Kabupaten Morowali
Kabupaten Morowali adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten kabupaten ini terletak di Kecamatan Bungku Tengah. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 3.037,00 km² dan berpenduduk sebanyak 170.415 jiwa per tanggal 30 Juni 2022, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri.[1][2] Nama "Morowali" berasal dari bahasa suku Wana yang berarti "gemuruh".[5]
Kabupaten Morowali | |
---|---|
Motto: Tepe Asa Maroso | |
Koordinat: 2°48′S 121°54′E / 2.8°S 121.9°E | |
Negara | Indonesia |
Provinsi | Sulawesi Tengah |
Tanggal berdiri | 3 November 1999 |
Dasar hukum | UU RI No. 51 Tahun 1999 |
Ibu kota | Bungku Tengah |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
Pemerintahan | |
• Bupati | Taslim |
• Wakil Bupati | Drs. H. Najamuddin |
Luas | |
• Total | 3.037,00 km2 (1,172,59 sq mi) |
Populasi | |
• Total | 170.415 |
• Kepadatan | 54/km2 (140/sq mi) |
Demografi | |
• Agama | Islam 92,58% Kristen 4,45% - Protestan 3,80% - Katolik 0,65% Hindu 2,89% Buddha 0,06% Kepercayaan 0,02%[1][3] |
• IPM | 72,29 (2021) 72,21 (2020) ( Tinggi )[4] |
Zona waktu | UTC+08:00 (WITA) |
Kode BPS | |
Pelat kendaraan | DN xxxx G* |
Kode Kemendagri | 72.06 |
DAU | Rp 530.739.294.000,00- (2020) |
Situs web | www |
Morowali adalah kabupaten terluas ke-10, terpadat ke-9, dan memiliki populasi terbanyak ke-12 di Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan, 7 kelurahan dan 126 desa. Morowali berbatasan dengan Morowali Utara di bagian barat laut, Sulawesi Selatan di bagian barat dan barat daya, serta Sulawesi Tenggara di bagian timur laut.[a]
Mata pencaharian terbesar penduduk kabupaten ini adalah petani.[5] Secara geografis, Kabupaten Morowali terletak di 01o31 12 - 03o46 48 LS dan antara 121o02 24- 123o15 36 BT.
Sejarah
Kabupaten Morowali merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999. Kabupaten Morowali merupakan salah satu dari sembilan kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejarah perjuangan untuk melahirkan Kabupaten Morowali sudah lama tumbuh dan menggelora di hati masyarakat. Aspirasi tersebut terus berkembang yang kemudian sampai pada tingkat lahirnya kemampuan politik dari wakil-wakil rakyat di lembaga DPRD dengan dicetuskannya Resolusi DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 1/DPRD/1966 yang isinya meminta kepada Pemerintah Pusat agar Provinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) daerah otonom tingkat II, yaitu 2 (dua) Kotamadya dan 9 Kabupaten, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Morowali (waktu itu masih disebut Mori Bungku).
Sejarah perjuangan panjang ini ternyata tak pernah mengenal akhir, sehingga begitu masa reformasi, peralihan orde baru ke masa reformasi saat ini, di mana kebebasan demokrasi lebih digaungkan sebagai konsep pemerintahan, dengan kemudian diterapkannya konsep pemerintahan desentralisasi, yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah ditingkat Kabupaten, dimana Kabupaten diberi porsi yang lebih besar lagi untuk mengatur daerahnya sendiri. Maka semakin luaslah potensi bagi terbentuknya daerah Kabupaten baru. Oleh karena itu moment ini direspon oleh masyarakat seluruh lapisan di daerah Morowali untuk memperjuangkan kembali aspiral lamanya, yakni pembentukan Kabupaten Poso. Dan akhirnya perjuangan dan aspirasi masyarakat daerah ini berhasil, yakni dengan keluarnya kebijakan Pemerintah Pusat untuk membentuk daerah Morowali, berdiri sebagai Kabupaten sendiri, yang diberi nama Kabupaten Morowali, berdasarkan hasil pemikiran dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat.
Keputusan Pemerintah Pusat untuk membentuk Kabupaten Morowali ini kemudian dituangkan ke dalam UU RI Nomor 51 Tahun 1999. Setelah terbentuknya Kabupaten Morowali, langkah selanjutnya mempersiapkan perangkat wakil rakyat di DPRD dan pemilihan Bupati, Saat ini bupati terpilih pertama yang memimpin secara definitif Kabupaten Morowali adalah Andi Muhammad Abubakar dan Datlin Tamalagi sebagai wakil bupati definitif pertama dan Drs. H. Chaerudin Zen sebagai Sekretaris Kabupaten Morowali.
Pemerintahan
Daftar Bupati
Bupati adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali. Bupati Morowali bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Morowali ialah Taslim, didampingi wakil bupati Najabudin. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Morowali 2018. Taslim dan Najabudin dilantik oleh gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, pada tanggal 26 September 2018 di gedung Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP) Kota Palu. Mereka akan menjabat untuk periode 2018 - 2023.[7]
No | Bupati | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Prd. | Wakil Bupati | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Taslim | 26 September 2018 | petahana | 4 (2018) |
Najabudin |
Dewan Perwakilan
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Morowali dalam beberapa periode terakhir.[8][9]
Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014-2019 Sebelum Pemekarana |
2014-2019 Sesudah Pemekaranb |
2019-2024 | 2024-2029 | ||
PKB | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Gerindra | 3 | 2 | 3 | 4 | |
PDI-P | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Golkar | 5 | 4 | 3 | 3 | |
NasDem | 3 | 3 | 5 | 5 | |
PKS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Perindo | (baru) 2 | 3 | |||
PPP | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PAN | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Hanura | 3 | 2 | 3 | 1 | |
Demokrat | 5 | 5 | 3 | 3 | |
PBB | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah Anggota | 30 | 25 | 25 | 25 | |
Jumlah Partai | 9 | 10 | 10 | 10 | |
Keterangan: aDPRD Morowali dan DPRD Morowali Utara bDPRD Morowali |
Kecamatan
Kabupaten Morowali terdiri dari 9 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 126 Desa dengan luas wilayah 3.037,04 km² dan jumlah penduduk sebesar 129.814 jiwa dengan sebaran penduduk 43 jiwa/km².[10][11]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Morowali, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
72.06.10 | Bahodopi | 12 | Desa | ||
72.06.09 | Bumi Raya | 13 | Desa | ||
72.06.08 | Bungku Barat | 10 | Desa | ||
72.06.15 | Bungku Pesisir | 10 | Desa | ||
72.06.06 | Bungku Selatan | 26 | Desa | ||
72.06.05 | Bungku Tengah | 6 | 13 | Desa | |
Kelurahan | |||||
72.06.18 | Bungku Timur | 10 | Desa | ||
72.06.07 | Menui Kepulauan | 1 | 23 | Desa | |
Kelurahan | |||||
72.06.12 | Wita Ponda | 9 | Desa | ||
TOTAL | 7 | 126 |
Pariwisata
- Pulau Sombori
- Pulau dua laut
- Air terjun Veronamata
- Goa Allo
- Baho pombine
- Desa wisata Sakita
- Cagar Alam Morowali
- Puncak Fafo baho
- Puncak Mateantina
- Air terjun Bahaounumpa[12]
- Pemandian Lalandai
- Pulau Labengki
- Sungai Luk paneteng[13]
Catatan kaki
- ^ Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali dan Sulawesi Tengah, yang diambil pada tahun 2015.[6]
Referensi
- ^ a b c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2022" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 27 September 2022.
- ^ a b "Kabupaten Morowali Dalam Angka 2022" (pdf). www.morowalikab.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-10-27. Diakses tanggal 27 September 2022.
- ^ "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Morowali". www.bps.go.id. Diakses tanggal 2 Mei 2020.
- ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan 2020-2021". www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 15 Maret 2022.
- ^ a b "Menghidupkan Semangat Suku Wana", TEMPO, No. 3746 (26 Januari-1 Februari 2009)
- ^ "Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka 2016" (PDF). Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-12-23. Diakses tanggal 15 Desember 2016.
- ^ "Gubernur Lantik Bupati dan Wakil Bupati Morowali". morowalikab.go.id. 9 November 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-11. Diakses tanggal 27 September 2022.
- ^ Perolehan Kursi DPRD Morowali 2014-2019 Sebelum Pemekaran
- ^ Perolehan Kursi DPRD Morowali 2019-2024
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-10-06. Diakses tanggal 2022-10-06.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-10-06. Diakses tanggal 2022-10-06.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs Resmi www.morowalikab.go.id