Pembagian administratif Indonesia

Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Saat ini diatur melalui UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah diubah beberapa kali, dan diregulasi oleh Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 25, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang Undang yang berlaku yaitu UU no. 43 Th. 2008 tentang Wilayah Negara yang mengatur tentang kedaulatan, kewilayahan, dan manajemen peratasan, termasuk juga didalamnya yaitu wewenang Pemerintah Daerah

Provinsi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan bahwa:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Berdasarkan klausa tersebut, Indonesia terbagi atas provinsi pada tingkat pertama. Saat ini terdapat 38 provinsi di Indonesia yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Setiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Gubernur dan anggota DPRD Provinsi dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun. Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota, kecuali DKI Jakarta yang terdiri dari kabupaten administrasi dan kota administrasi.

Di antara provinsi-provinsi tersebut, sembilan di antaranya memiliki status kekhususan dan/atau keistimewaan. Daerah-daerah tersebut ialah Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Kabupaten/kota

Kabupaten dan kota memiliki tingkat yang setara serta memiliki pemerintah daerah dan lembaga legislatif sendiri. Setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan/distrik, dan secara ukuran kabupaten lebih luas daripada kota. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dengan DPRD kabupaten, sedangkan kota dipimpin oleh seorang wali kota dengan DPRD kota. Baik bupati maupun wali kota dipilih melalui proses pemilihan umum.

Suatu pengecualian, Jakarta dibagi ke dalam 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi yang kesemuanya itu tidak otonom. Kabupaten administrasi dan kota administrasi tidak memiliki DPRD kabupaten/kota. Bupati/wali kotanya pun tidak hanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh Gubernur Jakarta.

Kecamatan

Secara nasional, kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka khusus untuk wilayah Provinsi Papua (dan oleh karenanya juga untuk Provinsi Papua Barat), istilah kecamatan diganti dengan distrik.^[1] Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sedangkan distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik, masing-masing merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melingkupi batas-batas wilayahnya.

Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain. Setiap distrik terdiri dari beberapa kelurahan/kampung.

Mukim

Mukim adalah wilayah administratif di bawah kecamatan, tetapi di atas gampong atau kelurahan. Hanya Provinsi Aceh yang memberlakukan pembagian wilayah yang melibatkan mukim.^[2]

Kelurahan/Desa

Tingkatan di bawah kecamatan adalah kelurahan atau desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Hingga ke tingkatan desa inilah pembagian administratif Indonesia resmi digunakan. Sejak 2014, terjadi perubahan paradigma Desa yaitu mengatur tentang kemandirian desa, percepatan pembangunan dan adanya dana desa melalui Undang Undang no. 6 tahun 2014.^[3]

Di beberapa daerah, istilah lain dipergunakan, antara lain:

Nagari di Sumatra Barat
Kampung di Papua dan Papua Barat
Gampong di Aceh
Pekon di Lampung
Banjar di Bali (Pembagian administratif dibawah kelurahan/desa)
Desa Pekraman di Bali (Pembagian administratif setara kelurahan/desa dengan perbedaan status, kedudukan, dan fungsi dengan desa dinas)
Kampung di Kabupaten Kutai Barat
Lembang di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan

Wilayah lain yang lebih rendah

Meskipun tidak diakomodasi di dalam perundang-undangan, desa atau yang setingkat dengannya pada kenyataanya dapat dibagi lagi ke dalam beberapa dusun, kampung (tidak setingkat dengan kampung di Papua & Kutai Barat), pedukuhan, dan lain-lain. Kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa lingkungan, rukun warga, hingga rukun tetangga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Istilah-istilah yang disebutkan di dalam paragraf ini dapat bervariasi, bergantung kepada masing-masing daerah yang menerapkannya.

Statistik wilayah

Hingga Oktober 2019, Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administrasi dengan total 7.230 kecamatan, 8.488 kelurahan, dan 74.953 desa dengan rincian sebagai berikut.^[4]

No.	Kode Wilayah	Provinsi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/km²)
1	11	Aceh	18	5	289	108	6.497	57.956,00	5.247.257	90,5
2	12	Sumatra Utara	25	8	450	693	5.417	72.981,23	14.874.889	203,8
3	13	Sumatra Barat	12	7	179	230	928	42.012,89	5.519.245	131,4
4	14	Riau	10	2	169	268	1.591	87.023,66	6.074.100	69,8
5	15	Jambi	9	2	141	163	1.399	50.058,16	3.493.357	69,8
6	16	Sumatra Selatan	13	4	241	387	2.853	91.592,43	8.217.551	89,7
7	17	Bengkulu	9	1	129	172	1.341	19.919,33	1.999.539	100,4
8	18	Lampung	13	2	228	205	2.435	34.623,80	9.095.591	262,7
9	19	Kepulauan Bangka Belitung	6	1	47	82	309	16.424,06	1.379.767	84
10	21	Kepulauan Riau	5	2	75	142	275	8.201,72	1.929.400	235,2
11	31	DKI Jakarta	1	5	44	267	0	664,01	10.846.145	16,334,3
12	32	Jawa Barat	18	9	627	645	5.312	35.377,76	45.161.325	1,276,5
13	33	Jawa Tengah	29	6	576	753	7.809	32.800,69	36.364.072	1,108,6
14	34	DI Yogyakarta	4	1	78	46	392	3.133,15	3.631.015	1,158,9
15	35	Jawa Timur	29	9	666	777	7.724	47.803,49	40.479.023	846,8
16	36	Banten	4	4	155	313	1.238	9.662,92	10.722.374	1,109,6
17	51	Bali	8	1	57	80	636	5.780,06	4.216.171	729,4
18	52	Nusa Tenggara Barat	8	2	117	145	995	18.572,32	5.270.247	283,8
19	53	Nusa Tenggara Timur	21	1	309	327	3.026	48.718,10	5.411.321	111,1
20	61	Kalimantan Barat	12	2	174	99	2.031	147.307,00	5.422.814	36,7
21	62	Kalimantan Tengah	13	1	136	139	1.432	153.564,50	2.570.289	16,7
22	63	Kalimantan Selatan	11	2	153	144	1.864	38.744,23	4.023.049	103,8
23	64	Kalimantan Timur	7	3	103	197	841	129.066,64	3.552.191	27,5
24	65	Kalimantan Utara	4	1	53	35	447	75.467,70	648.407	8,6
25	71	Sulawesi Utara	11	4	171	332	1.507	13.892,47	2.641.884	190,2
26	72	Sulawesi Tengah	12	1	175	175	1.842	61.841,29	2.955.567	47,8
27	73	Sulawesi Selatan	21	3	311	792	2.255	46.717,48	9.426.885	201,8
28	74	Sulawesi Tenggara	15	2	219	377	1.911	38.067,70	2.635.461	69,2
29	75	Gorontalo	5	1	77	72	657	11.257,07	1.180.651	104,9
30	76	Sulawesi Barat	6	0	69	73	575	16.787,18	1.559.984	92,9
31	81	Maluku	9	2	118	35	1.198	46.914,03	1.847.097	39,4
32	82	Maluku Utara	8	2	116	118	1.063	31.982,50	1.307.803	40,9
33	91	Papua	28	1	560	110	5.411	319.036,05	4.430.348	13,9
34	92	Papua Barat	12	1	218	95	1.742	102.955,15	1.140.701	11,1
Total			416	98	7.230	8.488	74.953	1.916.906,77	265.185.520	138,3
Sumber: Permendagri No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Sejarah

Berikut ini adalah perkembangan jumlah wilayah administrasi Indonesia dengan mengacu kepada Peraturan Mendagri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Tanggal Permendagri	Nomor Permendagri	Provinsi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/km²)
8 Oktober 2019	Permendagri No.72 Tahun 2019^[5]	34	416	98	7.230	8.488	74.953	1.916.906,77	265.185.520	138.34
27 Desember 2017	Permendagri No.137 Tahun 2017^[6]	34	416	98	7.210	8.490	74.957	1.916.862,20	261.142.352	136.23
29 Juni 2015	Permendagri No.56 Tahun 2015^[7]	34	416	98	7.160	8.430	74.754	1.913.578,68	255.153.932	133.34
2 Februari 2015	Permendagri No.39 Tahun 2015^[8]	34	416	98	7.094	8.412	74.093	1.913.578,68	254.826.034	133.17
6 Februari 2013	Permendagri No.18 Tahun 2013^[9]	33	399	98	6.994	8.309	72.944	1.913.578,68	251.857.940	131.62
10 September 2012	Permendagri No.62 Tahun 2012^[10]	33	399	98	6.714	8.216	69.350	1.910.931,32	259.940.857	136.03
23 Desember 2011	Permendagri No.66 Tahun 2011^[11]	33	399	98	6.694	8.216	69.249	1.910.931,32	259.940.857	136.03
28 April 2005	Permendagri No.18 Tahun 2005^[12]	33	349	91	5.263	7.113	62.806
-	Kepmendagri No.5 Tahun 2002	30	269	85	4.646	6.694	62.561

Referensi

^ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001.
^ "Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2010-10-26. Diakses tanggal 2010-01-12.
^ "UU Desa ubah Paradigma Membangun Desa"
^ "Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". JDIH Kemendagri RI. 08-10-2019. Diakses tanggal 16-07-2020. ^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Permendagri No.72 Tahun 2019
^ Permendagri No.137 Tahun 2017
^ Permendagri No.56 Tahun 2015
^ Permendagri No.39 Tahun 2015
^ Permendagri No.18 Tahun 2013
^ Permendagri No.62 Tahun 2012
^ Permendagri No.66 Tahun 2011
^ Permendagri No.18 Tahun 2005

Lihat pula

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001.

[2] "Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2010-10-26. Diakses tanggal 2010-01-12.

[3] "UU Desa ubah Paradigma Membangun Desa"

[4] "Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". JDIH Kemendagri RI. 08-10-2019. Diakses tanggal 16-07-2020. ^{[pranala nonaktif permanen]}

[5] Permendagri No.72 Tahun 2019

[6] Permendagri No.137 Tahun 2017

[7] Permendagri No.56 Tahun 2015

[8] Permendagri No.39 Tahun 2015

[9] Permendagri No.18 Tahun 2013

[10] Permendagri No.62 Tahun 2012

[11] Permendagri No.66 Tahun 2011

[12] Permendagri No.18 Tahun 2005

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]