Sumatera Tengah
Sumatera Tengah adalah sebuah provinsi Republik Indonesia yang wujud antara tahun 1948 hingga 1957. Pada saat ini, wilayah Sumatera Tengah meliputi wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi.
| Sumatera Tengah | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekas provinsi Indonesia | |||||||||||||
| 1948–1957 | |||||||||||||
 Lokasi Sumatera Tengah di Indonesia | |||||||||||||
| Ibu kota | Bukittinggi | ||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||
| Pemerintahan | |||||||||||||
| • Jenis | Provinsi | ||||||||||||
| Gubernur | |||||||||||||
• 1948–1950 | Mohammad Nasroen | ||||||||||||
• 1951–1958 | Roeslan Moeljohardjo | ||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||
• Dimekarkan dari Sumatera | 1948 | ||||||||||||
• Dipecah menjadi 3 provinsi | 1957 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Sejarah
Pada bulan April 1948, Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta memecah provinsi Sumatera menjadi tiga provinsi: Sumatera Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Pemecahan ini dilakukan melalui diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi. Pada provinsi Sumatera Tengah, terdapat tiga karesidenan: Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
Sebagai gubernur pertama Sumatera Tengah, pemerintah mengangkat Mohammad Nasroen, seorang birokrat dan ahli hukum yang menjabat sebagai Residen Sumatra Barat dari bulan April 1947. Pemerintah provinsi berkedudukan di Bukittinggi.
Selepas Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang berakhir dengan salah satunya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda dan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), Republik Indonesia menjadi salah satu dari tujuh negara bagian RIS. Sumatera Tengah menjadi salah satu dari delapan provinsi Republik Indonesia; di lain pihak, provinsi Sumatera Timur menjadi Negara Sumatra Timur dan provinsi Sumatera Selatan menjadi Negara Sumatera Selatan, kedua-duanya berstatus sebagai negara bagian RIS dan setara dengan RI.
Sumatera Tengah (1950-1957/8)
- Peraturan:
- Perppu No. 4 Tahun 1950 (disahkan 14 Agustus 1950; berlaku 15 Agustus 1950) jo. UU Drt No. 16 Tahun 1955.
- PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).
- Wilayah asal: 1. Karesidenan Sumatera Barat, 2. Karesidenan Riau dan 3. Karesidenan Jambi.
- Kedudukan Pemerintahan: Bukittinggi.
- Lain-lain:
- Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RIS-RI [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950 ])/Pembentukan ulang.
- Dibubarkan dengan UU Drt No. 19 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 61 Tahun 1958). Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi Provinsi Sumatera Barat (1957/8), Provinsi Riau (1957/8), dan Provinsi Jambi (1957/8).
