Partai Buruh (Indonesia, 2021)
Partai Buruh (bahasa Inggris: Labour Party) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 2021. Partai ini dibentuk kembali dan merupakan kelanjutan dari Partai Buruh lama yang didirikan oleh Muchtar Pakpahan.[2][3] Partai ini dibentuk sebagai hasil Kongres ke-4 Partai Buruh yang digelar pada 4 sampai 5 Oktober di Jakarta.[4]
Partai Buruh | |
|---|---|
.svg) | |
| Presiden | Said Iqbal |
| Sekretaris Jenderal | Ferri Nuzarli |
| Wakil Presiden | Agus Supriyadi |
| Dibentuk | 5 Oktober 2021 |
| Didahului oleh | Partai Buruh |
| Kantor pusat | Jl. Raya Pondok Gede No. 11, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur 13550 |
| Ideologi | Pancasila Demokrasi sosial Sosialisme demokrasi Populisme sayap kiri Gerakan buruh Nasionalisme sipil |
| Posisi politik | Kiri tengah[1] |
| Nomor urut | 6 |
| Logogram | |
 | |
| Situs web | |
| https://partaiburuh.or.id/ | |
Partai ini dinilai menampilkan gagasan dan ide-ide sayap kiri yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan Partai Buruh yang lama, dan dideskripsikan sebagai partai "pro-buruh dan pekerja".[5] Namun demikian, Said Iqbal selaku presiden partai tidak menjelaskan secara rinci apakah partai ini benar-benar mengikuti ideologi sayap kiri, dan justru menyatakan bahwa partai ini menganut ideologi demokrasi sosial dan Pancasila.[6] Selain itu, Said Iqbal sendiri sebelumnya merupakan aktivis sayap kanan dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera.[1]
Sejarah
Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) oleh Dewan Perwakilan Rakyat, banyak serikat buruh Indonesia yang merasa dirugikan oleh undang-undang baru tersebut, yang mereka anggap dapat mengancam hak-hak dan perlindungan bagi para buruh dan pekerja yang sebelumnya mereka nikmati. Dalam Kongres ke-4 Partai Buruh, Said Iqbal, Ketua Umum KSPI dan calon tunggal presiden partai, mengatakan bahwa pengesahan undang-undang tersebut merupakan kekalahan bagi serikat-serikat buruh Indonesia.[7] Ia meyakini bahwa berbagai upaya tekanan melalui kelompok-kelompok penekan dari serikat buruh dan organisasi massa melawan pemerintah, mogok kerja massal, dan melakukan demonstrasi dalam unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja tidak berguna dalam rangka menghentikan pengesahan undang-undang tersebut. Maka dari itu, dia menempuh jalan demokratis untuk mencabut undang-undang tersebut, dengan cara mengajak para politisi pro-buruh dan pekerja untuk masuk parlemen.[8][9][5]
Dalam kongres tersebut, Said Iqbal secara resmi dipilih sebagai presiden partai.[4] Partai Buruh menyatakan niat mereka untuk berlaga dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2024.[10] Pada bulan Desember 2022, Partai Buruh berhasil memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual dari KPU, sehingga dinyatakan berhak ikut serta dalam pemilu 2024.[11]
Struktur kepengurusan
Berikut ini adalah struktur kepemimpinan partai untuk periode 2021—2026
- Presiden:
- Wakil Presiden:
- Sekretaris Jenderal:
- Bendahara Umum:
- Ketua Majelis Nasional:
- Ketua Mahkamah:
- Ketua Badan Pendiri / Majelis Rakyat:
Organisasi dan serikat pendiri
Partai Buruh dibentuk melalui penggabungan antara Partai Buruh lama dan 10 organisasi dan serikat buruh lainnya:[12]
- Partai Buruh 1998 (lengan politik dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
- Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
- Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
- Serikat Petani Indonesia (SPI)
- Organisasi Rakyat Indonesia
- Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
- Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan FSP KEP)
- Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes-R)
- Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FTPHSI)
- Perempuan Cahaya Indonesia (PERCAYA)
Selain 11 organisasi tersebut, ada lebih dari 50 serikat buruh Indonesia yang menyatakan dukungan mereka untuk partai ini, menurut Said Iqbal.[9]
Program dan agenda partai
Partai Buruh mengusulkan beberapa program kerja dan perubahan berikut ini:
- Pencabutan UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020).
- Perjuangan dan aktivisme jangka panjang yang pro hak-hak kaum buruh dan pekerja.
- Memperjuangkan undang-undang yang pro-buruh dan pekerja, termasuk:
- Memperbanyak program bersubsidi untuk masyarakat.
- Pelarangan alih daya (outsourcing).
- Menghentikan sistem kontrak kerja dengan pembaruan tanpa batas yang berlaku saat ini di Indonesia.
- Mendorong undang-undang yang menjamin upah yang layak.
- Jam kerja yang manusiawi.
- Penjaminan upah dan gaji.
- Membatalkan undang-undang yang mengizinkan perusahaan untuk memudahkan proses PHK buruh.
- Mendorong undang-undang yang menjamin hak buruh untuk mendapatkan izin cuti demi kepentingan menstruasi dan melahirkan.
- Memperjuangkan undang-undang yang pro-petani, termasuk:
- Hak-hak dan ekslusifitas yang lebih besar untuk para petani.
- Reformasi agraria.
- Kedaulatan pangan.
Lihat pula
Referensi
- ^ a b Priyadi, Hari (7 Oktober 2021). "Aktivis: Said Iqbal Akui Gerakan Buruh Tak Bisa Lepas dari Sejarah Gerakan Komunis: Tapi Kok Nyaleg di PKS?". Galamedia. Diakses tanggal 15 Oktober 2021.
- ^ Putri, Budiarti Utami; Persada, Syailendra (5 Oktober 2021). "Dipimpin Said Iqbal, Ini Susunan Pengurus Partai Buruh". Tempo.co. Diakses tanggal 5 Oktober 2021.
- ^ Tim (5 Oktober 2021). "KSPI Jelaskan Beda Partai Buruh yang Lama dan Baru". CNN Indonesia. Diakses tanggal 5 Oktober 2021.
- ^ a b Putri, Budiarti Utami; Wibowo, Eko Ari (5 Oktober 2021). "Said Iqbal Terpilih Menjadi Presiden Partai Buruh". Tempo.co. Diakses tanggal 5 Oktober 2021.
- ^ a b Akbar, Nawir Arsyad; Hermawan, Bayu (5 Oktober 2021). "Partai Buruh akan Berusaha Batalkan Omnibus Law". Republika Online. Diakses tanggal 5 Oktober 2021.
- ^ Damarjati, Danu (6 Oktober 2021). "Apakah Partai Buruh di Indonesia Jadi Sayap Kiri? Ini Kata Said Iqbal". detiknews. Diakses tanggal 6 Oktober 2021.
- ^ Umam, Chaerul (4 Oktober 2021). "Said Iqbal Jadi Calon Tunggal Ketua Umum Partai Buruh". Tribunnews. Diakses tanggal 5 Oktober 2021.
- ^ Djokya, Firda Cynthia Anggrainy Al. "Alasan Partai Buruh Bangkit Kembali: Pengesahan Omnibus Law". detiknews. Diakses tanggal 5 Oktober 2021.
- ^ a b Chaterine, Rahel Narda; Galih, Bayu (5 Oktober 2021). "Said Iqbal Ungkap Alasan Partai Buruh Dibangkitkan, Salah Satunya Omnibus Law UU Cipta Kerja". KOMPAS.com. Diakses tanggal 5 Oktober 2021.
- ^ Ahda, Bayhaqi (3 Oktober 2021). "11 Organisasi akan Deklarasikan Ulang Partai Buruh, Siap Bertarung di Pemilu 2024". Merdeka.com. Diakses tanggal 5 Oktober 2021.
- ^ Ameliya, Tri Meilani (14 Desember 2022). "KPU tetapkan 17 partai politik peserta Pemilu 2024". Antara News. Diakses tanggal 22 Januari 2023.
- ^ Lutfi, Khanif (2021-10-05). "Ini Pengurus Partai Buruh dan 11 Organisasi Badan Pendiri". FIN.CO.ID. Diakses tanggal 2021-10-05.