Perang Saudara Myanmar

Halaman ini berisi artikel tentang Perang Saudara yang Sedang Berlangsung. Untuk Protes Tanpa Kekerasan, lihat Protes Myanmar (2021–sekarang).

Myanmar civil war
Bagian dari the Myanmar conflict
Situasi militer per 29 Mei 2024: State Administration Council and allies   Tatmadaw and allies   Pa-O National Army   Zomi Revolutionary Army   New Democratic Army – Kachin   Karen National Army National Unity Government and allies   People's Defence Force and allies   Kachin Independence Army   Karen National Liberation Army and allies   Ta'ang National Liberation Army   Myanmar National Democratic Alliance Army   Arakan Army   Pa-O National Liberation Army   Karenni IEC resistance forces   Chinland resistance forces and allies Other combatants   United Wa State Army   Indian Insurgent Groups   Noncombatant ethnic armed organizations For a detailed accurate up-to-date map, see here For a list of engagements, see here
Tanggal 5 May 2021 – present (3 tahun, 7 bulan, 3 minggu dan 1 hari) Lokasi Myanmar (with spillovers in neighbouring countries) Status Ongoing Perubahan wilayah SAC's stable control drops to between 72–220 out of 330 townships, though continues to control most major population centers 57 towns captured by anti-SAC forces, including six district-level or higher towns (as of 20 May) Several regional administrations declared, including the State of Chinland and the Karenni State Interim Executive Council
Pihak terlibat
National Unity Government People's Defence Force Chinland Defence Force Chin National Defence Force Allied ethnic armed organisations: Northern Alliance Kachin Independence Army Brotherhood Alliance Arakan Army Myanmar National Democratic Alliance Army Ta'ang National Liberation Army 4K Coalition Karen National Liberation Army Karenni Army Karenni National People's Liberation Front (since 2023) Karenni Nationalities Defence Force Karen National Defence Organisation Bamar People's Liberation Army Chin National Army Pa-O National Liberation Army (since 2024) Smaller ethnic armed organisations Other organisations: All Burma Students' Democratic Front People's Liberation Army (Myanmar) Small independent anti-SAC guerrilla groups	State Administration Council Angkatan Bersenjata Myanmar Army Border Guard Air Force Navy Coast Guard Police Border Police Pyusawhti militias Thway Thout Aligned ethnic armed organisations: Pa-O National Army Karen National Army Shanni Nationalities Army Zomi Revolutionary Army Wuyang People's Militia Smaller pro-SAC ethnic armed organisations Arakan Rohingya Salvation Army Rohingya Solidarity Organisation
Tokoh dan pemimpin
Duwa Lashi La Mahn Win Khaing Than Yee Mon Khun Bedu Peng Daxun Tar Bone Kyaw Twan Mrat Naing Htang Gam Shawng Padoh Kwe Htoo Win Tun Kyaw Maung Saungkha Pu Zing Cung Khun Thurein Sao Pan Pha Than Khe Po Than Gyaung	Min Aung Hlaing Soe Win Tin Aung San Yar Pyae Ni Lin Aung Aung Lin Dwe Aung Kham Hti Saw Chit Thu Sao Meim Liam U Shwe Min † Ataullah abu Ammar Jununi
Kekuatan
100,000 (PDF, February 2024 estimate) and more than 100,000 (LDF and allied ethnic armed organisations, EAOs)	Volunteers: estimates vary, from less than 100,000to 356,000 Draftees: ~10,000 (estimate of second batch of the service)
Korban
51,767 total killed (per ACLED, 24 May 2024) 4,961 civilians killed & 26,601 arrested (per AAPP, 1 May 2024) 2,717,500 internally displaced & 113,700 refugees (per United Nations 1 May 2024) 83,746 civilian properties estimated burnt or destroyed since February 2022 (per Data for Myanmar, 14 April 2024) 440 houses and buildings sealed off by the SAC (per AAPP, February 2022). 2 killed & 17 injured inside Bangladesh as part of spillover

Perang saudara Myanmar, juga disebut Revolusi Musim Semi Myanmar dan Perang Pertahanan Rakyat, adalah perang saudara yang berlangsung setelah pemberontakan jangka panjang di Myanmar yang meningkat secara signifikan sebagai respons terhadap kudeta militer tahun 2021 dan tindakan keras anti-kudeta yang terjadi setelah protes.

Beberapa bulan setelah kudeta, oposisi mulai bersatu di sekitar Pemerintah Persatuan Nasional, yang melancarkan serangan terhadap Dewan Administrasi Negara (SAC), junta militer. Pada tahun 2022, pihak oposisi menguasai wilayah yang luas, meskipun berpenduduk jarang. Di banyak desa dan kota, serangan junta berhasil mengusir puluhan ribu orang. Pada peringatan kedua kudeta, pada Februari 2023, ketua SAC, Min Aung Hlaing, mengaku kehilangan kendali stabil atas “lebih dari sepertiga” kota-kota. Pengamat independen mencatat jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, dengan hanya 72 dari 330 kota yang masih berada di bawah kendali Tatmadaw, yaitu kekuatan militer yang bersekutu dengan junta. Namun, kota-kota yang berada di bawah kendali junta mencakup semua pusat populasi besar.

Pada September 2022, 1,3 juta orang menjadi pengungsi internal, dan lebih dari 13.000 anak-anak terbunuh. Pada bulan Maret 2023, PBB memperkirakan bahwa sejak kudeta, 17,6 juta orang di Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara 1,6 juta orang menjadi pengungsi internal, dan 55.000 bangunan sipil telah hancur. UNOCHA mengatakan lebih dari 40.000 orang telah mengungsi ke negara-negara tetangga.

Latar belakang

Konflik internal di Myanmar

Artikel utama: Konflik Internal Di Myanmar

Lihat pula: Daftar organisasi etnis bersenjata di Myanmar

Pemberontakan telah berlangsung di Myanmar sejak tahun 1948 dan sebagian besar berbasis etnis. Pemberontakan komunis dan Persatuan Nasional Karen adalah aktor oposisi utama terhadap pemerintah pusat. Selama abad ke-20, beberapa organisasi etnis bersenjata (EAO) terkemuka naik dan turun dalam pengaruh dan kendali. Faksi pemberontak yang lebih besar seperti Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) dibentuk sebagai tanggapan terhadap kudeta Burma tahun 1962 yang dilakukan Ne Win dan meningkatnya represi politik yang dilakukannya. Pemberontakan 8888, sebagai tanggapan terhadap pemerintahan totaliter Ne Win, mengakibatkan terbentuknya beberapa milisi Bamar modern pertama dari para pengunjuk rasa yang menuju ke daerah-daerah di bawah kendali pemberontak etnis.

Setelah Pemberontakan 8888, Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLORC), yang kemudian dikenal sebagai Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara, membentuk junta militer. Militer Myanmar, yang umumnya dikenal sebagai Tatmadaw, sangat melemahkan kelompok pemberontak etnis, menghancurkan sebagian besar basis dan benteng mereka selama tahun 1990an. Pada saat reformasi politik Myanmar tahun 2011-2015, junta telah mendapatkan kembali kendali atas banyak basis pemberontak yang sudah lama ada, termasuk Negara Bagian Kokang dan Karen.

Sebagai bagian dari reformasi politik dan demokratisasi, Konstitusi tahun 2008 menciptakan zona pemerintahan mandiri dengan otonomi yang lebih besar. Pada tahun 2015, Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) ditandatangani antara delapan EAO dan pemerintah pusat. Namun, pada tahun 2018 NCA mulai berantakan karena dugaan pelanggaran perjanjian oleh tentara Tatmadaw yang memasuki wilayah EAO untuk membangun jalan. Banyak pihak yang tidak menandatangani perjanjian ini melanjutkan konflik. Pada akhir tahun 2016, empat negara yang tidak menandatangani NCA membentuk Aliansi Utara, termasuk KIA dan Tentara Arakan, terlibat dalam perang dengan pemerintah pusat dan EAO lainnya.

Konflik awal

Kampanye musim kemarau 2021–2022

Menurut analis Matthew Arnold, momentum perang saudara melewati ambang kritis pada akhir musim kemarau tahun 2022 ketika sentimen revolusioner telah berkembang menjadi perlawanan sosial dan bersenjata yang lebih luas yang tidak dapat lagi diredam oleh junta. Menjelang akhir tahun 2021, bentrokan bersenjata langsung menyebabkan lebih banyak pemboman, alat peledak, dan ranjau darat. PDF, dengan dukungan kuat dari masyarakat lokal, menyerang sasaran lunak pemerintah seperti kantor polisi, pos terdepan, dan bisnis milik junta. Melalui hal ini, perlawanan menjadi lebih terorganisir ketika mereka menyita senjata, mendapatkan pelatihan dan berkomunikasi antar unit melalui bantuan NUG dan EAO sekutu.

Operasi 1027 dan sesudahnya

Pada tanggal 27 Oktober 2023, Aliansi Tiga Persaudaraan (TNLA, MNDAA dan AA) memulai Operasi 1027, menargetkan pos pemeriksaan dan pangkalan junta di dekat Lashio dan pos perdagangan perbatasan Phaung Seik dekat Chinshwehaw. Chinshwehaw jatuh ke tangan tentara etnis. Bandara Lashio dan dua penyeberangan penting perbatasan Tiongkok-Myanmar dekat Laukkai ditutup. Selama tiga hari berikutnya, pasukan koalisi merebut 57 pangkalan yang ditanggapi junta dengan pemboman udara. Secara bersamaan, AA melawan pasukan junta di Kotapraja Htigyaing, Wilayah Sagaing.

Efek pada Tatmadaw

Irrawaddy melaporkan pada tanggal 22 November bahwa Tatmadaw sedang mempersiapkan 14.000 tentara untuk membela Naypyitaw, termasuk dengan memindahkan pasukan dari daerah lain ke ibu kota dan memobilisasi pegawai negeri menjadi militer. Persiapan ini dimulai segera setelah Operasi 1027 dilancarkan melawan Tatmadaw. Selain itu Tatmadaw menyiapkan 10.000 tentara untuk pertahanan Mandalay, Bago dan Yangon. Pekerjaan benteng juga dimulai, dengan kantor polisi Naypyitaw "juga menyiapkan balok beton, karung pasir, dan bahan lain yang diperlukan untuk diubah menjadi pangkalan pertahanan hanya dalam beberapa hari".

Pada awal Desember, pemerintah yang dipimpin Tatmadaw juga telah mengimbau para pembelot untuk kembali ke Tatmadaw, dan menjanjikan pembebasan tuduhan bagi para pembelot. Pemerintah Persatuan Nasional mengklaim sekitar 20.000 tentara telah meninggalkan dan bergabung dengan barisannya. Pada tanggal 7 Desember, junta mulai membebaskan tentara yang dipenjara karena desersi untuk mengurangi kekurangan tenaga kerja akibat tekanan medan perang dari operasi baru-baru ini.

Ronan Lee, seorang profesor di Universitas Loughborough, menyatakan bahwa pembalikan strategis, hilangnya wilayah secara nasional, dan penurunan ekonomi berarti momentum telah menjauh dari junta Myanmar, dan junta "sekarang mungkin berada dalam spiral kematian". Tatmadaw juga diduga menghubungi Tiongkok untuk memberikan tekanan pada Aliansi Tiga Persaudaraan agar menghentikan Operasi 1027. Pada 11 Desember, Tiongkok membantu mengadakan pembicaraan damai antara Tatmadaw dan berbagai kelompok pemberontak di Utara, termasuk aliansi tersebut. Aliansi Persaudaraan kemudian mengumumkan pada tanggal 13 Desember bahwa perundingan damai ini "hanya berlangsung 10 menit" dan berjanji untuk terus melanjutkan pertempuran.

Aspek lainnya

Kondisi kemanusiaan dan kejahatan perang

Situasi hak asasi manusia di Myanmar telah memburuk secara signifikan sejak awal konflik sipil. Militer Burma telah meningkatkan penggunaan kejahatan perang, termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, penyiksaan, dan penargetan warga sipil. Junta juga menyita properti lawan politik sebagai bagian dari strategi intimidasi, yang berdampak pada ratusan keluarga.

Sejak awal konflik sipil, baik militer Burma maupun kekuatan perlawanan telah menggunakan fasilitas pendidikan sebagai basis dan tempat penahanan. Pada tahun 2021, lebih dari 190 serangan kekerasan terhadap sekolah dilaporkan terjadi di 13 negara bagian dan wilayah Myanmar. Pada Juni 2022, 7,8 juta anak masih putus sekolah.

Sistem kesehatan masyarakat Myanmar telah runtuh, dan perang saudara telah memperburuk krisis ketahanan pangan di negara tersebut, dengan satu dari empat orang mengalami kerawanan pangan. Kemiskinan dan kerawanan pangan telah berdampak besar pada Zona Kering di Myanmar dan wilayah delta Irrawaddy, yang mencakup lebih dari 80% wilayah pertanian di negara tersebut dan merupakan rumah bagi sepertiga populasi negara tersebut.

Pada September 2022, 1,3 juta orang menjadi pengungsi internal, dan lebih dari 13.000 anak-anak terbunuh. Pada bulan Maret 2023, PBB memperkirakan bahwa sejak kudeta, 17,6 juta orang di Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara 1,6 juta orang menjadi pengungsi internal, dan 55.000 bangunan sipil telah hancur.

Pada bulan Maret 2023, Volker Türk, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, melaporkan bahwa konflik bersenjata terus meningkat. Dia menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki ratusan insiden pembakaran rumah dan pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak. Secara keseluruhan, 15,2 juta orang menghadapi kerawanan pangan.

Reaksi

Organisasi internasional

Pada bulan Juni 2021, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang meminta negara-negara anggota untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar. 200 organisasi internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch terus menekan PBB dan negara-negara anggotanya untuk menerapkan embargo senjata global.

ASEAN dan Timor Timur

ASEAN telah memblokir Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT regional sejak kudeta tahun 2021. Misalnya, pada KTT ASEAN 2022, kursi di Myanmar masih kosong. Negara-negara anggota ASEAN belum mengambil pendekatan yang konsisten dan terkoordinasi sehubungan dengan perang saudara yang sedang berlangsung, karena perpecahan internal. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura sangat menentang junta militer.

Thailand adalah sekutu utama junta; mantan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menggunakan kontak saluran belakang pada pertengahan tahun 2021 untuk membentuk opsi diplomatik Thailand, terutama yang terkait dengan ASEAN. Pada tanggal 30 Juni 2022, ketika Angkatan Udara Myanmar diduga melanggar wilayah udara Thailand, Thailand melancarkan serangan pertahanan. Belakangan, Prayuth mengatakan kejadian itu "bukan masalah besar". Setelah pemilu Thailand tahun 2023, Perdana Menteri baru Srettha Thavisin telah menunjukkan dukungan terhadap Perjanjian Gencatan Senjata Nasional militer yang mendesak semua pihak di Myanmar untuk tetap berada di jalur perdamaian dan stabilitas.

Singapura pada awalnya menekankan pentingnya memisahkan bisnis dari politik, namun kemudian menjadi ragu untuk berbisnis dengan Myanmar. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menggambarkan penggunaan kekuatan mematikan dalam penindasan terhadap pengunjuk rasa anti-junta sebagai hal yang “tidak dapat diterima” dan “bencana”. Pada tahun 2022, Lee terus mendukung pengecualian rezim militer dari pertemuan ASEAN sampai rezim tersebut bekerja sama dalam rencana perdamaian ASEAN. Saat ini Singapura tidak mengakui junta militer. Selama perang, Singapura tetap menjadi pemasok peralatan utama bagi pabrik senjata junta. Beberapa perusahaan yang berbasis di Singapura juga berperan sebagai perusahaan perantara junta, yang secara kolektif mengirimkan senjata senilai 254 juta dolar AS ke junta antara tahun 2021 dan 2023.

Hingga Desember 2023, Timor Timur tetap menjadi satu-satunya pemerintahan yang secara terbuka menyatakan simpati kepada kekuatan anti-rezim di Myanmar. Pada Agustus 2023, Dewan Tata Usaha Negara mengusir duta besar Timor Timur sebagai pembalasan atas pertemuan pemerintah Timor Timur dengan NUG.