Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.[2]
| Badan Pusat Statistik BPS | |
|---|---|
_Indonesia.svg) | |
| Gambaran umum | |
| Dasar hukum | Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 |
| Bidang tugas | Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Slogan | Melayani dengan Hati[1] |
| Kepala | |
| Dr. Margo Yuwono, M.Si | |
| Sekretaris Utama | |
| Ir. Atqo Mardiyanto M.Si. | |
| Deputi | |
| Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik | Dr. Eng. Imam Machdi M.T. |
| Deputi Bidang Statistik Sosial | Dr. Ateng Hartono SE, M.Si |
| Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa | Setianto S.E, M.Si |
| Deputi Bidang Statistik Produksi | M. Habibullah S.Si, M.Si |
| Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik | M. Edy Mahmud S.Si, M.P |
| Inspektorat Utama | |
| Drs. Akhmad Jaelani, M.Si | |
| Kantor pusat | |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 | |
| Situs web | |
| www.bps.go.id | |
Visi dan Misi
Visi
Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:
“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”
(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)
Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.
Misi
Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:
- Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
- Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
- Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
- Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah
Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
Tugas
Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
Fungsi
- Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- Penetapan sistem statistik nasional;
- Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
- Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.
Kewenangan
- Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
- Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
- Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral
Struktur Organisasi
- Kepala Badan Pusat Statistik
- Sekretaris Utama
- Inspektur Utama
- Deputi Bidang Statistik Distribusi
- Deputi Bidang Statistik Produksi
- Deputi Bidang Statistik Sosial
- Deputi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
- Deputi Bidang Metodologi Informasi Statistik
- Instansi Vertikal (BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota)