Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (disingkat Kemenpan RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN RB dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Tjahjo Kumolo.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	27 Juli 1959 (1959-07-27)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 988 Tahun 2021
Bidang tugas	Menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
Susunan organisasi
Menteri Tjahjo Kumolo Sekretaris Kementerian Dwi Wahyu Atmaji Inspektorat Budi Prawira Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto Kelembagaan Rini Widyantini SDM Aparatur Alex Denni Pelayanan Publik Diah Natalisa LPNK yang dikoordinasikan • Lembaga Administrasi Negara • Badan Kepegawaian Negara • Arsip Nasional Republik Indonesia
Alamat
Kantor pusat	Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 12190 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	www.menpan.go.id
Kantor pusat
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 12190 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
www.menpan.go.id

Tugas dan fungsi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Struktur organisasi

Struktur organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 adalah:

1. Sekretariat Kementerian;
2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;
3. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Deputi Bidang Pelayanan Publik;
6. Inspektorat
7. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
8. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
9. Staf Ahli Bidang Administrasi Negara; dan
10. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja.

Lihat pula

• Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia
• Kementerian Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia