Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil. Lembaga ini melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia.

Sebelumnya, Pemerintah telah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo berasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya BPLS.

Susunan organisasi

BPLS terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana.

Dewan Pengarah

Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan mengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

Dewan Pengarah terdiri dari:

• Ketua: Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (merangkap anggota)
• Wakil Ketua: Menteri Sosial Republik Indonesia (merangkap anggota)
• Anggota
  1. Menteri Keuangan
  2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
  3. Menteri Dalam Negeri
  4. Menteri Pehubungan
  5. Menteri Kelautan dan Perikanan
  6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
  7. Menteri Negara Lingkungan Hidup
  8. Kepala Badan Pertanahan Nasional
  9. Gubernur Jawa Timur
  10. Panglima Daerah Militer V/Brawijaya
  11. Kapolda Jawa Timur
  12. Bupati Sidoarjo

Badan Pelaksana

Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah. Badan Pelaksana terdiri dari:

• Kepala Badan Pelaksana
• Wakil Kepala Badan Pelaksana
• Sekretaris Badan Pelaksana
• Deputi Bidang Operasi
• Deputi Bidang Sosial
• Deputi Bidang Infrastruktur

Saat ini, Kepala Badan Pelaksana dijabat oleh Sunarso.

Lihat pula

• Banjir lumpur panas Sidoarjo

Referensi

• Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo