Soedjono AJ
Kolonel TNI (Purn.) Soedjono Anton Joedhotedjoprawiro[1] (EYD: Sujono Anton Yudhotejoprawiro, 15 September 1928 – 31 Oktober 1994), biasa disingkat Soedjono A.J. atau A.Y., adalah wali kota Samarinda yang pertama dan ketiga di Yogyakarta. Soedjono awalnya bertugas di Kodam VII/Brawijaya, sebelum kemudian ditugaskan di Kodam IX/Mulawarman pada masa Pangdam Brigjen Soehario Padmodiwirio.[2]
Soedjono AJ | |
|---|---|
 | |
| Wali Kota Samarinda ke-1 | |
| Masa jabatan 1960 – 1961 | |
| Wali Kota Yogyakarta ke-3 | |
| Masa jabatan 1966 – 1975 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 15 September 1928 Yogyakarta, Hindia Belanda |
| Meninggal | 31 Oktober 1994 (umur 66) Yogyakarta, Indonesia |
| Partai politik | Golkar |
| Suami/istri | Soemiyati |
| Profesi | Tentara, Politikus |
| Karier militer | |
| Pihak |  Indonesia |
| Dinas/cabang |  TNI Angkatan Darat |
| Pangkat |  Kolonel |
| NRP | 11501 |
  | |
Kehidupan dan karir awal
Tidak banyak yang dapat diketahui dari kehidupan awal Soedjono selain tanggal kelahirannya dan kemungkinan bahwa ia lahir di Yogyakarta. Berdasarkan keterangan pada makamnya, dapat diketahui bahwa saat Perang Kemerdekaan, Soedjono menjadi kadet Militaire Academie (MA) Yogyakarta yang kini menjadi Akademi Militer (Akmil). Seusai perang, dia bertugas di Kodam VII/Brawijaya, sebelum akhirnya dipindahkan ke Kodam IX/Mulawarman.[2]
Wali Kota Samarinda
Pada tanggal 20 Januari 1960, Daerah Istimewa Kutai dibubarkan dan wilayahnya dipecah menjadi tiga daerah tingkat II, yakni Kotapraja Balikpapan, Kotapraja Samarinda, dan Kabupaten Kutai.[3] Meskipun posisi Bupati Kutai dan Wali Kota Balikpapan ditempati oleh bangsawan Kutai, tetapi Soehario berhasil menekan Gubernur Pranoto agar menempatkan Soedjono sebagai Wali Kota Samarinda.[4] Akhirnya, pada hari tersebut, Pranoto menerima sumpah jabatan dari Soedjono dan sehari kemudian, dilakukan serah terima kewenangan dari Sultan Aji Muhammad Parikesit selaku Kepala Daerah Istimewa Kutai kepada dirinya selaku wali kota. Meski demikian, Soedjono baru resmi dilantik pada tanggal 17 Februari 1960.[5]
Soedjono hanya menjabat sebagai wali kota selama 20 bulan. Dia digantikan oleh Letkol Ngoedio, yang juga sesama perwira Kodam Brawijaya dan Mulawarman, pada bulan Agustus 1961 akibat intervensi dari Soehario.[2][6] Meski demikian, dia sempat membuat sebuah surat keputusan mengenai lambang Kota Samarinda dengan semboyan "Tata Nirbaya Ananta Boga" yang berarti "tertib dan teratur, tiada bahaya, dan tiada kekurangan sandang pangan".[7]
Wali Kota Yogyakarta
Soedjono diangkat menjadi Wali Kota Yogyakarta pada bulan Januari 1966, menggantikan Soedarisman Poerwokoesoemo. Selain menjadi wali kota, dia juga merangkap sebagai ketua Fraksi Golongan Karya di DPRD DIY setidaknya per bulan Oktober 1966.[8] Salah satu langkah pertama yang dilakukannya sebagai wali kota adalah memperingatkan pengurus Kelenteng Fuk Ling Miau untuk memperbaiki kondisi kelenteng yang terpuruk, sebab kelenteng akan diambilalih oleh pemerintah daerah jika dibiarkan tidak terurus. Peristiwa tersebut mengilhami pembentukan sebuah yayasan untuk mengelolanya.[9]
Selama menjabat sebagai wali kota, Soedjono sukses membuat Kota Yogyakarta menjadi lebih ramai dan mengadakan berbagai perkembangan, seperti pelebaran jalan, pembangunan jalan baru, dan perbaikan prasarana air dan listrik.[10] Dia juga berjasa memulai pembangunan gedung balai kota baru di kawasan Timoho, Umbulharjo, untuk menggantikan balai kota lama yang bertempat di Ndalem Poenakawan atau Ndalem Ngabean. Pembangunan gedung baru dimulai pada tahun 1972.[11]
Walau demikian, dirinya tidak lepas dari kontroversi. Salah satu kebijakannya yang kontroversial ialah pemugaran Jalan Malioboro yang dimulai pada tahun 1973. Rencana pemugaran tersebut melibatkan arsitek dari Fakultas Teknik UGM dan beberapa instansi lain seperti Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) DIY. Rencana pemugaran tersebut meliputi berbagai hal, seperti penataan ulang ruas jalan sehingga memberi ruang lebih bagi pedagang kaki lima, pembuatan jalur pemisah yang ditanami pohon palm, dan pembangunan air mancur pada ujung selatan jalan.[12][13]
Namun, setelah dipugar, kondisi lalu lintas di Malioboro malah memburuk. Jalur lambat yang berada di sisi timur, kini diperuntukkan untuk parkir saja. Alhasil, semua kendaraan lambat seperti andong, becak, dan sepeda, hanya mampu menggunakan jalur lambat di sisi barat saja, di mana mereka juga harus berebut ruang dengan para tukang becak yang sedang mangkal. Kondisi jalur cepat juga menjadi terlalu padat karena sudah dipangkas untuk lahan parkir. Pelaksanaan pemugaran dinilai terburu-buru karena ingin mengejar penyambutan Konferensi PATA (Pacific Area Travel Association) yang akan diselenggarakan pada tahun 1974.[14][15]
Kontroversi lainnya berkaitan dengan perannya sebagai pemrakarsa penyelenggaraan Loda (Lotto Daerah), semacam lotre yang berstatus legal, di Kota Yogyakarta. Loda kemudian dinyatakan terlarang sejak tanggal 5 Januari 1972 akibat banyaknya tindak kriminal yang terjadi karena hasilnya. Pelarangan tersebut diinstruksikan oleh Wakil Gubernur DIY saat itu, Paku Alam VIII. Soedjono tunduk, tetapi mengusulkan kontrol yang ketat terhadap pelaksanaan Loda "seperti di Monako". Akibatnya, dia mendapat kritik dari Pelajar Islam indonesia (PII). Delegasi PII mengirimkannya sejumlah "hadiah", seperti sebuah kaca mata plastik, sebuah obat telinga, sebuah obat sakit kepala, dan sebotol jamu kuat.[16] Pada masa jabatannya pula, anggota-anggota Buppenda (Badan Usaha Pembiayaan Pembangunan Daerah) Kota Yogyakarta diduga melakukan korupsi uang hasil lotre dalam skala besar.[17]
Soedjono juga terlibat konflik dengan pihak kraton karena telah menjual tanah-tanah sultan kepada warga kota secara sepihak, khususnya di kawasan sekitar benteng keraton atau yang biasa disebut "tanah jagang". Hal ini ditentang keras oleh pihak kraton, sehingga mereka mengirimkan sepucuk surat protes kepadanya. Soedjono kemudian mengundang Pengageng Wahono Sarto Kroto Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk mendiskusikan masalah ini, tetapi undangan tersebut ditolak mentah-mentah.[18][19] Dia digantikan oleh H. Ahmad sebagai wali kota pada bulan November 1975.
Pasca wali kota
Setelah berhenti menjabat sebagai wali kota, Soedjono kembali bertugas di Kalimantan Timur dan menjabat sebagai Kepala Direktorat Sosial Politik (Kadit Sospol) Tingkat I Kalimantan Timur. Dia juga ditunjuk sebagai sekretaris Panitia Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tingkat I Kaltim pada tahun 1981 untuk mempersiapkan pemilihan umum tahun 1982.[20]
Akhir kehidupan
Soedjono meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 1994 di usia 66 tahun, kemungkinan besar di Yogyakarta. Ia dimakamkan di Taman Pejuang 45 di Desa Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Dia meninggalkan seorang istri bernama Soemiyati yang juga dimakamkan di sana dan beberapa orang anak, salah satunya adalah sang sulung yang bernama Setia Budi.[21]
Referensi
- ^ Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY (21 Maret 2022). "Surat pernyataan Soedjono Anton Yoedho Tedjo Prawiro tentang pengesahan tanah dan rumah yang terletak di Jl. Kenari No. 44 Semaki Kecil kepada Pemda DIY". Diakses tanggal 29 Desember 2023.
- ^ a b c Magenda 2010, hlm. 95.
- ^ Soetoen 1979, hlm. 259.
- ^ Magenda 2010, hlm. 84.
- ^ Sarip 2015, hlm. 86.
- ^ Zailani 2001, hlm. 148.
- ^ Zailani 2005, hlm. 374.
- ^ Janti, Nur (2017). "Eksistensi Perempuan di DPRD DIY 1956-1982". Mozaik. 2 (4): 512–533.
- ^ Tempo (1977). "Seksi Buddhis Klenteng Gondomanan". Tempo. 6: 11.
- ^ Pusat Data dan Analisa Tempo 2019, hlm. 37.
- ^ "Napak Tilas Balai Kota Mengenang Peran Besar dalam Pembangunan". Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. 6 Juni 2024. Diakses tanggal 23 Juni 2024.
- ^ Pusat Data dan Analisa Tempo 2020, hlm. 20.
- ^ Pusat Data dan Analisa Tempo 2020, hlm. 30.
- ^ Pusat Data dan Analisa Tempo 2020, hlm. 21.
- ^ Pusat Data dan Analisa Tempo 2020, hlm. 30-31.
- ^ Pusat Data dan Analisa Tempo 2019, hlm. 30-31.
- ^ Pusat Data dan Analisa Tempo 2019, hlm. 38-39.
- ^ Warta Kampung. "Melihat Kraton (Njêron Béténg) Dari Pinggiran" (PDF). Warta Kampung (5): 3–11.
- ^ Ekspres (1970). "Pangeran Jang Keheranan". Ekspres. 1 (26-50): 15.
- ^ Lembaga Pemilihan Umum 1983, hlm. 731.
- ^ Rahayu, Permata S (25 Februari 2020). "Tak Hanya di Samarinda, Kapten Soedjono AJ Juga Wali Kota ke 3 Yogyakarta". Koran Kaltim. Diakses tanggal 22 Juni 2024.
Daftar Pustaka
- Lembaga Pemilihan Umum (1983). Buku Lampiran II Pemilihan Umum 1982: Yang Berhubungan Dengan Organisasi Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum Tahun 1982. Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum.
- Magenda, Burhan Djabier (2010). East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy. Singapura: Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-21-6.
- Pusat Data dan Analisa Tempo (2019). Sejarah Perkembangan Kota Yogyakarta Era 1970-1980. Jakarta: Tempo Publishing.
- Pusat Data dan Analisa Tempo (2020). Kawasan Malioboro, Ikon Wisata Yogyakarta dan Sejarah Panjang Penataanya. Jakarta: Tempo Publishing.
- Sarip, Muhammad (2015). Samarinda Bahari, Sejarah 7 Zaman Daerah Samarinda. Samarinda: Komunitas Samarinda Bahari.
- Soetoen, Anwar (1979). Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai (PDF). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Zailani, Akhmad (2001). Wali Kota Samarinda, Dari Masa ke Masa. Samarinda: Metro.
- Zailani, Akhmad (2005). Wajah Parlemen Samarinda. Samarinda: Sultan Pustaka.
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Jabatan baru |
Wali Kota Samarinda 1960–1961 |
Diteruskan oleh: Ngoedio |
| Didahului oleh: Soedarisman Poerwokoesoemo |
Wali Kota Yogyakarta 1966–1975 |
Diteruskan oleh: H. Ahmad |