Kabinet Persatuan Nasional

Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Persatuan Nasional
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	29 Oktober 1999
Diselesaikan	23 Juli 2001
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Abdurrahman Wahid
Kepala pemerintahan	Abdurrahman Wahid
Wakil kepala pemerintahan	Megawati Soekarnoputri
Jumlah menteri	35
Partai anggota	Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Partai Golongan Karya; Partai Persatuan Pembangunan; Partai Amanat Nasional; Partai Keadilan; Partai Bulan Bintang; Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Reformasi Pembangunan
Pengganti	Kabinet Gotong Royong

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Kabinet ini dilantik pada 29 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 23 Juli 2001.^[1] Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.

Susunan

Susunan kabinet awal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid^[2]^[3] dan dilantik pada 29 Oktober 1999.^[4]

Pimpinan Kabinet

Presiden		Wakil Presiden
Abdurrahman Wahid			Megawati Soekarnoputri

Anggota Kabinet

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri koordinator
1	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan sejak perombakan I)		Wiranto^[5]	29 Oktober 1999	15 Februari 2000
			Surjadi Soedirdja	15 Februari 2000	26 Agustus 2000
			Susilo Bambang Yudhoyono	26 Agustus 2000	1 Juni 2001
			Agum Gumelar	1 Juni 2001	23 Juli 2001
2	Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri		Kwik Kian Gie^[6]	29 Oktober 1999	10 Agustus 2000
			Rizal Ramli	26 Agustus 2000	12 Juni 2001
		Berkas:Burhanuddin abdullah.jpg	Burhanuddin Abdullah	12 Juni 2001	23 Juli 2001
3	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sejak perombakan I)		Hamzah Haz^[7]	29 Oktober 1999	26 November 1999
3			Basri Hasanuddin	26 November 1999	26 Agustus 2000
Menteri
4	Menteri Dalam Negeri (bernama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sejak perombakan I)		Surjadi Soedirdja	29 Oktober 1999	23 Juli 2001
5	Menteri Luar Negeri		Alwi Abdurrahman Shihab	29 Oktober 1999	23 Juli 2001
6	Menteri Pertahanan		Juwono Sudarsono	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000
			Mohammad Mahfud MD^[8]	26 Agustus 2000	20 Juli 2001
			Agum Gumelar	20 Juli 2001	23 Juli 2001
7	Menteri Hukum dan Perundang-undangan (bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak perombakan I)		Yusril Ihza Mahendra^[9]	29 Oktober 1999	7 Februari 2001
			Baharuddin Lopa	9 Februari 2001	1 Juni 2001
			Marsillam Simanjuntak^[8]	1 Juni 2001	20 Juli 2001
			Mohammad Mahfud MD	20 Juli 2001	23 Juli 2001
8	Menteri Keuangan		Bambang Sudibyo	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000
			Prijadi Praptosuhardjo	26 Agustus 2000	12 Juni 2001
			Rizal Ramli	12 Juni 2001	23 Juli 2001
9	Menteri Pertambangan dan Energi (bernama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak perombakan I)		Susilo Bambang Yudhoyono	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000
9			Purnomo Yusgiantoro	26 Agustus 2000	23 Juli 2001
10	Menteri Perindustrian dan Perdagangan		Muhammad Jusuf Kalla^[10]	29 Oktober 1999	26 April 2000
10	Menteri Perindustrian dan Perdagangan		Luhut Binsar Panjaitan	26 April 2000	23 Juli 2001
11	Menteri Pertanian (bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak perombakan I)		Mohamad Prakosa	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000
11		Berkas:Bungaran saragih.jpg	Bungaran Saragih	26 Agustus 2000	23 Juli 2001
12	Menteri Kehutanan dan Perkebunan (bernama Menteri Muda Kehutanan (menteri negara) sejak perombakan I)		Nur Mahmudi Ismail^[11]	29 Oktober 1999	15 Maret 2001
12		Berkas:Marzuki usman.jpg	Marzuki Usman	15 Maret 2001	23 Juli 2001
13	Menteri Perhubungan		Agum Gumelar	29 Oktober 1999	1 Juni 2001
13	Menteri Perhubungan		Budi Mulyawan Suyitno	1 Juni 2001	23 Juli 2001
14	Menteri Eksplorasi Laut (bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak perombakan I)		Sarwono Kusumaatmadja	29 Oktober 1999	1 Juni 2001
14			Rokhmin Dahuri	1 Juni 2001	23 Juli 2001
15	Menteri Tenaga Kerja (bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak perombakan I)		Bomer Pasaribu	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000
15			Al Hilal Hamdi	26 Agustus 2000	23 Juli 2001
16	Menteri Kesehatan (bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak perombakan I)		Achmad Sujudi	29 Oktober 1999	23 Juli 2001
17	Menteri Pendidikan Nasional		Yahya Muhaimin	29 Oktober 1999	23 Juli 2001
18	Menteri Agama		Muhammad Tolchah Hasan	29 Oktober 1999	23 Juli 2001
19	Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia (bernama Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sejak perombakan I)		Erna Witoelar	29 Oktober 1999	23 Juli 2001
Menteri Negara
20	Menteri Negara Riset dan Teknologi		Muhammad A.S. Hikam	29 Oktober 1999	23 Juli 2001
21	Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (bernama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak perombakan I)		Zarkasih Nur	29 Oktober 1999	23 Juli 2001
22	Menteri Negara Lingkungan Hidup		Alexander Sonny Keraf	29 Oktober 1999	23 Juli 2001
23	Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia (digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak perombakan I)		Ryaas Rasyid	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000
24	Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (bernama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (menteri departemen) sejak perombakan I)		Hidayat Jaelani	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000
24		Berkas:I gede ardika.jpg	I Gede Ardika	26 Agustus 2000	23 Juli 2001
25	Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (dibubarkan pada perombakan I)		Laksamana Sukardi^[10]	29 Oktober 1999	26 April 2000
25			Rozi Munir	26 April 2000	26 Agustus 2000
26	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (dibubarkan pada perombakan I)		Mahadi Sinambela	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000
27	Menteri Negara Pekerjaan Umum (dibubarkan pada perombakan I)		Rozik Boedioro Soetjipto	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000
28	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (merangkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sejak perombakan I)		Khofifah Indar Parawansa	29 Oktober 1999	23 Juli 2001
29	Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak perombakan I)		Hasballah M. Saad	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000
30	Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan (digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak perombakan I)		Al Hilal Hamdi	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000
31	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		Freddy Numberi	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000
			Ryaas Rasyid^[12]	26 Agustus 2000	7 Februari 2001
			Marsillam Simanjuntak^[13]	7 Februari 2001	12 Juni 2001
			Anwar Supriyadi^[14]	12 Juni 2001	23 Juli 2001
32	Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan (dibubarkan pada perombakan I)		Dr. Anak Agung Gde Agung	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000
33	Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (dibentuk pada perombakan I)		Manuel Kaisiepo	26 Agustus 2000	23 Juli 2001
34	Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I dan dibubarkan pada perombakan II)		Cacuk Sudarijanto	26 Agustus 2000	1 Juni 2001

Pejabat setingkat menteri

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung		Marzuki Darusman	29 Oktober 1999	1 Juni 2001
			Baharuddin Lopa^[8]	6 Juni 2001	3 Juli 2001
			Suparman^[15] (Pelaksana Tugas)	4 Juli 2001	9 Juli 2001
			Marsillam Simanjuntak	10 Juli 2001	9 Agustus 2001
2	Panglima Tentara Nasional Indonesia		Widodo Adi Sutjipto	29 Oktober 1999	7 Juni 2002
3	Sekretaris Negara		Alirahman^[16]	29 Oktober 1999	15 Februari 2000
			Bondan Gunawan^[17]	15 Februari 2000	29 Mei 2000
		Berkas:Djohan effendi.jpg	Djohan Effendi	29 Mei 2000	23 Juli 2001

Sekretaris Kabinet

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Sekretaris Kabinet		Marsillam Simanjuntak^[18]^[19]	4 Januari 2000	5 Juli 2001
1	Sekretaris Kabinet		Marzuki Darusman^[20]	5 Juli 2001	23 Juli 2001

Perombakan

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pergantian susunan Kabinet Persatuan Nasional pada 23 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000.^[21]

Catatan kaki dan referensi

^ Kompas, 24 Juli 2001.
^ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999
^ "Gus Dur dan Kabinet Tambal-Sulam". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-01-08. Diakses tanggal 2009-10-17.
^ "Daftar Arsip Foto Statis KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) Tahun 1999". Arsip Nasional Republik Indonesia. 1 Januari 2000. Diakses tanggal 14 Agustus 2020. ^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Wiranto diberhentikan karena pemeriksaan yuridis terhadap peranan dalam pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur masih berjalan. [1] Diarsipkan 2006-09-07 di Wayback Machine.
^ Kwik Kian Gie mengundurkan diri.
^ Hamzah Haz mengundurkan diri atas keinginan sendiri.
^ ^a ^b ^c Pergantian ini terkait dengan meninggalnya Baharuddin Lopa di Riyadh, Arab Saudi.
^ Gus Dur meminta Yusril Ihza Mahendra berhenti karena dianggap sudah tidak bisa bekerjasama lagi di kabinet. Sebelumnya Yusril secara terbuka telah mengusulkan kepada Presiden agar mengundurkan diri.
^ ^a ^b Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla diberhentikan pada 24 April 2000 karena dianggap terlibat KKN.
^ Nurmahmudi Ismail diberhentikan oleh presiden untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan negara dan juga karena berbeda visi, berbeda dalam pengambilan keputusan, tidak mampu mengendalikan Partai Keadilan.
^ Pada tanggal 3 Januari 2001, Ryaas Rasyid mengundurkan diri karena perbedaan visi dengan Presiden dan baru dikabulkan permohonannya pada tanggal 7 Februari 2001.
^ Marsilam Simanjuntak ditunjuk sebagai Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sampai 12 Juni 2001.
^ Pada tanggal 12 Juni 2001, Anwar Supriyadi ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
^ Suparman ditunjuk menjadi Plt Jaksa Agung karena Baharuddin Lopa meninggal dunia, diakses 3 Desember 2020.
^ Alirahman mengundurkan diri pada 4 Januari 2000.
^ Bondan Gunawan mengundurkan diri.
^ Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet.
^ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2000, tertanggal 4 Januari 2000
^ Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.
^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 234/M Tahun 2000, tertanggal 23 Agustus 2000". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-08-19. Diakses tanggal 2006-02-21.

Lihat pula

Daftar kabinet Indonesia

Pranala luar

(Indonesia) Kabinet Persatuan Nasional Periode 1999-2004 @ Kompas.com

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Reformasi Pembangunan	Kabinet Persatuan Nasional 1999–2001	Diteruskan oleh: Kabinet Gotong Royong

[1] Kompas, 24 Juli 2001.

[2] Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999

[3] "Gus Dur dan Kabinet Tambal-Sulam". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-01-08. Diakses tanggal 2009-10-17.

[4] "Daftar Arsip Foto Statis KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) Tahun 1999". Arsip Nasional Republik Indonesia. 1 Januari 2000. Diakses tanggal 14 Agustus 2020. ^{[pranala nonaktif permanen]}

[5] Wiranto diberhentikan karena pemeriksaan yuridis terhadap peranan dalam pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur masih berjalan. [1] Diarsipkan 2006-09-07 di Wayback Machine.

[6] Kwik Kian Gie mengundurkan diri.

[7] Hamzah Haz mengundurkan diri atas keinginan sendiri.

[Lopa-8] Pergantian ini terkait dengan meninggalnya Baharuddin Lopa di Riyadh, Arab Saudi.

[9] Gus Dur meminta Yusril Ihza Mahendra berhenti karena dianggap sudah tidak bisa bekerjasama lagi di kabinet. Sebelumnya Yusril secara terbuka telah mengusulkan kepada Presiden agar mengundurkan diri.

[JK_dan_Laksamana_Sukardi-10] Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla diberhentikan pada 24 April 2000 karena dianggap terlibat KKN.

[11] Nurmahmudi Ismail diberhentikan oleh presiden untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan negara dan juga karena berbeda visi, berbeda dalam pengambilan keputusan, tidak mampu mengendalikan Partai Keadilan.

[12] Pada tanggal 3 Januari 2001, Ryaas Rasyid mengundurkan diri karena perbedaan visi dengan Presiden dan baru dikabulkan permohonannya pada tanggal 7 Februari 2001.

[13] Marsilam Simanjuntak ditunjuk sebagai Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sampai 12 Juni 2001.

[14] Pada tanggal 12 Juni 2001, Anwar Supriyadi ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

[15] Suparman ditunjuk menjadi Plt Jaksa Agung karena Baharuddin Lopa meninggal dunia, diakses 3 Desember 2020.

[16] Alirahman mengundurkan diri pada 4 Januari 2000.

[17] Bondan Gunawan mengundurkan diri.

[18] Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet.

[19] Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2000, tertanggal 4 Januari 2000

[20] Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

[21] "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 234/M Tahun 2000, tertanggal 23 Agustus 2000". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-08-19. Diakses tanggal 2006-02-21.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]