Pemerintah Palestina

Pemerintah Palestina adalah pemerintahan Otoritas Palestina atau Negara Palestina. Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina adalah badan eksekutif tertinggi Organisasi Pembebasan Palestina dan bertindak sebagai pemerintah. Sejak Juni 2007, terdapat dua pemerintahan terpisah di Palestina, satu di Tepi Barat dan satu lagi di Jalur Gaza. Pemerintahan di Tepi Barat secara umum diakui sebagai Pemerintah Otoritas Palestina. Di sisi lain, pemerintahan di Jalur Gaza mengaku sebagai pemerintahan sah Otoritas Palestina. Hingga Juni 2014, ketika Pemerintahan Persatuan Palestina dibentuk, pemerintahan di Tepi Barat adalah pemerintahan Palestina yang didominasi Fatah pada tahun 2013. Di Jalur Gaza pemerintahannya adalah pemerintahan Hamas pada tahun 2012. Setelah dua Perjanjian Fatah-Hamas pada tahun 2014, pada tanggal 25 September 2014 Hamas setuju untuk membiarkan Pemerintah Otoritas Palestina melanjutkan kendali atas Jalur Gaza dan penyeberangan perbatasannya dengan Mesir dan Israel, namun perjanjian tersebut gagal pada bulan Juni 2015, setelah Presiden Abbas mengatakan pemerintah Otoritas Palestina tidak dapat beroperasi di Jalur Gaza.

Sejarah

Organisasi-organisasi berikut ini pernah mengklaim atau menjalankan kekuasaan atas rakyat Palestina di masa lalu:

• Komite Tinggi Arab, organ politik sentral komunitas Arab Mandat Palestina. Didirikan pada tanggal 25 April 1936 dan dikesampingkan oleh Pemerintahan Seluruh Palestina pada tahun 1948.
  • Komite Pertama 1936-1937 (Komite Tinggi Arab)
  • Komite Kedua 1945-1948 (Komite Tinggi Arab)
• Pemerintahan Seluruh Palestina, sebuah entitas Palestina yang didirikan oleh Liga Arab di Jalur Gaza yang diduduki Mesir pada tanggal 22 September 1948. Ia dibubarkan oleh Mesir pada tahun 1959.
• Organisasi Pembebasan Palestina telah menjadi perwakilan resmi rakyat Palestina secara internasional sejak tahun 1964. Pada tanggal 22 November 1974, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 3236 mengakui hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional dan kedaulatan di Palestina. Perjanjian ini juga mengakui PLO sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina, dan memberinya status pengamat di PBB.
  • Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (EC) adalah badan eksekutif tertinggi PLO. Mahmoud Abbas telah menjadi Ketua Komisi Eksekutif sejak kematian Yasser Arafat pada bulan November 2004. Komisi Eksekutif mewakili rakyat Palestina, mengawasi berbagai badan PLO, melaksanakan kebijakan dan keputusan Dewan Nasional Palestina, dan menangani masalah keuangan PLO. Komisi Eksekutif mewakili PLO secara internasional, dan bertindak sebagai pemerintah Negara Palestina.

Lihat juga

• Menteri Keuangan Otoritas Nasional Palestina
• Menteri Luar Negeri Otoritas Nasional Palestina
• Hubungan Luar Negeri Palestina
• Hubungan luar negeri Organisasi Pembebasan Palestina
• Pengakuan internasional terhadap Negara Palestina
• Administrasi Sipil Israel
• Deklarasi Kemerdekaan Palestina
• Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa