Badan Olahraga Profesional

Badan Olahraga Profesional Indonesia yang selanjutnya disingkat BOPI adalah badan yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia. BOPI merupakan Lembaga nonstruktural mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Badan Olahraga Profesional Indonesia BOPI
Gambaran umum
Singkatan	BOPI
Dasar hukum pendirian	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
Dibubarkan	26 November 2020
Dasar hukum pembubaran	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
Sifat	Lembaga mandiri dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
Struktur
Ketua Umum	Richard Sam Bera
Sekretaris Jenderal	Sandi Suwardi Hasan
Bendahara Umum	Wahyu Andre Maryono
Ketua I	M. Kusnaeni
Kantor pusat
Gedung PPITKON Lantai 1, Kemenpora RI, Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta
Situs web
http://www.bopi.or.id

Sejarah

Olahraga Profesional sesungguhnya telah berkembang di Indonesia sejak 1960 – an yang penyelenggaraannya pada saat itu dikaitkan dengan kebijakan dari sektor ketenagakerjaan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1971 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 14 tahun 1969. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), olahraga profesional mendapat posisi yang jelas. Kedudukan olahraga sebagai profesi untuk mendapatkan pendapatan melalui prestasi olahraga guna meningkatkan kesejahteraan olahragawan telah ada dasar hukum yang menjamin. Kondisi ini menimbulkan semakin banyaknya kehadiran olahragawan profesional di Indonesia yang perlu ditata sebaik mungkin, sehingga dalam perkembangan selanjutnya tetap berada pada landasan idealisme tujuan keolahragaan nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga menerbitkan Peraturan Menpora Nomor 9 tahun 2015 mengenai pembentukan Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Pada kepengurusan periode 2014 - 2018, BOPI pernah terancam dibubarkan oleh pemerintah. Masa kepengurusan BOPI era itu, dimana Kerua Umumnya dijabat oleh Mayjend (Purn) Noor Aman dan Sekretaris Jendral dijabat oleh Heru Nugroho, sebenarnya baru berjalan dua tahun. Namun upaya untuk membubarkan BOPI saat itu begitu “keras”. BOPI sampai perlu “disidang” oleh Anggota Komisi X DPR RI melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Meskipun waktu itu akhirnya tidak sampai kejadian pembubaran BOPI.

Presiden Joko Widodo membubarkan BOPI dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 pada tanggal 26 November 2020. Tugas pokok dan fungsi BOPI dikembalikan kepada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Tugas dan Fungsi

BOPI bertugas:

1. Menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan olahraga profesional.
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan olahraga profesional.
3. Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
4. Menetapkan standar, norma, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
5. Memberikan izin bagi olahragawan profesional yang akan mengikuti pertandingan dan perlombaan di dalam negeri maupun di luar negeri.
6. Memberikan izin penyelenggaraan pertandingan dan perlombaan olahraga profesional.
7. Mengikuti dan mengawasi jalannya pertandingan dan perlombaan olahraga profesional.
8. Memberikan izin bagi olahragawan asing yang akan mengikuti pertandingan dan perlombaan olahraga profesional di Indonesia, melalui agen atau penyelenggara pertandingan dan perlombaan sebagai pihak yang melakukan pengurusan izin dimaksud.

Dalam melaksanakan tugasnya BOPI mempunyai fungsi:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional melalui pembinaan peningkatan sarana dan prasarana dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan olahraga profesional melalui penegakan hukum dan penerapan sanksi, pemberian advokasi dan upaya keselamatan bagi pelaku olahraga profesional.
3. Pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional melalui penyusunan program, kerja sama, bisnis dan evaluasi.
4. Penyiapan standar, norma, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional melalui penyusunan perangkat lunak dan pengelolaan sistem informasi.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Kewenangan dan Tanggung Jawab

1. Menerbitkan lisensi bagi kepentingan kegiatan olahraga profesional.
2. Melakukan penjatuhan sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku.
3. Tanggung jawab Badan Olahraga Profesional Indonesia adalah terlaksananya kegiatan olahraga profesional yang diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Pranala luar

• Situs resmi Badan Olahraga Profesional Diarsipkan 2018-01-09 di Wayback Machine.