Internetonline1
Memulai- Bacalah halaman Pengantar Wikipedia terlebih dahulu.
- Baca juga informasi tentang berkontribusi di Wikipedia.
- Lihat pula aturan yang disederhanakan sebelum melanjutkan.
Tips- Selalu tanda tangani pertanyaan Anda di Warung Kopi atau halaman pembicaraan dengan mengetikkan
~~~~pada akhir kalimat Anda. - Jangan takut! Anda tidak perlu takut salah ketika menyunting atau membuat halaman baru, menambahkan, atau menghapus kalimat.
Selamat menjelajah, kami menunggu suntingan Anda di Wikipedia bahasa Indonesia!
Welcome! If you do not understand the Indonesian language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!
--Pesan ini dikirim secara otomatis menggunakan bot. 11 Februari 2024 23.51 (UTC)
Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Indonesia ke-26
Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Indonesia ke-26
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Datuk Seri H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo DGSM DUBC (EYD: Prabowo Subianto Joyohadikusumo; lahir 17 Oktober 1951 ) adalah seorang politikus, wirausahawan, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karier militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik dan pemerintahan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024.
Fakta Singkat Menteri Pertahanan Indonesia ke-26, Presiden ... Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa, maju sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum 2014, namun diungguli oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 13 Agustus 2022 di Sentul, Prabowo menerima pencalonan partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024.
Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo sebagai putra ekonom Soemitro Djojohadikoesoemo banyak dilewatkan di luar negeri bersama orang tuanya. Karena pengalaman ini, Prabowo fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya, Soebianto Djojohadikusumo yang gugur dalam Pertempuran Lengkong. Setelah lulus dari AKABRI Darat di Magelang pada tahun 1974 sebagai seorang letnan dua, ia menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Kariernya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1983. Pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai sebagai Komandan Jenderal pada korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Ketika jatuhnya Presiden Soeharto, ayah mertuanya, pada bulan Mei 1998, Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis.
Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan di beberapa negara Eropa. Sekembalinya ke Indonesia, ia menekuni dunia bisnis, mengikuti jejak adiknya Hashim Djojohadikusumo yang merupakan seorang konglomerat. Bisnis Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor yang berbeda. Pada tahun 2008, ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Selain itu, ia juga pernah aktif sebagai ketua di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Di bidang olahraga, Prabowo aktif di Ikatan Pencak Silat Indonesia dan Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa.
Kehidupan awal Prabowo (berdiri di kanan atas) bersama keluarganya. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari bapaknya Soemitro Djojohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah dan ibunya Dora Marie Sigar, yang lebih dikenal sebagai Dora Soemitro yaitu seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa, yang berasal dari keluarga Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara, dan merupakan cucu dari Benyamin Thomas Sigar, seorang prajurit yang menangkap Diponegoro pada tahun 1830. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia yang pada saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir; pada April 1952, tidak lama setelah kelahiran Prabowo, Soemitro diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan, Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati; dan seorang adik lelaki, Hashim Djojohadikusumo.
Dari keluarga ayahnya, Prabowo merupakan cucu dari Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Nama pertamanya diambil dari pamannya, Kapten Soebianto Djojohadikoesoemo, seorang perwira Tentara Keamanan Rakyat yang gugur pada Pertempuran Lengkong pada Januari 1946 di Tangerang. Keluarga Djojohadikusumo sendiri dikatakan merupakan keturunan dari Raden Tumenggun Kertanegara, seorang panglima laskar Pangeran Diponegoro di wilayah Kedu; dan Adipati Mrapat, bupati Banyumas yang pertama. Dengan itu, garis keturunan keluarga itu dapat ditarik lagi pada penguasa-penguasa awal Kesultanan Mataram.
Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah keterlibatan ayahnya menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia; Zurich International School di Zurich, Swiss; dan The American School di London, Inggris. Baru setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Soemitro kembali ke Indonesia, dan Prabowo masuk ke AKABRI di Magelang, Jawa Tengah. Karena pengalaman sering diluar negeri, Prabowo Subianto fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda.
Karier militer Prabowo mengawali karier militernya di TNI Angkatan Darat pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan Dua setelah lulus dari AKABRI Darat di Magelang.
Prajurit Kopassus Prabowo (barisan depan, kedua dari kiri) saat bertugas sebagai prajurit Kopassus di Timor Timur. Dari tahun 1976 hingga 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha), pasukan khusus Angkatan Darat pada saat itu.
Salah satu penugasan pertamanya adalah sebagai komandan pleton pada Grup I/Para Komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Berusia 26 tahun, Prabowo merupakan salah satu komandan pleton termuda dalam operasi tersebut. Ia berperan besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato, pemimpin Fretilin yang pada saat Operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Dengan bantuan adiknya sendiri Antonio Lobato, kompi Prabowo menemukan Lobato di Maubisse, sebuah kota kecil lima puluh kilometer di selatan Dili. Ia tewas tertembak di perut saat bertempur di Lembah Mindelo pada 31 Desember 1978; salah satu peristiwa yang menandai berakhirnya perlawanan terbuka Fretilin terhadap invasi militer Indonesia dan bermulanya pendudukan militer atas bekas wilayah jajahan Portugal tersebut. Pada tahun 1983, Prabowo telah menjabat sebagai wakil komandan pada Detasemen Khusus 81 (Penanggulangan Teror) di Kopassandha.
Komandan Batalyon Infranteri Lintas Udara 328 Pada tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 (Yonif Para Raider 328/Dirgahayu), pasukan para raider di Kostrad. Dua tahun kemudian, setelah menamatkan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning ia menjadi komandan batalyon tersebut; jabatan yang dijabatnya selama tiga tahun. Pada 1991, ia menjabat sebagai kepala staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 (Brigif Para Raider 17/Kujang I), yang bermarkas di Cijantung. Dalam kapasitas itu, Prabowo yang saat itu telah berpangkat letnan kolonel terlibat dalam operasi pemburuan dan penangkapan Xanana Gusmão, salah satu tokoh pemimpin gerilyawan Fretilin.
Kembali ke Kopassus Pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus, yang kini dinamai Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Ia diangkat menjadi komandan Grup 3/Sandhi Yudha, salah satu komando kontra-insurjensi Kopassus. Ia seterusnya menjabat sebagai wakil komandan komando dan komandan komando, di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agum Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo.
Komandan Jenderal Kopassus Prabowo pada saat operasi di Mapenduma. Pada bulan Desember 1995, Prabowo diangkat sebagai komandan jenderal Kopassus dengan pangkat mayor jenderal. Sebagai komandan jenderal, salah satu tugas pertama Prabowo adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma. Kopassus, terutama Sat-81/Gultor yang pernah dipimpin langsung oleh Prabowo, memiliki pengalaman dalam menangani operasi pembebasan sandera; yang paling dikenang adalah keberhasilan menyelamatkan penumpang Garuda DC-9 Woyla di Bangkok pada 1981. Operasi ini berhasil menyelamatkan sepuluh dari dua belas orang peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lorentz 95 dan diculik oleh gerilyawan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Meskipun diwarnai oleh insiden penembakan komandan Sat-81 oleh anak buahnya sendiri, namun operasi ini dianggap berhasil menyelamatkan nyawa para peneliti yang berkebangsaan Indonesia, Inggris, Belanda, dan Jerman.
Prabowo mendampingi misi ekspedisi Everest. Pada 26 April 1997, tim pendaki Indonesia yang terdiri atas anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, dan mengibarkan bendera Merah Putih di sana. Misi ini didukung dan diprakarsai langsung oleh Prabowo sebagai komandan jenderal Kopassus.
Panglima Kostrad Pada 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya Presiden Soeharto. Pengangkatan ini terjadi hanya sepuluh hari setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Soeharto untuk periode kelima sebagai presiden.
Sebagai panglima Kostrad, Prabowo membawahi sekitar sebelas ribu pasukan cadangan ABRI. Sebagai panglima, Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan Mei 1998. Meskipun permintaan ini kemudian ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit-unit Kopassus di bawah pengawasannya di Timor Timur dari Dili menuju Yogyakarta, kemudian menuju Jakarta menggunakan kereta api. Menurut beberapa sumber, Prabowo juga dimintai pertolongan oleh Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima Komando Operasi Jakarta Raya, untuk ikut mengirimkan pasukannya untuk mengamankan ibu kota. Permintaan ini dipenuhi oleh Prabowo dengan mengirimkan serdadu Kostrad untuk mengamankan beberapa bangunan penting, seperti rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie di Kuningan.
Prabowo berperan membujuk Amien Rais, salah satu tokoh pemimpin gerakan reformasi, untuk membatalkan rencana digelarnya doa bersama di kawasan sekitar Monas untuk alasan keamanan. Pada 14 Mei, ia bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Widjojanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah genting.
Pemberhentian dari dinas militer
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: KEP/03/VIII/1998/DKP Prabowo ketika menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI, jabatan militer terakhirnya. Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Penggantinya, Habibie, dilantik pada hari yang sama. Pada siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan meminta agar dirinya ditunjuk sebagai Panglima ABRI menggantikan Wiranto. Justru, Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai panglima Kostrad. Prabowo yang berangkat mendatangi Istana Negara, namun dihalangi untuk bertemu presiden. Ia kemudian memerintahkan agar istana dikelilingi oleh tank dan serdadu Kostrad. Prabowo digantikan oleh Jenderal Johny Lumintang, yang hanya menjabat selama tujuh belas jam sebelum digantikan oleh Letnan Jenderal Djamari Chaniago.
Setelah diberhentikan, Prabowo menemui ayah mertuanya Soeharto, yang justru tidak mendukungnya. Ia akhirnya menerima penugasan sebagai komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Arie J. Kumaat.
Pada 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk sebuah Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo dan dianggotai oleh enam orang letnan jenderal: Fachrul Razi (wakil ketua); Djamari Chaniago (sekretaris); Arie J. Kumaat; Agum Gumelar; Susilo Bambang Yudhoyono; dan Yusuf Kartanegara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam tujuh butir tuduhan; salah satunya adalah "sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas", "melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenangnya, tetapi menjadi wewenang Pangab", "tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan", dan "sering ke luar negeri tanpa ijin dari Kasad ataupun Pangab". Selama persidangan, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustrasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi antipeluru.
Sebagai seorang perwira tinggi militer, Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Dalam putusannya, DKP memutuskan ia bersalah melakukan tindak pidana "ketidakpatuhan" (pasal 103 KUHPM); "memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain" (pasal 55 (1) ke-2 KUHPM dan pasal 333 KUHP); dan penculikan (pasal 55 (1) ke-2 dan pasal 328 KUHP). Menurut Fahrul Razi, dewan tersebut pada awalnya ingin menggunakan kata "pemecatan" pada putusan akhirnya. Namun, mempertimbangkan status Prabowo sebagai menantu dari mantan presiden, DKP akhirnya menggunakan kata "pemberhentian dari dinas keprajuritan".
Pemberhentian Prabowo dari dinas militer menimbulkan kontroversi pada saat pemilihan umum 2009, apabila politisi Gerindra Fadli Zon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan "diberhentikan dengan hormat".
Karier politik Pemilihan umum presiden 2004 Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004 Prabowo memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto.
Pendirian dan Kiprah Partai Gerindra Artikel utama: Partai Gerakan Indonesia Raya Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berbicara di hadapan 12.000 kader di SICC, Sentul, Jawa Barat. Prabowo, bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Pemiihan Umum 2009 Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara (4,46%) dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu legislatif Indonesia tahun 2009.
Pemiihan Umum 2014 Partai Gerindra meraih 14.760.371 suara (11,81%) dan menempatkan 73 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014. Perolehan suara Partai Gerindra di Pemilu 2014 membuatnya jadi partai ketiga terbesar di Indonesia setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya.
Pemiihan Umum 2019 Partai Gerindra meraih 17.594.839 suara (12,57%) dan menempatkan 78 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019. Perolehan suara Partai Gerindra di Pemilu 2019 membuatnya jadi partai dua terbesar di Indonesia setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Pemilihan umum presiden 2009 Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009 Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU. Namun, setelah proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandatangani Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa:
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2009 Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang "berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial" Prabowo dapat menentukan orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan delapan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50% oleh Megawati dan 50% oleh Prabowo Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014 Keduanya mengambil motto 'Mega-Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta. Deklarasi ini juga mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang berencana akan berunjuk rasa di sejumlah tempat.
Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Pemilu Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran. Hasil Perhitungan Manual KPU yang diumumkan 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan Prabowo tidak hadir dalam acara penetapan hasil tersebut meski UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan bagi tiap pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres
Pemilihan umum presiden 2014 Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo menerima mandat dari 33 Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra untuk maju pada pemilihan presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojong Koneng, Jawa Barat. Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2012, 34 DPD Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat
Walaupun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas Prabowo tertinggi dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya, tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah.
Di Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014, Gerindra meraih posisi ketiga, dengan meraih 11,58 persen, sementara PDIP meraih 19,52 persen dan Golkar 15,22 persen berdasarkan perhitungan cepat Kompas hingga 9 April 2014.
Prabowo Subianto hadirkan "Enam Program Aksi Transformasi Bangsa" dalam kampanyenya; apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, ia ingin membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamatan sumberdaya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif.
Pemilihan Umum Presiden 2019 Di Pilpres 2019, Prabowo maju bersama Sandiaga Uno setelah tawaran maju bersama Anies Baswedan tidak disambut positif oleh Anies. Dalam Pemilihan Umum Presiden 2019, Prabowo maju bersama Sandiaga Uno didukung oleh koalisi Indonesia Adil Makmur. Koalisi ini terdiri dari 5 partai politik yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Beringin Karya.
Pasangan Prabowo Sandi mendapatkan 68 juta suara, kalah dari jumlah suara yang didapatkan oleh pasangan Jokowi Ma'aruf Amin. Namun setelah penetapan hasil pemilu, Jokowi mengundang Prabowo dan Sandiaga untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Prabowo Subianto dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 untuk membantu tugas presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Pemilihan umum Presiden 2024 Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2022, 34 DPD Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden di 2024. Prabowo menerima pencalonan dirinya pada malam hari, tanggal 12 Agustus 2022. Ini menjadi ke-3 kalinya Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden dan ke-4 kalinya Prabowo mencalonkan diri sebagai Presiden/Wakil Presiden.
Pada 13 Agustus 2022, Prabowo menandatangani kontrak koalisi dengan PKB. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan ingin meneruskan keberhasilan Presiden Joko Widodo dan ingin mencontoh politik persatuan Jokowi. Kemudian, ia mengangkat Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presidennya.
Menteri Pertahanan Pelantikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Prabowo bergabung dengan Pemerintahan di tahun 2019 sebagai Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Jokowi, Prabowo dipilih sebagai Menteri Pertahanan karena "memang pengalaman beliau besar di situ".
Pelantikan sebagai Menteri Pertahanan Serah terima jabatan Menteri Pertahanan dari Ryamizard Ryacudu ke Prabowo berlangsung pada siang hari, 21 Oktober 2019 di Jakarta. Pada hari yang sama, Presiden mengumumkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk membantu Prabowo.
Merekrut dan Melatih Komponen Cadangan Sebagai amanah dari UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Prabowo wajib merekrut dan melatih komponen cadangan. Anggota dari komponen cadangan bukan militer aktif, namun dapat sewaktu-waktu dipanggil memperkuat Tentara Nasional Indonesia di saat darurat. Angkatan pertama komponen cadangan dilantik oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo di Batujajar pada 7 Oktober 2021. Pembawa acara terkenal Deddy Corbuzier didaulat oleh Prabowo jadi duta Komcad.
Melanjutkan Pengembangan Pesawat Tempur Korea-Indonesia KFX IFX Pabrik KFX IFX di Korea. Rencananya, pesawat tempur KF-21 ini juga akan diproduksi di Dirgantara Indonesia, Bandung. Kerjasama pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 KFX IFX antara Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industries dimulai oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro. Namun, di masa Menhan Ryamizard Ryacudu kerjasama sempat dihentikan karena tunggakan porsi Indonesia tidak dibayar, salah satunya karena insinyur PTDI yang turut bekerja di Korea tidak diberikan seluruh akses pengembangan pesawat. Menhan Prabowo pada September 2020 memimpin langsung renegosiasi kontrak KFX IFX. Bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Direktur Utama PTDI, Prabowo menghadiri peluncuran prototype pesawat dengan bendera merah putih dan bendera Korea di bawah kokpit. Prototype pertama KFX IFX yang sekarang dinamai KF-21 telah berhasil terbang perdana pada 19 Juli 2022.
Merencanakan Anggaran dan Belanja Pertahanan 25 Tahun Mengingat sebagian alat utama persenjataan TNI sudah tua, Presiden Jokowi meminta Menhan Prabowo untuk merencanakan anggaran dan belanja pertahanan selama 25 tahun ke depan. Prabowo meyakini perencanaan yang panjang dengan asumsi anggaran pertahanan dikunci 0,8% dari PDB Indonesia akan memungkinkan Indonesia membeli alat utama persenjataan tercanggih dan juga membangun industri pertahanan dalam negeri. Rencana yang mencuat ke publik tidak lama setelah tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala (402) ini menjadi perdebatan hangat karena angkanya diusulkan mencapai Rp. 1.700 triliun, atau Rp. 68 triliun per tahun.
Kepastian anggaran pertahanan dimanfaatkan oleh Prabowo untuk membeli alat utama persenjataan canggih yang belum pernah dimiliki TNI. Untuk TNI AU, Prabowo membeli pesawat tempur Dassault Rafale dan kapal angkut Airbus A400M. Untuk TNI AL, Prabowo membeli kapal tempur Fregat jenis FREMM dan Maestrale, serta menjajaki kemungkinan pembuatan kapal selam Scorpene dan Arrowhead 149 di galangan PAL Indonesia. Bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Prabowo juga memperkuat perusahaan-perusahaan BUMN pertahanan jadi satu holding bernama Defend ID.
Memperkuat Diplomasi Pertahanan dan Ekspor Produk Pertahanan Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Malaysia di kantor Pindad, Bandung. Tugas membina dan memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia ada di Menteri Pertahanan. Dengan diplomasi pertahanan yang kuat, ditandai dengan defense cooperation agreement atau DCA yang aktif dan dengan lingkup yang sesuai kebutuhan Indonesia, Indonesia bisa mendapatkan alat-alat pertahanan yang dibutuhkan dan juga menjual alat-alat pertahanan produksi dalam negeri.
Karena itu, dalam 100 hari pertama menjabat Menhan, Prabowo melakukan lawatan ke 8 negara untuk bertemu Menhan Malaysia, Thailand, Turki, China, Jepang, Filipina, dan Prancis. Dari lawatan-lawatan ini, Prabowo berhasil meyakinkan kongres Amerika untuk pertama kalinya menyetujui penjualan pesawat tempur supersonik canggih F15ID ke Indonesia. Prabowo juga berhasil membantu PTDI ekspor pesawat CN235 ke Senegal dan ekspor pesawat NC212i ke Thailand, serta membantu PT PAL ekspor kapal perang jenis Landing Platform Dock ke Filipina.
Pengembangan S1 Universitas Pertahanan dan Kampus di Perbatasan Timor Leste Salah satu aksi pertama Prabowo sebagai Menhan adalah memperluas bidang studi Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan). Atas arahan Prabowo, Unhan membuka program studi S1 Kedokteran Militer dan S1 MIPA Militer. Prabowo juga membebaskan biaya kuliah di Unhan bagi kadet berprestasi, dan memastikan semua kadet Unhan mendapatkan laptop dari kampus. Pada 25 Maret 2022, Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo meresmikan kampus pertama Unhan di luar Sentul, Jawa Barat, yaitu Politeknik Ben Mboi, di Belu, NTT.
Karier bisnis Prabowo memiliki dan pernah memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.
Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karier adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dan menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp 1,8 triliun dari Bank Mandiri.
Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.
Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total asset sebesar Rp 1,579 triliun dan US$ 7,57 juta, termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300. Kekayaannya ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 miliar.
Namun, pada tahun 2011, dilaporkan bahwa PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor, yang terdiri terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa, dan 7 kreditor separatis. Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, total utang Kertas Nusantara pada saat itu mencapai Rp 14,31 triliun. Bahkan pada tanggal 9 Juni 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar utang sebesar Rp 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditor dalam waktu 45 hari, dan bila tidak Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut. Namun, pada tanggal 21 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditor setuju untuk memberikan perpanjangan masa pembayaran utang.
Pada tanggal 20 Januari 2014, Tempo melansir pernyataan dari Ketua SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, Indra Alam, bahwa PT Kertas Nusantara kembali diterpa masalah karena sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berunjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan Tempo juga memberitakan bahwa buruh mengancam tidak akan memilih Prabowo dan menggelar aksi di Bundaran HI. Namun berita ini kemudian dibantah sendiri oleh Indra Alam sebagai pemberitaan palsu. Ia merasa tidak pernah menyatakan bahwa ia mengajak buruh untuk berdemonstrasi di Bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Terkait ancaman ini, manajemen PT Kertas Nusantara juga mengkonfirmasi bahwa masalah utang gaji telah diselesaikan sejak Maret 2014. Direktur PT Kertas Nusantara Winston Pola pernah menyatakan meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013.
Kontroversi Manuver saat Orde Baru Dengan menggunakan koneksi dengan Presiden Soeharto, Prabowo dan saudaranya mencoba membungkam kritik jurnalistik dan politik pada tahun 1990-an. Hasyim gagal menekan Goenawan Mohamad agar menjual koran Tempo kepadanya. Ketika menjabat sebagai letnan kolonel, Prabowo mengudang Abdurrahman Wahid ke markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatinya agar hanya berkecimpung dalam bidang agama dan tidak menyentuh politik, atau ia harus menghadapi akibatnya bila melanjutkan oposisi terhadap Soeharto. Ia juga memperingatkan Nurcholish Madjid (Cak Nur) agar mengundurkan diri dari Komite Independen Pemantau Pemilu, yaitu badan pengawas pemilu yang didirikan oleh Goenawan Mohamad.
Konflik dengan L. B. Moerdani Pada tahun 1983, Prabowo, menurut Sintong Panjaitan, terlibat perselisihan dengan beberapa jenderal yang dianggap akan mengkudeta Suharto. Sampai pada akhirnya pada bulan Maret 1983, di Detasemen 81, Prabowo diceritakan mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jenderal L. B. Moerdani yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto, namun upaya ini digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.
Mayor Luhut memerintahkan pembatalan aksi tersebut dan agar senjata dan alat komunikasi diamankan. Ancaman kudeta tersebut akhirnya tidak terbukti, dan Prabowo dianggap dalam keadaan stress dan diberikan cuti.
Namun Prabowo membantah cerita versi Sintong Panjaitan ini dengan tertawa . Menurutnya, tidak masuk akal seorang kapten bisa memimpin pasukannya untuk melawan dan menculik jenderal. Ia dengan tenang mengatakan bahwa tiap kali ada buku baru, pasti ada tuduhan kudeta baru yang dialamatkan kepada dirinya, dan membiarkan tiap orang dengan versi ceritanya masing-masing.
Pada tahun 1988, Prabowo kembali berhadapan dengan LB Moerdani. Menurut cerita versi Kivlan Zen, menjelang Sidang Umum MPR/RI pada tahun 1988, beredar kabar bahwa LB Moerdani akan memanfaatkan posisinya sebagai Panglima ABRI untuk mendapat dukungan dari Fraksi ABRI agar bisa maju menjadi Wakil Presiden. Prabowo Subianto segera melaporkan dugaan ini kepada Suharto. Suharto menerima masukan ini dan mengganti Panglima ABRI dengan Jenderal Try Soetrisno, sehingga akhirnya jabatan Wakil Presiden jatuh ke tangan Soedharmono.
Penggantian LB Moerdhani memunculkan kekhawatiran kudeta. Maka menurut Kivlan Zen, Prabowo menyiapkan 1 Batalyon Kopassus, Batalyon Infanteri Linud 328, Batalyon Infanteri 303, Batalyon Infanteri 321, Batalyon Infanteri 315. Satu batalyon umumnya berkekuatan 700 personel. Meskipun akhirnya kekhawatiran tersebut tidak terbukti, namun memperlihatkan besarnya pengaruh Prabowo di ABRI dan terhadap keputusan seorang Presiden Indonesia pada masa tersebut.
Dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur Pada tahun 1990-an, Prabowo terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia dituduh menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil di Timor Timur. Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Adang Ruchiatna. Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan dan agar Prabowo dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag. Menurut pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.
Prabowo juga diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian Kraras yang terjadi pada tahun 1983 di Timor Timur. Prabowo sendiri membantah dan menyebutnya sebagai tuduhan tak berdasar. Sementara itu, seperti yang tertulis dalam sebuah dokumen yang dibawa dari Dili ke Lisbon pada Juni 1989 oleh seorang pengungsi, dua puluh orang ditembak mati oleh tentara-tentara yang berada di bawah komando Prabowo di wilayah Bere-Coli, Baucau, antara 12 hingga 15 April 1989.
Kontroversi selama periode 1997-1998 Penculikan aktivis Artikel utama: Penculikan aktivis 1997/1998 Pada tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi. Setidaknya 14 orang, termasuk seniman 'Teater Rakyat' Widji Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini sudah meninggal. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut merupakan hal yang benar menurut rezim saat itu. Prabowo hanya mengakui menculik 9 orang aktivis pada saat itu, yang semuanya telah ia kembalikan dalam keadaan hidup. Sementara 13 orang sisanya, ia tidak tahu-menahu. Pernyataan ini dikuatkan oleh Pius Lustrilanang, yang mengaku telah dimintai maaf oleh Prabowo dan kini menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra.
Sementara saat mengumumkan pembebastugasan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa Prabowo dapat diadili karena adanya bukti keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis ini. Namun, Prabowo masih belum diadili atas kasus tersebut hingga sekarang walau anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara. Sementara itu, Prabowo dan koleganya, Sjafrie Syamsuddin, tidak pernah memenuhi Panggilan Komnas HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut. Pengakuan mengejutkan datang dari Kivlan Zen yang pada masa 1998 setia kepada Prabowo. Ia mengaku mengetahui pasti di mana keberadaan 13 orang aktivis yang dipermasalahkan, dan tahu pasti mereka telah dibunuh. Kivlan Zen menantang dibukanya kembali kasus penculikan ini dan dia mengatakan seluruh hal yang diketahuinya. Ia menyatakan operasi penculikan 13 orang tersebut adalah perbutan pihak yang ingin mendiskreditkan Prabowo. Karena pernyataan ini, Komnas HAM didesak untuk membuka kembali penyelidikan atas kasus ini, namun Komnas HAM berkomentar bahwa itu hanyalah pernyataan pribadi Kivlan Zen. Secara resmi pernyataan Kivlan Zen sudah pernah dicatat dalam penyelidikan Komnas HAM dan kini sudah berada di Kejaksaan Agung.
Tuduhan pernyataan pengusiran orang Tionghoa Menurut Friend (2003), saat dampak krisis finansial Asia 1997 memburuk, Prabowo mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung melawan "pengkhianat bangsa". Selain itu, dari wawancara Adam Schwarz dengan Sofjan Wanandi, Prabowo pernah mengatakan pada Sofjan bahwa ia siap "mengusir semua orang Cina meskipun hal itu akan membuat ekonomi Indonesia mundur 20-30 tahun" dan mengatakan "kamu Cina Katolik mencoba menjatuhkan Suharto". Sofjan sendiri membantah pernah berkata bahwa Prabowo akan mengusir semua orang Tionghoa dari Indonesia, dan menyatakan bahwa Schwarz hanya salah persepsi.
Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998 Artikel utama: Kerusuhan Mei 1998 Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta. Bahkan menurut Friend (2003), walaupun kubu Wiranto menekankan bahwa mereka tidak ingin pembantaian Tiananmen terjadi di Jakarta, kubu Prabowo memperingatkan Amien Rais bahwa militer tidak takut akan terjadinya "Tiananmen lain" dan "lautan darah" bila demonstrasi dilanjutkan. Dugaan motif Prabowo adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan. Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut.
Prabowo mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Prabowo mengaku sadar bahwa menghancurkan Tionghoa di Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri. Ia juga menyayangkan Menko Polkam Feisal Tanjung dan Panglima ABRI Wiranto yang menurutnya konsisten menyangkal tuduhan bahwa perintah membuat kerusuhan berasal langsung dari mereka atau Soeharto sebagai Panglima Tinggi. Prabowo meyakini bahwa perintah tersebut tidak dalam satu rangkaian komando karena atasannya senang bekerja secara melompat-lompat dalam berbagai tingkatan. Ia memastikan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh perintah menyiksa orang.
Pembelaan lebih lanjut dari pihak Prabowo adalah dia hanya menjalankan tugasnya sebagai Pangkostrad atas permintaan Panglima Kodam Jaya waktu itu yang mendapat perintah dari Mabes ABRI. Pada waktu itu permintaan Prabowo agar ia difasilitasi pesawat Hercules juga ditolak, sehingga ia terpaksa menggunakan Garuda dan Mandala atas biaya sendiri.
Sementara terkait penembakan mahasiswa dalam peristiwa Trisakti, hasil uji balistik di Belfast, Irlandia Utara, memperlihatkan bahwa peluru tersebut berasal dari senjata milik Gegana, Polri, bukan tipe senjata yang digunakan oleh TNI. Penembakan itu juga tidak mungkin dilakukan oleh sniper karena peluru yang digunakan jenis kaliber 5,56mm, sementara senjata sniper berkaliber 7mm ke atas. Target penembakan juga acak, berbeda dengan pola penembakan sniper yang akan memilih pemimpin demonstrasi atau sasaran strategis tertentu.
Isu kudeta Mei 1998 Pada pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada B.J. Habibie, yang baru saja dilantik sebagai Presiden Indonesia ketiga, bahwa telah terjadi pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan di kediaman Presiden Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga sebagai upaya kudeta dan oleh karena itu atas instruksi Presiden Habibie, Prabowo diberhentikan sebagai Panglima Kostrad.
Di siang hari pada tanggal yang sama, Prabowo dihubungi Markas Besar Angkatan Darat perihal pemberhentiannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo langsung menghadap Presiden Habibie di istana untuk mendapat kepastian pemberhentiannya. Kepada Prabowo, Presiden Habibie mengatakan bahwa pemberhentiannya adalah permintaan langsung dari Soeharto dan ia akan ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat. Sore harinya Prabowo menyerahkan jabatan Panglima Kostrad kepada Pangdiv I Kostrad Mayjen Johny Lumintang.
Prabowo menegaskan bahwa ia yakin bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan pada bulan Mei itu. Namun ia menegaskan, “Keputusan mempercepat pensiun saya adalah sah,” ujarnya. Lebih lanjut Prabowo juga menjelaskan, “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Namun saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”.
Setelah Mei 1998, ia terbang ke Amman, Yordania. Ia diisukan mendapat tawaran status kewarganegaraan dari Abdullah II. Namun tawaran ini ditolaknya. Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo di sekolah militer. Prabowo kembali ke Indonesia pada November 2001.
Aktivisme Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI periode 2004-2009. Selain itu, Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia dan Ikatan Pencak Silat Indonesia.
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Sebagai Ketua Umum APPSI, Prabowo mengajak Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkeliling pasar Cipete, Jakarta Selatan. Pada tanggal 6 Agustus 2008, Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi dan 199 Dewan Pimpinan Daerah tingkat kabupaten.
Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. "Selama ini pedagang pasar tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran", cetus Prabowo.
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Djodi dan Ja'far Hafsah. Pada saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto digantikan oleh DR. Oesman Sapta Odang dan pergantian ini telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-14 . AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011. Terhadap Keputusan Keabsahan Kepengurusan HKTI di bawah kepemimpinan Ketua Umum DR. Oesman Sapta tersebut telah dilakukan gugatan oleh Prabowo Subianto melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terakhir mendapatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 310 K/TUN/2012 tertanggal 23 Juli 2013 yang menolak gugatan Prabowo tersebut.
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo membuka turnamen pencak silat SEA Games 2011 di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI. Prabowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum PB IPSI untuk keempat kalinya pada 18 Desember 2021 di hotel Aston, Sentul.
Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olahraga pencak silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan. Prestasi IPSI sangat moncer di Pesta Olahraga Asia 2018, di mana pencak silat berhasil menyumbang 14 dari 31 emas yang diperoleh kontingen Indonesia.
Menyekolahkan dan merekrut lulusan luar negeri Prabowo dikenal senang menyekolahkan talenta Indonesia ke luar negeri dan juga menawari posisi tinggi kepada mereka yang telah lulus. Salah satu contohnya adalah Sudaryono, sekretarisnya, alumnus SMA Taruna Nusantara yang bersekolah ke Jepang atas biaya Kementrian Pertahanan, namun ditolak saat melamar masuk ke TNI Angkatan Laut. Ia mengajak Sudaryono bergabung dan mendapat posisi penting di lingkaran dalam. Selain itu ia juga berhasil membujuk Dirgayuza yang hampir memulai karier di Australia bergabung dengan Gerindra.
Kontroversi pembebasan Wilfrida Soik Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur menilai, Prabowo berperan besar dalam pembebasan Wilfrida Soik dari hukuman mati di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia. Prabowo menunjuk pengacara Malaysia Tan Sri Mohammad Syafei untuk membela Wilfrida Soik. Wilfrida adalah buruh asal Nusa Tenggara Timur yang diberangkatkan secara ilegal. Wilfrida didakwa hukuman mati karena membunuh majikannya, Yeap Seok Pen pada tanggal 7 Desember 2010.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah meminta Prabowo Subianto tidak mengklaim bebasnya Wilfrida Soik karena hasil kerjanya sendiri. Menurut dia, bebasnya buruh migran Indonesia di Malaysia itu dari ancaman hukuman mati merupakan hasil kerja banyak pihak. Migrant Care dan pemerintah melalui KBRI Malaysia telah mengawal kasus Wilfrida Soik sejak empat tahun. Menurutnya, Migrant Care tak pernah absen untuk menemani Wilfrida dalam sidang sejak 2010. Mereka pun mendorong agar KBRI menyiapkan pengacara dan penerjemah untuk TKI asal Atambua itu. Mereka berupaya meyakinkan bahwa Wilfrida masih tergolong anak-anak saat peristiwa pembunuhan terjadi dan merupakan korban perdagangan manusia. Sedangkan Prabowo, menurut Anis, baru ikut membantu belakangan dengan mengirim advokat Muhammad Shafee Abdullah untuk mendampingi sidang Wilfrida, sehingga menambah jumlah pengacara yang sudah disediakan KBRI.
Penghargaan Tanda Kehormatan Prabowo mendapatkan sejumlah tanda kehormatan atas prestasi dan jasanya baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya:
Informasi lebih lanjut Dada kanan, Dada kiri ... Informasi lebih lanjut Brevet Kehormatan ...
Kehidupan pribadi Keluarga Pada bulan Mei 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi, putri Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Pasangan ini dikaruniai seorang anak, Ragowo Hediprasetyo (Didit). Keduanya berpisah pada tahun 1998, tak lama setelah Orde Baru tumbang. Didiet tumbuh dan besar di Boston, Amerika Serikat, dan berprofesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis.
Citra pribadi Kemeja khaki atau putih berkantong empat menjadi ciri khas penampilan Prabowo. Saat kampanye pemilihan umum, Prabowo memiliki tampilan unik yang mudah dikenali dengan baju warna khaki dengan banyak kantong. Ia sendiri menyatakan menyukai setelan ini karena alasan kepraktisan. Prabowo mulai sering mengenakannya saat berpasangan dengan Megawati di pemilihan umum presiden 2009.
Selain pakaian khaki, ia juga sangat dikenal akibat kampanyenya di Gelora Bung Karno yang menggunakan kuda. Penampilannya ini membuat ia banyak dibahas di media sosial.
Gelar kehormatan Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota marga Lumban Tobing. Selain itu, adiknya Hashim Djojohadikusumo juga diterima sebagai anggota marga tersebut. Penganugerahan marga tersebut difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban Tobing (PPSLB) dan berlangsung di Danau Toba Convention Center, Medan.
Pada 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar adat Tongkonan dari masyarakat adat desa Siguntu, Rantepao, Toraja Utara. Pemberian gelar adat yang dibarengi dengan upacara duka Rambu Solo' disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayor Jenderal Muhammad Nizam, Bupati Tanah Toraja Theofilus Allorerung, Bupati Toraja Utara Frederik Batti' Sorring, beserta ribuan warga setempat.
Sahabat Santri Indonesia Potret Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia, Prabowo Subianto saat Simbolisasi gelar kehormatan Sahabat Santri dari KH. Hasan Mutawakkil 'Alallah Pimpinan Pesantren Zainul Hasan Genggong, 2024. Pada Hari Selasa, 02 Jan 2024 13:49 WIB, Menerima Gelar sebagai Sahabat santri Indonesia dari Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo,
Karya tulis Prabowo menandatangani buku Paradoks Indonesia karyanya. Dalam buku ini, Prabowo membahas kekayaan Indonesia yang terus mengalir ke luar negeri, dan demokrasi Indonesia yang dapat dikuasai pemodal besar. Kegemaran Prabowo menulis tampak sejak SMA, saat ia menjadi editor majalah SMA American School in London. Berikut ini adalah sejumlah buku yang ditulis oleh Prabowo:
Subianto, Prabowo (1998). Komando: Mengabdi Kepada Negara dan Bangsa. Perpustakaan Nasional. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-05-07. Subianto, Prabowo (2004). Kembalikan Indonesia: Haluan Baru Keluar dari Kemelut Bangsa. Pustaka Sinar Harapan. ISBN 9789794168165. Subianto, Prabowo (2009). Membangun Kembali Indonesia Raya: Haluan Baru Menuju Kemakmuran. Institut Garuda Nusantara. ISBN 9789791953306. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-24. Subianto, Prabowo (2013). Wahadyo, Agus, ed. Surat untuk sahabat. Mediakita. ISBN 9789797944322. Subianto, Prabowo (2017). Paradoks Indonesia. Jakarta: Koperasi Garudayaksa Nusantara. ISBN 978-602-61076-0-2. Subianto, Prabowo (2021). Kepemimpinan Militer. PT Media Pandu Bangsa. ISBN 9786025154133. Subianto, Prabowo (2022). Kepemimpinan Militer. 1. PT Media Pandu Bangsa. ISBN 9786025154188. Subianto, Prabowo (2022). Kepemimpinan Militer. 2. PT Media Pandu Bangsa. ISBN 9786025154195. Subianto, Prabowo (2021). Paradoks Indonesia dan Solusinya. Jakarta: PT Media Pandu Bangsa. ISBN 978-602-51541-5-7. Lihat pula Gibran Rakabuming Raka Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 Koalisi Indonesia Maju Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 Referensi Pranala luar MENGENAI ARTIKEL INI Semua riwayat suntingan Disunting hari ini Lihat halaman pembicaraan Diskusikan perbaikan untuk artikel ini BACA LEBIH LANJUT Daftar aksi Koalisi Merah Putih Berikut ini adalah daftar aksi Koalisi Merah Putih sejak pendiriannya menjelang Pemilu 2014 hingga berlangsungnya Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK, Periode 2014-2019. Gibran Rakabuming Raka Wali Kota Surakarta Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 Pemilihan umum Presiden Indonesia yang ke-4 Konten tersedia di bawah CC BY-SA 4.0 kecuali dinyatakan lain. Lihat artikel di peramban Ricocra (bicara) 11 Februari 2024 23.48 (UTC) Rico crasela 19 (bicara) 12 Februari 2024 02.13 (UTC)