Berita palsu di Vietnam
Berita palsu di Vietnam ditangani dengan Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam.
Perundang-undangan
Dalam wilayah hukum Vietnam terdapat undang-undang yang mengatur tentang penyebaran berita palsu. Namun tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang berita palsu di Vietnam. Berita palsu hanya diatur dalam undang-undang di Vietnam sebagai bagian dari undang-undang lain. Sejak 1 Januari 2017, penanganan hukum atas berita palsu diberlakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2018, penanganan hukum atas berita palsu diberlakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penanganan berita palsu juga diberlakukan dalam Undang-Undang Keamanan Siber sejak tanggal 1 Januari 2019. Berita palsu tidak didefinisikan secara khusus di dalam semua undang-undang tersebut dan hanya ada larangan penyediaan dan penyebaran informasi palsu. Larangan penyebaran informasi palsu jugga hanya dilakukan bila informasi palsu yang disebarkan dapat menimbulkan kebingungan publik, kerugian ekonomi, menghalangi tugas badan regulasi atau penegak hukum, serta melanggar hak dan kepentingan sah dari suatu individu maupun organisasi.[1]
Pencegahan dan penghentian
Pada masa Pandemi Covid-19 di Vietnam, Pemerintah Vietnam telah memberikan tugas kepada Kementerian Keamanan Publik untuk melaksanakan beberapa dokumen resolusi dan rencana tugas Kementerian Keamanan Publik yaitu Resolusi Nomor 35-NQ/TW Politbiro, Rencana Nomor 306-KH/BTGTW Arahan Komite Pengarah 35 Komite Sentral, dan Rencana Nomor 235/KH-BCA-A05. Penugasan tersebut bertujuan untuk mencegah dan menghentikan penyebaran berita palsu. Dokumen-dokumen tersebut mengharuskan semua badan regulasi, kementerian, dan pemerintah daerah terkait di Vietnam untuk secara proaktif mencegah penyebaran informasi yang anti-partai dan anti-negara di dunia maya. Selain itu, pihak pemerintahan di Vietnam juga harus menanggapi situasi Pandemi Covid-19 di Vietnam untuk menangani informasi palsu dan informasi yang berbahaya bagi Pemerintah Vietnam.[2]
Pengaduan dan klarifikasi
Pada bulan Januari 2021, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam mendirikan Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam.[3] Tanggung jawab yang diberikan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam kepada Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam ialah menerima, menangani dan memverifikasi laporan tentang berita palsu untuk kemudian dilaporkan sebagai disinformasi atau berita palsu kepada publik.[4] Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam telah menerima lebih dari 1.100 laporan tentang berita palsu pada kuartal pertama tahun 2021 dengan 38 berita dinyatakan sebagai berita palsu dan berita bohong yang berkaitan dengan situasi pencegahan serta pengendalian Pandemi Covid-19 di Vietnam.[2]
Referensi
Catatan kaki
- ^ Baker & McKenzie (April 2020). Asia Pacific Survey on Fake News and Intermediary Liability (PDF) (dalam bahasa Inggris). Baker & McKenzie. hlm. 17.
- ^ a b Kim, Lan Nguyen Thi (23 Juni 2022). "Vietnam Academic Libraries and Fake News on Social Networks: Revealing the Truth and Solving the Problem". IFLA World Library and Information Congress 2022 (dalam bahasa Inggris): 4.
- ^ ARTICLE 19. Response to the consultations of the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression on her report on disinformation (PDF) (dalam bahasa Inggris). ARTICLE 19. hlm. 10.
- ^ Irwansyah (Maret 2024). Wulandari, D., dkk., ed. ASEAN Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media (PDF) (dalam bahasa Inggris). Jakarta Pusat: Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia. hlm. 76. ISBN 978-602-17232-6-5.