Papua Barat

provinsi di Pulau Papua, Indonesia

1°37′S 132°14′E / 1.617°S 132.233°E / -1.617; 132.233

Papua Barat
Irian Jaya Barat
Bendera Papua Barat
Motto: 
Cintaku Negeriku
Peta
Peta
Negara Indonesia
Dasar hukum pendirianUU RI Nomor 45 tahun 1999
PP Nomor 24 tahun 2007
Tanggal4 Oktober 1999
Ibu kotaKota Manokwari
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 12
  • Kota: 2
  • Distrik: 218
  • Kelurahan: 95
  • Kampung: 1.878
Pemerintahan
 • GubernurDominggus Mandacan [1]
 • Wakil GubernurMohamad Lakotani
 • Sekretaris DaerahNathaniel Mandacan
 • Ketua DPRPBMahteos Selano
Luas
 • Total102.955,15 km2 (39,751,21 sq mi)
Populasi
 • Total1.134.068 jiwa
 • Kepadatan9,54/km2 (24,7/sq mi)
Demografi
 • AgamaKristen 62,88%
- Protestan 54,17%
- Katolik 8,71%
Islam 36,74%
Buddha 0,19%
Hindu 0,19%[2]
 • BahasaIndonesia
Melayu Papua
bahasa daerah
 • IPMKenaikan 65,09 (2020)
Kenaikan 64,70 (2019)
( Sedang )[3]
Zona waktuUTC+09:00 (WIT)
Kode pos
981xx-984xx
Kode area telepon
Daftar
  • 0951 - Sorong
  • 0952 - Teminabuan
  • 0955 - Bintuni
  • 0956 - Fakfak
  • 0957 - Kaimana
  • 0980 - Ransiki
  • 0986 - Manokwari
Kode ISO 3166ID-PB
Pelat kendaraanPB
Kode Kemendagri92 Edit nilai pada Wikidata
Kode BPS91 Edit nilai pada Wikidata
DAURp 1.461.166.659.000,- (2020)[4]
Flora resmiMatoa
Fauna resmiCendrawasih merah
Situs webpapuabaratprov.go.id
Peta Administrasi Provinsi Papua Barat

Papua Barat (disingkat Pabar atau PB; dahulu Irian Jaya Barat) adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Wilayah Papua Barat mencakup Semenanjung Domberai, Bomberai, Wondiwoi, serta Kepulauan Raja Ampat. Ibukota provinsi ini terletak di Manokwari dengan kota terbesarnya di Sorong. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.

Pada awalnya pembentukan provinsi ini mendapatkan penolakan dari masyarakat sehingga implementasi dari pemekaran ini baru dilaksanakan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003.[5][6] Walaupun pada 11 November 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun keberadaan provinsi ini dinyatakan tetap sah.[7]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, nama Irian Jaya Barat diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Papua merupakan provinsi yang memiliki status otonomi khusus.

Sejarah

Sejarah Papua Barat yang secara umum masuk dalam wilayah Papua atau yang dahulu dikenal dengan nama Irian Jaya sebelum kemerdekaan Indonesia kurang dibahas dalam buku-buku sejarah nasional untuk sekolah dasar sampai menengah, sehingga banyak yang tidak mengetahuinya. Sejarah Papua Barat dalam hal hubungannya dengan bangsa-bangsa lain yang mendiami Kepulauan Nusantara sangat penting, karena apabila kita berbicara mengenai sejarah Indonesia, kurang lengkap rasanya jika tidak membahas Papua, karena ternyata sejarah Papua semenjak wilayah tersebut dibicarakan dalam sejarah, selalu berkaitan dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara yang akhirnya secara bersama-sama membentuk Negara Indonesia.

Sejarah Papua dalam kaitannya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah unik. Walaupun dinilai terlambat diakui oleh dunia internasional sebagai bagian dari NKRI, namun sebenarnya sejak awal penduduk Papua sudah merupakan “keluarga besar” penduduk yang mendiami wilayah Nusantara yang kemudian bergabung dan membentuk Negara Indonesia.

Pada masa kerajaan di wilayah Nusantara, Pemerintah Kerajaan Sriwijaya tercatat pernah mengirimkan burung-burung asli Papua yang waktu itu disebut Janggi kepada Pemerintah Kerajaan China.

Dari beberapa nama masa lalu yang diberikan untuk Papua ini, tampak jelas bahwa sejak daerah ini di kenal sejarah, sudah ada hubungan yang amat erat antara wilayah ini dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara saat itu.

Nama lain dari Papua pada masa lalu adalah “Samudranta“, yang menunjukkan bahwa daerah Papua telah di kenal oleh masyarakat pemakai bahasa Sansekerta yang bermukim di wilayah kepulauan Indonesia, baik dalam pengertian geo-politik maupun sosial ekonomi. dan budaya dalam arti luas. Ramandey menulis bahwa pada abad pertama Masehi pengaruh Hindu dan India telah tersebar di seluruh Nusantara saat itu dan tidak hanya terbatas di Jawa dan Sumatra saja tetapi juga menyebar sampai ke timur termasuk Papua. Mungkin saja yang disebut “Pulau Ujung Samudranta “ itu adalah Pulau Nieuw Guinea. Rupanya pelaut-pelaut India telah sampai kesini, karena terbukti dari catatan-catatan dari orang India yang menyebut Irian itu Samudranta, yang berarti pulau diujung lautan. Ada besar kemungkinan mereka sudah berlayar sampai di daerah ini.”

Bila hal itu dihubungkan dengan Kerajaan Sriwijaya besar kemungkinan bahwa penamaan itu diberikan oleh kerajaan maritim itu, yang merupakan indikasi bahwa pulau Irian juga telah berada di bawah kontrol kekuasaannya.

Pada abad ke-13 seorang musafir Cina bernama Chau Yu Kua menulis bahwa di Kepulauan Indonesia terdapat satu daerah bernama Tung-ki yang merupakan bagian dari suatu negara di Maluku. Tung-ki adalah nama Cina untuk Janggi atau Irian.

Pada masa Kerajaan Majapahit (1293 – 1520), Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca juga secara eksplisit menyebutkan wilayah Papua sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit.

Setelah kedatangan bangsa Eropa, yaitu pada tahun 1660, sebuah perjanjian disepakati antara Tidore dan Ternate di bawah pengawasan Pemerintah Hindia Timur Belanda yang menyatakan bahwa semua wilayah Papua berada di wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore. Perjanjian ini menunjukkan bahwa pada awalnya Pemerintah Belanda sebenarnya mengakui Papua sebagai bagian dari penduduk di kepulauan Nusantara.

Sebelum Perang Dunia II, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan Papua dan para penduduknya di bawah Provinsi Maluku dengan Ambon sebagai ibu kota pemerintahan. Menyatunya Papua dengan wilayah lain di Nusantara dipertegas dengan peta Pemerintah Belanda tahun 1931 yang menunjukkan bahwa wilayah colonial Belanda membentang dari Sumatra di sebelah barat sampai Papua di sebelah Timur. Papua juga tidak pernah disebutkan terpisah dari Hindia Belanda. Fakta ini menunjukkan bahwa berdasarkan sejarah, Papua merupakan bagian dari bangsa-bangsa di kepulauan Nusantara yang akhirnya membentuk Negara Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda menjadi Negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Pada bulan Juni 2019, Papua Barat dinyatakan sebagai provinsi konservasi pertama di Indonesia.[8][9][10][11][12][13]

Wilayah

Wilayah provinsi ini mencakup kawasan kepala burung pulau Papua dan kepulauan-kepulauan di sekelilingnya. Di sebelah utara, provinsi ini dibatasi oleh Samudra Pasifik, bagian barat berbatasan dengan provinsi Maluku Utara dan provinsi Maluku, bagian timur dibatasi oleh Teluk Cenderawasih, selatan dengan Laut Seram dan tenggara berbatasan dengan provinsi Papua. Batas Papua Barat hampir sama dengan batas Afdeling ("bagian") West Nieuw-Guinea ("Guinea Baru Barat") pada masa Hindia Belanda. Provinsi ini dibagi dalam beberapa kabupaten dan Kota.

No. Kabupaten Ibu kota Bupati Luas wilayah (km²)[14] Jumlah penduduk (2020) Distrik Kelurahan/kampung Lambang
 
Peta lokasi
1 Kabupaten Fakfak Fakfak Untung Tamsil 14.320,00 85.197 17 7/142
 
 
2 Kabupaten Kaimana Kaimana Freddy Thie 16.241,84 62.256 7 2/84
 
 
3 Kabupaten Manokwari Manokwari Hermus Indou 3.186,28 192.663 9 9/164
 
 
4 Kabupaten Manokwari Selatan Ransiki Markus Waran 2.812,44 35.949 6 -/57
 
 
5 Kabupaten Pegunungan Arfak Anggi Yosias Saroy 2.773,74 38.207 10 -/166
 
 
6 Kabupaten Teluk Bintuni Bintuni Petrus Kasihiw 20.840,83 87.033 24 2/115
 
 
7 Kabupaten Teluk Wondama Rasiei Hendrik Mambor 3.959,53 41.644 13 1/75
 
 


Perlengkapan Daerah

Lambang

Lambang Daerah berbentuk Tameng /Perisai melambangkan pertahanan dengan warna utama Kuning, Biru, Merah dan Hijau. Sedangkan warna pendukung Hitam dan Putih, di dalamnya terdapat unsur-unsur lambang dan tulisan Papua Barat, serta didesain dengan Pita berwarna Kuning dengan tulisan ”Cintaku Negeriku”.

Lambang Daerah terdiri dari 8 (delapan) bagian dengan rincian sebagai berikut:[15]

  1. Bintang berwarna putih bermakna Ketuhanan Yang Maha Esa dan cita-cita serta harapan yang akan diwujudkan.
  2. Perisai dengan warna dasar biru bersudut lima bermakna bahwa Provinsi Papua Barat berasaskan Pancasila yang mampu melindungi seluruh rakyat.
  3. Leher dan Kepala Burung Kasuari menghadap ke kanan dalam bidang lingkaran hijau bermakna bahwa Provinsi Papua Barat secara geografis terletak di wilayah leher dan kepala burung pulau Papua, sekaligus memiliki filosofi ketangguhan, keberanian, kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan pembangunan pada masa depan serta berkeyakinan bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan, kesinambungan pembangunan mewujudkan masa depan yang cerah.
  4. Menara Kilang dengan semburan api berwarna merah bermakna bahwa Papua Barat memiliki kekayaan bahan tambang yang melimpah.
  5. Pohon dan ikan bermakna bahwa Provinsi Papua Barat juga memiliki Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya Laut yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
  6. Sepasang pelepah daun sagu, masing-masing pelepah bagian kanan terdiri 12 (duabelas) pasang anak daun sagu dan pelepah bagian kiri terdiri 10 (sepuluh) pasang anak daun yang diikat oleh dua angka sembilan bermotif ukiran karerin budaya papua, bermakna bahwa Provinsi Papua Barat dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai Provinsi ke-2 di Tanah Papua dan ke-31 di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Provinsi Papua Barat yang melambangkan kesejahteraan dan Kemakmuran.
  7. Bidang hijau yang diapit 3 (tiga) bidang biru bermakna kesatuan teka dan perjuangan dari 3 (tiga) unsur, yaitu Pemerintah, Rakyat/Adat, dan Agama mewujudkan keberadaan Provinsi Papua Barat.
  8. Pita berwarna kuning bertuliskan “Cintaku Negeriku” berwarna hitam bermakna filosofis perjuangan seluruh komponen masyarakat untuk mempertahankan keberadaan Provinsi Papua Barat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Geografi

Batas Wilayah

Utara Samudera Pasifik
Timur Provinsi Papua
Selatan Laut Banda
Barat Provinsi Maluku Utara, Kepulauan Maluku

Gunung

  • Pegunungan Arfak (2.940 m) di Kabupaten Manokwari
  • Pegunungan Fak- Fak di Kabupaten Fak-Fak
  • Gunung Fudi (1.280 m) di Kabupaten Fak-Fak
  • Pegunungan Kumafa di Kabupaten Fak-Fak
  • Gunung Kwoko (3.000 m) di Kabupaten Sorong
  • Pegunungan Tamarau, di Kabupaten Sorong
  • Gunung Togwomeri (2.680 m) di Kabupaten Manokwari
  • Gunung Wasada (1.070 m) di Kabupaten Manokwari
  • Gunung Wiwi (1.130 m) di Kabupaten Manokwari

Danau

  • Danau Ayamaru di Kabupaten Maybrat
  • Danau Anggi Giji di Kabupaten Pegunungan Arfak
  • Danau Anggi Gita di Kabupaten Pegunungan Arfak
  • Danau Yamur di Kabupaten Manokwari
  • Danau Yawasi di Kabupaten Sorong

Pemerintahan

Daftar gubernur

Berikut ini adalah daftar Gubernur Papua Barat Daya yang pernah menjabat sejak tahun 2003. <onlyinclude>

  Gubernur Irian Jaya Barat
No. Foto Gubernur Mulai Jabatan Akhir Jabatan Wakil Gubernur Ref.
  Abraham Octavianus Atururi
(Penjabat)
14 November 2003 23 Juli 2005 Lowong
  Timbul Pudjianto
(Penjabat)
23 Juli 2005 24 Juli 2006
  Gubernur Papua Barat  
No. Foto Gubernur Mulai Jabatan Akhir Jabatan Wakil Gubernur Ref.
1   Abraham Octavianus Atururi 24 Juli 2006 24 Juli 2011 Lowong
  Tanribali Lamo
(Penjabat)
25 Juli 2011 16 Januari 2012
(1)   Abraham Octavianus Atururi 17 Januari 2012 17 Januari 2017
  Nataniel Mandacan
(Pelaksana harian)
17 Januari 2017 30 Januari 2017 Lowong
  Eko Subowo
(Penjabat)
30 Januari 2017 12 Mei 2017
2   Dominggus Mandacan 12 Mei 2017 12 Mei 2022 Mohamad Lakotani
  Paulus Waterpauw
(Penjabat)
12 Mei 2022 12 Mei 2023 Lowong [16]
12 Mei 2023 1 November 2023
  Ali Baham Temongmere
(Penjabat)
1 November 2023 Petahana
  Independen

Dewan Perwakilan

DPRPB periode 2024-2029 beranggotakan 35 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali dan 9 orang yang diangkat melalui jalur otonomi khusus, sehingga total anggota DPRPB adalah 44 orang. Penurunan jumlah anggota dari periode sebelumnya dikarenakan adanya pemekaran wilayah provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2022. Pimpinan DPRPB terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak serta ditambah 1 Wakil Ketua yang berasal dari jalur otonomi khusus. Anggota DPRPB yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang dilantik pada 2 Oktober 2024 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Budi Santoso, disaksikan langsung oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, dan pejabat forkopimda di Ballroom Aston Niu Hotel, Manokwari.[17][18] Komposisi anggota DPRPB periode 2024-2029 terdiri dari 10 partai politik dimana Partai Golkar dan PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 7 kursi disusul oleh Partai NasDem yang berhasil meraih 5 kursi.Berikut ini adalah komposisi anggota DPRPB dalam dua periode terakhir.[19][20]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014–2019 2019–2024 2024–2029
PKB 3   2   3
Gerindra 4   3   3
PDI-P 4   7   7
Golkar 9   8   7
NasDem 4   7   5
PKS 1   2   1
Hanura 4   3   0
PAN 4   3   3
Demokrat 9   6   3
Perindo (baru) 2   2
PPP 1   0   1
PKPI 2   2
Otsus 11   11   9
Jumlah Anggota 56   56   44
Jumlah Partai 11   11   10
catatan : Anggota DPRPB jalur otsus dilantik pertama kali pada Januari 2015.


Kabupaten dan kota

No. Kabupaten Ibu kota Bupati Luas wilayah (km²)[14] Jumlah penduduk (2020) Distrik Kelurahan/kampung Lambang
 
Peta lokasi
1 Kabupaten Fakfak Fakfak Untung Tamsil 14.320,00 85.197 17 7/142
 
 
2 Kabupaten Kaimana Kaimana Freddy Thie 16.241,84 62.256 7 2/84
 
 
3 Kabupaten Manokwari Manokwari Hermus Indou 3.186,28 192.663 9 9/164
 
 
4 Kabupaten Manokwari Selatan Ransiki Markus Waran 2.812,44 35.949 6 -/57
 
 
5 Kabupaten Pegunungan Arfak Anggi Yosias Saroy 2.773,74 38.207 10 -/166
 
 
6 Kabupaten Teluk Bintuni Bintuni Petrus Kasihiw 20.840,83 87.033 24 2/115
 
 
7 Kabupaten Teluk Wondama Rasiei Hendrik Mambor 3.959,53 41.644 13 1/75
 
 


Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten, 86 kecamatan, 21 kelurahan, dan 803 kampung. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 520.740 jiwa dengan total luas wilayah 64.134,66 km².[21][22]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/Kota Ibukota Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
(jiwa)
2017
Distrik Kelurahan Kampung
1 92.03 Kab. Fakfak Fakfak 14.320,00 84.692 17 7 142
2 92.08 Kab. Kaimana Kaimana 16.241,84 61.370 7 2 84
3 92.02 Kab. Manokwari Manokwari Barat 3.186,28 185.615 9 9 164
4 92.11 Kab. Manokwari Selatan Ransiki 2.812,44 34.009 6 - 57
5 92.12 Kab. Pegunungan Arfak Anggi 2.773,74 36.818 10 - 166
6 92.06 Kab. Teluk Bintuni Bintuni 20.840,83 76.932 24 2 115
7 92.07 Kab. Teluk Wondama Rasiei 3.959,53 41.304 13 1 75
TOTAL 64.134,66 520.740 86 21 803

Potensi

Provinsi ini mempunyai potensi yang luar biasa, baik itu pertanian, pertambangan, hasil hutan maupun pariwisata. Mutiara dan rumput laut dihasilkan di kabupaten Raja Ampat sedangkan satu-satunya industri tradisional tenun ikat yang disebut kain Timor dihasilkan di kabupaten Sorong Selatan. Sirup pala harum dapat diperoleh di kabupaten Fak-Fak serta beragam potensi lainnya. Selain itu wisata alam juga menjadi salah satu andalan Irian Jaya Barat, seperti Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang berlokasi di kabupaten Teluk Wondama. Taman Nasional ini membentang dari timur Semenanjung Kwatisore sampai utara Pulau Rumberpon dengan panjang garis pantai 500 km, luas darat mencapai 68.200 ha, luas laut 1.385.300 ha dengan rincian 80.000 ha kawasan terumbu karang dan 12.400 ha lautan.

Disamping itu baru-baru ini, ditemukan sebuah gua yang diklaim sebagai gua terdalam di dunia oleh tim ekspedisi speologi Prancis di kawasan Pegunungan Lina, Kampung Irameba, Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari. Gua ini diperkirakan mencapai kedalaman 2000 meter. Kawasan pegunungan di Papua Barat masih menyimpan misteri kekayaan alam yang perlu diungkap.

Demografi

Suku Bangsa

Penduduk provinsi Papua Barat terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010 dari 753.399 jiwa penduduk 2010, jumlah penduduk dari suku asli Papua sebanyak 387.816 jiwa (51,48%), termasuk suku Arfak, Biak, Yapen dan suku lainnya asal Papua Barat. Penduduk dari luar Papua terbanyak yaitu suku Jawa sebanyak 111.274 jiwa (14,77%), kemudian asal Maluku 78.855 jiwa (10,47%), asal Sulawesi 60.091 jiwa (7,98%), Bugis 40.046 jiwa (5,32%), Makassar 17.025 jiwa (2,26%), asal NTT 14.918 jiwa (1,98%), Minahasa 13.492 jiwa (1,79%), Batak 7.186 jiwa (0,95%), Sunda 7.160 jiwa (0,95%) dan lainnya 2,05%.[23]

Berikut ini merupakan komposisi suku bangsa di Papua Barat menurut Sensus Penduduk 2010:[24]

Suku Bangsa Persentase
Jawa 14,76
Arfak 9,18
Biak-Numfor 7,47
Ayfat 6,06
Bugis 5,32
Ambon 4,37
Buton 4,13
Baham 2,94
Yapen 2,49
Mooi 2,40
Makassar 2,26
Kei 2,20
Tehit 2,12
Toraja 1,81
Minahasa 1,79
Wandamen 1,79
Irahutu 1,57
Kokoda 1,33
Seram 1,26
Inanwatan 1,18
Wamesa 1,16
Flores 1,00
Sunda 0,95
Batak 0,95
Ternate 0,90
Lainnya 18,60

Referensi

  1. ^ "Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani Pimpin Provinsi Papua Barat". 2017-03-16. Diakses tanggal 2017-04-09. 
  2. ^ a b "Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2021" (pdf). papuabarat.bps.go.id. hlm. 44, 183. Diakses tanggal 3 Mei 2021. 
  3. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020". www.bps.go.id. Diakses tanggal 11 Februari 2021. 
  4. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 11 Februari 2021. 
  5. ^ "Politik, Perang, dan Pemekaran Papua". Republika Online. 2019-11-01. Diakses tanggal 2021-04-16. 
  6. ^ "Gus Dur tentang Pemekaran Papua:". Tempo (dalam bahasa Inggris). 2003-11-29. Diakses tanggal 2021-04-16. 
  7. ^ "Keberadaan Irian Jaya Barat disahkan Mahkamah Konstitusi". Tempo (dalam bahasa Inggris). 2004-11-11. Diakses tanggal 2021-04-16. 
  8. ^ adminITN. "Papua Barat, Provinsi Konservasi Pertama di Indonesia dan Dunia". indonesiatouristnews.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-01-11. Diakses tanggal 2020-05-20. 
  9. ^ antaranews.com (2019-06-11). "Gubernur Papua Barat menerima penghargaan lingkungan dari CI". Antara News. Diakses tanggal 2020-05-20. 
  10. ^ Yustiana, Kurnia. "Sah! Papua Barat Jadi Provinsi Konservasi Pertama di Indonesia". detikTravel. Diakses tanggal 2020-05-20. 
  11. ^ antaranews.com (2019-07-01). "Papua Barat upayakan kawasan hutan konservasi jadi 70 persen". Antara News. Diakses tanggal 2020-05-20. 
  12. ^ "Realisasikan Pembangunan Berkelanjutan, 70 Persen Kawasan Hutan di Papua Barat untuk Konservasi". Trubus.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-09-27. Diakses tanggal 2020-05-20. 
  13. ^ "Papua Barat Sah Jadi Propinsi Konservasi". POKJA PAPUA (dalam bahasa Inggris). 2019-03-26. Diakses tanggal 2020-05-20. [pranala nonaktif permanen]
  14. ^ a b "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  15. ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-06-15. Diakses tanggal 2015-06-12. 
  16. ^ Erika Dian (12 Mei 2022). Icha Rastika, ed. "Dilantik, Lima Penjabat Gubernur Resmi Bertugas". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-05-12. Diakses tanggal 12 Mei 2022. 
  17. ^ Patiran, Simon (2 Oktober 2024). "Ketua Pengadilan Tinggi Lantik 35 Anggota DPR Papua Barat, Disaksikan Pj. Gubernur Ali Baham dan Sampaikan Pesan Mendagri". Diskominfoperstatik Provinsi Papua Barat. Diakses tanggal 19 Oktober 2024. 
  18. ^ "Pelantikan Anggota DPRD Papua Barat Periode 2024-2029, WKPTA Papua Barat Hadir Bersama Forkopimda". PTA Papua Barat. 2 Oktober 2024. Diakses tanggal 19 Oktober 2024. 
  19. ^ Arsul Latul Rahman (19-05-2019). "Inilah 45 Caleg Bakal Duduki Kursi Dewan Papua Barat 2019-2024". teropongnews.com. Diakses tanggal 10-10-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  20. ^ "Hasil Pemilu 2014 Provinsi Papua Barat". puskapol.ui.ac.id. Diakses tanggal 10-10-2019. 
  21. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  22. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  23. ^ "Kewarganegaraan Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia" (pdf). www.bps.go.id. hlm. 36–41. Diakses tanggal 9 September 2021. 
  24. ^ Ananta, Aris (2015). Demography of Indonesia's Ethnicity. Evi Nurvidya Arifin, M. Sairi Hasbullah, Nur Budi Handayani, Agus Pramono. SG: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 978-981-4519-88-5. OCLC 1011165696. 

Pranala luar