Negara Yahudi dan Demokratis
" Negara Yahudi dan demokratis " adalah definisi hukum Israel mengenai sifat dan karakter Negara Israel . Sifat " Yahudi " pertama kali didefinisikan dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel pada bulan Mei 1948 (lihat negara Yahudi dan tanah air Yahudi ). Karakter “ demokratis ” pertama kali secara resmi ditambahkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Israel: Knesset, yang disahkan pada tahun 1985 (amandemen 9, klausul 7A).
Banyak pakar dan pengamat politik yang memperdebatkan definisi tersebut, khususnya apakah istilah-istilah tersebut saling bertentangan atau saling melengkapi.[1] Menurut penulis dan jurnalis Israel Yossi Klein Halevi, "Israel didasarkan pada dua identitas yang tidak dapat dinegosiasikan. Tanah air semua orang Yahudi, baik mereka warga negara Israel atau bukan , dan negara seluruh warganya, baik atau tidak bukan mereka orang Yahudi."[2]
Latar belakang
Negara Yahudi
Deklarasi Kemerdekaan Israel mengidentifikasi Israel sebagai " negara Yahudi "[3] dalam arti bahwa, sebagai sebuah etnis,[4] orang Yahudi dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di tanah air mereka. Namun, hal ini tidak memberikan status khusus pada agama etnis Yahudi Yudaisme dibandingkan agama lain dan juga tidak menyangkal hak minoritas.[5]
Negara demokratis
Kata "Demokratis" tidak ada di seluruh Deklarasi Kemerdekaan Israel. Namun, deklarasi tersebut menyatakan niat untuk:
Menjamin persamaan hak-hak sosial dan politik bagi semua penduduknya tanpa memandang agama, ras atau jenis kelamin: Hal ini akan menjamin kebebasan beragama, hati nurani, bahasa, pendidikan, dan budaya; itu akan menjaga Tempat Suci semua agama; dan akan setia pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.[6]
dan mengajukan banding ke:
penduduk Arab di Negara Israel untuk menjaga perdamaian dan berpartisipasi dalam pembangunan Negara berdasarkan kewarganegaraan penuh dan setara serta keterwakilan di semua lembaga sementara dan permanen.[7]
Undang-undang Dasar tahun 1985
Karena tidak ada konstitusi yang disahkan pada tahun 1985, Mahkamah Agung memutuskan bahwa dokumen Deklarasi Kemerdekaan adalah prinsip panduan masyarakat Israel dan negaranya,[8] timbul kebutuhan untuk mendefinisikan secara hukum sifat Yahudi dan karakter Demokrat Negara Israel. . Pada pemilu Knesset tahun 1984 , muncul gagasan-gagasan keagamaan yang bertujuan untuk menghapuskan karakter demokrasi Israel, dan menggantinya dengan negara Halachic yang teokratis, dan dengan demikian pada sidang Knesset yang kesebelas , dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar: Knesset disahkan. (berlaku efektif sejak Knesset Kedua Belas), yang menetapkan bahwa:
7A. Sebuah daftar calon tidak boleh berpartisipasi dalam pemilihan Knesset, jika tujuan atau tindakan dari daftar tersebut, secara tersurat atau tersirat, mencakup salah satu dari hal berikut:
(1) penyangkalan terhadap eksistensi Negara Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis;
(2) hasutan rasisme;
(3) dukungan terhadap perjuangan bersenjata oleh negara musuh atau organisasi teroris melawan Negara Israel.
— Hukum Dasar: Knesset (1985)[9]
Penggunaan selanjutnya
Sejak saat itu definisi "negara Yahudi dan demokratis" digunakan dalam Hukum Dasar tambahan Israel: Hukum Dasar: Martabat dan Kebebasan Manusia dan Hukum Dasar: Kebebasan Pekerjaan , yang disahkan pada tahun 1992, dan diamandemen pada tahun 1994. Undang-undang ini secara khusus menyatakan bahwa:
1. Tujuan Undang-Undang Dasar ini adalah untuk melindungi martabat dan kebebasan manusia, guna menetapkan dalam Undang-Undang Dasar nilai-nilai Negara Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis.
— Hukum Dasar: Martabat dan Kebebasan Manusia[10]
2. Tujuan Undang-Undang Dasar ini adalah untuk melindungi kebebasan pendudukan, guna menetapkan dalam Undang-Undang Dasar nilai-nilai Negara Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis.
— Hukum Dasar: Kebebasan Pekerjaan (1994)[11]
Debat publik
Sebagai bagian dari proyek penyusunan konstitusi Israel oleh Institut Demokrasi Israel (IDI) yang dipimpin oleh mantan Ketua Hakim Aharon Barak , karakter Yahudi dan demokratis negara tersebut digambarkan sebagai berikut:
Negara Israel adalah negara Yahudi dalam dua arti berikut: ini adalah kerangka politik di mana hak orang Yahudi untuk menentukan nasib sendiri diwujudkan dan merupakan "negara-bangsa Yahudi". Syarat pertama dan penting untuk menjadi negara Yahudi dan demokratis adalah mayoritas orang Yahudi di negara tersebut. Atribut Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis disampaikan melalui aspek Zionisme dan warisan Yahudi; pertama dan terpenting, setiap orang Yahudi mempunyai hak untuk berimigrasi ke Negara Israel. Aspek lainnya adalah bahasa Ibrani menjadi bahasa resmi utama negara dan merupakan hubungan erat dengan budaya Yahudi dalam kehidupan publik. Di sisi lain, karakterisasi Negara sebagai Negara Yahudi tidak dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan tambahan kepada warga negara Yahudi dan tidak mewajibkan penerapan persyaratan keagamaan oleh hukum negara.
Negara Israel bersifat demokratis dalam pengertian berikut: yang berdaulat adalah seluruh komunitas warga negara (dan hanya negara itu sendiri), tanpa memandang asal etnis dan negaranya. Pada hakekatnya karakter negara sebagai negara demokrasi diwujudkan dalam dua prinsip dasar: yang pertama adalah pengakuan terhadap martabat man qua man, dan yang kedua, yang berasal dari prinsip pertama, adalah pengakuan terhadap nilai-nilai kesetaraan. dan toleransi. Pengaturan mengenai pemilu yang bebas dan setara , pengakuan terhadap hak asasi manusia , termasuk martabat dan kesetaraan , pemisahan kekuasaan , supremasi hukum , dan peradilan yang independen , semuanya diambil dari prinsip-prinsip ini. Prinsip dasar demokrasi mensyaratkan perlakuan yang sama terhadap semua orang yang termasuk sebagai warga negara, tanpa memandang afiliasi etnis, agama, budaya, dan bahasa mereka. [9]
Referensi
- ^ ""In recent years, the idea that there is something inherently contradictory between Israel's identity as both Jewish and democratic has begun to penetrate into mainstream academic and journalistic circles."" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-03-31. Diakses tanggal 2013-11-19.
- ^ Joshua Mitnick (2018-07-24). "Does new law tilt Israel away from its democratic values?". Christian Science Monitor. Diakses tanggal 2018-07-28.
- ^ THE DECLARATION OF THE ESTABLISHMENT OF THE STATE OF ISRAEL May 14, 1948 Israel Ministry of Foreign Affairs website, official text
- ^ Khen, Hilly Moodrick-Even (2016-06-16). National Identities and the Right to Self-Determination of Peoples: "Civic -Nationalism -Plus" in Israel and Other Multinational States (dalam bahasa Inggris). BRILL. ISBN 9789004294332.
- ^ Yakobson, Alexander; Rubinstein, Amnon (2009). Israel and the Family of Nations: The Jewish Nation-state and Human Rights (dalam bahasa Inggris). Taylor & Francis. ISBN 9780415464413.
- ^ "Declaration of Independence"
- ^ "Declaration of Independence"
- ^ "Declaration of Independence"
- ^ Basic Law: The Knesset (1958) (Updated January 2003), Israel Ministry of Foreign Affairs website, official text
- ^ Basic Law: Human Dignity and Liberty, Knesset website, official text
- ^ Basic Law: Freedom of Occupation (1994), Knesset website, official text