Daftar presiden Indonesia

Berikut adalah daftar lengkap Presiden Indonesia. Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang tampuk kekuasaan pemerintahan^[1] sekaligus sebagai perwakilan negara tertinggi di Indonesia. Secara kelembagaan, presiden menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerntahan Indonesia. Dalam kemiliteran, presiden menempati posisi sebagai panglima tertinggi bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI).^[2] Sebelum dilakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam periode waktu 5 tahun. Namun setelah amandemen tahun 2004, Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang diselenggarakan oleh badan terkait setiap 5 tahun sekali, di mana presiden atau wakil presiden hanya boleh terpilih lagi dengan jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.^[3]

Lambang Presiden Republik Indonesia

Bendera Presiden Republik Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sebagai suatu Lembaga Kepresidenan Indonesia dirsusun melalui rancangan UUD 1945 yang dibahas oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam beberapa sidangnya.^[4] Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan badan penerus dari BPUPKI menetapkan pemberlakuan UUD 1945, yang dengan demikian mengesahkan lembaga kepresidenan di Indonesia, dan memilih Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia.

Daftar presiden

Berikut merupakan daftar Presiden Indonesia.

	Presiden	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai	Wakil Presiden		Periode
1	Soekarno (1901–1970)	18 Agustus 1945	12 Maret 1967	Non Partisan		Mohammad Hatta (1945–1956)	1
1	Soekarno (1901–1970)	18 Agustus 1945	12 Maret 1967	Non Partisan	Lowong
2	Soeharto (Penjabat Presiden)^[5]	12 Maret 1967	27 Maret 1968	Golongan Karya
	Soeharto (1921–2008)	27 Maret 1968	23 Maret 1973				2
		23 Maret 1973	22 Maret 1978			Hamengkubuwana IX	3
		22 Maret 1978	10 Maret 1983			Adam Malik	4
		10 Maret 1983	10 Maret 1988			Umar Wirahadikusumah	5
		10 Maret 1988	10 Maret 1993			Sudharmono	6
		10 Maret 1993	10 Maret 1998			Try Sutrisno	7
		10 Maret 1998	21 Mei 1998			B. J. Habibie	8 (1997)
3	B. J. Habibie (1936–2019)	21 Mei 1998	20 Oktober 1999	Golongan Karya	Lowong		8 (1997)
4	Abdurrahman Wahid (1940–2009)	20 Oktober 1999	23 Juli 2001	Partai Kebangkitan Bangsa		Megawati Soekarnoputri	9 (1999)
5	Megawati Soekarnoputri (1947–)	23 Juli 2001	20 Oktober 2004	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		Hamzah Haz	9 (1999)
6	Susilo Bambang Yudhoyono (1949–)	20 Oktober 2004	20 Oktober 2009	Partai Demokrat		Jusuf Kalla	10 (2004)
6	Susilo Bambang Yudhoyono (1949–)	20 Oktober 2009	20 Oktober 2014	Partai Demokrat		Boediono	11 (2009)
7	Joko Widodo (1961–)	20 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		Jusuf Kalla	12 (2014)
7	Joko Widodo (1961–)	20 Oktober 2019	Petahana	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		Ma'ruf Amin	13 (2019)

Presiden	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai	Wakil Presiden		Periode
Soekarno	18 Agustus 1945	13 Juli 1949	Non Partisan		Mohammad Hatta	1
Syafruddin Prawiranegara (Ketua PDRI)^[6]	19 Desember 1948	14 Juli 1949	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)	Lowong
Soekarno	13 Juli 1949	27 Desember 1949	Non Partisan		Mohammad Hatta
Soekarno (Presiden RIS)^[7]	27 Desember 1949	15 Agustus 1950	Non Partisan	Lowong
Assaat (Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI)^[7]	27 Desember 1949	15 Agustus 1950	Non Partisan	Lowong
Soekarno	15 Agustus 1950	1 Desember 1956	Non Partisan		Mohammad Hatta
Soekarno	1 Desember 1956	12 Maret 1967	Non Partisan	Lowong

^ UUD 1945 Pasal 4 ayat 1
^ UUD 1945 Pasal 10
^ UUD 1945 Pasal 7
^ Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011), "A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia" (PDF), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2–3): 196–209, doi:10.1163/22134379-90003589, ISSN 0006-2294
^ Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno" dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 1967, tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967.
^ PDRI dibentuk setelah ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer. Pembentukan PDRI sendiri sebenarnya memang diamanatkan dalam telegram yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada Syafruddin, walaupun telegram itu tidak pernah sampai ke tangannya.
^ ^a ^b Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Karena Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka Assaat diangkat sebagai "Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia". Jabatan ini berakhir ketika RIS kembali ke bentuk negara kesatuan (Republik Indonesia).