Daerah Federal Jakarta

Revisi sejak 23 April 2022 12.49 oleh Taylorbot (bicara | kontrib) (per BPA : "Tanjung Priok" -> "Tanjung Priok (disambiguasi)" | t=466 su=26 in=26 at=26 -- only 61 edits left of totally 88 possible edits | edr=000-0000 ovr=010-1111 aft=000-0000)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

Daerah Federal Jakarta atau Distrik Federal Jakarta (sebelum 1949 bernama Daerah Federal Batavia) adalah istilah yang digunakan untuk membagi wilayah administratif secara khusus pada pusat pemerintahan negara, khususnya wilayah Jakarta (Batavia) dan sekitarnya sebagai pusat Politik, Ekonomi, dan Kebudayaan dari Republik Indonesia Serikat. Pembentukan Daerah Federal Jakarta merupakan adaptasi dari Amerika Serikat dan negara lain dalam memandang istilah federal ini guna memberlakukan peraturan istimewa untuk daerah ibu kotanya. Dalam prosesnya, kota Jakarta dan sekitarnya dipilih menjadi Daerah Federal karena memiliki corak dan wataknya tersendiri serta termasuk suatu daerah asing yang terdapat di dalam wilayah Negara Pasundan. Wilayah Jakarta juga dipilih menjadi Daerah atau Distrik Federal karena melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Indonesia dikenal dan dipandang baik melalui jalur perdagangan Internasional. Selain itu, di dalam teritorial kota, terdapat kantor pusat dan maskapai besar yang menduduki wilayah tersebut. Kantor dagang milik asing pun juga berkedudukan di Kota Jakarta. Letak geografis Kota Jakarta di pinggir wilayah laut juga menjadi dasar utama dalam pemilihan kota yang menjadi Daerah Federal di Indonesia.[1]

Daerah Federal Jakarta
Daerah federal di RIS
1948–1950
Ibu kotaJakarta
Luas 
• 
3.000 km2 (1.200 sq mi)
Sejarah
 • JenisDaerah federal
Era sejarahPerang Dingin
• Daerah Federal Batavia didirikan
11 Agustus 1948
• Berganti nama menjadi Daerah Federal Jakarta
30 Desember 1949
• Dibubarkan
30 Maret 1950
Didahului oleh
Digantikan oleh
Republik Indonesia
Republik Indonesia

Referensi

sunting
  1. ^ Verhoeff, H. G. (Januari 1949). Bestuurs-Vragstukken Soal-Soal Pemerintahan. Djakarta: Departemen Urusan Dalam Negeri. hlm. 86–87.