Petisi ke Takhta Suci

Revisi sejak 10 November 2024 09.23 oleh Tian x-way (bicara | kontrib)

Petisi ​​kepada Takhta Suci merupakan bagian dari bentuk pemerintahan Gereja Katolik.

Cara pengajuan petisi

Fakultas, indult, dispensasi, dan bantuan lainnya, yang pemberiannya disediakan untuk Takhta Suci, harus diminta melalui petisi tertulis yang diajukan kepada Paus yang berdaulat, secara teratur melalui salah satu Kongregasi Suci Kuria Roma. Berdasarkan konstitusi baru Kuria Roma oleh Pius X, setiap orang pribadi dapat secara pribadi mendatangi dan mengajukan petisi kepada Takhta Suci. Namun, selalu baik, dan sering kali perlu, untuk menyerahkan surat-surat pujian dari ordinaris pemohon, seperti dalam kasus fakultas, dispensasi, dan semacamnya. Sering kali disarankan untuk menggunakan agen di Roma, yang dapat menangani masalah tersebut secara pribadi. Untuk tujuan ini, setiap orang yang dapat dipercaya dapat dipilih, asalkan ia dapat diterima oleh Kongregasi Suci yang harus diajaknya bicara. (Bandingkan dengan Const., "Sapienti Consilio", Norm=E6 communes, c. ix.)

Bentuk dan isi petisi

Petisi harus ditulis pada selembar kertas putih berukuran folio atau kuarto besar; dan teks harus ditulis dari halaman pertama ke halaman kedua, dan seterusnya, jika panjangnya mengharuskan, seperti pada buku cetak, tanpa ada halaman tengah yang dibiarkan kosong. Bahasa resmi Kuria masih Latin, Italia, dan Prancis; tetapi dokumen dalam bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, dan Portugis sekarang diizinkan (lih. Const. "Sapienti Consilio", Norm=E6 particulares, c. vi., n. 5.). Akan tetapi, sudah sepantasnya petisi yang dikirim oleh kuria episkopal dan oleh para rohaniwan pada umumnya, dan petisi yang berkaitan dengan sakramen, ditulis dalam bahasa resmi Gereja, Latin. Petisi harus ditujukan kepada Paus sendiri, dan karenanya harus dimulai dengan kata-kata "Beatissime Pater" (Bapa Yang Mahakudus). Pemohon kemudian harus menyebutkan nama lengkapnya, tempat tinggal, dan keuskupannya. (Hal-hal ini tidak dicantumkan dalam permohonan kepada Penitensiaria Suci.) Berikutnya harus ada pernyataan yang jelas dan ringkas tentang bantuan yang diinginkan, alasan permohonan, dan semua informasi yang diperlukan agar Takhta Suci dapat mengambil keputusan. Tidak dicantumkannya fakta-fakta material atau dilakukannya kesalahan-kesalahan substansial dalam permohonan dapat membatalkan dispensasi atau indult yang diberikan. Dengan demikian, permohonan dispensasi perkawinan harus menyatakan: (1) nama-nama Kristen dan nama keluarga pemohon; (2) keuskupan asal atau tempat tinggal yang sebenarnya; (3) sifat pasti dari halangan; (4) tingkat hubungan darah, kekerabatan, dll.; (5) jumlah halangan; (6) berbagai keadaan (Instruksi S. Congr. Of Propaganda May, 1877). Permohonan tidak boleh diakhiri dalam bentuk surat, tetapi dengan rumusan singkat "Et Deus, etc." atau "Quare, etc." Di bagian bawah petisi, alamat orang yang akan dituju balasan (jika tidak akan dikirimkan melalui agen) harus ditulis.

Tujuan petisi

Semua petisi dalam kasus perkawinan ditangani oleh Congr. de disciplina Sacramentorum, kecuali yang berkaitan dengan forum internal (yaitu, kasus pengakuan dosa dan okultisme), yang masuk ke Penitensiaria Suci, dan yang termasuk dalam impediment mixtæ religionis atau disparitatis cultus, yang berada di bawah yurisdiksi Kantor Suci. Congr. de disciplina Sacramentorum juga bertanggung jawab atas semua hal lain yang berhubungan dengan sakramen dan Misa, kecuali ritus dan upacaranya, yang pengaturannya menjadi tanggung jawab Kongregasi Ritus. Oleh karena itu, petisi untuk penyelesaian kesulitan liturgi harus dikirim ke Kongregasi yang terakhir; petisi, misalnya, untuk pidato pribadi, reservasi Sakramen Mahakudus, komuni non-puasa, dll., kepada yang pertama. Kongregasi Dewan menangani petisi yang berkaitan dengan perintah-perintah Gereja, disiplin gerejawi, persaudaraan, dan administrasi properti gereja. Semua masalah yang berkaitan dengan keagamaan, baik individu maupun komunitas, dengan satu atau dua Pengecualian, berada di tangan Kongregasi Religiosis. Akhirnya, semua urusan negara-negara yang masih tunduk pada Kongregasi Propaganda, dilakukan melalui Kongregasi itu, dengan pengecualian urusan keagamaan itu sendiri.[1]

Lihat juga

Referensi

  1. ^ Constitutio Sapienti Consilio: Normae communes et peculiares in Acta Apostolicæ Sedis, I, 7; CAPPELLO