Wikipedia

Daerah Otonom Bougainville

provinsi otonom di Papua Nugini
Revisi sejak 2 November 2022 01.03 oleh Carolina Mahadewi Malin (bicara | kontrib) (merombak artikel)

Bougainville (/ˈboʊɡənvɪl/ boh-GƏN-vil;[3] Tok Pisin: Bogenvil[4][5]), atau secara resmi bernama Provinsi Otonom Bougainville adalah sebuah provinsi otonom di Papua Nugini. Daerah ini sebelumnya dikenal dengan nama Provinsi Solomon Utara. Pulau terbesar di wilayah ini adalah Pulau Bougainville (yang termasuk dalam Kepulauan Solomon). Ibu kota provinsi ini untuk sementara Buka, meskipun diharapkan Arawa akan menjadi calon ibu kota baru.

Provinsi Otonom Bougainville

Wilayah Otonomos Bilong Bogenvil
Bendera
Bendera
{{{coat_alt}}}
Lambang
Semboyan: Peace, Unity, Prosperity
(Indonesia: "Perdamaian, Persatuan, Kesejahteraan")
Lagu kebangsaan: I am Bougainville!
(Indonesia: "Saya adalah Bougainville!")[1]
6°0′S 155°0′E / 6.000°S 155.000°E / -6.000; 155.000
Ibu kotaBuka
Bahasa resmiTok Pisin, Inggris
Kelompok etnik
Bugenvil
Agama
Islam, Kristen
PemerintahanDemokrasi Parlementer
• Presiden
Ishmael Toroama
Patrick Nisira
LegislatifDewan Perwakilan Rakyat
Kemerdekaan
23 Juni 1950
25 Juni 2002
01 Januari 2027
Penduduk
 - Perkiraan 2011
249,358 (-)
IPM (2018)Kenaikan 0,580[2]
sedang
Mata uangKina Bougainville
Zona waktuWaktu Standar Bougainville
(UTC+11)
Kode telepon+675
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Pada akhir 2019, sebuah referendum kemerdekaan yang tidak mengikat diadakan dengan 98,31% memilih kemerdekaan daripada melanjutkan otonomi di dalam Papua Nugini dan sebagai hasilnya, wilayah tersebut akan merdeka pada tanggal 01 Januari 2027.

Sejarah

 
Replika rumah pasak tradisional yang dibangun oleh pria dari Toboroi, Pulau Bougainville.

Prasejarah

Bougainville telah dihuni oleh manusia setidaknya selama 29.000 tahun, menurut bukti yang diperoleh dari Gua Kilu di Pulau Buka.[6] Sampai sekitar 10.000 tahun yang lalu, selama maksimum gletser terakhir, ada satu pulau yang disebut sebagai Bougainville, yang membentang dari ujung utara Pulau Buka hingga Kepulauan Nggela di utara Guadalcanal.[7]

Penghuni pertama Bougainville adalah Austro-Melanesia yang diperkirakan datang dari Kepulauan Bismarck.[8] Sekitar 3.000 tahun yang lalu, masyarakat Austronesia membawa budaya Lapita ke pulau-pulau,[9] memperkenalkan tembikar, pertanian, dan hewan peliharaan seperti babi, anjing, dan ayam.[10] Bahasa Austronesia dan non-Austronesia digunakan di pulau-pulau tersebut hingga hari ini, namun telah terjadi percampuran yang signifikan antara populasi sampai-sampai perbedaan budaya dan genetik tidak lagi berkorelasi dengan bahasa.[11]

Sejarah kolonial

 
Tentara Australia mengangkat bendera Union Jack di Kieta, Bougainville, setelah penangkapan mereka di Nugini Jerman pada tahun 1914.

Orang Eropa pertama yang melihat Bougainville saat ini adalah penjelajah Belanda, Willem Schouten dan Jacob Le Maire, yang melihat sekilas Atol Takuu dan Pulau Nissan pada tahun 1616. Perwira angkatan laut Inggris Philip Carteret mengunjungi Pulau Buka pada tahun 1767 dan juga mengunjungi Kepulauan Carteret yang dinamai sesuai nama dirinya. Pada tahun 1768, laksamana Prancis Louis Antoine de Bougainville berlayar di sepanjang pantai timur pulau yang sekarang menyandang namanya.[9]

Kekaisaran Jerman, yang sudah mulai beroperasi di New Guinea, menganeksasi Bougainville saat ini pada tahun 1886, setelah setuju dengan Inggris untuk membagi Kepulauan Solomon di antara mereka.[12] Sebuah protektorat Jerman atas pulau-pulau utara didirikan akhir tahun itu, tetapi protektorat Kepulauan Solomon Inggris tak didirikan sampai 1893.[13]

Batas awal antara kedua wilayah itu jauh lebih selatan, dengan Pulau Choiseul, Pulau Santa Isabel, Ontong Jawa, Kepulauan Shortland, dan bagian dari Kepulauan Florida termasuk dalam bagian Jerman. Batas saat ini antara Papua Nugini dan Kepulauan Solomon berasal dari Konvensi Tripartit tahun 1899, yang melihat pulau-pulau itu diserahkan ke Inggris.

Kepulauan Solomon Jerman dikelola melalui Nugini Jerman, meskipun butuh hampir dua dekade untuk kehadiran administratif untuk didirikan. Pusat administrasi Jerman di Kieta, didirikan pada tahun 1905, didahului oleh misi Marist, yang berhasil mengubah mayoritas penduduk pulau menjadi Katolik.[14] Perkebunan komersial penuh pertama didirikan pada tahun 1908, tetapi pencaplokan Jerman memiliki dampak ekonomi yang kecil.[15]

Pasukan Ekspedisi Angkatan Laut dan Militer Australia menduduki Bougainville pada bulan Desember 1914, sebagai bagian dari pendudukan Australia di Nugini Jerman. Perjanjian Versailles 1919 menetapkan bekas jajahan itu sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa, yang dikelola oleh Australia sebagai Wilayah Nugini. Sebuah pemerintahan sipil didirikan pada tahun 1920, setelah itu warga negara Jerman dideportasi dan properti mereka diambil alih.[16] Sejumlah ekspedisi hukuman terjadi selama pemerintahan Jerman dan Australia, sebagai bagian dari program pasifikasi. Periode kolonial melihat perubahan signifikan dalam budaya penduduk pulau.[17]

 
Pembom B-25 Mitchell Amerika dari Grup Pengeboman ke-42 di atas Semenanjung Selay di Bougainvillepada tahun 1944.

Pada tahun 1942, Bougainville diserang oleh Jepang untuk menyediakan basis dukungan untuk operasi di tempat lain di Pasifik Barat Daya. Kontra-invasi sekutu mengakibatkan banyak korban, dimulai pada tahun 1943, dengan kendali penuh atas pulau-pulau tersebut tidak dibangun kembali sampai tahun 1945. Setelah perang, pemerintah Australia memasukkan Bougainville dan sisa mandatnya ke dalam Wilayah Papua dan Nugini, pendahulu langsung dari masa kini Papua Nugini.

Sejarah modern

Papua Nugini memperoleh kemerdekaannya dari Australia pada tahun 1975. Karena Bougainville kaya akan tembaga dan emas, sebuah tambang besar telah didirikan di Panguna pada awal 1970-an oleh Bougainville Copper Limited, anak perusahaan dari Rio Tinto. Aktivis memproklamasikan kemerdekaan Bougainville (Republik Solomon Utara) pada tahun 1975 dan pada tahun 1990, tetapi yang kedua kalinya pasukan pemerintah menekan separatis.

Perang sipil

Pada tahun 1988, Tentara Revolusioner Bougainville (TRB) meningkatkan aktivitas mereka secara signifikan. Perdana Menteri Sir Rabbie Namaliu memerintahkan Angkatan Pertahanan Papua Nugini (APPN) untuk memadamkan pemberontakan dan konflik meningkat menjadi perang saudara.

APPN mundur dari posisi permanen di Bougainville pada tahun 1990, tetapi melanjutkan aksi militer. Konflik tersebut melibatkan kelompok-kelompok Bougainville yang pro-kemerdekaan, loyalis, dan Angkatan Pertahanan Papua Nugini. Perang ini telah merenggut sekitar 15.000 hingga 20.000 nyawa.[18][19]

Pada tahun 1996, Perdana Menteri Sir Julius Chan membuat langkah kontroversial untuk mempekerjakan Sandline International, sebuah perusahaan militer swasta yang sebelumnya terlibat dalam memasok tentara bayaran dalam perang saudara di Sierra Leone, untuk memadamkan pemberontakan.

Kesepakatan damai dan otonomi

 
Kegiatan membongkar truk Angkatan Darat Australia selama Operasi Bel Isi.

Konflik Bougainville berakhir pada tahun 1997 setelah negosiasi ditengahi oleh Selandia Baru. Pada tahun 2000, perjanjian damai diselesaikan dan bersama dengan pelucutan senjata, disediakan untuk pembentukan Pemerintah Otonom Bougainville. Para pihak sepakat untuk mengadakan referendum di masa depan tentang apakah pulau itu harus merdeka secara politik.[20]

Pada tanggal 25 Juli 2005, pemimpin pemberontak Francis Ona meninggal setelah sakit singkat. Seorang mantan surveyor dengan Bougainville Copper, Ona adalah tokoh kunci dalam konflik separatis dan telah menolak untuk secara resmi bergabung dengan proses perdamaian pulau itu.

Pada tahun 2015, Australia mengumumkan akan mendirikan pos diplomatik di Bougainville untuk pertama kalinya.[21] Pada tahun 2016, mereka membatalkan rencana tersebut dengan mengakui bahwa mereka belum memperoleh persetujuan dari pemerintah Papua Nugini.[22]

Referendum kemerdekaan

Pada tahun 2019, referendum kemerdekaan yang tidak mengikat diadakan dengan 98,31% memilih kemerdekaan daripada melanjutkan otonom di dalam Papua Nugini. Akibatnya, pemerintah daerah berniat untuk merdeka antara tahun 2025 hingga tahun 2027.[23]

Demografi

  • Populasi: 154 000 (perkiraan).
  • Luas tanah: 9300 km persegi.
  • Anggota parlemen: 4
  • Kantor Pusat: Arawa
  • Distrik; warga negara; bahasa utama:
    • Buin; 45 048 (perkiraan); Buin, Siwai, Nagovisi, Banoni.
    • Buka, hq Buka; 713 50 (perkiraan); Halia, Teop, Solos, Nehen.
    • Kieta; 58 239 (perkiraan); Nasioi, Rotokas, Eivo.

Referensi

  1. ^ "AUTONOMOUS REGION OF BOUGAINVILLE : Bougainville Flag, Emblem and Anthem (Protection) Bill 2018" (PDF). Abg.gov.pg. Diakses tanggal 28 June 2019. 
  2. ^ "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-04-18. 
  3. ^ "Bougainville: a vote for independence". The World. ABC News. 21 November 2019. Diakses tanggal 23 November 2019. 
  4. ^ "Bogenvil". Tok Pisin English Dictionary. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-06-25. Diakses tanggal 4 December 2019. 
  5. ^ "K20 milien bilong Bogenvil referendem". Loop PNG. 6 June 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-06-29. Diakses tanggal 4 December 2019. 
  6. ^ Spriggs, Matthew (2005). "Bougainville's early history: an archaeological perspective". Dalam Regan, Anthony; Griffin, Helga-Maria. Bougainville Before the Conflict. Stranger Journalism. hlm. 1. ISBN 9781740761383. 
  7. ^ Spriggs 2005, hlm. 2–4.
  8. ^ Spriggs 2005, hlm. 5.
  9. ^ a b Spriggs 2005, hlm. 18.
  10. ^ Spriggs 2005, hlm. 9.
  11. ^ Spriggs 2005, hlm. 19.
  12. ^ Sack, Peter (2005). "German Colonial Rule in the Northern Solomons". Dalam Regan, Anthony; Griffin, Helga-Maria. Bougainville Before the Conflict. Stranger Journalism. hlm. 77. ISBN 9781740761383. 
  13. ^ Griffin, James (2005). "Origins of Bougainville's Boundaries". Dalam Regan, Anthony; Griffin, Helga-Maria. Bougainville Before the Conflict. Stranger Journalism. hlm. 74. ISBN 9781740761383. 
  14. ^ Sack 2005, hlm. 84.
  15. ^ Sack 2005, hlm. 85–87.
  16. ^ Elder, Peter (2005). "Between the Waitman's Wars: 1914–42". Dalam Regan, Anthony; Griffin, Helga-Maria. Bougainville Before the Conflict. Stranger Journalism. hlm. 146. ISBN 9781740761383. 
  17. ^ Elder 2005, hlm. 150.
  18. ^ Saovana-Spriggs, Ruth (2000). "Christianity and women in Bougainville" (PDF). Development Bulletin (51): 58–60. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2007-08-29. Diakses tanggal 2007-10-11. 
  19. ^ "EU Relations with Papua New Guinea". European Commission. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 October 2007. Diakses tanggal 2007-10-11. 
  20. ^ Will Marshall, "Papua New Guinea government obtains shaky weapons disposal pact in Bougainville", World Socialist Web Site, May 23, 2001. Accessed on line March 4, 2008.
  21. ^ Medhora, Shalailah (3 June 2015). "Papua New Guinea not told of Australia's plans for new diplomatic post there". The Guardian. Diakses tanggal 4 June 2015. 
  22. ^ Canberra abandons Bougainville mission plan, Radio New Zealand, 8 May 2016
  23. ^ "Bougainville sets 2027 deadline for independence from Papua New Guinea". France 24 (dalam bahasa Inggris). 2021-07-06. Diakses tanggal 2021-07-07. 

Pranala luar

 
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Autonomous Region of Bougainville.

Pustaka

  • Oliver, Douglas (1973). Bougainville: A Personal History. Melbourne: Melbourne University Press.
  • Oliver, Douglas (1991). Black Islanders: A Personal Perspective of Bougainville, 1937–1991. Melbourne: Hyland House.
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Daerah_Otonom_Bougainville&oldid=21922492"