Menteri negara

Karya yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia di Wikisource

Menteri negara atau Menteri sebagai membantu Presiden Republik Indonesia adalah merupakan anggota dalam kabinet pemerintah Indonesia yang memimpin Kementerian Negara dengan paling banyak berjumlah 34 (tiga puluh empat) menteri. (lihat: pasal 15 UU 39 Tahun 2008 dan penjelasan pasal 27 UU 39 Tahun 2008 disebutkan nomenklatur kementerian yang berlaku selama ini, seperti Departemen dan Kementerian Negara, diakui berdasarkan undang-undang ini dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya kementerian berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.)

Bidang

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Negara membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah terdiri dari, yaitu:

Urusan luar negeri
Urusan dalam negeri
Urusan pertahanan.
Urusan agama
Urusan hukum
Urusan keuangan
Urusan keamanan
Urusan hak asasi manusia
Urusan pendidikan, kebudayaan
Urusan kesehatan
Urusan sosial
Urusan ketenagakerjaan
Urusan industri
Urusan perdagangan
Urusan pertambangan, energi
Urusan pekerjaan umum
Urusan transmigrasi
Urusan transportasi
Urusan informasi
Urusan komunikasi
Urusan pertanian
Urusan perkebunan
Urusan kehutanan
Urusan peternakan
Urusan kelautan
Urusan perikanan
urusan perencanaan pembangunan nasional
Urusan aparatur negara
Urusan kesekretariatan negara
Urusan badan usaha milik negara
Urusan pertanahan, kependudukan
Urusan lingkungan hidup
Urusan ilmu pengetahuan
Urusan teknologi
Urusan investasi
Urusan koperasi
Urusan usaha kecil dan menengah
Urusan pariwisata
Urusan pemberdayaan perempuan
Urusan pemuda
Urusan olahraga
Urusan perumahan
Urusan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Setiap urusan pemerintahan tidak harus dibentuk dalam satu kementerian negara tersendiri.

Pengubahan

Kementerian negara dapat diubah oleh presiden dengan Pemisahan, penggabungan, dan untuk pembubaran kementerian negara dapat dilakukan harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Susunan organisasi

Susunan organisasi kementerian negara adalah sebagai berikut:

Pemimpin: Menteri
Pembantu pemimpin: Sekretariat kementerian
Pelaksana: Deputi
Pengawas: Inspektorat

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu sedangkan jabatan Wakil Menteri adalah jabatan karir dan bukan merupakan anggota kabinet. (lihat: pasal 10 UU 39 Tahun 2008)

Lihat pula

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.