Pengguna:Ara282/Bak pasir

Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) adalah alat pengukuran yang dikembangkan untuk mengevaluasi kesiapan dan implementasi tata kelola transformasi digital di pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Indeks ini dirancang oleh Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) untuk menganalisis efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital.

Penghitungan GM-DTGI dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data dari situs web resmi pemerintah daerah, dokumen kebijakan, dan publikasi digital lainnya. Indeks ini mencakup berbagai indikator yang merepresentasikan aspek tata kelola, teknologi, dan pelayanan publik.

Sejarah

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pariwisata, dan pendidikan tinggi (Agostino et al., 2021^[1]; Nienaber & Woodcock, 2020^[2]; Syani et al., 2020^[3]). Di Indonesia, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam transformasi digital, seperti ketidakselarasan kebijakan antar tingkatan pemerintahan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta rendahnya kesiapan sumber daya manusia dan masyarakat dalam mengadopsi e-government (Grenhenson, 2022; Sabani et al., 2019^[4]). Selain itu, penelitian terkait implementasi transformasi digital di tingkat pemerintah daerah masih terbatas Darmaputra et al., 2017^[5]; Prahono, 2015^[6]; Sabani, 2021^[7]), sehingga diperlukan alat evaluasi yang komprehensif untuk mengukur kesiapan dan kemajuan digitalisasi di daerah.

Sebagai respons, Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan daerah. Pada tahun 2022, tim Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) mengembangkan GM-DTGI. Indeks ini dirancang untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota dalam mengadopsi tata kelola digital berbasis teknologi.

Pengembangan GM-DTGI melibatkan 23 ahli, termasuk 14 ahli internasional dan 9 ahli nasional. Prosesnya mencakup kajian kebijakan digitalisasi pemerintah daerah, analisis kebutuhan, serta diskusi dengan akademisi, praktisi teknologi informasi, dan perwakilan pemerintah daerah. Setelah melalui uji coba dan validasi data, GM-DTGI resmi diluncurkan pada tahun 2024 bersamaan dengan seminar nasional yang membahas hasil evaluasi dan rekomendasi strategis untuk percepatan transformasi digital di pemerintahan daerah.

GM-DTGI dirancang sebagai alat ukur untuk menilai kesiapan pemerintah daerah sekaligus panduan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Pilar GM-DTGI

1. Tata Kelola dan Kepemimpinan

Pemerintah daerah menetapkan visi transformasi digital dengan peta jalan strategis. Untuk mendukung keberlanjutan implementasi, pemerintah daerah membentuk entitas permanen yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan strategi digital. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan program transformasi digital di tingkat daerah.

2. Peraturan dan Kebijakan

Pemerintah daerah menerapkan kebijakan berbagi data untuk mendukung efisiensi dan integrasi sistem digital. Selain itu, pemerintah daerah mengadopsi regulasi tanda tangan digital untuk mempercepat implementasi teknologi berbasis elektronik. Pedoman formal juga disusun untuk memastikan tata kelola yang transparan dalam pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3. Reformasi Administrasi Publik dan Perubahan Manajemen

Pemerintah daerah melakukan reformasi administrasi untuk mendukung transformasi digital, termasuk melibatkan pemangku kepentingan dalam kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemda juga mengalokasikan sumber daya untuk manajemen perubahan, pelatihan pegawai, dan peningkatan kapasitas legislator. Selain itu, pemerintah daerah fokus pada peningkatan keterampilan staf dan masyarakat dalam literasi data serta kemampuan digital untuk mendukung e-government.

4. Tata Kelola Data

Pemerintah daerah memiliki entitas yang bertanggung jawab atas tata kelola data dan strategi, termasuk arsitektur perusahaan (Enterprise Architecture). Pemda menerapkan protokol pertukaran data, analisis data, serta kebijakan privasi untuk melindungi masyarakat. Selain itu, pemda juga memanfaatkan analitik data besar (big data analytics) untuk pengambilan keputusan dan menetapkan standar data di seluruh instansi terkait.

5. Ekosistem Digital

Pemerintah daerah menyediakan portal layanan publik, sistem pembayaran online, serta standar untuk interoperabilitas. Selain itu, pemerintah daerah menstandarisasi API (antarmuka pemrograman aplikasi), mengembangkan pedoman teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta memiliki pusat inovasi digital dengan pendekatan multi-saluran yang terintegrasi.

6. Desain Platform Berpusat pada Pengguna

Pemerintah daerah mengembangkan strategi digital yang berfokus pada pengguna dengan menyediakan platform umpan balik. Selain itu, pemerintah daerah membentuk komite ahli dan badan koordinasi formal untuk proyek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Upaya ini juga mencakup pengukuran kepuasan pengguna dan memastikan aksesibilitas layanan digital bagi seluruh masyarakat.

7. Keamanan Siber dan Privasi

Pemerintah daerah mengimplementasikan jaringan digital yang aman dan merancang strategi untuk mengelola risiko terkait keamanan data. Untuk melindungi aset digital, pemerintah daerah membentuk unit khusus Keamanan Siber dan tim tanggap darurat yang bertugas menanggulangi ancaman. Selain itu, pemerintah daerah juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah lain, baik di tingkat regional maupun internasional, dalam rangka memperkuat upaya penanggulangan ancaman siber secara lebih luas dan efektif.

Tujuan

Pengembangan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) bertujuan untuk mendukung transformasi digital di pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota. Indeks ini dirancang untuk:

• Mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan transformasi digital.
• Menyediakan gambaran menyeluruh mengenai tingkat adopsi teknologi digital dan penerapan transformasi proses bisnis di pemerintah daerah.
• Membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan peningkatan untuk mendukung transformasi digital yang efektif.
• Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan transformasi digital.
• Memberikan panduan strategis untuk mendorong inovasi dan meningkatkan tata kelola digital secara berkelanjutan.

Manfaat dan Dampak Positif GM-DTGI

Aspek Hasil Temuan GM-DTGI

GM-DTGI dirancang untuk membantu pemerintah daerah mengevaluasi berbagai aspek tata kelola digital. Melalui hasil evaluasinya, indeks ini memberikan manfaat berikut:

• Adopsi Teknologi Digital

GM-DTGI memetakan tingkat adopsi teknologi digital di pemerintah daerah dalam mendukung proses administrasi dan pelayanan publik.

• Kualitas Layanan Digital

Indeks ini memberikan data terkait kualitas layanan digital yang disediakan, termasuk aksesibilitas dan kemudahan penggunaannya bagi masyarakat.

• Infrastruktur Teknologi

GM-DTGI mengidentifikasi kapasitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang digunakan oleh pemerintah daerah.

• Antarmuka Pengguna Aplikasi

Evaluasi juga mencakup desain antarmuka aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, khususnya pada aspek kemudahan dan kenyamanan penggunaan.

• Kapasitas Sumber Daya Manusia

Indeks ini membantu menganalisis kesiapan sumber daya manusia di pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital, termasuk pelatihan dan penguasaan teknologi.

• Keamanan dan Privasi Data

GM-DTGI mengevaluasi sistem keamanan dan privasi data masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan data.

Dengan temuan-temuan tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk meningkatkan tata kelola digital secara berkelanjutan.

Aspek Kinerja GM-DTGI

Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) dirancang untuk mendukung transformasi digital di pemerintah daerah dengan memberikan evaluasi terukur. Kinerja GM-DTGI berpotensi memberikan dampak positif pada beberapa aspek, sebagai berikut:

• Efisiensi Operasional: Meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses digitalisasi dalam administrasi dan pelayanan publik.
• Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Memberikan panduan berbasis data yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan strategis pemerintah daerah.
• Peningkatan Pelayanan Publik: Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem digital.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong implementasi tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel melalui evaluasi kebijakan dan teknologi digital.
• Pengurangan Kesenjangan Digital: Mengidentifikasi dan mengurangi kesenjangan teknologi antar daerah, sehingga mempercepat pemerataan akses digital.
• Daya Saing Daerah: Memungkinkan daerah untuk meningkatkan daya saingnya melalui penerapan inovasi dan digitalisasi.
• Kolaborasi Antar Daerah: Memfasilitasi kolaborasi dan berbagi praktik terbaik antar pemerintah daerah dalam hal transformasi digital.
• Pemberdayaan Masyarakat: Membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital, yang dapat meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Evaluasi yang dilakukan oleh GM-DTGI diharapkan dapat mendukung penguatan tata kelola digital di pemerintah daerah dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, dampak nyata dari evaluasi ini bergantung pada implementasi hasil yang diperoleh oleh pemerintah daerah.

Perbedaan antara GM-DTGI dan Indeks Penilaian yang Ada di Indonesia

Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia adalah dua kerangka evaluasi yang memiliki perbedaan dalam ruang lingkup, tujuan, dan kriteria penilaiannya. SPBE menilai kematangan tata kelola digital dalam empat pilar, yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan publik di lembaga pemerintahan. Sementara itu, GM-DTGI mengevaluasi tujuh pilar, yang mencakup tata kelola dand kepemimpinan, ekosistem digital, serta keamanan siber dan privasi, dengan fokus utama pada tata kelola transformasi digital di pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota.

SPBE melakukan evaluasi terhadap 47 item yang berkaitan dengan implementasinya, sedangkan GM-DTGI menilai 50 item dengan cakupan yang lebih luas. Penilaian dalam GM-DTGI meliputi aspek keamanan data, kerangka peraturan, desain sistem, pengembangan keterampilan digital, dan peran institusional dalam mendukung transformasi digital.

Agenda

Seminar Nasional Peluncuran GM-DTGI 2024

Dalam rangka mendukung transformasi digital yang optimal pada Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia, Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM), memperkenalkan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI). Peluncuran GM-DTGI ini dilaksanakan dalam sebuah seminar nasional pada 11 Oktober 2024, di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, MM FEB UGM. Seminar tersebut dihadiri oleh Deputi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bapak Nezar Patria, serta sejumlah pemimpin dari Diskominfo Kabupaten/Kota, UGM, FEB UGM, mahasiswa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Acara dibuka dengan sambutan dari Dr. Hargo Utomo, Direktur Pengembangan Bisnis UGM, yang mewakili Rektor UGM. Selanjutnya, pidato disampaikan oleh Prof. Didi Achjari, Dekan FEB UGM, dan Prof. Syaiful Ali, Peneliti Utama GM-DTGI. Pidato kunci yang berjudul "Masa Depan Transformasi Digital di Pemerintah Daerah: Tantangan dan Peluang" disampaikan oleh Bapak Nezar Patria.

Agenda utama acara ini adalah pemberian penghargaan GM-DTGI 2024 kepada pemerintah daerah, yang mencakup penghargaan untuk Kota Terbaik, Kabupaten Terbaik, dan Pemerintah Daerah Terbaik di setiap provinsi.

Pemerintah Kabupaten Terbaik di Indonesia

1. Kabupaten Banyuwangi
2. Kabupaten Sragen
3. Kabupaten Magelang
4. Kabupaten Gunungkidul
5. Kabupaten Aceh Tengah
6. Kabupaten Sanggau
7. Kabupaten Bandung
8. Kabupaten Cirebon
9. Kabupaten Sleman
10. Kabupaten Pekalongan

Pemerintah Kota Terbaik di Indonesia

1. Kota Semarang
2. Kota Bandung
3. Kota Surabaya
4. Kota Yogyakarta
5. Kota Batam
6. Kota Depok
7. Kota Banjarmasin
8. Kota Pekalongan
9. Kota Makassar
10. Kota Tangerang

Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik di Setiap Provinsi di Indonesia

1. Kabupaten Aceh Tengah
2. Kabupaten Badung
3. Kota Tangerang
4. Kabupaten Rejang Lebong
5. Kota Yogyakarta
6. Kabupaten Gorontalo
7. Kota Jambi
8. Kota Bandung
9. Kota Semarang
10. Kota Surabaya
11. Kabupaten Sanggau
12. Kota Banjarmasin
13. Kabupaten Barito Utara
14. Kabupaten Penajam Paser Utara
15. Kabupaten Bulungan
16. Kabupaten Belitung
17. Kota Batam
18. Kabupaten Tanggamus
19. Kota Ambon
20. Kota Ternate
21. Kabupaten Lombok Barat
22. Kabupaten Manggarai Barat
23. Kota Jayapura
24. Kabupaten Kaimana
25. Kabupaten Raja Ampat
26. Kabupaten Jayawijaya
27. Kabupaten Boven Digoel
28. Kabupaten Mimika
29. Kota Pekanbaru
30. Kabupaten Mamuju Tengah
31. Kota Makassar
32. Kota Palu
33. Kota Baubau
34. Kota Kotamobagu
35. Kabupaten Lima Puluh Kota
36. Kota Palembang
37. Kabupaten Langkat

Berita Terkait

1. PKSI FEB UGM Gelar Audiensi dengan Wamenkominfo
2. Seminar Nasional Perilisan GM-DTGI untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penyerahan Penghargaan GM-DTGI tahun 2024
3. FEB UGM Luncurkan GM-DTGI Untuk Bantu Penilaian Kinerja Transformasi Digital Pemda
4. UGM Luncurkan Indeks Penilaian Kinerja Transformasi Digital Pemda
5. Pemkot Makassar Raih Penghargaan 10 Pemerintah Daerah Terbaik GM-DTGI 2024
6. Kembangkan Layanan Publik Berbasis Digital, Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Dari UGM
7. Terbaik di DIY Pemkot Raih Penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index
8. Pelaksanaan Transformasi Digitalisasi Pengelolaan SPBE Sukses di Barito Utara
9. Pemerintah Kota Semarang Raih Peringkat 1 Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) di Provinsi Jawa Tengah
10. Buah Kesuksesan SPBE, Banjarmasin Diganjar Penghargaan GM-DTGI
11. Universitas Gadjah Mada Beri Penghargaan Kota Tangerang Sebagai Pemda Terbaik di Provinsi Banten
12. Buah Kesuksesan SPBE, Banjarmasin Diganjar Penghargaan GM-DTGI
13. Pemkot Surabaya raih penghargaan dari UGM
14. Pemkot Bandung Raih Penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index Award 2024
15. Terapkan Transformasi Digital, Wamen Nezar Patria Dorong Pemda Ubah Cara Kerja
16. Luar Biasa! Kota Semarang Jadi yang Terbaik Tingkat Nasional Dalam Bidang Transformasi Digital
17. Sragen Raih Terbaik Kedua Kategori Kabupaten GM-DTGI Award 2024
18. Wamen Kominfo, Nezar Patria Apresiasi Langkah FEB UGM Dorong Transformasi Digital Lewat GM DTGI