Ende (kota)
8°50′26″S 121°39′50″E / 8.84056°S 121.66389°E
Kota Ende | |
|---|---|
  Kota Ende Peta lokasi Kota Ende | |
| Negara |  Indonesia |
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
| Kabupaten | Ende |
| Kecamatan | Ende Selatan Ende Utara Ende Timur Ende Tengah Ende |
| Luas | |
| • Total | 92,93 km2 (35,88 sq mi) |
| Populasi | |
| • Total | 93.894 |
| • Kepadatan | 1.360/km2 (3,500/sq mi) |
| Zona waktu | UTC+8 (Waktu Indonesia Tengah) |
Kota Ende adalah ibu kota Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Ende ini telah dijuluki sebagai “Kota Pancasila”, yang karena kota ini pernah menjadi tempat lahirnya Pancasila yang dirumuskan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno saat masa pengasingan di era penjajahan Belanda.[2] Wilayah ini merupakan kota/kabupaten terbesar di Pulau Flores berdasarkan Jumlah penduduk dalam kota. Kota ini terdiri dari 5 Kecamatan, yakni Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Ende Timur dan Kecamatan Ende Tengah
Sejarah
Kota Ende adalah tempat dari sebuah kerajaan. Penduduk daerah ini disebut sebagai orang Lio-Ende. Selama beberapa dekade, Kota Ende menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan aktivitas politik.
Pemberontakan melawan yang dipimpin oleh Nipa Do dikenal sebagai Watu Api dan Mari Longa (1916-1917). Pada 1934, Soekarno yang nantinya menjadi presiden pertama Indonesia diasingkan ke Kota Ende oleh pemerintah kolonial Belanda.
Sesudah diasingkan ke Kota Ende, Soekarno diasingkan kembali ke Rengasdengklok untuk persiapan kemerdekaan Indonesia sekaligus pelantikan menjadi presiden Indonesia. Hal ini tercantum dalam sejarah bangsa Indonesia yang cukup kelam.
Pemerintahan
Kecamatan
Kota Ende terdiri dari 5 Kecamatan, 16 Kelurahan, dan 41 Desa. Pada tahun 2021, jumlah penduduknya mencapai 87.299 jiwa dengan luas wilayah 64,21 km² dan sebaran penduduk 1.360 jiwa/km².[1][3][4]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Ende, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.08.03 | Ende | 32 | Desa |
| |
| 53.08.04 | Ende Selatan | 5 | - | Kelurahan | |
| 53.08.18 | Ende Utara | 4 | 6 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 53.08.19 | Ende Tengah | 4 | - | Kelurahan | |
| 53.08.20 | Ende Timur | 3 | 3 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| TOTAL | 16 | 41 |
Demografi
Masayarakat Ende memiliki keberagaman suku dan agama. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Ende Kota sebanyak 87.299 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.360 jiwa/km². Sebagian besar penduduknya beragama Kristen yakni 55,16%, dimana Katolik 49,24% dan Protestan 5,92%. Sebagian besar lagi beragama Islam yakni 44,61%, dan sebagian kecil beragama Hindu yakni 0,20% dan Buddha 0,03%.[1]
Kesehatan
Rumah Sakit
- RSUD Misi Ende
- RSIA SSPS Ende
Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)
- Puskesmas Kota Ratu
- Puskesmas Ndetundora
- Puskesmas Rewarangga
- Puskesmas Riaraja
- Puskesmas Rukunlima
- Puskesmas Wolojita
Transportasi
Kota Ende dilayani berbagai macam transportasi, mulai dari angkutan kota, taksi bandara, kapal laut dan bus antarkota. Selain itu, kota ini juga dilayani beberapa maskapai penerbangan dari Bandara H. Hasan Aroeboesman menuju daerah lain di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, Pontianak dll.
Penduduk di kota ini rata-rata hampir semuanya menggunakan transportasi umum, terutama yang tinggal di desa-desa terpencil. Mereka menggunakan angkutan umum untuk mengangkut hasil panen serta membawa belanjaan dari pasar.
Referensi
- ^ a b c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 10 September 2021.
- ^ Kemenparekraf/Baparekraf RI (2022-06-01). "Ende: Kota Penuh Sejarah Tempat Lahirnya Pancasila". Kemenparekraf RI. Diakses tanggal 2022-06-01.
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.