Dewan Jenderal
Dewan Jenderal adalah sebuah istilah yang dikemukakan oleh dewan pimpinan PKI kepada Presiden Soekarno di era demokrasi terpimpin untuk menuduh beberapa jenderal TNI AD yang dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari angkatan bersenjata, 5 Oktober 1965.[1] Menurut Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani, kelompok ini sebenarnya bernama resmi Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat.[2] Situasi di istana semakin memanas ketika berkembang isu bahwa Dewan Jenderal akan merencanakan pameran kekuatan (machts-vertoon) di hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sesudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal akan melakukan kudeta kontra-revolusioner.[3]
Beredar isu juga yang menyebutkan susunan kabinet Dewan Jenderal yang sudah disiapkan setelah kudeta, yang terdiri dari:[4]
- Perdana Menteri: Jendral A.H. Nasution
- Wakil Perdana Menteri/Menteri Pertahanan: Letjen Ahmad Yani
- Menteri Dalam Negeri: R.M. Hadisubeno Sosrowerdojo (Politikus Partai Nasional Indonesia, Mantan Gubernur Jawa Tengah, Mantan Walikota Semarang)
- Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani (Politikus Partai Nasional Indonesia)
- Menteri Hubungan Perdagangan: Brigjen Ahmad Sukendro
- Menteri /Jaksa Agung: Mayjen S. Parman
- Menteri Agama: K.H. Rusli
- Menteri / Panglima Angkatan Darat: Mayjen Ibrahim Adjie (Pangdam Siliwangi waktu itu)
- Menteri / Panglima Angkatan Laut: tidak diketahui
- Menteri / Panglima Angkatan Udara: Marsekal Madya Rusmin Nurjadin
- Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian: Mayjen Pol. Jasin
Sebagai tandingan, PKI membentuk gerakan yang dinamai Dewan Revolusi Indonesia, yang nantinya berperan dalam Gerakan 30 September (G30S). Bertindak sebagai Ketua Dewan Revolusi adalah Letkol Untung Syamsuri, salah satu perwira angkatan darat yang berada dibawah pengaruh PKI.[5] Namun, setelah peristiwa G30S hingga pemakaman para jenderal di tanggal 5 Oktober 1965, keberadaan Dewan Jenderal yang dituduhkan PKI tidak terbukti.[6]
Rujukan
- ^ Media, Kompas Cyber (2019-09-30). "Seputar G30S/ PKI (4): Misteri Dewan Jenderal dan Ujung Perjalanan DN Aidit di Sumur Tua Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2021-12-02.
- ^ Media, Kompas Cyber (2020-09-29). "Kenapa Para Jenderal Dibunuh PKI?". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2021-12-02.
- ^ Hamzah, Amir. "Hari Ulang Tahun TNI, Momen yang Paling Menakutkan Bagi PKI Pada 55 Tahun Silam - Pojok News". pojoknews.pikiran-rakyat.com. Diakses tanggal 2021-12-02.
- ^ Abdullah, Taufik; Abdurrachman, Sukri; Gunawan, Restu (2012). Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisi Nasional: Bagian I Rekonstruksi dalam Perdebatan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-801-1.
- ^ Matanasi, Petrik. "RRI Mengumumkan Dewan Revolusi Setelah Para Perwira AD Dibunuh". tirto.id. Diakses tanggal 2021-12-02.
- ^ Liputan6.com (2020-09-30). "Dewan Jenderal, Hoaks yang Memicu Tragedi G30S". liputan6.com. Diakses tanggal 2021-12-02.