Darurat militer Korea Selatan 2024

Pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 22:27 Waktu Standar Korea (20:27 WIB), Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dalam pidato larut malam yang disiarkan langsung di televisi YTN. Dalam pernyataannya, ia menuduh Partai Demokrat, yang memiliki suara mayoritas di Majelis Nasional, bersimpati dengan Korea Utara dan melakukan 'aktivitas antinegara', yang selanjutnya mengecap mereka sebagai organisasi kriminal yang bekerja sama dengan komunis untuk menghancurkan negara. Perintah tersebut mencakup larangan segala kegiatan politik termasuk kegiatan Majelis Nasional, dan penangguhan kebebasan pers.

Darurat militer Korea Selatan
Aksi unjuk rasa pasca diberlakukannya darurat militer
Tanggal	03–04 Desember 2024 (2024-12-04)
Lokasi	Korea Selatan
Sebab	Pertentangan terhadap usulan rancangan APBN dan upaya pemakzulan terhadap jaksa yang terlibat dalam skandal.
Status	Majelis Nasional memberikan suara menuntut pencabutan darurat militer Darurat militer dicabut oleh Presiden Yoon
Pihak terlibat
Kepresidenan Pemerintah Kementerian Pertahanan Nasional Militer angkatan darat Agensi Polisi Nasional Partai Kekuatan Rakyat (faksi) Majelis Nasional Partai Demokrat Partai Kekuatan Rakyat Partai Membangun Kembali Korea Partai Progresif Pemerintah Metropolitan Seoul
Tokoh utama
Yoon Suk Yeol Park An-su Kim Yong-hyun Woo Won-shik Lee Jae-myung Han Dong-hoon Cho Kuk Oh Se-hoon

Deklarasi tersebut ditentang oleh Partai Demokrat dan Partai Kekuatan Rakyat yang saat itu merupakan partai berkuasa di negara tersebut, dan mengakibatkan aksi unjuk rasa besar-besaran. Sekitar pukul 01:01 dini hari WSK (23:01 WIB), anggota parlemen yang hadir di Majelis Nasional dengan suara bulat meloloskan mosi untuk mencabut darurat militer dengan perolehan suara 190-0 meskipun ada upaya oleh pasukan keamanan untuk mencegah pemungutan suara.

Yoon kemudian mencabut darurat militer setelah rapat Kabinet pada tanggal 4 Desember pukul 04:30 dini hari WSK (02:30 WIB), dan Komando Darurat Militer kemudian dibubarkan. Setelah darurat militer dicabut, pihak oposisi menyatakan bahwa mereka akan memulai proses Pemakzulan terhadap Yoon jika ia tidak mengundurkan diri.

Later belakang

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada tahun 2022

Korea Selatan menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Konstitusi Korea Selatan 1987, yang menggantikan sistem parlementer dan semipresidensial yang sebelumnya dianut di zaman Republik Kedua dan Keempat Korea Selatan. Yoon Suk Yeol, anggota Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif dan mantan Jaksa Agung, menjabat sebagai Presiden Korea Selatan setelah kemenangannya dalam Pemilihan Presiden 2022. Pemerintahannya memiliki tingkat elektabilitas yang rendah, mencapai 17%, dengan survei bulan November 2024 menunjukkan 58% jumlah penduduk menuntut Yoon mengundurkan diri atau dimakzulkan. Dia kesulitan mewujudkan agenda pemerintahannya karena adanya pertentangan dari Majelis Nasional, yang telah dikendalikan oleh Partai Demokratik sejak Pemilihan legislatif Korea Selatan 2020. Dalam Pemilihan Umum Legislatif April 2024, partai oposisi mempertahankan suara mayoritas di parlemen akan tetapi masih kekurangan jumlah anggota yang dibutuhkan (200 dari 300 orang) untuk memakzulkan Presiden.

Yoon memboikot pembukaan Majelis Nasional meskipun hal ini merupakan kebiasaan bagi presiden untuk menyampaikan pidato di acara tersebut. Yoon juga menentang penyelidikan skandal yang melibatkan istrinya Kim Keon-hee dan berbagai pejabat tinggi, memveto rancangan undang-undang pada tiga kesempatan terpisah yang menyerukan penyelidikan penasihat khusus terhadap istrinya, dimana hak veto yang ketiga terjadi pada 26 November 2024. Parlemen yang dikuasai oposisi juga telah bergerak untuk memakzulkan Ketua Badan Audit dan Inspeksi Choe Jae-hae dan tiga jaksa yang terlibat dalam dua skandal yang melibatkan Kim pada tanggal 2 Desember tahun itu, dan menolak usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Begara (APBN).

Ini adalah pertama kalinya darurat militer diberlakukan di Korea Selatan sejak Kudeta militer 17 Mei 1980 pasca pembunuhan mantan Presiden Park Chung Hee, dan pertama kali deklarasi tersebut diberlakukan sejak Pergolakan pro-Demokrasi pada bulan Juni 1987. Ini adalah deklarasi darurat militer yang ke-17 sejak berdirinya Republik Korea (ROK) pada tahun 1948. Berdasarkan Pasal 77 Konstitusi Korea Selatan, ketika mendeklarasikan darurat militer, presiden harus segera memberi tahu Majelis Nasional. Hal ini memungkinkan tindakan diambil untuk membatasi kebebasan, termasuk perlunya surat perintah penangkapan, hak imunitas anggota parlemen, dan termasuk diantaranya pembatasan kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul. Majelis Nasional berhak memberikan suara dan jika berhasil mengajukan tuntutan yang mengikat kepada presiden untuk membatalkan darurat militer.

Peristiwa

Deklarasi Darurat Militer

Pada 3 Desember 2024 pukul 22:22 WSK (20:22 WIB), Presiden Yoon Suk Yeol menyatakan darurat militer. Dalam pidato yang disiarkan di seluruh stasiun televisi nasional di negara tersebut, Yoon menuduh pihak oposisi "berusaha menggulingkan demokrasi bebas" dengan memakzulkan anggota kabinet dan menghalangi rencana anggarannya. Ia meminta warga untuk percaya padanya dan menoleransi "beberapa ketidaknyamanan", dan juga mengklaim adanya konspirasi Pro-Korea Utara terhadap Pemerintah Korea Selatan. Ini adalah pertama kalinya darurat militer diberlakukan di Korea Selatan sejak tahun 1979, pasca Kudeta 12 Desember yang melahirkan pemerintahan diktator Chun Doo-hwan. Kemudian dilaporkan bahwa Perdana Menteri Han Duck-soo tidak dilibatkan dalam deklarasi tersebut, dengan The Korea Times melaporkan bahwa langkah tersebut tampaknya dilakukan menyusul adanya komunikasi langsung antara Presiden Yoon dan menteri pertahanan Kim Yong-hyun.

Menurut Kentor Berita Yonhap, Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun memerintahkan pertemuan dengan ketua Kepala Staf Gabungan Laksamana Kim Myung-soo. Yoon kemudian melantik Park An-su as komandan darurat militer.

Menyusul deklarasi darurat militer, pemerintah mengatakan bahwa aktivitas di lembaga pendidikan dan layanan transportasi akan tetap beroperasi seperti biasa.

Dekret

Pada 3 Desember 2024 pukul 23:00 KST, Park An-soo dari Komando Darurat Militer mengeluarkan dekret berikut terkait darurat militer:

Komando Darurat Militer mengumumkan hal-hal berikut ini mulai pukul 23:00 pada 3 Desember 2024 untuk melindungi demokrasi liberal dari kekuatan antinegara yang aktif di dalam Republik Korea yang bebas dan ancaman mereka untuk menumbangkan negara serta memastikan keselamatan publik.

1. Semua kegiatan politik, termasuk kegiatan Majelis Nasional, dewan lokal, partai politik, dan persatuan politik, rapat umum dan unjuk rasa, dilarang.
2. Semua tindakan yang mengingkari atau berupaya menggulingkan sistem demokrasi bebas dilarang. Penyebaran berita palsu, manipulasi pendapat umum, dan propaganda palsu dilarang.
3. Semua media dan publikasi tunduk terhadap kendali Komando Darurat Militer.
4. Pemogokan, penghentian kerja, dan rapat umum yang memicu kekacauan sosial dilarang.
5. Dokter magang dan semua tenaga medis lainnya yang sedang mogok atau telah meninggalkan tempat kerja mereka harus kembali ke posisi mereka dalam jangka waktu 48 jam dan bekerja dengan setia. Mereka yang melanggar perintah akan menghadapi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Darurat Militer.
6. Warga negara biasa tak bersalah yang tidak termasuk pasukan antinegara dan kekuatan subversif lainnya akan dikenakan tindakan untuk meminimalkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pelanggar proklamasi dapat ditangkap, ditahan, dan digeledah tanpa surat perintah sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Darurat Militer (Kewenangan Tindakan Khusus Komandan Darurat Militer) serta akan dihukum sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Darurat Militer (Sanksi).

— Komandan Darurat Militer, Jenderal Angkatan Darat Park An-soo

Lihat pula

• Kudeta 16 Mei
• October Restoration
• Kudeta 12 Desember