.org
- (Indonesia) Berita kasus renovasi KBRI Seoul di Kompas
- (Indonesia) Tanggapan mengenai kasus renovasi KBRI Seoul di Kompas
- (Indonesia) Tulisan seputar pemalsuan surat
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Hatta Rajasa |
Menteri Sekretaris Negara Indonesia 2009–2014 |
Diteruskan oleh: Pratikno |
| Didahului oleh: Marzuki Darusman |
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia 2004–2009 |
Diteruskan oleh: Dipo Alam |
| Jabatan militer | ||
| Didahului oleh: Djadja Suparman |
Panglima Kodam V/Brawijaya 1999-2001 |
Diteruskan oleh: Ahmad Djunaidi Sikki |