Pemberontakan Viqueque

Pemberontakan Viqueque berlangsung di Viqueque di Timor Portugis, saat ini Timor Leste. Itu adalah pemberontakan besar terakhir dari penduduk lokal melawan penguasa kolonial Portugis dan dipimpin oleh beberapa pejabat dan bangsawan Timor yang tidak terpengaruh dari kotamadya Uato-Lari dan Uatucarbau. Sekelompok orang Indonesia juga terlibat, yang menimbulkan spekulasi bahwa negara tetangga terlibat dalam pemberontakan.

Banyak yang dikatakan tentang Pemberontakan Viqueque untuk tujuan propaganda selama pendudukan Indonesia (1975–1999). Karena pemberontakan ini diorganisir dengan buruk, hal itu tidak terlalu dipikirkan di Timor Timur yang merdeka saat ini. Karena dikhawatirkan akan ditemukan, para pemberontak bangkit terlalu dini tanpa persiapan yang memadai.

Situasi sebelum pemberontakan

Lihat pula: Sejarah Timor Leste

Peta dengan Timor Portugis antara Indonesia dan Australia

Setelah Perang Dunia II dan pendudukan Jepang yang menyertainya, koloni itu berada di bawah kendali Portugis lagi pada tahun 1945. Tak lama kemudian, Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dari Belanda. Timor Barat Belanda menjadi bagian dari Indonesia. Pada tahun 1951, Timor Portugis menerima status provinsi seberang laut. Pada tahun 1962 Indonesia mencoba menduduki Irian Barat untuk mencegah kemerdekaannya, dan pada tahun 1963 penyerahan kepada Indonesia akhirnya disepakati. Diplomat Indonesia mengatakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa negara mereka tidak tertarik pada daerah di luar bekas Hindia Belanda memiliki. Timor Portugis secara eksplisit disebutkan di sini. Alasannya adalah pengikatan pasukan Indonesia di bagian barat New Guinea, di mana upaya dilakukan untuk mendapatkan kendali. Keraguan tentang pernyataan itu tetap ada karena polemik anti-kolonial dari pemerintah Indonesia.

Pada periode pasca perang, kerja paksa didorong lagi oleh Portugis untuk memperbaiki kerusakan akibat perang. Setiap Suco harus menyediakan pekerja selama sebulan setiap kali, dan para pemimpin suco diberi hak yang diperpanjang untuk mengevakuasi cukup banyak pekerja paksa. Pelanggaran hak asasi manusia oleh pejabat dan pemilik tanah adalah hal biasa. Wakil Menteri Luar Negeri Carlos Abecassis pergi pada tahun 1956 setelah kunjungannya ke koloni Gubernur César Maria de Serpa Rosa (1950–1958) membuat ngeri perintah untuk memperbaiki situasi di 17 halaman. Antara lain, penghapusan hukuman fisik diminta, tetapi hanya sedikit perubahan yang dilakukan.