Wikipedia

Partai Demokrat

partai politik di Indonesia
Revisi sejak 18 Maret 2024 16.06 oleh Natsuikomin (bicara | kontrib) (Rapikan)
Halaman ini berisi artikel tentang partai yang dibentuk di Indonesia. Untuk partai di Amerika Serikat, lihat Partai Demokrat (Amerika Serikat).
Untuk partai bernama sama, lihat Daftar Partai Demokrat.

Partai Demokrat atau secara umum disingkat dengan PD[2] adalah sebuah partai politik di Indonesia. Slogan partai ialah "Nasionalis, Religius".[4] Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono.[2] Dia sendiri tidak ikut serta secara langsung dalam pembentukan partai tersebut, meski istrinya Ani Yudhoyono mengaku menduduki posisi pimpinan. Partai ini dibentuk oleh kalangan intelektual dan akademisi.[2]

Partai Demokrat
Ketua umumAgus Harimurti Yudhoyono
Sekretaris JenderalTeuku Riefky Harsa
Ketua Fraksi di DPREdhie Baskoro Yudhoyono
Dibentuk9 September 2001; 23 tahun lalu (2001-09-09)
Kantor pusatJl. Proklamasi No. 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320
IdeologiPancasila[1][2]
Nasionalisme Indonesia[3]
Liberalisme ekonomi[3]
Religiusitas pluralis[2][4]
Sekularisme[2][3]
Konstitusionalisme
Populisme[butuh rujukan]
Posisi politikTengah[3] ke kanan-tengah
HimneMars Partai Demokrat
Kursi di DPR
54 / 575
Kursi di DPRD I
219 / 2.232
Kursi di DPRD II
1.584 / 17.340
Situs web
demokrat.or.id

Pada Kongres IV Partai Demokrat yang diadakan di Hotel Shangri-La, Surabaya, 12 Mei 2015, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2015–2020.[5]

Sejarah

Awal Berdirinya Partai Demokrat

Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001 mengakibatkan terpilihnya Megawati Sukarnoputri sebagai presiden Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan wakil presiden. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), calon presiden, kalah dari Hamzah Haz. Popularitas Yudhoyono, yang terlihat dalam pencalonannya sebagai wakil presiden, mendorong pendukungnya, Vence Rumangkang, untuk mengusulkan pembentukan partai pada pemilu 2004. Yudhoyono menyetujui dan melimpahkan pembentukan partai kepada Rumangkang. SBY sendiri tidak ikut serta secara langsung dalam pembentukan partai tersebut, meski istrinya Ani Yudhoyono mengklaim posisi kepemimpinan. Partai ini dibentuk oleh kalangan intelektual dan akademisi.[2]

Pada tanggal 12-19 Agustus 2001, Rumangkang, atas masukan SBY, menyelesaikan garis besar partai. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya teknis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh Vence Rumangkang.[6] Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang-Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka Vence Rumangkang meminta Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh Vence Rumangkang.[7]

Pada tanggal 9 September 2001 (ulang tahun SBY ke-52), Partai Demokrat dideklarasikan, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 September 2001, dan Subur Budhisantoso terpilih sebagai ketua partai. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.[7]

2004-2014: Pemerintahan SBY & Kejayaan Pemilu

Partai ini meraih 7,5% suara dan meraih 57 dari 560 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pemilu legislatif 2004 dan menduduki peringkat kelima secara keseluruhan. Partai Demokrat mencalonkan Yudhoyono sebagai calon presidennya, dan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Dalam hal ini, mereka juga didukung oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Yudhoyono dan Kalla memenangkan pemilu putaran pertama pada bulan Juli 2004 dengan perolehan 33,6% suara dan kemudian meraih 60,1% pada putaran kedua, sehingga mengamankan terpilihnya Yudhoyono sebagai presiden. Pada bulan Mei 2005, partai tersebut mengadakan kongres partai pertamanya, di mana Hadi Utomo terpilih sebagai ketuanya. Meski demikian, kekuasaan tertinggi di Partai tetap berada di tangan Yudhoyono, yang terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina.

Partai ini menduduki peringkat pertama pada pemilu legislatif tahun 2009 dengan perolehan 20,9% suara, menjadikannya partai terbesar di DPR, dengan perolehan 148 kursi, atau hanya seperempat dari total keseluruhan suara.[8] SBY memenangkan pemilu presiden 2009, dengan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sebagai calon wakil presiden, dengan perolehan total 60,8% pada putaran pertama pemilihan sistem putaran kedua, mengalahkan mantan presiden Megawati dan wakil presiden petahana Jusuf Kalla. Pasca pengunduran diri Anas Urbaningrum, partai tersebut menggelar kongres luar biasa pada 30 Maret 2013 di Bali untuk mengisi kursi ketua. SBY mencalonkan diri tanpa lawan dan terpilih dengan suara bulat setelah tidak ada anggota partai lain yang memutuskan untuk mencalonkan diri.[9] Susilo Bambang Yudhoyono juga memilih Syarief Hasan sebagai Ketua Harian DPP Demokrat. Syarief Hasan di Kabinet Indonesia Bersatu II juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM.[10] Sementara, Marzuki Alie ditunjuk sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi yang sebelumnya dijabat Anas Urbaningrum. Adapun Ketua Harian Dewan Pembina dijabat oleh E.E. Mangindaan (Menteri Perhubungan).[11]

Dalam upaya menyiapkan diri dalam pemilihan umum 2014, Partai Demokrat menyelenggarakan konvensi calon presiden dalam upaya mencari pegganti SBY. Komite Konvensi Calon Presiden dibentuk pada tanggal 11 Agustus 2013[12] dengan Maftuh Basyuni sebagai ketuanya.[13] Pada tanggal 16 Mei 2014, Partai Demokrat mengumumkan bahwa konvensi ini telah dimenangkan oleh Dahlan Iskan.[14]Menurut Maftuh Basyuni, pemenang dipilih berdasarkan hasil survei mengenai elektabilitas para peserta.[14]

2014-2020: Transisi dari SBY ke AHY

Untuk pemilu legislatif tahun 2014, partai tersebut menargetkan 15% suara nasional, lebih rendah dibandingkan perolehan suara pada tahun 2009. Salah satu alasan partai tersebut memperkirakan perolehan suara mereka akan kalah adalah karena SBY tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden, setelah menjalani dua masa jabatan yang diperbolehkan dalam konstitusi.[15] Namun, partai tersebut hanya meraih 10,19%, kehilangan lebih dari separuh kursinya di badan legislatif. Dikarenakan tidak melewati ambang batas 20% untuk mencalonkan presiden tanpa berkoalisi, pemenang konvensi partai 2013 Dahlan Iskan tidak jadi dicalonkan.[16] Meskipun pada awalnya bersikap "netral", Partai Demokrat pada akhirnya memutuskan untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada tanggal 30 Juni 2014.[17]

Pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017, Partai Demokrat mengusung putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. Ia diusung oleh koalisi 4 partai politik yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dan berpasangan dengan Sylviana Murni. Namun, AHY kalah melawan Anies Baswedan.

Pada 17 Februari 2018, dalam upaya mempersiapkan partai, SBY mengukuhkan AHY sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pemilukada 2018 dan Pemilu 2019. Sebagai Kogasma, AHY dipercaya memimpin upaya pemenangan Partai Demokrat pada Pemilukada 2018 dan Pemilu Legislatif 2019.[18] AHY menjadi juru kampanye Partai Demokrat dan mengonsolidasikan kader-kader di daerah guna memenangkan calon yang diusung oleh Partai Demokrat pada Pemilukada 2018. Partai Demokrat berhasil mencapai target awal 35 persen dari 171 pemilihan.

Untuk pemilu legislatif 2019, partai awalnya menetapkan target 15%, namun kemudian mengubah target menjadi 10% suara nasional.[19] Partai tersebut berhasil memperoleh 7,77% suara, kehilangan beberapa kursi di badan legislatif.[20] Pada Pilpres 2019, Partai Demokrat berkoalisi dengan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Sandi.[21]

2020-sekarang: AHY sebagai Ketua Umum & Dualisme Partai

Pada 15 Maret 2020, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2025[22] menggantikan ayahnya pada Kongres V di Jakarta.[23] Setelah ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, AHY langsung menggerakkan seluruh elemen dan struktur partainya dari mulai pusat sampai daerah untuk bergerak membantu masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Gerakan ini sangat masif, karena selama masa pandemi para kader dan pengurus Demokrat secara gotong royong menyalurkan masyarakat dengan total nilai bantuan hampir 200 Miliar Rupiah.

Namun, masa awal kepemimpinan AHY tertimpa krisis dualisme partai. Pada 5 Maret 2021, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa di Deli Serdang setelah mengalahkan Marzuki Alie. Nama keduanya diajukan peserta Kongres Luar Biasa dalam sidang yang dilakukan. Namun saat Pimpinan Sidang, Jhoni Allen membacakan voting, dukungan peserta Kongres Luar Biasa lebih banyak diberikan kepada Moeldoko. "Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen. Kongres Luar Biasa tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR RI, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025. "Sehingga dengan keputusan ini, maka AHY dinyatakan demisioner," ujarnya.[24] Namun Ketua Umum DPP Partai Demokrat versi Kongres V Jakarta yang sah, AHY menegaskan bahwa pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional karena tidak berdasarkan konstitusi partai[25]

Memasuki awal tahun 2023, Partai Demokrat memilih mencalonkan Anies Baswedan untuk menjadi capres Pemilu 2024.[26][27] Selain itu, Demokrat juga menominasikan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pendampingnya.[28] Partai Demokrat resmi menetapkan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden pada 3 Februari 2023.[29] Bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera dan NasDem, ketiga partai pengusung Anies tersebut membentuk Koalisi Perubahan. Di saat yang bersamaan, muncul spekulasi apabila Agus tidak dipilih sebagai pendamping Anies, maka Koalisi Perubahan tidak akan terbentuk yang disebabkan batalnya Demokrat untuk menjalin kesepakatan koalisi.[30]

Identitas Politik

Ideologi Partai

Undang-Undang Partai Politik Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik diperbolehkan mencantumkan ciri-ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi politiknya, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.[31] Sesuai Pasal 2 dan 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Partai Demokrat berlandaskan Pancasila dan menganut ideologi “religius-nasionalis”. Mereka memandang upaya untuk membenturkan nasionalisme dan agama sebagai tindakan yang salah dan menyesatkan.[32] Pandangan ahli mengenai orientasi politik partai berbeda-beda. Para akademisi dan pengamat dalam negeri mengklasifikasikannya sebagai partai nasionalis,[33] sementara pakar politik internasional mengklasifikasikannya sebagai partai nasionalis-sekuler[34] atau nasionalis-liberal.[35] Kecenderungan politiknya digambarkan sebagai sentris[34][36] atau moderat-kanan.[37]

Visi Partai

Menurut halaman internet resmi Partai Demokrat, ada dua jenis visi partai, yakni visi untuk Indonesia dan visi partai. Visi partai untuk Indonesia adalah Indonesia sebagai negara maju pada abad 21, negara kuat pada tahun 2045, dan menjadi negara emerging economy pada tahun 2030.[38] Sementara itu, visi Partai Demokrat pada masa depan ialah menjadi partai masa depan yang:

  1. Kuat, berintegritas dan berkapasitas.
  2. Relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman.
  3. Konsisten pada nilai, idealisme dan platform perjuangan partai yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, kesejahteraan, demokrasi dan kelestarian lingkungan.
  4. Menyatu dengan rakyat dan terus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.
  5. Mempertahankan jati diri sebagai partai Nasionalis-Religius, Partai Terbuka, Partai Tengah, Partai Pluralis dan Partai Pro Rakyat Kecil.

Misi Partai

Sebagai salah satu kekuatan politik nasional, Partai Demokrat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan bernegara dan pembangunan nasional, menuju terwujudnya Indonesia yang makin maju, makin damai, makin adil, makin sejahtera dan makin demokratis.[38] Sebagai partai politik, Partai Demokrat mengembani visi misi sebagai berikut:

  1. Memenangkan pemilihan umum pada tingkat nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden.
  2. Memenangkan pemilihan umum tingkat daerah, baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah.
  3. Mempersiapkan kader-kader Demokrat untuk maju sebagai peserta pemilihan umum, baik pusat maupun daerah, baik legislatif maupun eksekutif.
  4. Menjalin komunikasi secara berkelanjutan dengan rakyat guna mengetahui persoalan, harapan dan aspirasi mereka, untuk selanjutnya diperjuangkan di berbagai medan pengabdian dan penugasan partai.
  5. Menjalankan kehidupan internal partai sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga, menuju masa depan Partai Demokrat yang makin kuat, makin modern, makin dicintai rakyat dan makin kontributif bagi pembangunan bangsa.

Ketua umum

No Potret Ketua Umum Awal Jabatan Akhir Jabatan Periode
1
  Subur Budhisantoso
(1937-)
10 September 2001
23 Mei 2005
1
2
Hadi Utomo
(1945-2017)
23 Mei 2005
23 Mei 2010
2
3
  Anas Urbaningrum
(1969-)
23 Mei 2010
23 Februari 2013
3
4
  Susilo Bambang Yudhoyono
(1949-)
30 Maret 2013[39]
12 Mei 2015
12 Mei 2015[40]
15 Maret 2020
4
5
  Agus Harimurti Yudhoyono
(1978-)
15 Maret 2020
Petahana
5

Kontroversi

Kader bermasalah

Hal ini mengemuka setelah Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dijadikan tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet di Palembang. M. Nazaruddin bahkan sempat diburu interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menerima fee suap dari proyek SEA Games 2011[41] yang akhirnya menghasilkan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai. Tak ayal, Andi Malarangeng pun mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang,[42] sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi[43] yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Februari 2013 atas kasus gratifikasi mobil.[44] Pada tanggal 23 Februari 2013 Anas mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum. Namun, ia menjelaskan bahwa tanpa pakta integritas pun, ia punya kesadaran untuk mundur.[45] Angelina Sondakh juga ikut terseret sebagai tersangka sejumlah kasus korupsi.

#ShameOnYouSBY

Kemunculan tagar ShameOnYouSBY dan beberapa tagar lainnya di Twitter yang menyerang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat terjadi akibat keluarnya (walk out) sebagian besar anggota Fraksi Partai Demokrat pada saat sidang paripurna pengesahan UU Pilkada yang berakibat pada dipilihnya kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[46]

Konflik internal 2021

Pada 5 Maret 2021, beberapa anggota Partai Demokrat menyelenggarakan kongres luar biasa untuk menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai.[47] Hal ini bertentangan dengan hasil dari Kongres Partai Demokrat tahun 2020 yang menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum periode 2020 hingga 2025.[47][22] Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa pemerintah menganggap Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum dari Partai Demokrat berdasarkan AD/ART yang diserahkan pada tahun 2020.[48]

Perolehan Suara

Pemilihan umum legislatif

Pemilihan umum legislatif 2004

Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Dengan perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Menjelang Pemilu 2004, popularitas partai ini cukup terdongkrak dengan naiknya popularitas Yudhoyono waktu itu. Bersama PKS, partai ini menjadi the rising star pada pemilu kedua di Era Reformasi itu. Popularitas partai ini terutama berada di kota-kota besar, dan di wilayah bekas Karesidenan Madiun, tempat Yudhoyono berasal.

Pemilihan umum legislatif 2009

Dari hasil Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi Pemenang Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%). Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang pada pemilu sebelumnya tidak terjadi, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Pemilihan umum legislatif 2014

Pada Pemilu 2014, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat merosot drastis dari posisi pertama pada 2009, menjadi posisi keempat dari 10 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 10,19% suara nasional (12.728.913). Perolehan itu disebut-sebut karena kasus beberapa kader partai yang terkait masalah hukum yang membuat citra Partai Demokrat menurun di mata publik.

Pemilihan umum legislatif 2019

Pada Pemilu 2019, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat menurun dari posisi keempat pada 2014, menjadi posisi ketujuh dari 9 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 7,77% suara nasional (10.876.507).

Pemilu Total kursi Total pemilihan Persentase Hasil Status Ketua
2004
57 / 550
 8.455.225 7.45% Partai baru Koalisi Pemerintah Subur Budhisantoso
2009
150 / 560
 21.703.137 20,40%  95 kursi Koalisi Pemerintah Hadi Utomo
2014
61 / 560
 12.728.913 10,19%  61 kursi Oposisi Anas Urbaningrum digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono
2019
54 / 575
 10.876.507 7,77%  7 kursi Oposisi Susilo Bambang Yudhoyono berhalangan dan memberikan mandat kepada Agus Harimurti Yudhoyono

Pemilihan Presiden

Pemilu Nomor Urut Calon Presiden Calon Wakil Presiden Putaran 1

(Total suara)

% Hasil Putaran 2

(Total suara)

% Hasil
2004 4 Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla 39,838,184 33.57% Putaran 69,266,350 60.62% Terpilih Y
2009 2 Susilo Bambang Yudhoyono Boediono 73,874,562 60.80% Terpilih Y
2014 1 Prabowo Subianto[49] Hatta Rajasa 62,576,444 46.85% Kalah  T
2019 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno 68,650,239 44.50% Kalah  T
2024 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka

*Nota: Cetak tebal mengindikasikan kader partai

Lihat pula

Galeri foto

  •  
    Foto Yudhoyono saat mengkampanyekan Partai Demokrat, 2004.
  •  
    Rapat Kepemimpinan Nasional 2018 yang dihadiri Presiden Jokowi.

Referensi

  1. ^ Nainggolan, Bestian; Wahyu, Yohan (2016). Partai Politik Indonesia 1999–2019. Jakarta: Kompas Media Nusantara. hlm. 151. ISBN 978-602-412-005-4. 
  2. ^ a b c d e f g Ananta, Aris; Arifin, Evi Nurvidya; Suryadinata, Leo (2005). Emerging Democracy in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 23–24. ISBN 981-230-323-5. 
  3. ^ a b c d Bulkin, Nadia (24 October 2013). "Indonesia's Political Parties" (dalam bahasa Inggris). Carnegie Endowment for International Peace. Diakses tanggal 2024-03-02. 
  4. ^ a b Aspinall, Edward; Fossati, Diego; Muhtadi, Burhanuddin; Warburton, Eve (24 April 2018). "Mapping the Indonesian political spectrum" (dalam bahasa Inggris). New Mandala. Diakses tanggal 2024-03-02. 
  5. ^ Fakhrana, Rinaldy Sofwan (12 Mei 2015). "Sah, SBY Nakhodai Partai Demokrat Periode 2015-2020". CNN Indonesia. CNNIndonesia.com. Diakses tanggal 12 Mei 2015. 
  6. ^ Sahara, Wahyuni (2021-09-09). "Sejarah Partai Demokrat... Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  7. ^ a b dudirmd. "Sejarah". Partai Demokrat (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-03-06. 
  8. ^ "KPU Ubah Perolehan Kursi Parpol di DPR". web.archive.org. 2014-10-06. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  9. ^ Ahmad Toriq (30 Maret 2013). "Jadi Ketum PD, SBY Salami Ratusan Kader PD". detikcom. Detik.com. Diakses tanggal 30 Maret 2013. 
  10. ^ Asril, Sabrina (31 Maret 2013). Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "SBY Tunjuk Syarief Hasan Jadi Ketua Harian Demokrat". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 31 Maret 2013. 
  11. ^ Asril, Sabrina (31 Maret 2013). Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Rangkap Jabatan, EE Mangindaan Yakin Bisa Bagi Waktu". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 31 Maret 2013. 
  12. ^ "Ini 11 capres peserta konvensi Partai Demokrat". merdeka.com. 2013-08-30. Diakses tanggal 2024-03-08. 
  13. ^ Inilah Hasil Konvensi Capres Partai Demokrat Diarsipkan 2017-12-01 di Wayback Machine., dari situs Partai Demokrat, 16 Mei 2014, diakses 27 November 2017.
  14. ^ a b Inilah Hasil Konvensi Capres Partai Demokrat Diarsipkan 2017-12-01 di Wayback Machine., dari situs Partai Demokrat, 16 Mei 2014, diakses 27 November 2017.
  15. ^ Tim Penelitian dan Pengembangan Kompas, ed. (2016). Partai politik Indonesia, 1999-2019: konsentrasi dan dekonsentrasi kuasa. Kompaspedia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. ISBN 978-602-412-005-4. 
  16. ^ Erwida Maulia, Erwin Sihombing & Robertus Wardhi, Golkar Party, Democrats Leave Coalition Puzzle Unsolved, The Jakarta Post, 18 Mei 2014, diakses 27 November 2017.
  17. ^ Rahmat Fiansyah, Kompas: Partai Demokrat resmi dukung Prabowo-Hatta, dari situs Kompas, 30 Juni 2014, diakses 27 November 2017.
  18. ^ Media, Kompas Cyber (2018-02-17). "SBY Kukuhkan Agus Yudhoyono Sebagai Kogasma Demokrat untuk Pilpres 2019". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  19. ^ Dariyanto, Erwin. "Pakai Strategi Rel Ganda, AHY Revisi Target Suara Demokrat". detiknews. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  20. ^ Putri, Zunita. "KPU Tetapkan Hasil Pileg 2019: PDIP Juara, Disusul Gerindra-Golkar". detiknews. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  21. ^ "BREAKING NEWS: Sah, Demokrat ke Koalisi Prabowo | indopos.co.id". web.archive.org. 2018-07-25. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  22. ^ a b Maharani, Tsarina (16 April 2020). Galih, Bayu, ed. "Dipimpin AHY, Ini Struktur Kepengurusan DPP Partai Demokrat 2020-2025". Kompas.com. kompas.com. Diakses tanggal 16 April 2020. 
  23. ^ "AHY Terpilih Aklamasi Jadi Ketum Demokrat 2020-2025". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2021-12-08. 
  24. ^ Sitorus, Nur Aprilliana Br. (2021-03-05). Noor, Chandra Hamdani, ed. "Moeldoko terpilih jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB". ANTARA News. Diakses tanggal 2022-02-05. 
  25. ^ Budilaksono, Imam. Noor, Chandra Hamdani, ed. "AHY: KLB dilakukan ilegal dan inkonstitusional". ANTARA News. Diakses tanggal 2022-02-05. 
  26. ^ Media, Kompas Cyber (2023-02-22). "AHY Sebut Demokrat Telah Resmi Usung Anies sebagai Capres". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  27. ^ Febriyan (2023-02-24). "Sudah Resmi Dukung Anies Baswedan, Demokrat: Deklarasi Koalisi Perubahan Tunggu Timing yang Tepat". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-03-06. 
  28. ^ Luxiana, Kadek Melda. "Demokrat Harap AHY Jadi Cawapres Anies, PKS Ajukan Aher". detiknews. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  29. ^ "Demokrat Resmi Deklarasikan Anies Baswedan Capres 2024". Republika Online. 2023-03-02. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  30. ^ "NasDem: Kalau Demokrat Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies, Koalisi Pasti Bubar". KOMPAS.tv. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  31. ^ Saifulloh, Putra Perdana Ahmad (2016). "Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia". Pandecta Research Law Journal. 11 (2): 174–188. doi:10.15294/pandecta.v11i2.9276. ISSN 2337-5418. 
  32. ^ "Transcending personality politics - Inside Indonesia: The peoples and cultures of Indonesia". www.insideindonesia.org. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  33. ^ "How Different Are Political Parties in Indonesia From One Another?". Jakarta Globe. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  34. ^ a b "Indonesia's Political Parties - Carnegie Endowment for International Peace". web.archive.org. 2021-08-14. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  35. ^ "Indonesia has made its vote". Foundation Office Indonesia and East Timor (dalam bahasa Inggris). 2009-05-06. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  36. ^ Kwok, Yenni (2017-02-15). "Jakarta Elections Seen as Barometer of Indonesian Secularism". TIME (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-03-06. 
  37. ^ "Partai Demokrat (PD)". Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA. Diakses tanggal 2024-03-06. 
  38. ^ a b dudirmd. "Visi & Misi". Partai Demokrat (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-03-06. 
  39. ^ Asril, Sabrina (30 Maret 2013). Auliani, Palupi Annisa, ed. "Aklamasi! SBY Ketua Umum Partai Demokrat". Kompas.com. Diakses tanggal 30 Maret 2013. 
  40. ^ Elvan Dany Sutrisno - (13 Mei 2015). "SBY Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PD, PAN Ucapkan Selamat". detikcom. detik.com. Diakses tanggal 13 Mei 2015. 
  41. ^ KGI (26 Desember 2011). "Siapa Muhammad Nazaruddin?". SkalaNews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-24. Diakses tanggal 26 Desember 2011. 
  42. ^ "Tersangka, Andi Mallarangeng Mundur dari Jabatan Menpora". Kompas.com. Kompas.com. 7 Desember 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-04-08. Diakses tanggal 7 Desember 2012. 
  43. ^ Revianur, Aditya (14 Februari 2013). Wahono, Tri, ed. "Anas Tanda Tangani Pakta Integritas". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 14 Februari 2013. 
  44. ^ Ira Sasmita (22 Februari 2013). "Anas Tersangka, Ini Pernyataan Majelis Tinggi Partai". Republika Online. Diakses tanggal 22 Februari 2013. 
  45. ^ Gatra, Sandro (23 Februari 2013). Wahono, Tri, ed. "Anas Mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 23 Februari 2013. 
  46. ^ Hastag ShameOnYouSBY tembus lebih dari 250 ribu kicauan
  47. ^ a b Lubis, Ahmad Arfah Fansuri. "KLB Demokrat di Sumut Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum!". detikcom. Diakses tanggal 2021-03-08. 
  48. ^ Yahya, Achmad Nasrudin (2021-03-07). Galih, Bayu, ed. "Mahfud: AHY Ketum Demokrat Berdasarkan AD/ART 2020 di Kemenkumham". Kompas.com. Diakses tanggal 2021-03-09. 
  49. ^ Fiansyah, Rahmat (30 June 2014). "Partai Demokrat Resmi Dukung Prabowo-Hatta". Kompas.com. Diakses tanggal 1 August 2018. 

Lihat juga

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Partai_Demokrat&oldid=25450564"