Politik blok birokrasi

Politik blok birokrasi adalah kebijakan administrasi publik menyangkut umumnya dilakukan oleh para politisi hasil dari sebuah pemilu dan para birokrat dalam kriteria normatif kebijakan untuk mengalokasikan tugas pembuat kebijakan oleh politisi non birokrat dalam pendelegasian dan menunjukkan bidang kerja birokrasi yang bersinambung bahwa keduanya umumnya dapat berbeda.

Indonesia

Kedudukan birokrasi dalam kepentingan partai politik dimulai dari hasil pemilu 1955 dimana terdapat empat partai besar yang muncul sebagai pemenang pemilu yang kemudian lebih dikenal sebagai politik nasakom masing-masing berusaha mengusai sumber daya bagi partainya masing-masing. dari semangat dan keinginan seperti ini membuat birokrasi dan netralitas birokrasi terhadap kekuatan partai politik mulai menjadi sulit bisa terhindarkan

Referensi

• (Inggris) Alesina, Alberto (2007). Bureaucrats or Politicians ? Part I: A Single Policy Task (PDF). Harvard Institute of Economic Research. 
• (Inggris) Alesina, Alberto (2007). Bureaucrats or Politicians? Part II: Multiple Policy Tasks (PDF). Harvard Institute of Economic Research. 
• (Inggris) Lockwood, Ben (1998). Distributive Politics and the Costs of Decentralization. Centre for Economic Policy Research. 

Pustaka

• Bennedsen, M. and C. Schultz (2007), Arm's Length Outsourcing of Public Services, mimeo, University of Copenhagen.
• Besley, T. (2006), Principled Agents? The Political Economy of Good Government, Oxford University Press.
• Maskin, Eric, and Jean Tirole (2004), The Politician and the Judge: Accountability in Government, American Economic Review
• Prendergast, C. (2003), Limits of Bureaucratic Efficiency, Journal of Political Economy
• Prendergast, C. (2007), The Motivation and Bias of Bureaucrats, American Economic Review