Wikipedia

Unjuk rasa RUU Pilkada 2024

unjuk rasa di Indonesia tahun 2024
Revisi sejak 22 Agustus 2024 14.42 oleh Tustel (bicara | kontrib) (Perbaikan kalimat dan penambahan referensi)

Unjuk Rasa 22 Agustus 2024 atau popular juga dengan Peringatan Darurat Indonesia atau Indonesia Darurat Demokrasi[3] adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa yang mengkritisi sikap DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan merancang RUU Pilkada yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tagar #KawalPutusanMK dan #KawalKeputusanMK sempat menjadi fenomena internet dan tanggal 22 Agustus 2024, fenomena ini berkembang menjadi aksi unjuk rasa yang terjadi di seluruh Indonesia.[4]

Unjuk Rasa 22 Agustus 2024
Aksi unjuk rasa di Jakarta.
Tanggal22 Agustus 2024 (2024-8-22)
LokasiIndonesia
Sebab
  • Rencana pengesahan rancangan perubahan keempat Undang-Undang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Indonesia
  • Pelanggaran Konstitusi yang dilakukan oleh Baleg DPR dengan merevisi keputusan Mahkamah Konstitusi
HasilDibatalkannya revisi UU Pilkada oleh DPR
Pihak terlibat
Tokoh utama

Demonstrasi:

Kepemimpinan tidak terpusat
Jumlah korban
15 orang luka luka
159 ditangkap polisi

Latar Belakang

Polemik RUU Pilkada

 
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Posisi Mahkamah Konstitusi adalah pemutus tertinggi pertentangan sebuah peraturan terhadap Undang Undang Dasar, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat 1. Meskipun begitu, DPR menolak menjalankan keputusan MK dengan melakukan penetapan batas umur untuk calon kepala daerah baru berlaku setelah pelantikan pemenang Pilkada 2024, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang bertentangan dengan keputusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menetapkan batasan umur kepala daerah berlaku saat penetapan calon[5] Sementara pada saat yang sama DPR hanya setengah mengikuti keputusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait penghilangan batas kursi partai di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah, namun hanya diberlakukan untuk partai yang tidak memiliki kursi.[6] Sementara di sisi lain DPR juga langsung menyetujui saat KPU menetapkan keputusan MK No.29/PUU-XXI/2023,51/PUU-XXI/2023 dan perkara 55/PU-XXI/2023 menjadi peraturan KPU terkait batas usia dalam Pemilihan Presiden 2024. [7]

Tindakan ini kemudian dirumuskan menjadi RUU Pilkada dalam waktu relatif singkat.[8] Hal ini dianggap hanya menguntungkan calon tertentu yang diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga presiden[9] dan mengarahkan demokrasi Indonesia menjadi negara monarki dan nepotisme.[10] Ramainya pembicaraan dengan topik ini menyebabkan tagar #KawalPutusanMK dan Peringatan Darurat Indonesia menjadi salah satu topik tren di media sosial X.[11]

Reaksi Partai Politik

PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang secara terbuka menentang sikap Baleg DPR RI ini. Di saat terakhir Rapat Paripurna, PDI Perjuangan terlihat berusaha menghentikan tindakan ini dengan tidak hadir sama sekali sehingga rapat tidak memenuhi kuorum. Dengan demikian keputusan pengesahan RUU Pilkada ditunda.[12]. Sementara PKB bersikap mendua, terlihat Dari pernyataan Muhaimin Iskandar selaku Wakil Ketua DPR yang menyatakan tidak tahu adanya agenda penyusunan RUU Pilkada [13], Luqman Hakim dari Fraksi PKB juga tidak menghadiri sidang paripurna[14], namun secara umum fraksi PKB menyetujui RUU ini. [15]

Selain PDI Perjuangan, delapan fraksi di DPR RI secara bulat menyepakati RUU Pilkada ini.[16]

Reaksi Pemerintah Eksekutif

Presiden Jokowi dikritisi karena membuat pernyataan yang menganggap ini hanya bagian dari fungsi check and balances dari MK dan DPR, padahal posisi keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, serta dianggap yang tertinggi dalam pengujian antara UU dan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian seharusnya DPR tidak dibiarkan membuat RUU baru untuk mengakali keputusan tersebut. [17][18][19] Pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 17:44, pernyataan baru kemudian dibuat oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, bahwa pemerintah mematuhi keputusan MK.[20]

Liputan Internasional

Kantor berita Reuter ikut memberikan liputan atas fenomena ini dengan judul berita "Protests across Indonesia as parliament delays change to election law" Berita ini menyoroti sikap meremehkan oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam peristiwa ini adalah bagian dari "checks and balances".[21] Sorotan negatif serupa diberikan oleh kantor berita BBC, dalam berita berjudul "Election law changes spark mass protests in Indonesia". BBC melaporkan bahwa revisi undang-undang ini adalah upaya untuk menjegal Anies Baswedan, sekaligus memuluskan jalan Kaesang Pangarep yang masih belum memenuhi syarat umur minimal Pilkada.[22]

Peringatan Darurat Indonesia

 
EAS Peringatan darurat

Fenomena internet ini menyebar beberapa hari sebelumnya dalam bentuk video pendek maupun tangkapan layar berwarna biru tua dengan gambar burung garuda berwarna putih.[23] Peringatan ini mirip dengan emergency alarm system (EAS) yang muncul di TV suatu negara seperti di Jepang, ketika mengalami bencana besar, seperti gempa atau tsunami.[24]

Dampak

Menyebarnya pesan ini diikuti dengan ajakan demonstrasi di beberapa titik, antara lain Jakarta[25] Bandung, dan Jogja.[26] Politisi Wanda Hamidah kemudian menyatakan mengundurkan diri dari Partai Golkar dengan alasan tidak ingin berada di sisi sejarah yang salah dan masih mencintai negaranya.[27]

Aksi di Jakarta

  •  
    Massa masuk ke halaman Gedung DPR setelah gerbang pagar kanan dirubuhkan dalam demonstrasi RUU Pilkada
  •  
    Massa memanjat pagar gedung DPR
  •  
    Perubuhan pagar DPR dalam demonstrasi RUU Pilkada
  •  
    Peserta demonstrasi bersiap menghadapi gas air mata
  •  
    Peserta demonstrasi RUU Pilkada terluka
  •  
    Grafiti saat demonstrasi RUU Pilkada
  •  
    Bentrok polisi dan demonstran di gedung DPR saat demo RUU Pilkada

Demonstrasi di depan Gedung DPR RI dihadiri ribuan orang, yang membuat 3.200 aparat dikerahkan untuk pengamanan.[28] Demonstrasi serupa juga terjadi di depan Gedung Mahkamah Agung.[29] Pukul 14:20 WIB, massa merubuhkan gerbang kanan Gedung DPR RI.[30]

Aksi di Daerah

Di Jogja, aksi ini dihadiri ribuan orang, dimulai di Lapangan Parkir Abu Bakar Ali, berjalan ke Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, dan berhenti di depan Gedung DPRD DIY.[31] Sementara di Bandung aksi ini dilakukan di depan gedung DPRD Jawa Barat[32] Di Padang, demonstrasi dilakukan di depan Gedung DPRD Sumatera Barat.[33] Di Surabaya, aksi demonstrasi dilakukan di depan Tugu Pahlawan. [34] Di Solo, aksi dilakukan di depan Gedung Balaikota. [35] Di Semarang, aksi di depan Gedung DPRD Jateng berakhir rusuh setelah massa memaksa untuk masuk sehingga pagar gedung nyaris rubuh dan polisi berusaha membubarkan ribuan massa dengan gas air mata. [36][37]

Dampak Ekonomi

Saat aksi terjadi, IHSG anjlok ke level 7.497.[38] Sementara mata uang rupiah melemah ke Rp 15.615 per dollar [39]

Referensi

  1. ^ a b "Siapa yang pertama kali mengunggah Garuda Pancasila sebagai simbol protes?" dari situs BBC Indonesia
  2. ^ a b c Joko Anwar, Reza Rahadian, Arie Kriting Membaur Kawal ”Peringatan Darurat” di DPR. dari situs Kompas
  3. ^ Putri, Sri Cahyani. "Para Dosen UGM Yogyakarta Serukan Indonesia Darurat Demokrasi, Ini Tuntutannya". Diakses tanggal 2024-08-22. 
  4. ^ Redaksi, Tim. "Demo Darurat Indonesia: Ribuan Buruh & Mahasiswa Kepung Gedung DPR RI". Diakses tanggal 2024-08-22. [ Demo Darurat Indonesia, Ribuan Buruh-Mahasiswa Kepung Gedung DPRRI.] dari situs kompas
  5. ^ "Poin-poin Putusan MK soal Syarat dan Usia Calon Kepala Daerah". CNN Indonesia. 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-22. 
  6. ^ Naufal, Muhammad (2024-08-21). "DPR Hanya Akomodir Parpol Tanpa Kursi, Partai Parlemen Tetap 20%". Diakses tanggal 2024-08-22. 
  7. ^ [ Komisi II Sepakati Revisi PKPU Terkait Syarat Usia Capres Cawapres.] dari situs dpr.go.id
  8. ^ Media, Kompas Cyber (2024-08-21). "DPR Setujui RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK, Hanya PDI-P yang Menolak". Diakses tanggal 2024-08-22. 
  9. ^ Media, Kompas Cyber (2024-08-21). "DPR Manut MA dan Tolak MK soal Usia Cagub, Angin Segar untuk Kaesang". Diakses tanggal 2024-08-22. 
  10. ^ Afianto, Rian (2024-08-21). "Early Warning System Menjelma Jadi Tanda Bahaya, "Peringatan Darurat" Berubah Jadi Gerakan Massa Melawan Monarki". Jawa Pos. Diakses tanggal 2024-08-22. 
  11. ^ rca (2024-08-21). "Kawal Putusan MK dan Tolak Pilkada Akal-akalan Trending Topic di X". Diakses tanggal 2024-08-22. 
  12. ^ Tak Penuhi Kuorum, Rapat Paripurna UU Pilkada Hanya Dihadiri 89 Orang dari situs kompas
  13. ^ Cak Imin Mengaku Tidak Tahu Ada Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada. dari situs antaranews
  14. ^ Suara Fraksi PKB di DPR Terbelah Sikapi Revisi UU Pilkada. dari situs katadata
  15. ^ Beda Sikap dengan Fraksi, Anggota DPR dari PKB Ini Tolak Pengesahan RUU Pilkada. dari situs sindonews
  16. ^ Cuma PDIP yang Menolak, 8 Fraksi DPR Setuju Revisi UU Pilkada. dari situs RMol
  17. ^ Media Asing Soroti Pernyataan Jokowi Soal DPR vs Putusan MK. dari situs CNN Indonesia
  18. ^ Jokowi Biarkan DPR Anulir Putusan MK Soal Ambang Batas Calon Kepala Daera dari situs Tempo
  19. ^ MKMK Siap Kawal Putusan Soal Pilkada. Putusan MK Final dan Mengikat. dari situs Kompas
  20. ^ Istana Tegaskan Akan Ikuti Putusan MK Soal Pencalonan Pilkada. dari situs Kompas
  21. ^ Protests across Indonesia as parliament delays change to election law. dari situs reuters
  22. ^ Election law changes spark mass protests in Indonesia. dari situs berita bbc
  23. ^ Peringatan darurat Indonesia di media sosial, apa artinya? dari situs cnnindonesia
  24. ^ Asal-Usul 'Peringatan Darurat' Berlatar Orde Baru 1991, Ini Fakta Sebenarnya. dari situs bisnis
  25. ^ Ribuan Buruh Kepung DPR Besok: Sampai Kiamat Kami Akan Perang. dari situs cnnindonesia
  26. ^ Demo Peringatan Darurat di Bandung dan Jogja Digelar Besok, Ini Lokasinya. dari situs kompas
  27. ^ Wanda Hamidah Umumkan Keluar dari Golkar Melalui Postingan 'Peringatan Darurat Garuda Biru. dari situs pikiran-rakyat
  28. ^ Jelang Demo Darurat Indonesia, 3200 Aparat Dikerahkan Amankan Jakarta. dari situs CNBC
  29. ^ Imbas Aksi Demo di Depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Ditutup. dari situs pojoksatu
  30. ^ Massa Unjuk Rasa Tolak Revisi RUU Pilkada Jebol Pagar DPR. Dari situs viva
  31. ^ [https://semarang.bisnis.com/read/20240822/535/1793163/merinding-ribuan-massa-berkaos-hitam-gelar-aksi-indonesia-darurat-demokrasi-di-malioboro. Merinding, Ribuan Massa Berkaos Hitam Gelar Aksi Indonesia Darurat Demokrasi di Malioboro.] dari situs bisnis.com
  32. ^ Darurat Demokrasi, Mahasiswa dari Berbagai Kampus di Bandung Gelar Aksi Turun ke Jalan. dari situs republika
  33. ^ Demonstran Berdatangan ke Gedung DPRD Sumbar, Jalan S Parman Macet Total. dari situs kompas
  34. ^ Mahasiswa, Nakes, hingga Guru Honorer Datangi Tugu Pahlawan Gelar Aksi Indonesia Darurat. dari situs liputan6
  35. ^ Ratusan Aparat Gabungan Siaga Jaga Demo Darurat di Depan Balkot Solo. Dari Situs CNNIndonesia
  36. ^ Demo Tolak RUU Pilkada di Semarang Rusuh, Pagar DPRD Jateng Dirobohkan. Dari situs cnnindonesia
  37. ^ Annizar, Baihaqi (2024-08-22). "Demo di Semarang Ricuh, Ribuan Mahasiswa Ditembaki Gas Air Mata". Diakses tanggal 2024-08-22. [ Demo di Semarang Ricuh, Ribuan Mahasiswa Ditembaki Gas Air Mata]. Dari situs Tirto
  38. ^ Demo "Peringatan Darurat", IHSG Dibuka Ambruk ke Level 7.497 dari situs bisnis
  39. ^ Demo Peringatan Darurat Meluas, Rupiah Lanjut Melemah ke Rp 15.615/US$. dari situs cnbcindonesia
 
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Unjuk rasa revisi undang-undang pemilihan umum kepala daerah Indonesia 2024.
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Unjuk_rasa_RUU_Pilkada_2024&oldid=26204818"