Keuangan publik

Revisi sejak 12 Desember 2023 04.32 oleh Fillia Nur Qhalesha (bicara | kontrib) (menambah 3 fungsi pemerintah dalam perekonomian)

Keuangan publik adalah studi tentang peran pemerintah dalam perekonomian.[1] Ini adalah cabang ekonomi yang menilai pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah dari otoritas publik dan penyesuaian salah satunya untuk mencapai efek yang diinginkan dan menghindari efek yang tidak diinginkan.[2] Lingkup keuangan publik dianggap memiliki tiga bagian, yang terdiri dari efek pemerintah pada:[3]

  1. Alokasi yang efisien dari sumber daya yang tersedia;
  2. Distribusi pendapatan di antara warga negara; Dan
  3. Stabilitas ekonomi.

Ruang lingkup keuangan negara meliputi hal-hal berikut ini[4]

  1. Pengeluaran atau belanja negara (baik pusat maupun daerah).
  2. Penerimaan negara (baik pusat dan atau daerah).
  3. Dampak pengeluaran negara atau belanja negara dan penerimaan negara terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa atau dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap kehidupan masyarakat suatu bangsa.

Fungsi Pemerintah Dalam Kaitan Perekonomian

Dalam mempelajari keuangan publik, terdapat beberapa fungsi pemerintah dalam perekonomian modern, yaitu diantaranya:[5]

  1. Fungsi Alokasi. Maksud dari fungsi alokasi adalah pemerintah melakukan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan sebuah kebijakan dimana sifat kebijakan tersebut untuk mengatur (regulatory policies). hal ini gunanya agar setiap sumber daya yang ada dapat dipergunakan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
  2. Fungsi Distribusi. Fungsi ini berkaitan dengan usaha pemerintah akan pendapatan maupun kekayaan yang dimiliki negara dapat terdistibusikan secara merata ke seluruh masyarakat. Artinya, fungsi ini akan memastikan bahwa setiap masyarakat dapat menikmati sumber-sumber ekonomi yang ada secara adil.
  3. Fungsi Stabilisasi. Fungsi ini merupakan fungsi dimana pemerintah harus mengatasi gejolak-gejolak yang mungkin akan terjadi dalam perekonomian khususnya jika perekonomian suatu negara bergantung pada sektor swasta. penurunan permintaan terhadap barang maupun jasa dapat memicu terjadinya pengurangan tingkat produksi barang dan jasa sehingga memungkinkan berdampak pada penurunan tingkat pendapatan dan penurunan tingkat konsumsi dan lain sebagainya. gangguan seperti ini dapat mempengaruhi sektor lainnya sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dan meminimalisir dampak gangguan-gangguan terhadap stabilitas ekonomi.

Catatan

  1. ^ Gruber, Jonathan (2005). Public Finance and Public Policy. New York: Worth Publications. hlm. 2. ISBN 0-7167-8655-9. 
  2. ^ Jain, P C (1974). The Economics of Public Finance. 
  3. ^ Oates, Wallace E. “The Theory of Public Finance in a Federal System.” The Canadian Journal of Economics / Revue Canadienne D'Economique, vol. 1, no. 1, 1968, pp. 37–54
  4. ^ Larasati, Endang (2015). Keuangan Publik (dalam bahasa Inggris). 2. Jakarta: Universitas Terbuka. hlm. 1–37. ISBN 978-979-011-995-6. 
  5. ^ Ikhsan, M. "Konsep Keuangan Publik" (PDF). Diakses tanggal 2023-12-12. 

Referensi

Pranala luar