Paku Alam VIII

Mayor Jenderal TNI. (Tit.) BRMH Sularso Kunto Suratno (10 April 1910 – 11 September 1998) adalah Raja Pakualaman VIII yang diangkat sebagai KPH Prabu Suryodilogo pada 4 September 1936. Dengan masa jabatan selama 61 tahun, ia adalah penguasa Paku Alam dan juga penguasa negeri pecahan Mataram yang berkuasa paling lama.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam ꦦꦏꦸꦄꦭꦩ꧀꧇꧘꧇​
Penguasa Paku Alam di Yogyakarta ke-8
Masa jabatan 13 April 1937 – 11 September 1998
Pendahulu Paku Alam VII Pengganti Paku Alam IX
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke-2
Masa jabatan 3 Oktober 1988 – 11 September 1998
Presiden	Soeharto Bacharuddin Jusuf Habibie
Pendahulu Hamengkubuwana IX Pengganti Hamengkubuwana X
Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke-1
Masa jabatan 4 Maret 1950 – 3 Oktober 1988
Presiden	Soekarno Soeharto
Gubernur	Hamengkubuwana IX
Pendahulu Tidak ada, jabatan baru Pengganti Paku Alam IX
Informasi pribadi
Lahir	BRMH Sularso Kunto Suratno (1910-04-10)10 April 1910 Pakualaman, masa Hindia Belanda
Meninggal	11 September 1998(1998-09-11) (umur 88) Yogyakarta, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Suami/istri	KRAy. Ratnaningrum KRAy. Purnamaningrum
Anak	Dari KRAy. Ratnaningrum: * Ir. GPH. H. Probokusumo * GBRAy. Retno Sundari * GBRAy. Retno Sewayani * GPH. Anglingkusumo * GPH. Songkokusumo * GBRAj. Retno Pudjawati (wafat ketika bayi) * GPH. Ndoyokusumo * GPH. Wijoyokusumo Dari KRAy. Purnamaningrum: * GPH. Ambarkusumo * GBRAy. Retno Martani * GPH. Gondhokusumo * GBRAy. Retno Suskamdani * GBRAy. Retno Rukmini * GPH. H. Tjondrokusumo * GBRAy. Hj. Retno Widanarni * GPH. Indrokusumo
Orang tua	Paku Alam VII
Tanda tangan
Sunting kotak info • L • B

Pada tahun 2022, Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia karena perannya di dalam integrasi Pakualaman bersama dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam Indonesia pada masa awal proklamasi. Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 96/TK/2022 tanggal 3 November 2022.

Sejarah hidup

KPH Prabu Suryadilaga, sebelum menyandang gelar Paku Alam VIII pada tahun 1938.

Pendidikan yang ditempuh adalah Europesche Lagere School Yogyakarta, Christelijke MULO Yogyakarta, AMS B Yogyakarta, Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta - sampai tingkat candidaat). Pada 13 April 1937 ia ditahtakan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Prabu Suryodilogo menggantikan mendiang ayahnya. Setelah kedatangan Bala Tentara Jepang pada tahun 1942 ia mulai menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII.

Pada 19 Agustus 1945 bersama Hamengkubuwono IX, Paku Alam VIII mengirimkan telegram kepada Sukarno dan Hatta atas berdirinya RI dan terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada 5 September 1945 secara resmi KGPAA Paku Alam VIII mengeluarkan amanat/maklumat (semacam dekret kerajaan) bergabungnya Kadipaten Pakualaman dengan Negara Republik Indonesia. Sejak saat itulah kerajaan terkecil pecahan Mataram ini menjadi daerah istimewa. Melalui Amanat Bersama antara Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII dan dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober tahun yang sama, ia berdua sepakat untuk menggabungkan Daerah Kasultanan dan Kadipaten dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jabatan yang dipangku selanjutnya adalah Wakil Kepala Daerah Istimewa, Wakil Ketua Dewan Pertahanan DIY (Oktober 1946), Gubernur Militer DIY dengan pangkat Kolonel (1949 setelah agresi militer II). Mulai tahun 1946-1978 Paku Alam VIII sering menggantikan tugas sehari-hari Hamengkubuwono IX sebagai kepala daerah istimewa karena kesibukan Hamengkubuwono IX sebagai menteri dalam berbagai kabinet RI. Selain itu ia juga menjadi Ketua Panitia Pemilihan Daerah DIY dalam pemilu tahun 1951, 1955, dan 1957; Anggota Konstituante (November 1956); Anggota MPRS (September 1960) dan terakhir adalah Anggota MPR RI masa bakti 1997-1999 Fraksi Utusan Daerah.

Setelah Hamengkubuwono IX mangkat pada tahun 1988, Paku Alam VIII menggantikan sang mendiang menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sampai akhir hayatnya pada tahun 1998. Perlu ditambahkan bahwa pada 20 Mei 1998 ia bersama Hamengkubuwono X mengeluarkan Maklumat untuk mendukung Reformasi Damai untuk Indonesia. Maklumat tersebut dibacakan di hadapan masyarakat dalam acara yang disebut Pisowanan Agung. Beberapa bulan setelahnya ia menderita sakit dan meninggal pada tahun yang sama. Sri Paduka Paku Alam VIII tercatat sebagai wakil Gubernur terlama (1945-1998) dan Pelaksana Tugas Gubernur terlama (1988-1998) serta Pangeran Paku Alaman terlama (1937-1998).

Penghargaan

Tanda Jasa

Baris ke-1	Bintang Mahaputera Utama
Baris ke-2	Bintang Mahaputera Pratama	Bintang Gerilya	Bintang Bhayangkara Nararya
Baris ke-3	Satyalancana Pembangunan	Satyalancana Wira Karya	Satyalancana Pendidikan
Baris ke-4	Knight Commander's Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany - Jerman	Grand Honorary Cross with Star of the Order of the Crown - Belanda	Grand Officer of the Order of Leopold II - Belgia

Pahlawan Nasional

Pada tanggal 7 November 2022 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Paku Alam VIII. Beliau diberi gelar Pahlawan Nasional dikarenakan jasanya mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sehingga NKRI menjadi utuh hingga saat ini. Selain berjasa dalam perang kemerdekaan, beliau juga dianggap berjasa dalam bidang pendidikan. Hal itu terbukti melalui pendirian perguruan tinggi seperti, UGM, UNY, IAIN. Selain itu, juga mendirikan Sekolah Rakyat (sekarang SD Puro Pakualaman) dan SMP Puro Pakualaman. Tak hanya itu, 1979 didirikan Yayasan Notokusumo yang mana melalui yayasan ini, Paku Alam VIII meresmikan Akademi Administrasi Negara dan Akademi Keperawatan Notokusumo.

Keluarga

Ia memiliki dua istri, yaitu;

Dari KRAy. Ratnaningrum:

1. Ir. gPH. H. Probokusumo
2. GBRAy. Retno Sundari
3. GBRAy. Retno Sewayani
4. GPH. Anglingkusumo
5. GPH. Songkokusumo
6. GBRAj. Retno Pudjawati (wafat ketika bayi)
7. GPH. Ndoyokusumo
8. GPH. Wijoyokusumo

Dari KRAy. Purnamaningrum:

1. GPH. Ambarkusumo
2. GBRAy. Retno Martani
3. GPH. Gondhokusumo
4. GBRAy. Retno Suskamdani
5. GBRAy. Retno Rukmini
6. GPH. H. Tjondrokusumo
7. GBRAy. Hj. Retno Widanarni
8. GPH. Indrokusumo

Referensi

• Soedarisman Poerwokoesoemo, KPH, Mr (1985) KADIPATEN PAKUALAMAN, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pranala luar

• (Inggris) Pakualaman - The Kartasura Dynasty - Genealogy

Gelar kebangsawanan
Didahului oleh: Paku Alam VII	Penguasa Paku Alam di Yogyakarta 1937–1998	Diteruskan oleh: Paku Alam IX
Jabatan politik
Didahului oleh: Hamengkubuwono IX	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 1988–1998	Diteruskan oleh: Hamengkubuwono X
Posisi baru	Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 1945–1988	Jabatan lowong Selanjutnya dijabat oleh Paku Alam IX
Jabatan lain
Didahului oleh: Bahder Djohan	Ketua Umum Palang Merah Indonesia 1954—1966	Diteruskan oleh: Basuki Rachmat