Kabupaten Bireuen

kabupaten di Indonesia, di pulau Sumatera
Revisi sejak 22 Oktober 2023 04.50 oleh Wagino 20100516 (bicara | kontrib) (merapikan)

5°5′N 96°36′E / 5.083°N 96.600°E / 5.083; 96.600

Kabupaten Bireuen
Transkripsi bahasa daerah
 • Jawoe/Jawiبيريون
Lahan sawah di Bireuen, Aceh
Lahan sawah di Bireuen, Aceh
Lambang resmi Kabupaten Bireuen
Peta
Peta
Kabupaten Bireuen di Sumatra
Kabupaten Bireuen
Kabupaten Bireuen
Peta
Kabupaten Bireuen di Indonesia
Kabupaten Bireuen
Kabupaten Bireuen
Kabupaten Bireuen (Indonesia)
Koordinat: 5°05′N 96°36′E / 5.08°N 96.6°E / 5.08; 96.6
Negara Indonesia
ProvinsiAceh
Dasar hukumUU Nomor 48 Tahun 1999[1]
Hari jadi4 Oktober 1999[1]
Ibu kotaKota Bireuen
Jumlah satuan pemerintahan[2]
Daftar
  • Kecamatan: 17
  • Gampong: 609
Pemerintahan
 • BupatiAulia Sofyan, Ph.D.
 • Sekretaris DaerahIr. Ibrahim, M.Si
Luas
 • Total1.798,25 km2 (694,31 sq mi)
Populasi
 • Total443.874
 • Kepadatan250/km2 (640/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 99,51%
Buddha 0,08%
Kristen 0,04%
Lainnya 0,36%[4]
 • IPMKenaikan 72,33 (2021)
tinggi[5]
Zona waktuUTC+07:00 (WIB)
Kode BPS
1110 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon0644
Pelat kendaraanBL xxxx Z**
Kode Kemendagri11.11 Edit nilai pada Wikidata
APBDRp 1.815.022.598.247,-[6]
PADRp 200.170.920.320,-
DAURp 827.762.183.000,-
Situs webbireuenkab.go.id


Bireuen adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia.[2][7] Kabupaten ini beribukotakan di Bireuen Kabupaten ini menjadi wilayah otonom sejak 12 Oktober tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten ini terkenal dengan julukan kota juangnya, dan sempat menjadi salah satu basis utama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Semenjak diberlakukannya darurat militer sejak bulan Mei 2003, situasi di kabupaten ini berangsur-angsur mulai kembali normal setelah perjanjian damai MOU Helsinki.[8]

Kabupaten Bireuen termasuk salah satu kabupaten yang bersejarah bagi bangsa ini karena pernah ditetapkan sebagai ibukota Republik Indonesia kedua pada tanggal 18 Juni 1948 yakni tepat pada saat Agresi Militer Belanda II (1947-1948). Akibatnya, PDRI yang semula menetap di Kota Bukittinggi berpindah lokasi ke Kabupaten Bireuen (a.k.a. Kota Juang).

Kabupaten Bireuen juga terkenal di bidang kulinernya diantaranya Mie Kocok Geurugok (Gandapura), Rujak Manis dan Bakso Gatok (Kuta Blang), Sate Matang (Peusangan) Bu Sie Itek dan Nagasari (Kota Juang/Bireuen).

Geografi

Secara geografis Kabupaten Bireuen terletak di antara 04° 54' 00”–05° 21' 00” LU dan 96° 20' 00”–97° 21' 00” BT yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 12 Oktober 1999 (berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 1999). Luas wilayah Kabupaten Bireun adalah 1.796,32 Km² (179.632 Ha), dengan ketinggian 0–2.637 mdpl (meter di atas permukaan laut). Terbagi dalam 17 kecamatan, dimana Kecamatan Peudada merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 312,84 km2 atau sebesar 17,42 persen dari luas Kabupaten Bireuen. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kota Juang dengan luas hanya 16,91 km².

Batas Wilayah

Kabupaten Bireuen Memiliki Batas Wilayah Sebagai Berikut :

Utara Selat Malaka
Timur Kabupaten Aceh Utara
Selatan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Bener Meriah
Barat Kabupaten Pidie Jaya

Pemerintahan

Bupati

No Foto Nama Awal Menjabat Akhir Menjabat Wakil Bupati Keterangan Ref.
1 Drs. H. Ramdhani Raden 1999 2002 Pejabat Bupati
2 Drs. H. Mustafa A. Glanggang 2002 2007 Drs. Amiruddin Idris, SE, M.Si
3 Drs. H. Nurdin Abdurrahman, M.Si 2007 2012 Drs. H. Busmadar Ismail
4 H. Ruslan M. Daud 2012 2017 Ir. H. Mukhtar, M.Si
5   H. Saifannur, S.Sos. 22 Mei 2017 19 Januari 2020 Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si
  Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si 19 Januari 2020 18 Juni 2020 Pelaksana Tugas Bupati [9][10]
6   Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si 18 Juni 2020 2022
7 Aulia Sofyan 15 Agustus 2022 10 Agustus 2024 Penjabat Bupati
8 Jalaluddin, S.H., M.M 10 Agustus 2024 Penjabat Bupati


Sekretaris Daerah

No Foto Nama Awal Menjabat Akhir Menjabat Keterangan Ref.
1 Drs. Hasan Basri Djalil, M.Si 1999 2007
2 Dr. Ir. Nasrullah Muhammad, M.Si, MT 2007 2011
3 Ir. Razuardi, MT 2011 2012
4 Dr. Muzakkar A.Gani, SH, M.Si 2012 2012 Plt.
5 Ir. Zulkifli, Sp 2012 2021

Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Bireuen dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014–2019[11] 2019–2024[12] 2024–2029
PKB 0   1   7
Gerindra 1   1   0
Golkar 4   7   9
NasDem 3   2   5
PKS 4   4   4
PAN 3   2   1
Demokrat 2   4   2
PPP 4   4   2
PNA 5   4   1
PDA 1   2   0
Partai Aceh 13   9   6
PAS (baru) 3
Jumlah Anggota 40   40   40
Jumlah Partai 10   11   10

Kecamatan

Kabupaten Bireuen memiliki 17 kecamatan dan 609 gampong dengan kode pos 24251-24357 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 389.024 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 191.006 pria dan 198.018 wanita (rasio 96,46). Dengan luas daerah 1.796,31 km² (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 56.770,81 km²), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 200 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²).[2][7]

Daftar kecamatan dan gampong di Kabupaten Bireuen, adalah sebagai berikut:

Kemendagri Kecamatan Jumlah Gampong Status Daftar Gampong
11.11.07 Gandapura 40 Gampong
11.11.10 Jangka 46 Gampong
11.11.04 Jeumpa 42 Gampong
11.11.02 Jeunieb 43 Gampong
11.11.09 Juli 36 Gampong
11.11.13 Kota Juang 23 Gampong
11.11.14 Kuala 20 Gampong
11.11.17 Kuta Blang 41 Gampong
11.11.06 Makmur 27 Gampong
11.11.08 Pandrah 19 Gampong
11.11.03 Peudada 52 Gampong
11.11.12 Peulimbang 22 Gampong
11.11.05 Peusangan 69 Gampong
11.11.16 Peusangan Selatan 21 Gampong
11.11.15 Peusangan Siblah Krueng 21 Gampong
11.11.01 Samalanga 46 Gampong
11.11.11 Simpang Mamplam 41 Gampong
TOTAL 609

Menjelang tahun 2005 terjadi pemekaran kecamatan dari 10 Kecamatan menjadi 17 kecamatan dan pembentukan 17 Kecamatan ini diperbaharui dengan UU No.5 Tahun 2008.

  1. Kecamatan Gandapura
  2. Kecamatan Jangka
  3. Kecamatan Jeunieb
  4. Kecamatan Jeumpa
  5. Kecamatan Juli
  6. Kecamatan Kota Juang dengan dasar UU No.40 tahun 2004.
  7. Kecamatan Kuala dengan dasar UU No.41 tahun 2004.
  8. Kecamatan Kuta Blang dengan dasar Pembentukan UU no.44 tahun 2004.
  9. Kecamatan Pandrah
  10. Kecamatan Peudada
  11. Kecamatan Peulimbang dengan dasar UU No.43 tahun 2004 yang dimekarkan dari Kecamatan Jeunieb.
  12. Kecamatan Peusangan
  13. Kecamatan Peusangan Selatan dengan dasar UU No. 42 tahun 2004.
  14. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dengan dasar Pembentukan UU No. 46 tahun 2004.
  15. Kecamatan Makmur
  16. Kecamatan Samalanga
  17. Kecamatan Simpang Mamplam dengan dasar UU No.45 tahun 2004 yang dimekarkan dari kecamatan Samalanga.

Referensi

  1. ^ a b "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 8 Desember 2021. 
  2. ^ a b c d "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  3. ^ "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 8 Desember 2021. 
  4. ^ "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut". www.sp2010.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-20. Diakses tanggal 8 Desember 2021. 
  5. ^ "Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021". www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-01. Diakses tanggal 8 Desember 2021. 
  6. ^ "APBD 2018 ringkasan update 04 Mei 2018". 2018-05-04. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-06. Diakses tanggal 2018-07-06. 
  7. ^ a b "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  8. ^ Tjoetra, Afrizal (2018-03-27). "TRANSFORMASI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL ACEH PASCA MOU HELSINKI". Jurnal Community. 2 (3). doi:10.35308/jcpds.v2i3.96. ISSN 2502-0544. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-20. Diakses tanggal 2020-02-24. 
  9. ^ "Pemerintah Kabupaten Bireuen :: bupati". www.bireuenkab.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-23. Diakses tanggal 2018-11-09. 
  10. ^ "Pemerintah Kabupaten Bireuen :: wabup". www.bireuenkab.go.id. Diakses tanggal 2018-11-09. [pranala nonaktif permanen]
  11. ^ Perolehan Kursi DPRK Bireuen 2014-2019
  12. ^ Perolehan Kursi DPRK Bireuen 2019-2024

Daftar Pustaka

  • Sufa, Rahmat Asri. 2014. Bireuen dalam Lintasan Sejarah

Pranala luar

|}