Papua Barat Daya

provinsi otonom di Pulau Papua, Indonesia

Papua Barat Daya (disingkat PBD) adalah provinsi yang merupakan pemekaran dari provinsi Papua Barat.[3] Wilayah yang bergabung ke provinsi ini mencakup kawasan Sorong Raya yang terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat.[1][4][5] Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah disahkan menjadi Undang-undang pada 17 November 2022 dan menjadi provinsi ke-38 di Indonesia.[6]

Papua Barat Daya
Sorong Raya[1]
Atas ke bawah, kiri ke kanan; Terumbu karang di Kepulauan Raja Ampat, Padang rumput di Lembah Kebar, Tambrauw; Sorong tampak dari laut; Burung mambruk; Pemandangan di Kepulauan Wayag, Raja Ampat
Peta
Peta
Negara Indonesia
Ibu kotaKota Sorong
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 5
  • Kota: 1
  • Distrik: 132
  • Kelurahan: 85
  • Kampung: 939
Luas
 • Total39.167 km2 (15,122 sq mi)
Populasi
 • Total603.054
 • Kepadatan15/km2 (40/sq mi)
Demografi
 • BahasaIndonesia (resmi)
Melayu Papua, Ayamaru, Maybrat, Moi, Tehit, Abun
Zona waktuUTC+09:00 (WIT)
Kode area telepon
Daftar
  • 0951 - Sorong
  • 0952 - Teminabuan
Kode ISO 3166ID-PB
Pelat kendaraanPB
Kode Kemendagri96 Edit nilai pada Wikidata
Fauna resmiKakatua raja

Papua Barat Daya terletak di ujung barat laut dari kawasan yang disebut dengan Semenanjung Doberai atau Semenanjung Kepala Burung (Bird's Head Peninsula). Ujung paling barat dari provinsi ini adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang keindahannya sudah mendunia dan memiliki keanekaragaman biota laut yang tinggi seperti terumbu karang, penyu raksasa, pari manta hingga hiu paus sehingga disebut sebagai surga penyelam. Kepulauan Raja Ampat terdiri dari berbagai pulau seperti Batanta, Misool, Salawati, dan Waigeo.[7][8] Ibukota Papua Barat Daya adalah Sorong yang terkenal sebagai penghasil migas yang membuatnya menjadi salah satu kota termaju di Papua.[9] Provinsi ini banyak ditemukan ekosistem seperti hutan hujan tropis dan pegunungan yang masih asri dan belum banyak terjamah manusia, bahkan Kabupaten Tambrauw menyatakan daerahnya sebagai Kabupaten Konservasi untuk meningkatkan pariwisata. Tambrauw dikenal sebagai destinasi birdwatching atau pengamatan burung.[10][11] Papua Barat Daya mencakup sebagian wilayah adat Doberai dengan bermacam-macam suku seperti Ayamaru, Moi, Tehit, dan Meybrat.

Sejarah

Masa Kesultanan Tidore

Berkas:Masjid Hidayatullah, masjid tertua di Papua Barat Daya yang didirikan pada tahun 1505 M.jpg
Masjid Hidayatullah Saonek, masjid tertua di Papua Barat Daya yang didirikan pada tahun 1505 M

Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat Daya adalah wilayah yang dikenal sejak zaman dahulu karena memiliki pemerintahan tradisional sendiri yang dipimpin Fun. Pemerintahan tradisional di wilayah ini kemudian terpengaruhi oleh Kesultanan Bacan dan Kesultanan Tidore melalui hubungannya dengan Gurabesi guna perluasan wilayah kesultanan Tidore dan pengadopsian sistem pemerintahan kolano (kerajaan) dan ditandai dengan diangkatnya empat orang raja yang disebut Kalano Muraha atau Kolano Ngaruha[12] yang dalan bahasa Indonesia berarti "Raja Ampat".[13][14]

Keempat raja diangkat sesuai dengan empat pulau yang tersebar dari gugusan pulau-pulau dengan wilayah kekuasaannya masing-masing. Fun Gering menjadi raja di Waigeo, Fun Malaban menjadi raja di Salawati, Fun Mastarai menjadi raja di Waigama, dan Fun Malanso menjadi raja di Lilinta (Misool).[15][16]

Masa Kolonial

 
Pulau Doom di tahun 1955

Kesultanan Tidore jatuh ke tangan Belanda di abad ke-17 sehingga seluruh kekuasaan Tidore termasuk Pulau Papua bagian barat dimasukkan ke wilayah Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda, Papua dianggap memiliki nilai ekonomis yang kecil dibandingkan pulau lainnya sehingga cenderung dilupakan. Namun Pemerintah Belanda menyadari bahwa penjajahan Papua dapat mencegah bangsa Eropa lain mendekati pulau lainnya di Hindia Belanda yang mengganggu monopoli perdagangan terutama rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Sampai akhir abad ke-19 komoditas utama di Papua adalah budak dan bulu cenderawasih.[17] Awal abad ke-20, bangsa Eropa mulai menemukan tanda-tanda potensi mineral di Papua. Tahun 1935, Nederlandsch Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij (NNGPM) didirikan untuk melakukan eksplorasi migas. Akhirnya minyak berhasil ditemukan di berbagai tempat misalnya di Klamono dan Selat Sele (selat antara Pulau Papua dan Pulau Salawati), keduanya berada di wilayah Kabupaten Sorong.[18]

Pada awal abad ke-20, Belanda membagi Pulau Papua menjadi beberapa afdeeling. Salah satunya adalah Afdeeling Noord Nieuw Guinea (Nugini Utara) yang berpusat di Manokwari. Afdeeling tersebut dibagi menjadi beberapa onderafdeeling, salah satunya adalah onderafdeeling Sorong yang berpusat di Pulau Doom. Belanda kemudian membangun perkantoran, gereja dan pemukiman serta menata perkotaan di pulau ini sehingga menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan. Penduduk yang hidup di waktu itu menceritakan bagaimana Pulau Doom terang benderang di malam hari padahal Sorong masih gelap gulita.[19]

 
Pasukan sekutu mendarat di Sausapor, Tambrauw bulan Juli 1944

Papua jatuh ke tangan Jepang di tahun 1942. Wilayah ini menjadi salah satu lokasi pertempuran pada Perang Dunia II. Tentara sekutu dibawah Jenderal Douglas MacArthur menerapkan strategi lompat pulau atau island hopping dengan memutus rantai logistik Jepang. Pasukan sekutu satu persatu menguasai pesisir utara Papua dimulai dari Jayapura, Biak, dan pulau-pulau selanjutnya hingga terakhir di Sausapor yang berada di Kabupaten Tambrauw. Sekutu mengirimkan mata-mata untuk mencari tempat yang cocok untuk mendarat dan kemudian pantai Sausapor dipilih. Sausapor yang pertahanannya lemah berhasil dikuasai oleh pasukan sekutu pada Operasi Globetrotter bulan Juli-Agustus 1944. Lapangan terbang kemudian dibangun di Sausapor sehingga menjadi markas sekutu untuk menyerang Maluku dan Filipina. Pasukan Jepang di Manokwari dan Sorong yang terputus dari unit lainnya melarikan diri ke hutan dan sembunyi hingga perang usai. Operasi Sausapor menandai bebasnya Papua dari Jepang. Sausapor sekarang banyak terdapat bekas peninggalan perang tersebut.[20]

Pasca Kolonial

Kepulauan Raja Ampat menjadi saksi dari berbagai pertempuran Indonesia dalam upaya operasi Trikora. Seperti pasukan PG 300, Komando kompi 191261 dibawah Letnan Nana yang berusaha menginfiltrasi Pulau Gag dalam usaha ini sekitar 29 warga lokal ikut bergabung komando ini, dan Ki 191266 dibawah Serma Boy Thomas yang berasal dari Pulau Yu menuju ke Tanjung Dalpele di Pulau Waigeo setelah berhasil berlindung di Pulau Bala-Bala. Usaha ini dilanjutkan dengan Pg 400 dan PG 500 yang dipimpin oleh Jonkey Robert Komontoy yang berangkat dari Gebe menuju Waigeo. Di sana mereka berhasil bergabung dengan Herlina Kasim. Keberadaan para pasukan ini di Waigeo hingga akhir konflik dengan perjanjian New York dikarenakan pasukan Belanda jarang mengunjungi wilayah ini.[21]

Pada akhirnya Pulau Papua berhasil dikuasai Indonesia di tahun 1963. Di tahun 1969, Pemerintah mulai menyusun pembagian administratif di wilayah ini. Bekas onderafdeeling Sorong diubah menjadi Kabupaten Sorong yang wilayah cakupannya mirip Provinsi Papua Barat Daya yang sekarang.[22] Pulau Doom yang lahannya sempit mulai ditinggalkan sedangkan Kota Sorong di daratan Pulau Papua lama kelamaan semakin ramai dan padat penduduk karena lokasinya yang strategis. Pulau Doom sekarang menjadi ibukota kecamatan Sorong Kepulauan sedangkan bangunan tua disana dipugar menjadi kantor pemerintah atau dibiarkan terbengkalai. Jumlah penduduk di Sorong juga bertambah dengan dibukanya program transmigrasi oleh pemerintah.[19][23] Karena Sorong semakin berkembang pesat, pemerintah daerah mengusulkan peningkatan status Sorong menjadi Kota Administratif yang kemudian disetujui Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1996.

Tahun 1999, Kota Sorong diresmikan undang-undang dan berpisah dari Kabupaten Sorong.[24] Adanya otonomi daerah membuat jumlah kabupaten pemekaran meningkat pesat. Kabupaten Sorong lama kelamaan luasnya makin mengecil akibat pemekaran wilayah. Tahun 2002, Sorong Selatan dan Raja Ampat dimekarkan kemudian Maybrat dan Tambrauw dimekarkan pada tahun 2008. Usaha pemekaran Papua Barat Daya didasari atas konflik untuk penentuan ibukota Papua Barat masa itu antara Manokwari dan Sorong. 'Kubu Manokwari' beralasan Manokwari merupakan mnukwar (kampung lama), dikarenakan merupakan lokasi resident Belanda awalnya. Selain itu juga merupakan visi John Piet Wanane untuk mengembangkan Sorong Raya menjadi wilayah pemerintahan sendiri-sendiri sesuai dengan kelompok-kelompok etnik yang ada di wilayah itu, yang kemudian mempersiapkan dan mengkoordinir pemekaran di daerah Sorong Raya.[25] Seluruh bekas Kabupaten Sorong atau juga disebut Sorong Raya tersebut kemudian diresmikan dalam undang-undang menjadi Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2022.

Pemekaran di wilayah ini diwarnai banyak kontroversi. Di Kabupaten Maybrat terjadi perdebatan lokasi ibukota kabupaten, antara Kumurkek dan Ayamaru. Kumurkek didukung masyarakat Aifat sedangkan Ayamaru didukung masyarakat Ayamaru dan Aitinyo. Perebutan ibukota ini terjadi hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ibukota berada di Ayamaru pada tahun 2013. Perpecahan masyarakat masih terjadi, sehingga diadakan pertemuan antar masyarakat dan akhirnya disetujui bahwa ibukota berada di Kumurkek pada tahun 2019. Setelah terjadi pemindahan ibukota, masyarakat Ayamaru berencana memisahkan diri dengan membentuk Kabupaten Maybrat Sau.[26][27] Kontroversi lainnya adalah masalah pinjam kecamatan yang terjadi di Kabupaten Tambrauw. Setelah dibentuk, Kabupaten Tambrauw yang dimekarkan dari Sorong meminjam 4 kecamatan milik Kabupaten Manokwari. Mahkamah Konstitusi menyetujui perpindahan kecamatan tersebut di tahun 2013 yang berujung protes dari masyarakat. Masyarakat Kebar, Amberbaken, Mubrani, dan Senopi yang merasa dipindah paksa ke Tambrauw kemudian mendeklarasikan Kabupaten Manokwari Barat. Dengan adanya pemekaran Papua Barat Daya, masyarakat meminta agar 4 distrik yang kemudian menjadi 11 distrik ini menjadi Kabupaten Manokwari Barat dan dikeluarkan dari provinsi baru ini karena cenderung lebih dekat secara jarak dan adat dengan Manokwari dibandingkan Sorong dan merupakan wilayah adat suku Arfak. Namun hal ini belum terwujud sampai provinsi baru ini terbentuk.[28][29]

Geografi

Batas wilayah

Utara Samudera Pasifik
Timur Provinsi Papua Barat
Selatan Laut Banda
Barat Provinsi Maluku Utara, Kepulauan Maluku

Gunung

Danau

Pemerintahan

Kabupaten dan Kota

No. Kabupaten/Kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah (km²)[30] Jumlah penduduk (2020) Distrik Kelurahan/kampung Lambang
 
Peta lokasi
1 Kabupaten Maybrat Kumurkek Vicente Campana Baay (Pj.) 5.461,69 42.991 24 1/259
 
 
2 Kabupaten Raja Ampat Waisai Abdul Faris Umlati 8.034,44 64.141 24 4/117
 
 
3 Kabupaten Sorong Aimas Edison Siagian (Pj.) 6.544,23 118.679 30 26/226
 
 
4 Kabupaten Sorong Selatan Teminabuan Samsudin Anggiluli 6.594,31 52.469 15 2/121
 
 
5 Kabupaten Tambrauw Fef Engelbertus Gabriel Kocu (Pj.) 11.529,18 28.379 29 -/216
 
 
6 Kota Sorong - Bernhard Rondonuwu (Pj.) 656,64 284.410 10 52/-
 
 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten/
Kota
Foto Bupati/
Wali Kota
Bupati/
Wali Kota
Foto Wakil Bupati/
Wali Kota
Wakil Bupati/
Wali Kota
Mulai Menjabat Selesai Menjabat
(Direncanakan)
Ref
 

Kabupaten
Maybrat

Daftar Bupati/Wakil Bupati
 
Bernard E. Rondonuwu
(Penjabat)
23 Agustus 2023 Menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum Bupati Maybrat 2024 [31]
 

Kabupaten
Raja Ampat

Daftar Bupati/Wakil Bupati
  Abdul Faris Umlati
 
Orideko Iriano Burdam 26 Februari 2021 Menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum Bupati Raja Ampat 2024 [32]
 

Kabupaten
Sorong

Daftar Bupati/Wakil Bupati
 
Edison Siagian
(Penjabat)
4 April 2024 Menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum Bupati Sorong 2024 [33]
 

Kabupaten
Sorong Selatan

Daftar Bupati/Wakil Bupati
  Samsudin Anggiluli
 
Alfons Sesa 26 April 2021 Menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum Bupati Sorong Selatan 2024 [34]
 

Kabupaten
Tambrauw

Daftar Bupati/Wakil Bupati
 
Engelbertus Kocu
(Penjabat)
23 Mei 2023 Menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum Bupati Tambrauw 2024 [35]
 

Kota
Sorong

Daftar Wali Kota/Wakil Wali Kota
 
Septinus Lobat
(Penjabat)
23 Agustus 2023 Menunggu pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan umum Wali kota Sorong 2024 [31]


Demografi


Pariwisata

Raja Ampat

 
Pulau Wajag, Kepulauan Raja Ampat

Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian empat gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian Kepala Burung (Vogelkoop) Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kepulauan ini didatangi penyelam yang tertarik dengan keindahan pemandangan bawah lautnya. Empat gugusan pulau yang menjadi anggotanya dinamakan menurut empat pulau terbesarnya, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misool, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta.[7]

Kebudayaan

Referensi

  1. ^ a b Ruhmana, Uma (2022-09-01). "Tim Percepatan Pemekaran Tegaskan Cakupan Wilayah dan Letak Ibukota Calon Provinsi Papua Barat Daya". jagaindonesia.com. 
  2. ^ a b "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2022" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 31 Juli 2022. 
  3. ^ "DPR Sahkan RUU Pembentukan Papua Barat Daya". kompas.id. 2022-11-17. Diakses tanggal 2022-11-17. 
  4. ^ "Pemekaran Wilayah Papua & Papua Barat". cnnindonesia.com. Diakses tanggal 2021-05-06. 
  5. ^ "Gubernur Papua Barat Dorong Pemekaran Papua Barat Daya". republika.co.id. Diakses tanggal 2021-05-06. 
  6. ^ Media, Kompas Cyber (2022-11-17). "Sah! Indonesia Kini Punya 38 Provinsi, Ini Daftarnya". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2022-11-17. 
  7. ^ a b "Kawasan Konservasi Perairan di Raja Ampat". kkprajaampat.com. BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Raja Ampat. Diakses tanggal 2022-11-17. 
  8. ^ Majid, Abdul (2021-05-01). "Raja Ampat, Surga Penyelam dari Timur Indonesia". detik.com. Diakses tanggal 2022-11-17. 
  9. ^ Nauly, Yacob (2021-02-27). "Usia 21 Tahun, Kota Sorong Termaju Di Tanah Papua". suarakarya.id. 
  10. ^ "Kaya Akan Keindahan Alam, Tambrauw Perlu Kedepankan Konservasi". Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2020-08-23. 
  11. ^ Nugroho, Hari; Awal, Riyanto; Wantoro, Sigit; Yessi, Santika; Irham, Muhammad (2020). Ekspedisi Tambrauw: Sepotong Surga di Tanah Papua. LIPI Press. ISBN 978-602-496-059-9. 
  12. ^ Wanggai, Tony V.M. (2008) (dalam bahasa id). Rekonstruksi Sejarah Islam di Tanah Papua (Tesis). UIN Syarif Hidayatullah. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7292/1/Toni%20Victor%20M.%20Wanggai_Rekonstruksi%20Sejarah%20Umat%20Islam%20di%20Tanah%20Papua.pdf. Diakses pada 2022-01-30. 
  13. ^ "Profil Entitas Kabupaten Raja Ampat". papuabarat.bpk.go.id. Diakses tanggal 18 November 2022. 
  14. ^ Mansoben, Johszua Robert (1994). Sistem Politik Tradisional Di Irian Jaya. Jakarta: LIPI - RUL 1995. ISBN 979-8258-06-1. 
  15. ^ "Struktur dan Fungsi Mitos Kerajaan Raja Ampat" (PDF). media.neliti.com. Diakses tanggal 18 November 2022. 
  16. ^ "Islam Raja Ampat dan Mitos Hantu Cuwig". journal.uinmataram.ac.id. Diakses tanggal 18 November 2022. 
  17. ^ Bone, Robert (1958). THE DYNAMICS OF THE WESTERN NEW GUINEA (IRIAN BARAT) PROBLEM. Ithaca, NY: Cornell University. 
  18. ^ Poulgrain, Greg (1999). "Delaying the 'Discovery' of Oil in West New Guinea". The Journal of Pacific History. Taylor & Francis Ltd. 34 (2). 
  19. ^ a b Genthong, Aryo Wisanggeni (2008-08-04). "Menelusuri Kota Tua Ala Belanda". kompas.com. Diakses tanggal 2022-11-19. 
  20. ^ Parera, Ana, M.F.; Usmany, Desy; Saberia, Saberia; Sinaga, Rosmaida (2013). Sausapor Saksi Sejarah Perang Dunia II di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Baral. Yogyakarta: Kepel Press. ISBN 978-602-1228-12-8. 
  21. ^ Patiara, John; Renwarin, Herman; Soedharto, Bondan; Palangan, M. (1983). "Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialis dan Kolonialisme di Daerah Irian Jaya" (PDF). Kemdikbud. hlm. 91–99. Diakses tanggal 3 November 2021. 
  22. ^ UU Nomor 12 Tahun 1969
  23. ^ Inayah, Hidayati (2018). "Migrasi Penduduk ke Kota Sorong". BRIN - LIPI. 
  24. ^ "Sejarah Singkat". sorongkota.go.id. Pemerintah Kota Sorong. 
  25. ^ Suryawan, I. Ngurah (25-07-2022). "Terbentuknya "Kelompok Mencari": Dinamika Jaringan Perantara (Brokerage) dalam Pemekaran Daerah Papua Barat Daya". Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Unpar (edisi khusus papua): 67–81. 
  26. ^ "Ada Waktu Ayamaru, Aitinyo, Aifat (A3) Adakan Rekonsiliasi". monitorpapua.com. 2018-03-10. Diakses tanggal 2022-11-19. 
  27. ^ "Ibu Kota Maybrat Berpindah dari Ayamaru ke Kumurkek". liputan6.com. 2018-09-27. Diakses tanggal 2022-11-19. 
  28. ^ "Disepakati 11 Distrik Pemekaran dari 4 Distrik Di Tambrauw Dikembalikan Ke Manokwari". jagatpapua.com. 2022-09-08. Diakses tanggal 2022-11-19. 
  29. ^ Akbar, Nawir Arsyad (2022-08-31). "RUU Papua Barat Daya Ungkap Praktik Pinjam Distrik untuk Pilkada". republika.co.id. 
  30. ^ "Kota Sorong Siap Jadi Ibukota Provinsi Papua Barat Daya". beritasatu.com. Diakses tanggal 2021-05-06. 
  31. ^ a b "BREAKING NEWS: Masa Jabatan Tiga Pj Kepala Daerah di PBD Berakhir, Pj Wali Kota Sorong Diganti". tribunsorong.com. Diakses tanggal 2023-10-17. 
  32. ^ "Bupati dan Wabup Manokwari, Mansel, Pegaf dan Raja Ampat Resmi Dilantik Gebernur Mandacan". klikpapua.com. 26-02-2021. Diakses tanggal 01-03-2021. 
  33. ^ Nasir, Juhra. "Eks Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian Dilantik Jadi Pj Bupati Sorong". detiksulsel. Diakses tanggal 2024-04-29. 
  34. ^ Manokwari, Admin RRI (27-04-2021). Admin RRI Manokwari, ed. "Gubernur Papua Barat Melantik 3 Bupati dan Wakil Bupati Priode 2021 - 2024". rri.co.id. Diakses tanggal 23-05-2021. 
  35. ^ antaranews.com (2024-05-28). "Kemendagri perpanjang masa jabatan Pj Bupati Tambrauw ketiga kali". Antara News. Diakses tanggal 2024-05-28. 

1°37′S 132°14′E / 1.617°S 132.233°E / -1.617; 132.233