Komando Distrik Militer 0104

Komando Distrik Militer (Kodim) 0104/Aceh Timur adalah komando pelaksana Komando Resor Militer 011/Lilawangsa, yang bersifat kewilayahan dan berkedudukan langsung di bawah Danrem 011/Lilawangsa.

Komando Distrik Militer 0104/Aceh Timur
Negara	Indonesia
Cabang	Komando Resort Militer 11/Lilangwangsa
Tipe unit	Komando Distrik Militer
Bagian dari	Tentara Nasional Indonesia

Kodim 0104/Aceh Timur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 011/Lilawangsa.

Markas Kodim 0104/Aceh Timur berada di Kota Langsa, kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh.

Kodim 0104/Aceh Timur terdiri dari 32 Komando Rayon Militer yang tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Ke-32

Sejarah

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN.

Pembentukan Kodim 0104/Aceh Timur sebagai satuan teritorial di jajaran Korem 011/Lilawangsa dilatarbelakangi peristiwa-peristiwa penting yang bersifat nasional.

Periode Perang Kemerdekaan (1945-1950).

Cikal bakal satuan teritorial di Aceh Timur terbentuk bersamaan dengan tumbuhnya kekuatan rakyat pasca Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang dibentuk oleh Teuku Nyak Arif. Kekuatan-kekuatan rakyat bersenjata ini menggabungkan diri menyusun TKR dan akhirnya menjadi TNI. TNI berasal dari kekuatan-kekuatan rakyat bersenjata, maka pada saat itu belum dikenal adanya satuan teritorial karena kegiatan TNI adalah kegiatan rakyat.

Untuk semakin memperkokoh kekuatan dalam mengusir penjajah Belanda, sistem dan organisasi TNI semakin disempurnakan, termasuk sistem kegiatan TNI yang berhubungan dengan rakyat. Bersamaan dengan itu, terjadi Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947 yang mengakibatkan ditawan dan dibuangnya Presiden RI oleh Belanda. Pimpinan TNI kemudian mengambil keputusan untuk melakukan perlawanan gerilya dan membentuk pemerintahan militer dengan menunjuk beberapa gubernur militer khususnya di Jawa dan Sumatera.

Selanjutnya, untuk mengembangkan aksi-aksi gerilya dalam rangka melawan agresi Belanda, dibentuk kantong-kantong gerilya yang disebut wehrkreise. Dalam proses ini terjalin hubungan yang harmonis dan solid antara TNI dan rakyat yang ada di kantong gerilya. Rakyat menjadi sumber dan sarana untuk kepentingan intelijen, logistik dan amunisi serta penggandaan kekuatan bagi TNI.