Wajib belajar
Wajib belajar atau pendidikan wajib mengacu kepada masa pendidikan yang diwajibkan bagi semua orang dan diberlakukan oleh pemerintah. Pendidikan ini dapat dilakukan di sekolah terdaftar atau di tempat lain.
Wajib sekolah atau persekolahan wajib artinya orang tua wajib menyekolahkan anaknya ke sekolah tertentu.[1]
Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mensyaratkan prinsip wajib belajar gratis dalam beberapa tahun yang wajar bagi semua orang.[2] Semua negara kecuali Butan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kota Vatikan mempunyai wajib belajar.
Kolerasi keseluruhan antara tingkat akses ke pendidikan di suatu negara dan keterampilan populasi siswanya lemah. Putusnya hubungan antara akses pendidikan dan kualitas pendidikan merupakan konsekuensi dari lemahnya kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan dan kurangnya informasi dari pihak pembuat kebijakan tentang bagaimana mempromosikan pembelajaran siswa. Didalam situasi lain, pemerintah mungkin sengaja dimotivasi untuk memberikan pendidikan dengan alasan yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga negara. Sebaliknya di negara-negara dengan sistem pemerintahan republik, mengenyam pendidikan itu perlu dan terpenting bagi setiap warga negara. Sepanjang sejarah, undang-undang pendidikan wajib biasanya merupakan bentuk terbaru dari intervensi pendidikan yang diberlakukan oleh negara. Secara umum, pemerintah di Eropa dan Amerika Latin mulai menginterpensi pendidikan dasar rata-rata 107 tahun sebelum demokratisasi yang diukur dengan Polity. Undang-Undang pendidikan wajib, meskipun merupakan salah satu langkah terahir yang diperkenalkan oleh pemerintah pusat yang berusaha mengatur pendidikan dasar, diterapkan rata-rata 52 tahun sebelum demokratisasi sebagaimana diukur oleh Polity dan 36 tahun sebelum hak pilih laki-laki universal[3].
Lihat pula
Rujukan
- ^ "Compulsory Education". New England Journal of Education. 1 (5): 52. 1875. JSTOR 44763565.
- ^ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 14
- ^ https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/nondemocratic-roots-of-mass-education-evidence-from-200-years/8C8C594AA07996A00ED4BEFC66B133B7
Bacaan lanjut
- Coleman, J. S., et al. (1966). Equality of Educational Opportunity. Washington: U.S. Government Printing Office.
- Gardner, Richard (1871). An address on compulsory education: given before the Church of England School Teachers' Association for West Kent, February 11, 1871. Tonbridge: Richard Gardner.
- Paglayan, A. (2020). "The Non-Democratic Roots of Mass Education: Evidence from 200 Years." American Political Science Review.
- Van Horn Melton, J. (1988). Absolutism and the Eighteenth-Century Origins of Compulsory Schooling in Prussia and Austria Cambridge: Cambridge University Press.
- White, John (1876). "The Laws on Compulsory Education," The Fortnightly Review, Vol. XXV, pp. 897–918.
Pranala luar
