Organisasi Pembebasan Palestina

Gerakan Komunal Papua Barat yang di singkat dengan (GKPB) dan sering menyebut GKPM.di bentuk pada tahun 2015. Organisasi ini di kenal sebagai organisasi yang ingin persatuan 4 komando Pertahanan West Papua.

Keempat komando telah bersatu pada tanggal 13 Agustus 2021 telah mengorbitkan Panglima Tertinggi Tentara Papua Barat adalah (Gend. Demianus RR M Yogi). Maka Gerakan Komunal adalah gerakan /eksekutor agenda politik ULMWP sehingga Hasil KTT pertahanan Totiyo, melegitimasi Panglima Tertinggi Tentara Papua Barat dalam Pemerintah Sementara West Papua.

Berdirinya GKPM

GKPM didirikan pada 2015, di jalani oleh Tn. Anton Gobai untuk menyatukan dan mengembangkan sektorisasi gerakan mewujudkan impian rakyat. Ide perlawanan sektorisasi muncul akibat perampasan tanah dan potensi alam di ambil ahli musuh Indonesia.

Sebagai upaya perebutan kembali, hadir gerakan Komunal sebagai satu - satunya gerakan perlawanan terhadap penjajahan kelas proletariat.

GERAKAN KOMUNAL PAPUA BARAT

Organisasi utama GKPM/GKPB adalah gerakan yang di bangun untuk memperkuat pengembangan sektorisasi antara lain: pertanian, perikanan, peternakan. Serta gerakan ini membangun sekolah melanesianisme untuk belajar mempertahangkan budaya dan bahasa Melanesia. Gerakan ini dibentuk oleh Tn. ANTON GOBAY di Portnumbay

pada tanggal 22 November 2015.

Gerakan ini akhirnya terlihat pro politik West Papua, gerakan ini memfasilitasi dan memimpin agenda politik kemerdekaan West Papua.

GKPM terdaftar sebagai sebuah gerakan sipil dalam Parlemen West Papua pada tahun 2017 di Totiyo Markas Pusat Tentara Papua Barat. Sehingga GKPM menjadi eksekutor agenda politik United Libertaion Movement For West Papua.

Ketua Hamas pertama

Atas kegigihannya menarik perhatian masyarakat internasional dengan kekuatan HAMAS, pada tahun 1969 Arafat diangkat sebagai ketua PLO. Setelah menjadi ketua, Arafat mulai meninggalkan kegiatan penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan. Beberapa langkah penting yang dilakukannya ialah berhasil membuat PLO yang bersama dengan Hamas memperoleh pengakuan Liga Arab sebagai satu-satunya organisasi bangsa Palestina tahun 1974. Juga pada November 1974, PLO merupakan satu-satunya organisasi nonpemerintah yang memperoleh kesempatan berbicara di depan Sidang Umum PBB. Satu langkah berikut yang dicapai ialah diperolehnya keanggotaan penuh PLO di dalam Liga Arab pada tahun 1976.

Perdamaian Mesir dengan Israel dan dampaknya bagi Palestina

Tahun 1979, atas usaha Anwar Sadat, terjadi perdamaian antara Mesir dengan Israel, yang mengakibatkan dikembalikannya wilayah Mesir yang diduduki Israel. Namun perjanjian ini tidak berhasil membentuk sebuah negara Palestina merdeka. Hal ini menimbulkan kemarahan PLO. Mereka mulai lagi melakukan penyerangan dengan kekuatan hamas kepada Israel, dengan akibat Israel menyerang Lebanon yang merupakan basis PLO, pada 6 Juni 1982. Serbuan ini menyebabkan basis PLO di Beirut, Lebanon, hancur dan anggotanya terpaksa dievakuasi ke wilayah negara-negara Arab yang kemudian menetap di Aljir, Aljazair.

Manuver politik PLO

Selanjutnya manuver politik yang dilakukan oleh PLO untuk mencapai tujuan kemerdekaan Palestina ialah dengan menyebarkan perjuangan rakyat Palestina ke seluruh dunia, mengakui Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338 (yang mengakui eksistensi Israel), serta melakukan gerakan Intifadah sejak tahun 1987. Sebagian faksi militan militer menolak mengakui Resolusi PBB tersebut, namun mereka menegaskan bahwa mereka tetap menjadi anggota PLO dan tidak ingin memecah belah semangat nasionalisme ketika sedang dirintis usaha ke arah berdirinya sebuah negara yang baru terbentuk.

Pada 15 November 1988, sebuah langkah besar dilakukan oleh PLO, yaitu mengumumkan berdirinya negara Palestina dari markas besarnya di Aljir, Aljazair. Bersamaan dengan ini PLO mulai mendirikan kantor kedutaannya di berbagai negara Timur Tengah dan di Indonesia.

Perwakilan di PBB

PLO mendapatkan status peninjau di Sidang Umum PBB pada 1974 (Resolusi Sidang Umum no. 3237). Dengan pengakuan terhadap Negara Palestina, PBB mengubah status peninjau ini sehingga dimiliki oleh Palestina pada 1988 (Resolusi Sidang Umum no. 43/177.) Pada Juli 1998, Sidang Umum menerima sebuah resolusi baru (52/250) yang memberikan kepada Palestina hak-hak dan privilese tambahan, termasuk hak untuk ikut serta dalam perdebatan umum yang diadakan pada permulaan setiap sesi Sidang Umum, hak untuk menjawab, hak untuk ikut mensponsori resolusi dan hak untuk mengajukan keberatan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pembicaraan dalam rapat (points of order) khususnya menyangkut masalah-masalah Palestina dan Timur Tengah. Dengan resolusi ini, "tempat duduk untuk Palestina akan diatur tepat setelah negara-negara non-anggota dan sebelum peninjau-peninjau lainnya." Resolusi ini diterima dengan suara 124 setuju, 4 menolak (Israel, AS, Kepulauan Marshall, Mikronesia) dan 10 abstain.

Lihat pula

• HAMAS
• Timur Tengah

Pustaka

• Buku Ensiklopedia Nasional Indonesia.