Pertahanan nonmiliter

Revisi sejak 15 Maret 2022 22.22 oleh Enkawardana (bicara | kontrib) (pelurusan ancaman nirmiliter, seharusnya ancaman nonmiliter)

Pertahanan nonmiliter disebut juga dengan pertahanan nirmiliter merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter. Lapis pertahanan nirmiliter tersusun dalam fungsi keamanan untuk keselamatan umum yang mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan, yang pada intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi.[1]

Inti pertahanan nirmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh Lapis pertahanan militer, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tujuan

Pertahanan non militer merupakan kekuatan yang dalam kerangka penangkalan dibangun dan dikembangkan untuk mencapai standar ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan teknologi.

Ancaman non militer memiliki dimensi penanganan yang berbeda dengan pendekatan penanganan ancaman militer.

Dalam menghadapi kondisi negara menghadapi ancaman aktual berupa ancaman nonmiliter, sistem pertahanan negara disusun dalam lapis pertahanan nirmiliter sebagai unsur utama untuk mengambil langkah-langkah penanganan dengan pendekatan nirmiliter dengan memberdayakan instrumen ideologi, politik, ekonomi, psikologi, sosial budaya, informasi dan teknologi, serta hukum dan HAM. Inti pertahanan nirmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh Lapis pertahanan militer, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Pertahanan non militer diwujudkan dalam peran dan lingkup fungsi kementerian/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) di luar bidang pertahanan melalui penyelenggaraan pembangunan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam kerangka pertahanan berlapis, lapis pertahanan militer menyokong lapis pertahanan nirmiliter, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan isu atau ancaman militer guna mencapai hasil yang maksimal.

Strategi

Pertama, Sistem pertahanan keamanan merata yaitu mengajak seluruh warga sebagai bagian integral pertahanan negara. Sumber daya nasional yang utama dan terpenting adalah manusia.

Kedua, Upaya memperluas pilihan kebijakan pemerintah dapat dilakukan jika para pembuat kebijakan dapat melakukan kerja sama dengan pihak luar, terutama dengan universitas atau kalangan akademisi. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian perang nirmiliter yang dilakukan negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam sehingga para pemimpinnya memutuskan, negara dan rakyatnya hanya bisa bertahan hidup jika unggul dalam perang sains, teknologi, dan pengetahuan. Jepang, Singapura, Taiwan, Korea, Swiss, Finlandia adalah contoh pertahanan nirmiliter yang menghasilkan penerimaan barang dan jasa yang diperlukan guna bertahan hidup dalam sistem politik dan ekonomi internasional yang serba ketat.

Pengalaman Amerika Serikat dalam masa Perang Dunia II dapat dijadikan rujukan guna menciptakan kerja sama itu. Melalui pembentukan lembaga khusus, yang disebut Office of Scientific Research and Development (OSRD) tahun 1941, kekuatan militer AS dan sekutunya, disebutkan Maxine Singer (2001), telah memberi kontribusi yang signifikan bagi kemenangan pihak sekutu dalam Perang Dunia II melalui berbagai penelitian dan temuannya, seperti radar, bom atom, dan obat-obatan.

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Strategi Pertahanan Negara, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, ISBN 978-979-8878-02-2

Pranala luar