Wikipedia

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Revisi sejak 30 September 2024 04.48 oleh Ramdan Herawan (bicara | kontrib) (→Pimpinan DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat[1] (bahasa Sunda: ᮓᮦᮝᮔ᮪ ᮕᮀᮝᮊᮤᮜ᮪ ᮛᮠᮚᮒ᮪ ᮓᮆᮛᮂ ᮕᮢᮧᮗᮤᮔ᮪ᮞᮤ ᮏᮝ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪, translit. Déwan Pangwakil Rahayat Daérah Provinsi Jawa Kulon, Carakan: ꦢꦼꦮꦤ꧀ꦥꦼꦂꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦾꦠ꧀ꦭꦭꦢꦤ꧀ꦥꦿꦺꦴꦮ꦳ꦶꦤ꧀ꦱꦶꦗꦮꦏꦸꦭꦺꦴꦤ꧀, Cirebon: Dewan Perwakilan Rakyat Laladan Provinsi Jawa Kulon), disingkat DPRD Jawa Barat atau DPRD Jabar, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. DPRD Jawa Barat beranggotakan 120 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Jawa Barat terdiri dari 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Jawa Barat yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang dilantik pada 2 September 2024 di Gedung Merdeka. Komposisi anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029 terdiri dari 10 partai politik di mana Partai Gerindra adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 20 kursi.[2][3]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Barat

ᮓᮦᮝᮔ᮪ ᮕᮀᮝᮊᮤᮜ᮪ ᮛᮠᮚᮒ᮪ ᮓᮆᮛᮂ ᮕᮢᮧᮗᮤᮔ᮪ᮞᮤ ᮏᮝ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪
Déwan Pangwakil Rahayat Daérah Provinsi Jawa Kulon
ꦢꦼꦮꦤ꧀ꦥꦼꦂꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦾꦠ꧀ꦭꦭꦢꦤ꧀ꦥꦿꦺꦴꦮ꦳ꦶꦤ꧀ꦱꦶꦗꦮꦏꦸꦭꦺꦴꦤ꧀
Dewan Perwakilan Rakyat Laladan Provinsi Jawa Kulon
Periode 2024–2029
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Jangka waktu
5 tahun
Sejarah
Sesi baru dimulai
2 September 2024
Pimpinan
Ketua Sementara
Brigjen TNI (Purn.) Taufik Hidayat, S.H., M.H. (Gerindra)
sejak 2 September 2024
Wakil Ketua Sementara
H. Iwan Suryawan, S.Sos. (PKS)
sejak 2 September 2024
Komposisi
Anggota120
Partai & kursi
  Gerindra (20)
  PKS (19)
  Golkar (19)
  PDIP (17)
  PKB (15)
  Demokrat (8)
  NasDem (8)
  PAN (7)
  PPP (6)
  PSI (1)
Pemilihan
Proposional-Terbuka
Pemilihan terakhir
14 Februari 2024
Pemilihan berikutnya
2029
Tempat bersidang
Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No. 27
Kode Pos 40115
Bandung Wetan, Kota Bandung
Jawa Barat, Indonesia
Situs web
dprd.jabarprov.go.id
L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Sejarah

Dalam tahun awal berdirinya Republik Indonesia, istilah DPRD Provinsi Jawa Barat belum digunakan. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak terdapat lembaga legislatif semacam DPRD. Pada tahun awal kemerdekaan lembaga semacam DPRD ini sesungguhnya telah juga hadir dengan nama Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) Jawa Barat. Karena itu asal-usul dari kehadiran DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran BPRD Jawa Barat tersebut. Pada masa itu, BPRD dipimpin oleh R. Otto Iskandardinata dengan wakilnya Dr. Soeratman Erwin dan Mr. Samsudin.

Selanjutnya, pada masa transisi setelah kembalinya status Republik Indonesia Serikat ke dalam NKRI, di Jawa Barat dibentuk DPRD Sementara yang terdiri dari 60 orang anggota yang berasal dari 22 Parpol dan dipimpin oleh Djaja Rahmat (1950-1955). Istilah DPRD Provinsi Jawa Barat baru dikenal pada tahun 1955 yaitu setelah Pemilihan Umum Pertama yang dilakukan pada 29 September 1955. Sebagai tindak lanjut dari upaya untuk mewujudkan DPRD atas dasar pemilihan itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 19/1956 yang merupakan ketentuan hukum pemilihan daerah. Setahun kemudian, untuk pertama kali dalam sejarah perkembangannya, diadakan pemilihan terhadap anggota DPRD Jawa Barat. Pada kurun waktu 1957-1960 jumlah anggota DPRD Jawa Barat sebanyak 75 orang yang berasal dari 14 Parpol dan diketuai oleh Oja Somantri.

Pada masa yang dikenal dengan Orde Lama sampai dengan 1974, Undang-undang yang menjadi landasan bagi kehadiran DPRD Jawa Barat adalah UU No. 18/1965, dan salah satu pasalnya memasung eksistensi DPRD yakni DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Selain itu, dalam UU ini juga disebutkan, bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD harus mendapatkan tanda tangan dari Kepala Daerah. Ini berarti kedudukan DPRD di bawah Kepala Daerah. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 18/1965 mengakibatkan kekuasaan DPRD terhadap Kepala Daerah terasa sangat lemah yang pada gilirannya mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran legislatifnya. Pada periode 1960-1967 , DPRD Jawa Barat dikomandoi oleh Letjen. TNI. H. Mashudi dan selanjutnya pada periode 1967-1971 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Rachmat Sulaeman dengan jumlah anggota DPRD 70 orang yang berasal dari 8 Parpol.

Seiring dengan dikeluarkannya UU No. 5/1974, terjadi juga perubahan dalam kedudukan DPRD. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU ini menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Penafsiran terhadap statement ini adalah DPRD dan Kepala Daerah dalam kedudukan yang sama tinggi. Yang membedakannya adalah bahwa Kepala Daerah merupakan pelaksana dari peraturan perundangan di daerah sedangkan DPRD melaksanakan tugas di bidang legislatif. Periode 1971-1977 DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Barat , kembali dipimpin oleh Rahmat Sulaeman dengan anggota berjumlah 74 orang dari 4 Fraksi.

Selanjutnya, berturut-turut dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, pada tahun 1977-1982 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Brigjen TNI (Purn) H. Adjat Sudradjat, Mayjen TNI (Purn) Suratman (1982-1992), Brigjen TNI (Purn) H. Agus Muhyidin (1992-1997). Pada masa ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Jawa Barat, maka jumlah anggota legislatif pun mengalami peningkatan menjadi 100 orang anggota. Pada tahun 1997 terjadi gerakan reformasi yang pada akhirnya meruntuhkan kepemimpinan Orde Baru. Hal ini berpengaruh terhadap masa kerja DPRD provinsi Jawa Barat yang hanya berlangsung selama tiga tahun, karena pada tahun 1998 sebagaimana tuntutan reformasi dilaksanakan Pemilu, dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) H. Abdul Nurhaman, S.Ip, S.Sos.

Lahirnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 sebagai reaksi dari gerakan reformasi, merangkum dua pikiran utama yakni penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah (kecuali keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan dan keagamaan) serta penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi, dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari kebijakan demokratisasi pemerintahan. Karena itu penguatan peran DPRD baik dalam proses legislasi maupun pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah perlu dilakukan. Dalam UU 22/1999 ditentukan posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah, bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Pada periode 1999-2004 , DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya memilih Kepala Daerah, memilih anggota MPR dari utusan daerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah dan hak DPRD meminta pertanggungjawaban Kepala daerah. Kepemimpinan DPRD pada periode ini dipimpin oleh Ir. H. Idin Rafiudin (dalam perjalanan kepemimpinannya beliau wafat) yang selanjunya digantikan oleh Drs. H. Eka Santosa.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi, dan perbaikan kehidupan ketatanegaraan, Pemerintah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didefinisikan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan eksekutif, pasal 3 menyebutkan bahwa pemerintah daerah terdiri atas pemerintah dan DPRD. Hal itu berarti DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

Pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 Partai Politik, dan yang berhasil meraih kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat 10 Parpol yakni Golkar, PDI-P, PKS,PPP, Demokrat, PKB, PAN, PBB, PKPB, PDS, yang selanjutnya menjadi 7 fraksi. DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004 - 2009 diketuai oleh Drs.H. A.M. Ruslan (Golkar), dengan para wakil ketua H. Rudi Harsatanaya (PDI-P), drh. Achmad Ru'yat, M.Sc. (PKS, setelah diambil sumpahnya menjadi wakil wali kota Bogor, digantikan oleh H. Husin M. Albanjari, Dipl.Ing. dan H. Amin Suparmin,S.Hi. (PPP).

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014 keanggotaannya diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32 - 556 Tahun 2009, pada tanggal 31 Agustus 2009 dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasil Pemilu 2009 bertempat di Gedung Merdeka Bandung. Mereka berasal dari 9 partai dengan jumlah 100 anggota yakni : Partai Demokrat 28 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 17 orang, Partai Golongan Karya 16 orang, Partai Keadilan Sejahtera 13 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya 8 orang, Partai Persatuan Pembangunan 8 orang, Partai Amanat Nasional 5 orang, Partai Hati Nurani Rakyat 3 orang dan Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang. Tergabung dalam 8 Fraksi yakni F. Demokrat, F.PDI-P, F. Golkar, F. PKS, F. Gerindra, F. PPP, F. PAN, F.Hanura- PKB. Dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut, ditetapkan Pimpinan Sementara DPRD Propinsi Jawa Barat, yang berasal dari dua partai peraih kursi terbesar, masing-masing H. Awing Asmawi, SE (Partai Demokrat) sebagai Ketua Sementara dan Drs. H. Syarif Bastaman (PDIP) sebagai Wakil Ketua Sementara.

Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.32-712 Tahun 2009 Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan susunan sebagai berikut : Ketua DPRD Ir. H. Irfan Suryanagara (F. Partai Demokrat), Wakil Ketua : H.M. Rudi Harsa Tanaya (F. PDIP), Drs.H.Uu Rukmana M.Si. (F. Partai Golkar), Drs.H. Nur Suprianto, MM (FPKS) dan H. Komarudin Taher, S.Ag. (FPPP).

Sebagai hasil dari Pemilu Legislatif Tahun 2014, keanggotaan DPRD Provinsi pun mengalami perubahan. Dengan jumlah anggota masih 100 orang, untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019, terjadi perubahan jumlah keanggotaan partai pemenang yaitu terdiri dari 10 Partai (PDIP 20 orang; Golkar 17 orang; PKS 12 orang; Demokrat 12 orang; Gerindra 11 orang; PPP 9 orang; PKB 7 orang; NasDem 5 orang; PAN 4 orang; Hanura 3 orang). Dari 10 partai pemenang, DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 memiliki 8 Fraksi yaitu Fraksi Gabungan Golkar Amanah, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PPP, Fraksi Gabungan Restorasi Nurani Rakyat.

Peresmian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 dilakukan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 1 September 2014 di Gedung Merdeka berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 161.32-3442 Tahun 2014.

Pada tanggal 22 Oktober 2014 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 161.32-3862 Tahun 2014, dilakukan pelantikan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 yaitu Ineu Purwadewi Sundari dari PDIP sebagai Ketua DPRD, H.M. Irianto Syafiuddin (P. Golkar), Harris Yuliana (PKS), Irfan Suryanagara (P. Demokrat) serta Abdul Harris Bobihoe (P. Gerindra) sebagai Wakil Ketua.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat, maka pada lima tahun terakhir juga terjadi perubahan perundang-undangan, yaitu dengan terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.[4]

Hasil Pemilihan Umum

Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024

Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Hasil pemilihan umum 2024
Daerah pemilihan PKB Gerindra PDI-P Golkar NasDem Buruh Gelora PKS PKN Hanura Garuda PAN PBB Demokrat PSI Perindo PPP Ummat Jumlah suara sah
Jawa Barat 1 125.928 241.816 178.707 216.244 131.951 21.061 19.481 414.889 1.776 11.232 5.118 89.907 6.426 123.332 102.842 26.738 32.369 10.680 1.760.497
Jawa Barat 2 381.620 248.571 145.730 344.932 140.288 16.124 28.672 242.817 2.252 7.171 4.241 179.238 8.389 179.145 56.114 14.547 55.031 11.503 2.066.385
Jawa Barat 3 99.280 174.013 125.225 137.370 60.397 12.001 10.131 156.249 2.052 5.528 12.385 74.110 6.133 67.623 19.770 7.978 27.306 2.406 999.957
Jawa Barat 4 140.090 197.614 141.890 239.718 92.434 9.918 16.073 135.907 3.364 3.843 2.786 83.306 4.837 77.294 13.108 8.214 32.498 3.145 1.206.039
Jawa Barat 5 236.659 244.391 125.473 191.389 73.852 8.421 20.136 227.425 2.058 5.979 4.393 110.291 7.019 109.753 14.858 9.475 95.676 6.119 1.493.367
Jawa Barat 6 242.297 569.905 233.612 345.720 209.710 32.936 35.674 388.651 7.577 14.711 8.261 188.855 15.563 193.183 85.107 33.262 174.191 16.099 2.795.314
Jawa Barat 7 27.633 101.096 59.717 97.930 20.377 5.898 3.164 156.633 802 3.863 1.895 36.147 2.429 27.322 25.120 5.670 14.973 4.402 595.071
Jawa Barat 8 149.400 324.582 278.981 339.976 80.325 42.199 15.851 640.866 4.639 4.875 9.688 120.567 5.523 122.886 140.174 26.657 48.213 19.386 2.374.788
Jawa Barat 9 117.692 314.458 189.807 170.103 111.517 75.597 20.286 276.372 2.385 5.152 3.063 99.190 27.077 94.589 47.310 18.203 42.584 9.652 1.625.037
Jawa Barat 10 141.542 400.478 146.139 252.787 177.837 41.645 11.495 187.975 2.455 8.962 5.438 80.772 6.129 246.118 42.101 10.606 26.635 10.813 1.799.927
Jawa Barat 11 208.796 350.581 349.099 368.773 94.244 22.833 27.924 250.819 2.070 7.361 6.016 146.459 7.806 107.308 27.915 15.246 165.073 8.716 2.167.039
Jawa Barat 12 354.138 301.870 415.859 356.413 143.103 23.331 31.339 173.618 3.530 15.186 4.751 65.645 4.076 159.692 52.038 33.725 39.718 5.425 2.183.457
Jawa Barat 13 180.537 216.652 312.773 192.479 108.248 10.031 16.524 228.272 1.956 4.475 2.988 129.914 6.640 74.589 14.358 8.441 130.720 4.077 1.643.674
Jawa Barat 14 256.226 310.671 107.937 187.050 75.176 14.088 10.071 157.583 1.936 9.619 3.289 95.336 8.012 89.619 11.496 10.485 137.697 8.478 1.494.769
Jawa Barat 15 189.125 305.154 159.274 149.737 60.914 6.723 11.983 163.140 946 4.547 2.736 132.890 10.118 54.607 14.638 8.474 141.087 6.793 1.422.886
Jumlah 2.850.963 4.301.852 2.970.223 3.590.621 1.580.373 342.806 278.804 3.801.216 39.798 112.504 77.048 1.632.627 126.177 1.727.060 666.949 237.721 1.163.771 127.694 25.628.207
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia[5]

Komposisi Anggota

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Jawa Barat dalam empat periode terakhir.[6][7] [8][9][10]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2004-2009 2009-2014 2014-2019 2019-2024 2024-2029
PKB 6   2   7   12   15
PDI-P 19   17   20   20   17
Golkar 28   16   17   16   19
PKS 14   13   12   21   19
PPP 13   8   9   3   6
PAN 8   5   4   7   7
Demokrat 9   28   12   11   8
PBB 1   0   0   0   0
Gerindra (baru) 8   11   25   20
Hanura (baru) 3   3   0   0
NasDem (baru) 5   4   8
Perindo (baru) 1   0
PSI (baru) 1
PDS 1   0
PKPB 1   0
Jumlah Anggota 100   100   100   120   120
Jumlah Partai 10   9   10   10   10


Fraksi

Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.[11] Satu fraksi di DPRD Jawa Barat setidaknya beranggotakan 5 orang.

Periode 2024-2029

Fraksi Belum dibentuk

DPRD Jawa Barat hasil Pemilihan Umum Legislatif 2024 tersusun dari 10 partai, dengan perincian sebagai berikut:

No. Partai politik Perolehan suara Jumlah kursi
1 Gerindra 4.301.852 16,78%
20 / 120
2 PKS 3.801.216 14,83%
19 / 120
3 Golkar 3.590.621 14,01%
19 / 120
4 PDI-P 2.970.223 11,59%
17 / 120
5 PKB 2.850.963 11,12%
15 / 120
6 NasDem 1.580.373 6,17%
8 / 120
7 Demokrat 1.727.060 6,74%
8 / 120
8 PAN 1.632.627 6,37%
7 / 120
9 PPP 1.163.771 6,37%
6 / 120
10 PSI 666.949 2,60%
1 / 120

Periode 2019-2024

DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 terdiri dari 8 fraksi sebagai berikut:[12]

Nama Fraksi Partai Politik Ketua Jumlah Anggota
Gerindra Persatuan Gerindra
PPP 		H. Ricky Kurniawan 28
Partai Keadilan Sejahtera PKS H. Haru Suandharu 21
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P Muhammad Jaenudin 20
Partai Golongan Karya Golkar H. Ali Hasan 16
Partai Kebangkitan Bangsa PKB Asep Suherman 12
Partai Demokrat Demokrat Toni Setiawan 11
Partai Amanat Nasional PAN H. M. Hasbullah Rahmat 7
Nasdem Persatuan Indonesia NasDem
Perindo 		Sabil Akbar 5

DPRD Jawa Barat hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 tersusun dari 10 partai, dengan perincian sebagai berikut:

Partai Kursi %
Gerindra 25 20,8
PKS 21 17,5
PDI-P 20 16,7
Golkar 16 13,3
PKB 12 10,0
Demokrat 11 9,2
PAN 7 5,8
NasDem 4 3,3
PPP 3 2,5
Perindo 1 0,8
Total 120 100,0

Periode 2014-2019

DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 terdiri atas 8 fraksi sebagai berikut:

No Nama Fraksi Partai Ketua Jml. Kursi
1 Fraksi Golkar Amanah Golkar
PAN		 Drs. H. Yod Mintaraga, M.P.A. 21
2 Fraksi PDI Perjuangan PDI-P Waras Wasisto, S.H. 20
3 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Drs. H. Nur Supriyanto, M.M. 12
4 Fraksi Partai Demokrat Demokrat Dr. H. Herlas Juniar, S.E., M.T. 12
5 Fraksi Partai Gerindra Gerindra H. Ricky Kurniawan, Lc. 11
6 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan PPP H. Teuku Hanibal, S.E. 9
7 Fraksi NasDem Hanura NasDem
Hanura		 H. M. Iqbal, M.I. 8
8 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dra. Hj. Iemas Masithoh M. Noor 7
Jumlah 100

Alat Kelengkapan DPRD

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

  1. Pimpinan
  2. Badan Musyawarah (Bamus)
  3. Komisi
  4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
  5. Badan Anggaran (Banggar)
  6. Badan Kehormatan (BK)
  7. Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

Pimpinan DPRD

Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua.[13] Pimpinan DPRD Jawa Barat terdiri dari 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi (dan suara) terbanyak pertama, kedua, dan ketiga, secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Jawa Barat sejak masa reformasi.[14][15][16][17]

No Periode DPRD Nama Ketua DPRD Asal Partai Politik Mulai Menjabat Selesai Menjabat Wakil Ketua Keterangan
1
1945–1950 R. Otto Iskandardinata Independen 1945 1950
Bernama Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD)
2
1950–1955 Djaja Rahmat 1950 1955
3
1957–1960 Oja Sumantri 1957 1960
4
1960–1967 Letjen TNI Mashudi ABRI 1960 1967
5
1967–1971 Rahmat Sulaeman Golkar 1967 1977
1971–1977
6
1977–1982 Brigjen TNI Adjat Sudrajat ABRI 1977 1982
7
1982–1987 Mayjen TNI Suratman ABRI 1982 1992
1987–1992
8
1992–1997 Brigjen TNI Agus Muhyidin ABRI 1992 1997
9
1997–1999 Mayjen TNI Abdul Nurhaman ABRI 1992 1997
10
1999–2004 Idin Rafiudin PDI-P 1999 2000 Meninggal dunia saat menjabat.
11
Eka Santosa PDI-P 2000 2004 PAW
12
2004–2009 A.M. Ruslan Golkar 2004 2009
13
2009–2014 Awing Asnawi Demokrat 31 Agustus 2009 16 Oktober 2009
Pimpinan Sementara
Irfan Suryanagara Demokrat 16 Oktober 2009 31 Agustus 2014
  • 1. Rudi Harsatanaya (PDI-P)
  • 2. Uu Rukmana (Golkar)
  • 3. Nur Suprianto (PKS)
  • 4. Komarudin Taher (PPP)
14
2014–2019 Gatot Tjahjono PDI-P 1 September 2014 22 Oktober 2014
Pimpinan Sementara
Ineu Purwadewi Sundari PDI-P 22 Oktober 2014 1 September 2019
15
2019–2024 Taufik Hidayat Gerindra 2 September 2019 3 Oktober 2019
  • Tetep Abdullatif (PKS)
 Pimpinan Sementara
3 Oktober 2019 2 September 2024
16
2024–2029 Taufik Hidayat Gerindra 2 September 2024 Petahana
  • Iwan Suryawan (PKS)
 Pimpinan Sementara
TBD Gerindra

Komisi

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi.[18] DPRD Jawa Barat terdiri dari 5 komisi sebagai berikut:[19]

  • Komisi 1 Bidang Pemerintahan
  • Komisi 2 Bidang Perekonomian
  • Komisi 3 Bidang Keuangan
  • Komisi 4 Bidang Pembangunan
  • Komisi 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berikut ini adalah daftar pimpinan Komisi DPRD Jawa Barat Periode 2024-2029:

Belum dibentuk (TBA)

Daerah Pemilihan

Artikel utama: Daftar daerah pemilihan provinsi Indonesia
 
Peta daerah pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat beserta jumlah kursi pada Pileg 2019 dan 2024

Pada Pileg 2019[20] dan Pileg 2024[21], pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat dibagi ke dalam 15 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Nama Dapil Wilayah Dapil Jumlah Kursi
JAWA BARAT 1 Kota Bandung, Kota Cimahi 8
JAWA BARAT 2 Kabupaten Bandung 10
JAWA BARAT 3 Kabupaten Bandung Barat 4
JAWA BARAT 4 Kabupaten Cianjur 6
JAWA BARAT 5 Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi 8
JAWA BARAT 6 Kabupaten Bogor 11
JAWA BARAT 7 Kota Bogor 3
JAWA BARAT 8 Kota Depok, Kota Bekasi 11
JAWA BARAT 9 Kabupaten Bekasi 7
JAWA BARAT 10 Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta 8
JAWA BARAT 11 Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka 11
JAWA BARAT 12 Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon 12
JAWA BARAT 13 Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar 8
JAWA BARAT 14 Kabupaten Garut 6
JAWA BARAT 15 Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya 7
TOTAL 120

Daftar Anggota

Berikut ini adalah daftar anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029.[22][23]

Nama Partai Politik Daerah Pemilihan Suara Sah Fraksi Komisi Badan Keterangan
Buky Wibawa Gerindra Jawa Barat 1 61.455
Taufik Hidayat Gerindra Jawa Barat 2 89.188 Ketua DPRD Sementara
Tobias Ginanjar Sayidina Gerindra Jawa Barat 3 74.720
Abdul Karim Gerindra Jawa Barat 4 46.526
Hj. Lina Ruslinawati Gerindra Jawa Barat 5 55.984
H. Ricky Kurniawan Gerindra Jawa Barat 6 137.200
Prasetyawati Gerindra Jawa Barat 6 70.316
Rizaldy D. Priambodo Gerindra Jawa Barat 7 38.735
Pradi Supriatna Gerindra Jawa Barat 8 62.510
BN. Holik Qodratullah Gerindra Jawa Barat 9 71.145
Irpan Haeroni Gerindra Jawa Barat 9 50.371
Gina Fadlia Swara Gerindra Jawa Barat 10 103.026
Maula Akbar Mulyadi Putra Gerindra Jawa Barat 10 53.856
H. Heri Ukasah Sulaeman Gerindra Jawa Barat 11 92.380
Andhika Surya Gumilar Gerindra Jawa Barat 11 48.108
H. Daddy Rohanady Gerindra Jawa Barat 12 58.121
George Edwin Sugiharto Gerindra Jawa Barat 12 40.391
Hj. Tina Wiryawati Gerindra Jawa Barat 13 46.908
Dede Kusdinar Gerindra Jawa Barat 14 106.319
Viman Alfarizi Ramadhan Gerindra Jawa Barat 15 110.411
Hj. Siti Muntamah PKS Jawa Barat 1 135.946
Tedy Rusmawan PKS Jawa Barat 1 46.540
H. Jajang Rohana PKS Jawa Barat 2 60.961
Sri Dewi Anggraini PKS Jawa Barat 3 15.737 Menggantikan Didik Agus T. yang mencalonkan Bupati KBB 2024
Dadan Surya Negara PKS Jawa Barat 4 43.419
H. Yusuf Maulana PKS Jawa Barat 5 55.348
H. Fikri Hudi Oktiarwan PKS Jawa Barat 6 89.194
Dedi Aroza PKS Jawa Barat 6 35.667
H. Iwan Suryawan PKS Jawa Barat 7 64.050 Wakil Ketua DPRD Sementara
Elly Farida PKS Jawa Barat 8 73.647
Hj. Iin Nur Fatinah PKS Jawa Barat 8 54.683
Hj. Lilis Nurlia PKS Jawa Barat 8 39.833 Menggantikan Heri Koswara yang mencalonkan Walikota Bekasi 2024
Hj. Cucu Sugiarti PKS Jawa Barat 9 81.090
H. Budiwanto PKS Jawa Barat 10 43.851
H. Encep Sugiana PKS Jawa Barat 11 60.574
H. Junaedi PKS Jawa Barat 12 53.740
H. Didi Sukardi PKS Jawa Barat 13 55.841
H. Ahab Sihabudin PKS Jawa Barat 14 65.457
K.H. Tetep Abdulatip PKS Jawa Barat 15 55.115
M. Q. Iswara Golkar Jawa Barat 1 51.205
H. Agung Yansusan Sudarwin Golkar Jawa Barat 2 62.390
Ahmad Hidayat Golkar Jawa Barat 2 60.109
Edi Rusyandi Golkar Jawa Barat 3 72.222
Deden Nasihin Golkar Jawa Barat 4 84.571
H. Phinera Wijaya Golkar Jawa Barat 5 42.535
Samsul Hidayat Golkar Jawa Barat 6 76.208
Fetty Anggraenidini Golkar Jawa Barat 7 61.985
Farabi El Fouz A. Rafiq Golkar Jawa Barat 8 131.229
Ade Puspitasari Golkar Jawa Barat 8 74.275
H. Akhmad Marjuki Golkar Jawa Barat 9 73.397
Hj. Anne Ratna Mustika Golkar Jawa Barat 10 113.616
Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Golkar Jawa Barat 11 93.761
H. Yomanius Untung Golkar Jawa Barat 11 63.818
Hilal Hilmawan Golkar Jawa Barat 12 69.636
H. Taufik Hidayat Golkar Jawa Barat 12 62.651
H. Dudy Pamuji Golkar Jawa Barat 13 60.725
Hj. Euis Ida Wartiah Golkar Jawa Barat 14 85.357
H. Yod Mintaraga Golkar Jawa Barat 15 50.894
Rafael Situmorang PDI-P Jawa Barat 1 31.816
Hj. Nia Purnakania PDI-P Jawa Barat 2 35.168
Tuti Turimayanti PDI-P Jawa Barat 3 31.061
Tom Maskun PDI-P Jawa Barat 4 37.665
Muhammad Jaenudin PDI-P Jawa Barat 5 63.264
Doni Maradona Hutabarat PDI-P Jawa Barat 6 48.157
Ahmad Faisyal Hermawan PDI-P Jawa Barat 8 52.607
Christin Novalia Simanjuntak PDI-P Jawa Barat 9 57.264
Pipik Taufik Ismail PDI-P Jawa Barat 10 42.302
Hj. Ineu Purwadewi Sundari PDI-P Jawa Barat 11 112.676
Bayu Satya Prawira PDI-P Jawa Barat 11 39.400
Ono Surono PDI-P Jawa Barat 12 152.373
Bambang Mujiarto PDI-P Jawa Barat 12 63.753
Diah Fitri Maryani PDI-P Jawa Barat 12 22.885
Hj. Ika Siti Rahmatika PDI-P Jawa Barat 13 73.754
H. Memo Hermawan PDI-P Jawa Barat 14 40.602
H. Arip Rachman PDI-P Jawa Barat 15 49.208
Acep Jamaludin PKB Jawa Barat 1 57.194
Humaira Zahrotun Noor PKB Jawa Barat 2 174.180
Asep Syamsudin PKB Jawa Barat 2 40.624
Asep Suherman PKB Jawa Barat 4 52.963
Hasim Adnan PKB Jawa Barat 5 74.794
Dindin Abdullah Ghozali PKB Jawa Barat 6 18.024 Menggantikan Erni Sugiyanti yang meninggal dunia sebelum dilantik
M. Faizin PKB Jawa Barat 8 39.483
Muhamad Rochadi PKB Jawa Barat 9 40.604
H. Rahmat Hidayat Djati PKB Jawa Barat 10 42.933
Taufik Nurrohim PKB Jawa Barat 11 56.080
Tobroni PKB Jawa Barat 12 56.467
Muhammad Asyrof Abdik PKB Jawa Barat 12 56.133
H. Maulana Yusuf Erwinsyah PKB Jawa Barat 13 45.894
Aceng Malki PKB Jawa Barat 14 104.482
M. Lillah Sahrul Mubarok PKB Jawa Barat 15 59.129
Mamat Rachmat NasDem Jawa Barat 1 33.753
Hj. Tia Fitriani NasDem Jawa Barat 2 53.574
H. Onnie Soerono Sandi NasDem Jawa Barat 4 24.608
M. Rizky NasDem Jawa Barat 6 78.399
Hj. Siti Qomariyah NasDem Jawa Barat 9 54.091
Sabil Akbar NasDem Jawa Barat 10 55.912
Sri Wahyuni Utami NasDem Jawa Barat 12 21.162 Menggantikan Lucky Hakim yang mencalonkan Bupati Indramayu 2024
Heri Rafni Kotari NasDem Jawa Barat 13 57.138
H. Sugianto Nanggolah Demokrat Jawa Barat 1 32.856
Saeful Bachri Demokrat Jawa Barat 2 82.955
A. Yamin Demokrat Jawa Barat 5 36.703
Dede Candra Sasmita Demokrat Jawa Barat 6 73.081
Ronny Hermawan Demokrat Jawa Barat 8 38.428
Jenal Aripin Demokrat Jawa Barat 10 86.117
H. Zulkifly Chaniago Demokrat Jawa Barat 11 25.817
Hj. Ratnawati Demokrat Jawa Barat 12 87.635
Annisa Saadiyah Ifat (Nisya Ahmad) PAN Jawa Barat 2 50.422 Menggantikan Thoriqoh Nashrullah Fitriyah yang mengundurkan diri
Hj. Dessy Susilawati PAN Jawa Barat 5 54.806
H. Permadi Dalung PAN Jawa Barat 6 38.485
H. M. Hasbullah Rahmad PAN Jawa Barat 8 44.989
Raden Tedi PAN Jawa Barat 11 28.916
Supriatna Gumilar PAN Jawa Barat 13 25.263 Menggantikan Zulkarnaen yang meninggal dunia sebelum pemilu
Budi Mahmud Saputra PAN Jawa Barat 15 42.750
H. Dedi Mahmudi PPP Jawa Barat 5 39.756
H. Muhamad Romli PPP Jawa Barat 6 62.596
H. Zaini Shofari PPP Jawa Barat 11 70.298
H. Arief Maoshul Affandy PPP Jawa Barat 13 45.874
H. Aten Munajat PPP Jawa Barat 14 37.027
H. Uden Dida Efendi PPP Jawa Barat 15 36.893
Iwan Koswara PSI Jawa Barat 12 19.498

Referensi

  1. ^ Sumadiria, Abdullah S. Haris; Hkikmat, Mahi Mamat (2022-12-13). "West Java DPRD Political Communication in the Policy of Religious Tolerance". Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi. 6 (2): 153–170. doi:10.15575/cjik.v6i2.21303. ISSN 2549-8452. 
  2. ^ Salma Dinda Regina (02-09-2024). "Daftar 120 Anggota DPRD Jabar Periode 2024-2029 Dilantik Hari Ini, Siap Kerja Jadi Wakil Rakyat". tribunnews.com. Diakses tanggal 23-09-2024. 
  3. ^ Anindyadevi Aurellia (02-09-2024). "120 Anggota DPRD Jawa Barat 2024-2029 Dilantik, Ada Nisya Ahmad". Detik News. Diakses tanggal 23-09-2024. 
  4. ^ Sejarah DPRD Provinsi Jawa Barat
  5. ^ "Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 20-03-2024. Diakses tanggal 28-04-2024. 
  6. ^ (Indonesia) "Rapat Pleno KPU Tetapkan Gerindra Dapat Kursi Paling Banyak di DPRD Jabar". Kompas. 13 Aug 2019. Diakses tanggal 14 Aug 2019. 
  7. ^ (Indonesia) "Sejarah DPRD Jawa Barat". dprd jabar. 12 Feb 2014. Diakses tanggal 12 Feb 2015. 
  8. ^ "Ini Bakal Anggota DPRD Jabar Hasil Pemilu 2019". JUARA NEWS. 17-05-2019. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  9. ^ Oris Riswan (01-09-2014). "Resmi Dilantik, 100 Anggota DPRD Jabar Siap Bekerja". okezone.com. okenews. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  10. ^ "KPU Tetapkan Perolehan Kursi DPRD Jabar, Gerindra Paling Banyak". Detik News. 29 May 2024. Diakses tanggal 14 Sep 2024. 
  11. ^ Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  12. ^ "Fraksi". DPRD Provinsi Jawa Barat. 
  13. ^ Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  14. ^ "Sejarah DPRD Provinsi Jawa Barat". DPRD Jawa Barat. Diakses tanggal 12 August 2018. 
  15. ^ "Pimpinan DPRD". DPRD Provinsi Jawa Barat. 
  16. ^ "Pertama Kali, DPRD Jawa Barat Dipimpin Perempuan". tempo.co. 22-10-2014. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  17. ^ Romi Rinando (14-08-2019). Ridwan Hardiansyah, ed. "PDIP Jabar Tak Lagi Raih Kursi Ketua DPRD Jawa Barat, Kalah 5 Kursi dari Partai Pemenang". tribunnews.com. Tribun Lampung. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  18. ^ Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  19. ^ "Komisi". DPRD Provinsi Jawa Barat. 
  20. ^ "Keputusan KPU Nomor 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. 
  21. ^ "Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 06-02-2023. Diakses tanggal 10-02-2023. 
  22. ^ "Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). kpu.go.id. 28-05-2024. Diakses tanggal 12-09-2024. 
  23. ^ "Daftar 120 Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) 2024-2029 Terpilih, PSI Paling Mini". Diakses tanggal 2024-09-18. 

Lihat pula

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Jawa_Barat&oldid=26366235"