Propaganda di Korea Selatan

aspek budaya Korea Selatan

Propaganda di Korea Selatan melawan propaganda ekstensif saingannya Korea Utara atau mempengaruhi khalayak dalam dan luar negeri. Menurut filsuf dan penulis Prancis Jacques Ellul, propaganda ada di negara demokrasi maupun di rezim otoriter.[1] Demokrasi Korea Selatan menggunakan propaganda untuk memajukan kepentingan dan tujuan nasionalnya. Metode penyebaran propaganda melibatkan sarana media modern termasuk televisi, radio, bioskop, media cetak, dan internet.

A South Korean propaganda leaflet portraying a North Korean communist soldier as a strangling snake
Selebaran propaganda Korea Selatan yang diproduksi selama Perang Korea, dengan judul yang menyatakan (diterjemahkan): "Partai komunis, memeras keringat dan darah para petani!"

Tema

Anti-komunis

Identitas nasional anti-komunisme terbentuk di Korea Selatan di bawah presiden Syngman Rhee setelah negara ini berdiri pada tahun 1948. Tema propaganda anti-komunis yang kuat diciptakan untuk melawan komunisme dan subversi Korea Utara yang dipandang sebagai ancaman.[2] Pemerintah Korea Selatan memberlakukan undang-undang yang melarang aktivitas “anti-nasional” pada tahun 1948 dan dengan tegas menetapkan ideologi anti-komunis melalui Undang-Undang Keamanan Nasional. Undang-undang tersebut melarang perbedaan pendapat atau kritik terhadap pemerintah Korea Selatan yang berkuasa, sehingga menjadikan komunisme ilegal. Ini termasuk media, seni, sastra dan musik. Korea Selatan berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai negara yang sangat demokratis dan menentang identitas nasional komunis Korea Utara. Tema eksternal ini adalah untuk melobi dukungan Amerika Serikat terhadap keamanan Korea Selatan. Propaganda Korea Selatan diperlukan untuk melawan propaganda pro-komunis Korea Utara dan kultus kepribadian di sekitar Kim Il-Sung. Tema-tema propaganda yang saling bersaing berupaya menarik para pembelot ke ideologi mereka masing-masing dengan harapan dapat menyatukan kembali semenanjung tersebut. Pola pikir anti-komunis semakin mengakar setelah Perang Korea yang memperparah permusuhan dan perpecahan antara kedua Korea.[3]

Perang Korea

Propaganda adalah alat perang yang penting bagi Korea Selatan dalam mempertahankan diri dari invasi Korea Utara dan serangan propagandanya. Ideologi anti-komunis ditetapkan secara tegas dan digunakan untuk memperkuat identitas nasional Korea Selatan. Negara-negara Selatan perlu memobilisasi penduduknya sendiri untuk bertahan hidup dan berperang dalam perang total. Menurut ilmuwan politik dan penulis, Harold D. Lasswell dalam studinya tentang propaganda Perang Dunia I, negara-negara yang berperang menjelek-jelekkan musuh mereka untuk memperkuat dukungan masyarakat dan sekutu.[4] Propaganda yang bersifat menjelek-jelekkan berupaya untuk “memperkuat pikiran bangsa dengan contoh-contoh kekurangajaran dan kebejatan musuh”.[5] Propaganda yang ditujukan kepada Korea Utara sama pedasnya dengan tema-tema yang ditujukan kepada Korea Selatan. Propaganda Korea Selatan mengeksploitasi fakta bahwa Korea Utara melancarkan invasi tanpa alasan dan sering kali menghentikan negosiasi gencatan senjata.[6][7]

Kemakmuran ekonomi

Korea Selatan berupaya membangun kembali setelah kehancuran akibat Perang Korea. Propaganda berupaya memperkuat ideologi masyarakat yang bekerja sama untuk membangun kembali. Tema propaganda kemakmuran ekonomi juga untuk menunjukkan Korea Selatan lebih unggul dari Korea Utara dan melawan tema anti-kapitalisnya. Beberapa reformasi ekonomi diberlakukan di bawah pemerintahan Presiden Park Chung-Hee pada tahun 1960-an dan 1970-an yang dianggap sebagai keberhasilan ekonomi Korea Selatan saat ini. Korea Selatan kini menempati peringkat ke-15 diantara perekonomian dunia yang naik dari status dunia ketiga setelah perang.[8] Gerakan Desa Baru atau Gerakan Saemaul yang dimulai pada tahun 1970 dianggap sebagai gerakan ideologis yang diarahkan oleh pemerintah Taman Nasional kepada masyarakat Korea Selatan untuk memotivasi mereka menuju pembangunan.[9] Presiden Park memuji pencapaian ekonominya sebagai contoh bagi negara-negara lain dalam bukunya yang memuji dirinya sendiri, “To Build a Nation.” Dalam buku tersebut, Park menjelaskan rencana ekonominya dan hasil statistik yang dihasilkan dari reformasi pembangunan.[10]

Kebanggaan etno-nasionalis

Identitas nasional Korea yang kuat berdasarkan kebanggaan etnis selalu menjadi bagian dari budaya Korea. Kekaisaran Jepang menggunakan tema propaganda etno-nasionalis selama pendudukan Korea dari tahun 1910 hingga 1945. Hal ini kemudian berfungsi untuk mempertahankan kepatuhan Korea dengan meyakinkan mereka bahwa masyarakat Jepang dan Korea adalah satu ras yang murni secara moral.[11] Teknik yang digunakan oleh Jepang diadopsi oleh negara-negara utara dan selatan setelah pembebasan pada tahun 1945. Propaganda yang memperkuat Korea Selatan terus menggunakan tema etno-nasionalis “ke-Korea-an” untuk mendapatkan dukungan rakyat.[12]

Propaganda etno-nasionalis Korea Selatan digunakan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Korea Utara. Narasi yang menarik kesamaan ras dan kesamaan identitas etnis diharapkan dapat meningkatkan hubungan dengan wilayah utara dan mengarah pada reunifikasi.[12] Kebijakan Sinar Matahari Korea Selatan dari tahun 1998 hingga 2008 menggunakan tema propaganda semacam itu untuk meningkatkan kontak dan kerja sama antara utara dan selatan.[13]

Metode

Film

Film-film populer Korea Selatan sering kali menampilkan tema reunifikasi dengan persahabatan atau ikatan keluarga di bagian utara dan selatan. Film Joint Security Area (2000) merupakan film Korea terlaris hingga saat itu. Film tersebut menggambarkan persahabatan antara tentara dari utara dan selatan di sepanjang DMZ.[14]

Radio

Korea Selatan menyiarkan pesan radio ke Korea Utara dengan tema berita dan propaganda. Pemerintah Korea Selatan mengurangi proyeksi propaganda melalui tahun-tahun Kebijakan Sinar Matahari. Siaran propaganda dilanjutkan setelah terpilihnya presiden garis keras Lee Myung-bak pada tahun 2008 dan meningkat setelah serangan kekerasan oleh Korea Utara pada tahun 2010.[15]

Surat kabar

Korea Selatan memiliki kebebasan pers seperti negara demokratis lainnya. Surat kabar Korea Selatan menjadi wadah kritik dan dukungan terhadap ide-ide politik dan pemerintah. Liputan media sering kali terfokus pada Korea Utara dan prospek reunifikasi.[16] Sensitivitas mengenai sengketa pulau Dokdo juga menjadi tema propaganda umum yang diliput media cetak Korea Selatan.[17]

Selebaran

Selebaran bertema propaganda dikirim melalui balon ke Korea Utara dengan harapan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Aktivitas selebaran Korea Selatan dapat dimulai dan dihentikan tergantung pada tingkat dialog antara kedua Korea.[18] Organisasi anti-komunis atau anti-Korea Utara, belum tentu pemerintah Korea Selatan, dapat menyebarkan selebaran propaganda.[19]

Internet

Baik Korea Utara dan Korea Selatan terlibat dalam perang propaganda di internet. Peretas dari kedua belah pihak akan menyerang dan menutup situs masing-masing dan mengarahkan pesan propaganda melalui jaringan sosial.[20]

Referensi

  1. ^ Ellul, Jacques (1973). Propaganda: The Formation of Men's Attitudes. Diterjemahkan oleh Konrad Kellen; Jean Lerner (edisi ke-Repr.). New York: Vintage Books. hlm. 232–242. ISBN 0-394-71874-7. 
  2. ^ Oh, Il-Whan (September 2011). "Anticommunism and the National Identity of Korea in the Contemporary Era: With a Special Focus on the USAMGIK and Syngman Rhee Government Periods". The Review of Korean Studies. 14 (3): 62–64, 72–78. 
  3. ^ Oh (2011), pp. 80-82.
  4. ^ Lasswell, [by] Harold D. (1971). Propaganda technique in World War I . Cambridge, Mass.: M.I.T. Press. hlm. 77–101. ISBN 0-262-62018-9. 
  5. ^ Lasswell, Harold D. (1927), pg. 77.
  6. ^ Stokesbury, James L. (1990). A short history of the Korean War. New York: Quill. hlm. 33–49, 143–153. ISBN 0-688-09513-5. 
  7. ^ Joy, C. Turner (1955). How Communists Negotiate. New York: Macmillan. hlm. 39–61. 
  8. ^ Nominal GDP list of countries for the year 2010, World Economic Outlook Database, November 2011, International Monetary Fund, accessed on 3 November 2011.
  9. ^ Breen, Michael (1999). The Koreans : who they are, what they want, where their future lies (edisi ke-1st U.S.). New York: St. Martin's Press. hlm. 133–142. ISBN 0-312-24211-5. 
  10. ^ Park, Chung-Hee (1971). To Build a Nation . Washington, DC: Acropolis Books. hlm. 101–124, 170–196. ISBN 9780874911367. 
  11. ^ Myers, B.R. (2010). The cleanest race : how North Koreans see themselves and why it matters (edisi ke-1st). Brooklyn, N.Y.: Melville House. hlm. 25–29. ISBN 978-1-933633-91-6. 
  12. ^ a b Shin, Gi-wook (August 2, 2006). "Korea's ethnic pride source of prejudice, discrimination: Blood-based ethnic national identity has hindered cultural and social diversity, experts say". The Korea Herald. 
  13. ^ Myers, B.R. (2010), pp. 55-60.
  14. ^ J.S.A.: Joint Security Area di IMDb (dalam bahasa Inggris) Retrieved 21 November 2011.
  15. ^ "Seoul to Crank Up DMZ Propaganda". JoongAhg Daily. October 6, 2010. 
  16. ^ Kim, Young-jin (November 17, 2011). "ROK Daily: 'Seoul Not Intending to Absorb NK'". The Korea Times Online. 
  17. ^ "ROK Editorial: Tokdo is Ours". JoongAng Ilbo. July 15, 2008. 
  18. ^ "S. Korea Halts Sending Propaganda Leaflets to N. Korea". Yonhap News Agency. November 15, 2011. 
  19. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama auto
  20. ^ Kim, Sam (January 10, 2011). "DPRK's Web Site Shuts Down After 'Apparent' Hacking by ROK Citizens". Yonhap News Agency.