Kerajaan Kotawaringin

Kerajaan Kotawaringin adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan pada tahun 1679, di wilayah yang menjadi Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini di Kalimantan Tengah. Kerajaan Kotawaringin merupakan pecahan kesultanan Banjar yang dibagi waris menjadi dua wilayah. Wilayah sebelah barat Kesultanan Banjar dimekarkan menjadi Kerajaan Kotawaringin. Diduga Raja pertama Kotawaringin pertama yaitu Pangeran Dipati Antakusuma adalah adik Sultan Banjar, Raja Maruhum yang memerintah tahun 1595-1620. Dalam pemerintahan Sultan Mustain Billah (Raja Maruhum) terjadi peristiwa pembunuhan orang-orang VOC yang datang ke Banjarmasin 7 Juli 1607. Kejadian tersebut menimbulkan serangan mendadak VOC terhadap Keraton Banjarmasin tahun 1612. Pada masa itu VOC membuat surat ancaman yang ditujukan terhadap Kesultanan Banjarmasin, Kerajaan Kotawaringin dan Kerajaan Sukadana. Kedua kerajaan tersebut merupakan sekutu Banjarmasin dan ada hubungan kekeluargaan. Pada masa Sultan Inayatullah (1620-1637), Raja Kotawaringin, Raja Sukadana dan Raja Mempawah menjadi anggota Dewan Mahkota di Kesultanan Banjar. Dewan Mahkota adalah dewan yang juga mengurusi perdagangan dan ekonomi di wilayah ini dalam berhubungan dengan pihak Belanda (VOC) maupun Inggris. Demi memperoleh lada VOC berusaha menjalin hubungan sekitar tahun 1626, tetapi permusuhan dengan VOC berakhir setelah adanya perjanjian 4 September 1635 berkat pengaruh mangkubumi, Pangeran Maes de Patty (mungkin pangeran ini kelak menjadi Raja Kotawaringin II). Diduga Kerajaan Kotawaringin telah berdiri jauh sebelum tahun 1679.

Sebelumnya sekitar tahun 1362, Kota Waringin merupakan salah satu negeri di pulau Tanjungnegara yang telah ditaklukan Kerajaan Majapahit oleh Mahapatih Gajah Mada berdasarkan Kakawin Nagarakretagama.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, Kobar merupakan satu wilayah Kesultanan Kotawaringin.^[1]

Ibukota Kesultanan Kotawaringin semula berada di Kotawaringin Lama (hulu Sungai Lamandau). Pada 1814 ibukota kesultanan dipindahkan ke Pangkalan Bun, pada masa pemerintahan Sultan Imanudin dan didirikanlah sebuah istana di Pangkalan Bun sebagai pusat pemerintahan.^[1]

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, status Kotawaringin menjadi bagian wilayah NKRI dengan status Swapraja/Kewedanan. Selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat sebagai daerah otonom dengan Pangkalan Bun sebagai ibukota kabupaten yang ditetapkan dengan UU No 27/1959 dan Lembaran Negara No 72/1959.^[1] Selanjutnya Kabupaten Kotawaringin Barat telah dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu :