Pemakzulan Yoon Suk Yeol

Pada tanggal 14 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dimakzulkan dari jabatannya akibat pengumuman darurat militer yang kontroversial pada tanggal 3 Desember 2024.

Pemakzulan Yoon Suk Yeol
Woo Won-shik, Ketua Majelis Nasional menandatangani mosi pemakzulan yang disetujui di depan media setelah pemungutan suara pemakzulan kedua yang dilakukan pada 14 Desember 2024.
Termohon	Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan ke-13
Tanggal	4 Desember 2024
Tuduhan	Pengkhianatan terhadap negara
Pemicu	Darurat militer Korea Selatan 2024
Pemungutan suara pemakzulan pertama oleh Majelis Nasional (7 Desember 2024)
Hasil	Suara tidak dihitung karena tidak tercapainya kuorum di tengah aksi boikot PPP; pemakzulan tidak berhasil
Pemungutan suara pemakzulan kedua oleh Majelis Nasional (14 Desember 2024)
Suara mendukung	204 / 300
Suara menolak	85 / 300
Hasil	Yoon dimakzulkan dan diskors dari jabatan presiden selama masa persidangan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi; Han Duck-soo menjadi Presiden sementara
Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

Di Majelis Nasional Korea Selatan, 204 dari 300 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan dan menangguhkan sementara kekuasaan dan tugas kepresidenan Yoon, melampaui ambang batas dua pertiga yang disyaratkan. Upaya ini menyusul mosi pemakzulan pertama pada 7 Desember, di mana mayoritas anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) memboikot pemungutan suara pemakzulan, sehingga tidak memenuhi kuorum dua pertiga yang dibutuhkan agar mosi tersebut dapat disahkan. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo menjadi penjabat presiden sementara (Pjs) selama Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengadakan sidang pemakzulan untuk memutuskan apakah akan mencopot Yoon dari jabatannya.

Pemakzulan tersebut merupakan pemakzulan ketiga terhadap Presiden Korea Selatan. Sebelumnya Roh Moo-hyun dimakzulkan pada tahun 2004 namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan Park Geun-hye dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada tahun 2016 dan dicopot dari jabatannya oleh MK pada tahun 2017.

Latar belakang

Yoon Suk Yeol pada tahun 2022

Tata cara pemakzulan

Tata cara pemakzulan diatur dalam Konstitusi Korea Selatan ke-10 tahun 1987. Pasal 65 ayat 1 menetapkan bahwa Majelis Nasional dapat memakzulkan Presiden, Perdana Menteri, atau para pejabat negara lainnya jika mereka melanggar Konstitusi atau undang-undang lainnya saat menjalankan tugas resmi.

Agar mosi pemakzulan dapat diloloskan, mayoritas dua pertiga Majelis Nasional—200 dari 300 anggota—harus memberikan suara mendukung. Setelah disahkan, orang tersebut langsung diberhentikan dari tugasnya sambil menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi Korea. Cakupan pemakzulan terbatas pada pemberhentian dari jabatan publik, tanpa hukuman lebih lanjut yang dijatuhkan melalui proses ini.

Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang disahkan pada tahun 1988, Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan akhir dalam waktu 180 hari sejak diterimanya suatu perkara untuk diadili, termasuk perkara pemakzulan. Jika tergugat telah mengundurkan diri dari jabatannya sebelum putusan dibacakan, maka perkara tersebut batal demi hukum. Enam dari sembilan hakim Konstitusi harus menyetujui pemakzulan presiden; karena ada kekosongan tiga hakim Konstitusi, keenam hakim Konstitusi harus memberikan suara bulat untuk memberhentikannya, meskipun tidak jelas apakah mahkamah akan menyidangkan perkara tersebut jika ada kekosongan hakim Konstitusi.

Hanya satu presiden, Park Geun-hye, yang dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan, pada tahun 2017. Roh Moo-hyun dimakzulkan pada tahun 2004, namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak mencopotnya, sehingga dirinya tetap menjabat sebagai Presiden hingga habis masa jabatannya.

Jika Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon, dia akan segera diskors dari tugasnya, dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih tugas tersebut sebagai penjabat presiden. Jika Yoon mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, pemilihan presiden awal akan diselenggarakan dalam 60 hari ke depan. Perdana menteri akan tetap menjabat sebagai penjabat presiden hingga pemilihan umum.

Pengumuman darurat militer

Artikel utama: Darurat militer Korea Selatan 2024

Pada 3 Desember, Yoon mengumumkan darurat militer di Korea Selatan, dengan menyatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk mempertahankan Korea Selatan dari kekuatan antinegara. Pasukan militer dan polisi berusaha mencegah anggota parlemen memasuki Ruang Sidang Majelis Nasional Korea, yang menyebabkan bentrokan antara polisi dan militer, pengunjuk rasa, dan ajudan kongres. Seluruh 190 anggota kongres yang hadir di ruang sidang dengan suara bulat memilih untuk mencabut darurat militer, yang menyebabkan Yoon mencabut darurat militer pada 4 Desember pukul 04.30 dini hari WSK (02.30 WIB).

Desakan pemakzulan sebelumnya

Pada bulan Juli 2024, sebuah petisi daring dirilis di situs web Majelis Nasional yang menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol dan mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan, dimana semua petisi dengan lebih dari 50.000 tanda tangan diwajibkan secara hukum untuk ditinjau oleh komite parlemen. Situs tersebut mengalami mogok, dimana sekitar 22.000 orang menunggu secara bersamaan untuk mengakses situs web dengan perkiraan waktu tunggu 30 menit. Pada bulan November 2024, lebih dari 3.000 profesor dan peneliti di berbagai universitas menandatangani surat yang meminta Yoon mengundurkan diri. Seorang pewawancara berspekulasi bahwa surat tersebut telah menerima jumlah tanda tangan tertinggi dari akademisi sejak aksi unjuk rasa selama pemerintahan Park Geun-hye. Pada tanggal 28 November, 1.466 pendeta Katolik Korea Selatan juga menyerukan agar Yoon Suk Yeol dimakzulkan, dengan mengeluarkan pernyataan berjudul Bagaimana seseorang bisa menjadi seperti ini (어째서 사람이 이 모양인가), dan mengaku dirinya adalah "boneka" dan "wayang orang" yang mementingkan diri sendiri, tidak tahu apa yang diperbuatnya dan siapa dirinya, serta menyerahkan kekuasaan yang diamanahkan rakyat kepada istrinya.

Mosi Pemakzulan terkait

Selain Yoon, beberapa pejabat juga menjadi sasaran usulan dan mosi pemakzulan atas keterlibatan mereka dalam deklarasi darurat militer. Di antaranya adalah Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, who resigned on 5 December, dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, yang mosi pemakzulannya diajukan oleh DPK pada 7 Desember. Lee resigned the next day on 8 December. Pada tanggal 12 Desember, Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan terhadap Menteri Hukum Park Sung-jae dan Kepala Kepolisian Korea Selatan Cho Ji-ho.

Mosi

Keenam partai oposisi, yang terdiri dari Partai Demokrat Korea, Partai Membangun Kembali Korea, Partai Reformasi Baru, Partai Progresif, Partai Pemasukan Dasar, dan Partai Sosial Demokrat, menyerahkan mosi untuk memakzulkan Yoon selama sidang paripurna Majelis Nasional pada tanggal 4 Desember.

Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hoon, awalnya mengumumkan penolakan secara bulat partai terhadap upaya pemakzulan Presiden, dimana partai tersebut justru meminta Presiden Yoon untuk keluar dari Partai dimana Yoon merupakan anggotanya. Namun, pada tanggal 6 Desember, Han mengungkapkan bahwa PPP menerima bukti yang menunjukkan bahwa Yoon memerintahkan Yeo In-hyung, komandan kontraintelijen pertahanan, untuk menangkap para politisi utama, termasuk Han sendiri, atas "tuduhan anti-negara" selama darurat militer dan menahan mereka di Gwacheon. Hal ini mendorong Han untuk meminta Yoon untuk "segera menangguhkan tugasnya" dan memperingatkan bahwa warga negara bisa berada dalam "bahaya besar" jika Yoon tetap menjabat.

Sebelum pemungutan suara dimulai, semua anggota kecuali satu anggota dari PPP, Ahn Cheol-soo, meninggalkan ruang pemungutan suara, yang berarti rancangan undang-undang tersebut tidak mungkin lolos. Kim Ye-ji dan dua anggota parlemen lainnya meninggalkan ruang sidang tetapi kemudian kembali lagi. Para demonstran berusaha menghalangi pintu keluar Aula Sidang Majelis Nasional saat anggota parlemen PPP meninggalkan gedung, sambil menjuluki anggota parlemen yang keluar sebagai "pengecut" dan mendorong mereka untuk memilih.

Akibat

Akibat upaya pemakzulan pertama

Usai pemungutan suara, Ketua PPP Han Dong-hoon mengatakan bahwa PPP akan terus "mendorong presiden untuk mundur secara tertib guna meminimalkan kekacauan", sementara Ketua fraksi PPP di Majelis Nasional Choo Kyung-ho mengundurkan diri dan mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas "pemungutan suara pemakzulan presiden ketiga dalam sejarah konstitusional Korea Selatan]". Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan bahwa dia akan "melakukan upaya habis-habisan untuk segera menstabilkan situasi saat ini". DPK mengatakan pihaknya akan terus mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon setiap minggu.

Pada tanggal 8 Desember, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun ditangkap oleh jaksa penuntut atas dugaan melakukan pemberontakan dengan menyarankan Presiden Yoon untuk mengumumkan darurat militer dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk merebut gedung legislatif. Pada hari yang sama, Han Dong-hoon mengatakan bahwa PPP "secara efektif memperoleh janji (Yoon) untuk mengundurkan diri" sebagai imbalan bagi partai yang memblokir pemakzulannya. Satuan tugas khusus PPP mengusulkan agar Yoon meninggalkan jabatannya pada bulan Februari atau Maret 2025 dan menyerukan pemilihan presiden cepat yang akan diadakan pada bulan April atau Mei.

Pada tanggal 10 Desember, Majelis Nasional meloloskan RUU yang membentuk tim investigasi khusus permanen untuk menyelidiki Yoon atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara terkait dengan deklarasi darurat militernya. Usulan tersebut disetujui oleh 210 anggota Majelis Nasional, termasuk 23 anggota PPP, setelah partai tersebut mengizinkan anggotanya untuk memberikan suara sesuai dengan keputusan masing-masing.

Setelah usulan pemakzulan pertama gagal, sejumlah kantor anggota parlemen PPP dirusak, sementara yang lain menerima karangan bunga pemakaman bertuliskan pesan-pesan seperti "kaki tangan pemberontakan". Pemotong kotak juga ditemukan di kediaman anggota parlemen Kim Jae-sub. Sebuah petisi yang diajukan di situs web Majelis Nasional yang menyerukan pembubaran PPP mengumpulkan lebih dari 171.000 tanda tangan, melebihi 50.000 tanda tangan yang dibutuhkan untuk menyerahkan proposal kepada komite tetap yang relevan.

Analisis

The Korea Times membandingkan antara pemakzulan Yoon dan pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017 dan keberhasilan Yoon dalam upaya pemakzulan pertama dengan ketakutan PPP bahwa mereka akan mengalami kekalahan telak dalam pemilihan presiden sela, serupa dengan apa yang terjadi pada Partai Saenuri setelah Park dicopot dari kursi kepresidenan.

Jajak pendapat

Informasi lebih lanjut: Jajak Pendapat Pemerintahan Yoon Suk Yeol

Dukungan terhadap pemakzulan atau pengunduran diri Yoon berdasarkan ideologi politik hingga 12 Desember 2024

Ideologi	Pemakzulan /Pengunduran diri segera	Pengunduran diri secara tertib	Jumlah
Progresif	92%	6,9%	98,9%
"Moderat"	83%	11,6%	94,6%
Konservatif	43%	33,3%	76,3%
Jumlah	74,8%	16,2%	91%

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Realmeter pada tanggal 4 Desember 2024 menunjukkan bahwa 73,6% responden mendukung pemakzulan Yoon sementara 24% menentangnya. Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa 70% percaya bahwa tindakan Yoon tergolong sebagai tindakan makar sementara 25% percaya sebaliknya. Jajak pendapat Realmeter lainnya yang dirilis pada 12 Desember menemukan bahwa 74,8% responden mendukung pengunduran diri Yoon dengan segera atau pemakzulan, sementara 16,2% mendukung usulan PPP agar Yoon mengundurkan diri secara tertib.

Sebuah jajak pendapat Gallup yang dirilis pada 13 Desember menemukan bahwa pemakzulan Yoon didukung oleh 75% responden dan ditentang oleh 21% responden. Jajak pendapat tersebut juga menemukan bahwa 27% pendukung PPP mendukung pemakzulan, dibandingkan dengan 66% pendukung PPP yang menentang. Di antara pendukung DPK, 97% responsen mendukung pemakzulan, sementara 3% responden menentang pemakzulan.