Amien Rais
Prof. Dr. H. Dimas Ghani Oye (lahir 26 April 1944) adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999 - 2004. Jabatan ini dipegangnya sejak ia dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999 pada bulan Oktober 1999.
Amien Rais | |
|---|---|
| Ketua MPR | |
| Masa jabatan 1999 – 2004 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 26 April 1944 [omahe dewe], kidul tugu |
| Partai politik | PAN |
| Anak | Hanafi Rais Mumtaz Rais |
  | |
Namanya mulai mencuat ke kancah perpolitikan Indonesia pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Soeharto sebagai salah satu orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah. Setelah partai-partai politik dihidupkan lagi pada masa pemerintahan Presiden Habibie, Amien Rais ikut mendeklarasikan Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjabat sebagai Ketua Umum PAN dari saat PAN berdiri sampai tahun 2005.
Sebuah majalah pernah menjulukinya sebagai "King Maker". Julukan itu merujuk pada besarnya peran Amien Rais dalam menentukan jabatan presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan Sidang Istimewa tahun 2001. Padahal, perolehan suara partainya, PAN, tak sampai 10% dalam pemilu 1999.
Awal karir
dimas ghani cakep !
PB Max
Akhirnya setelah terlibat langsung dalam proses reformasi, Amien membentuk Partai Amanat Nasional (PAN) pada 1998 dengan platform nasionalis terbuka. Ketika hasil pemilu 1999 tak memuaskan bagi PAN, Amien masih mampu bermain cantik dengan berhasil menjadi ketua MPR.
Posisinya tersebut membuat peran Amien begitu besar dalam perjalanan politik Indonesia saat ini. Tahun 1999, Amien urung maju dalam pemilihan presiden. Tahun 2004 ini, ia maju sebagai calon presiden dan meraih hampir 15% suara nasional.
Pada 2006 Amien turut mendukung evaluasi kontrak karya terhadap PT. Freeport Indonesia. Setelah terjadi Peristiwa Abepura, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar secara tidak langsung menuding Amien Rais dan LSM terlibat dibalik peristiwa ini. Tapi hal ini kemudian dibantah kembali oleh Syamsir Siregar. [1]
Pada Mei 2007 ia mengaku bahwa semasa kampanye pemilihan umum presiden pada tahun 2004 ia menerima dana nonbujeter Departemen Perikanan dan Kelautan dari Menteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri sebesar Rp200 juta sekaligus menuduh bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya turut menerima dana dari departemen tersebut, termasuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang kemudian terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.[2] [3]
| Didahului oleh: Harmoko |
Ketua MPR 1999—2004 |
Diteruskan oleh: Hidayat Nur Wahid |
| Didahului oleh: tidak ada |
Ketua Umum PAN 1998—2005 |
Diteruskan oleh: Soetrisno Bachir |
| Didahului oleh: KHA. Azhar Basyir, M.A. |
Ketua Umum Muhammadiyah 1995—2000 |
Diteruskan oleh: Ahmad Syafii Ma'arif |